Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS. Bentuk pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh PT Aerofood ACS adalah berupa layanan jasa boga danpenjualan langsung di pesawat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS dan bagaimana kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa bahwa terdapat ketidakkesesuaian pemungutan pajak restoran atas jasa layanan sales on board dengan peraturan perundangan. Atas hasil temuan tersebut, peneliti menggambarkan perlakuan pajak restoran yang seharusnya diterapkan pada pelayanan yang diberikan oleh PT Aerofood ACS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

---

This research focuses on the imposition of restaurant tax of the provision food and beverage on plane which is PT Aerofood ACS taken as a sample for case study. There are two types of services that provided by this company, there are in flight catering services and sales on board services. This study raised two principal issues namely, the restaurant tax treatment on the provision of food and beverage on plane and tax obligations that have been conducted by PT Aerofood ACS Company. Using qualitative approach and qualitative data, reasearcher found a problem for the restaurant tax treatment. From the data obtained there is no collection of restaurant tax from train restaurant. Therefore, researches describe the restaurant tax treatment should be adopted for the services according to Law on Regional Tax and Retribution."

"PT Aerofood ACS adalah perusahaan catering yang bergerak dalam pengolahan sajian penerbangan. Salah satu hasil produksinya adalah makanan untuk kru pesawat. Untuk memproduksi sebuah makanan tersebut, membutuhkan proses khusus mulai dari penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Dalam memproduksi makanan ini, terdapat bahaya­ bahaya yang perlu dikendalikan baik dari segi biologis, fisik, dan kimia. Dalam usaha pengendalian bahaya tersebut, dibutuhkan suatu kondisi keamanan makanan yang mendukung, antara lain dengan pencegahan kontaminasi dari lingkungan dan peralatan, higiene personal, pengendalian temperatur dan waktu penanganan makanan, serta penanganan alur pengolahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain studi cross-sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya gambaran penerapan food safety pada pengolahan makanan untuk kru pesawat di perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah berupa gambaran kesesuaian penerapan food safety dengan prinsip - prinsip dasar yang menjadi acuan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dari semua variabel penelitian; Hygiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan, Hygiene personal karyawan, Hygiene & sanitasi peralatan makan & alat masak, Pengontrolan temperatur & waktu penanganan makanan, Penerimaan bahan baku, Penyimpanan bahan baku, Persiapan bahan makanan, Distribusi makanan, dan Perancangan prod uk, masih terdapat penyimpangan prinsip food safety yang perlu diperbaiki.

---

PT Aerqfhod ACS is a company engaged in the processing of j(wd offerings in flights. One qf their products is the crnv meals. To produce a food, need a safe handling process from receipt, storage, preparation, processing, packaging, and distribution. There are hazards that need to be controlled both in terms C?l biological, physical, and chemical. In an effhrt to control such hazards, many condition required to support j(wd safety after all, the prevention qf contamination from food premises and equipments used, personal hygiene, temperature control and food handling time, as well as handling the process flow. This study is a descriptive study with cross-sectional design.

The purpose qf this study is to get picture of the implementation qffood safety in food processing for flight crew in the company. The results of this study is a picture qf the compliance qf the application qf food safety principles - the basic principle as the reference. The results q{ this study are that C?l all the studied variables; Hygiene and sanitation qf the food premises, cutlery & cooking utensils, employee 's personal Hygiene. temperature and time control, the raw material reception, storage qf raw materials, food preparation, food distribution, and product design, in which there are deviations qf food safety principles that need5 to be fixed."

"Perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang pesat di era ekonomi digital saat ini. Dengan adanya e-commerce model online marketplace, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan termasuk dikarenakan tersedia informasi produk atau konten yang diunggah penjual melalui penyedia online marketplace. Atas transaksi tersebut, terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak oleh penyedia online marketplace kepada penjual online marketplace. Sehingga dibutuhkan analisis pengenaan PPN termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pengenaan atas jasa periklanan dan penyediaan tempat maupun waktu pada model online marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat tiga skema yakni melalui pemotongan komisi, fitur prioritas, dan tanpa dikenakan biaya. Pada skema pemotongan komisi dan fitur prioritas sudah dikenakan PPN dengan pembebanan ditanggung oleh penyedia online marketplace. Pada skema tanpa dikenakan biaya memiliki implikasi pengenaan PPN atas jasa cuma-cuma namun hal ini sulit diterapkan karena nilai Dasar Pengenaan Pajak yang tidak mudah untuk ditentukan. Faktor pendukung atas pengenaan PPN ini adalah kepatuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan secara internal penyedia online marketplace. Faktor penghambat dalam pengenaan PPN jasa tersebut adalah terkait faktur pajak, sistem e-faktur, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ketentuan PPN yang dapat menimbulkan kepastian, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak tersebut.

---

Electronic commerce has a rapid development in the current era of the digital economy. With the e-commerce model online marketplace, economic activities have become easier to do including because of available product information or content uploaded by sellers through online marketplace providers. For these transactions, there is the delivery of Taxable Services by online marketplace providers to online marketplace sellers. So we need an analysis of the imposition of VAT, including supporting and inhibiting factors in the imposition of advertising services and the provision of place and time in the online marketplace model. The research method used is a qualitative method with qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, there are three schemes, namely through deduction of commissions, priority features, and no-fee charged. In the scheme of commission deduction and priority features already subject to VAT with burdens borne by the online marketplace provider. The no-fee scheme has implications for the imposition of VAT on free services, but this is difficult to apply because the value of the basic tax is not easy to determine. The supporting factors for the imposition of VAT are compliance as a Taxable Person and by internal of online marketplace provider. While the inhibiting factors in the imposition of VAT services are related to tax invoices, e-invoicing systems, and data availability. Therefore, there is a need for VAT provisions that can lead to certainty, efficiency, and flexibility in the process of imposing VAT on these Taxable Services."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"

"Perkembangan bisnis serviced apartment khususnya di DKI Jakarta diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, pengenaan pajak atas jasa serviced apartment pada kenyataannya masih belum jelas sehingga menimbulkan adanya interpretasi yang berbeda oleh otoritas pajak dengan wajib pajak. Perbedaan interpretasi terhadap pengenaan pajak atas jasa serviced apartment ini menimbulkan adanya sengketa pajak, salah satunya terjadi pada PT M. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas jasa yang diserahkan oleh PT M yang bergerak di bidang serviced apartment. Proses penelitian terdiri dari analisis: (1) substansi jasa yang diserahkan oleh PT M; (2) aspek pengenaan pajaknya berdasarkan asas certainty; (3) implikasi pengenaan pajak pada perusahaan serta (4) langkah penyelesaian sengketa pada tahap banding. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada PT M dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) substansi jasa serviced apartment PT M adalah jasa persewaan yang dikenakan PPN; (2) ketentuan pengenaan pajak jasa serviced apartment PT M telah memenuhi asas certainty pada subjek dan objek pajaknya sehingga koreksi pemeriksa pajak tidak tepat; (3) pengenaan PPN atas jasa serviced apartment berimplikasi pada tarif pajak penghasilan efektif perusahaan yang lebih rendah; (4) penyelesaian sengketa pajak ke tahap banding dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa memperhatikan interpretasi hierarki, sistematis, dan dinamis. Hasil penelitian merekomendasikan agar dapat diterbitkan aturan penegasan izin atas usaha jasa persewaan apartemen yang dikenakan PPN serta dilakukan peninjauan kembali atas aturan-aturan pajak terutama aturan pajak daerah sehinga lebih kekinian dan sejalan dengan UU PPN terbaru.

---

The growth of serviced apartment business in DKI Jakarta, is expected to increase until 2024. However, the imposition of taxes on serviced apartment services is still unclear, giving rise to different interpretations by the tax authorities and taxpayers. Differences in interpretation lead to tax disputes, one of which occurs in PT M. This study aims to analyze tax disputes on services provided by PT M, which is engaged in serviced apartments business. The research process consists of analyzing: (1) the substance of the services provided by PT M; (2) the tax imposition aspect is based on the certainty principle; (3) the implication of tax imposition on the company and (4) steps for dispute resolution at the appeal stage. This study uses a case study research approach at PT M with a descriptive qualitative method. The results showed that: (1) the substance of PT M's serviced apartment services is a rental service subject to VAT; (2) the provisions for the imposition of tax on PT M's serviced apartment services have fulfilled the certainty principle on the subject and object of the tax so that the tax auditor's correction is incorrect; (3) the imposition of VAT on serviced apartment services has implications for a lower effective corporate income tax rate; (4) the dispute resolution at the appeal stage can be done with the consideration that the tax court judges pay attention to hierarchical, systematic, and dynamic interpretations in deciding disputes. The results recommend that rules for confirming business licenses for apartment rental services subject to VAT be issued, and a review of tax rules, especially local tax regulations, to be more current and in line with the latest VAT Law."

"ABSTRAKTerdapat berbagai macam metode peramalan yang umumdilakukan untuk memperkirakan jumlah permintaan di masa yangakan datang. Pada skripsi ini dipilih satu dari sembilan metodeperamalan, untuk dapat diterapkan pada perusahaan PTAerowisata Catering Service (ACS) sehingga penentuan metodeperamalan di perusahaan tersebut dapat Iebih efektif dan sesuai.Dari sembilan metode peramalan, akan dipilih satu yangpaling sesuai dengan mencari Mean Square Error (MSE) danMean Absolute Percent Error (MAPE) terkecil. Dengan MSE akandapat dideteksi metode peralaman yang paling baik diantarabeberapa metode peramalan. Sedang dengan MAPE akan dapatdideteksi berapa persen penyimpangan peramalan yang dibuatterhadap data yang dimiliki.Setelah itu, dengan menggunakan Peta Rentang Bergerak(Moving Range Chart) untuk memeriksa apakah hasil peramalantelah dapat mewakili data yang ada.Dari hasil perhitungan dan pemeriksaan, didapat peramalandengan metode Trend & Seasonal dengan 12-Butan MovingAverage memiliki nilai MSE terkecil yaitu 5618091053 danMAPE terkecil yaitu 2,92 ditambah hasil dari Moving Range Chartyang memperlihatkan ada point yang keluar kendali yaitu padaFebruari 1996 yang dikarenakan Hari Raya Idul Fitri dan HariRaya Imlek berdekatan, sehingga dapat disimpulkan hasilperamalan masih terkendali.Dengan demikian metode peramalan Trend & Seasonal dengan 12-Bulan Moving Average sebagai metode peramalan yang paling sesuai untuk PT. ACS."

"DKI Jakarta memiliki 13 jenis pajak daerah salah satunya pajak restoran Tahun 2014 yang lalu realisasi pajak restoran DKI Jakarta belum mencapai target yang dicanangkan Melihat hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak restoran yakni melalui ekstensifikasi pajak Penelitian ini akan mengidentifikasi upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap usaha penjualan makanan yang sedang berkembang di Jakarta yaitu food truck Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis Penelitian ini akan menganalisis potensi kelayakan serta faktor penghambat dalam upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap food truck serta pada akhirnya membuktikan bahwa food truck dapat menjadi objek pajak restoran baru dan meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran bagi DKI Jakarta Akan tetapi ada beberapa hambatan seperti belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai food truck dan masalah apabila food truck berpindah lokasi yang harus diselesaikan serta membuat Perda yang mengatur food truck apabila ingin mengoptimalkan ekstensifikasi pajak terhadap food truck.

---

DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak restoran atas restoran mewah dari sisi UPPRD Tanah Abang dan penyebab terjadinya penunggakan pajak restoran atas restoran mewah di wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya isu penunggakan pajak restoran atas restoran mewah pada 5 (lima) mall besar di wilayah Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dari sisi UPPRD Tanah Abang nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan strategi terkait regulasi, komunikasi dan sosialisasi pajak restoran, sarana dan prasarana penunjang, serta program jangka menengah yang tersedia. Selanjutnya, penyebab utama terjadinya penunggakan pajak restoran mewah di wilayah Tanah Abang adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak pada restoran mewah dan kurangnya sumber daya manusia sebagai fiskus di UPPRD Tanah Abang."

"Sengketa Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan sengketa pajak atas dividen terselubung dalam koreksi DPP PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pembelian mesin kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham) sehingga pemeriksa mengkoreksi bahwa atas transaksi tersebut terdapat pemberian dividen terselubung karena transaksi tidak wajar dan lazim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian koreksi dividen terselubung terhadap konsep dan regulasi yang ada, serta menganalisis kepastian hukum atas dividen terselubung tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa secara konseptual koreksi atas dividen terselubung tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena memang tidak dapat dibuktikan kebenaran atas dividen terselubung itu sendiri dimana nilainya tidak terbukti tidak wajar dan lazim dalam putusan pengadilan. Penggunaan dasar hukum yang digunakan sudah sesuai, dimana regulasi undang-undang perpajakn di Indonesia mengatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh . Selain itu, dividen terselubung tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan secara materi/objek dividen terselubung tidak diatur secara jelas dalam regulasi dan pendefinisian dividen terselubung yang masih terlalu luas sehingga menimbulkan banyak interpretasi.

---

The tax dispute that is used as a case study in this research is related to a tax dispute over disguised dividend in the correction of DPP PPh Article 26. The transaction is a machine purchase transaction to a party who has a special relationship (shareholders) so that the examiner corrects that in this transaction there is a dividend payment. disguised because transactions are not fair and common. This study aims to analyze the suitability of the disguised dividend correction to existing concepts and regulations, as well as to analyze the legal certainty of the disguised dividend The results showed that conceptually the correction of disguised dividends was not appropriate. This happened because it was not possible to prove the truth about the hidden dividend itself, where the value was not proven to be unreasonable and common in court decisions. The use of the legal basis used is appropriate, where the regulation of the tax law in Indonesia regulates Article 4 paragraph 1 letter (g) of the Income Tax Law and Article 18 paragraph 3 of the Income Tax Law. Besides that, the disguised dividend do not meet the principle of legal certainty because the material/object of hidden dividends is not clearly regulated in the regulations and the definition of disguised dividends is still too broad, giving rise to many interpretations."