Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum melalui putusan hakim, karena hakim sangat berperan dalam memelihara dan menjaga kesemimbangan dan keselarasan antara berbagai kepentingan semua pihak serta hakim sebagai penentu pencapaian tujuan pemidanaan. Penelitian ini terbatas pada Putusan Hakim Dalam Kasus Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Analisis Terhadap Ketentuan Hukum dan Putusan Hakim Sebalum dan Setelah berlaku Undang-undang No. 9 Tahun 1998}.Dalam kasus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemerintah yang berkuasa atau warga negara yang terlibat langsung dengan kekuasaan dan mendapat kepercayaan warga negara dan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan atau negara, dan pihak warga negara dan masyarakat yang tldak terfibat dalam kekuasaan yang harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari warga negara yang terlibat dalam kekuasaan pemerintahan atau negara. Dalam menghadapl kasus kemerdekaan menyampaikn pendapat di muka umum, hakim harus menggunakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab dengan menjadi penengah dari dua pihak yang berkepentingan tersebut untuk memellhara menjaga keseimbangan dan keselarasan serta mencagah terjadi konflik dua kepentingan tersebut. Hal tersebut menlmbulkan permasalahan sebagai berikut : (1) ciri menonjol apakah yang tampak dalam putusan hakim yang menyangkut kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sebelum berlaku Undang-undang No. 9 tahun 1998; (2) Ciri menonjol apakah yang tampak dalam putusan hakim yang menyangkut kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, setelah berlaku Undang-ur.dang No. 9 tahun 1998? (3) Faktor-faktor apakah yang diduga melatarbelakangi terjadinya perbedaan nuansa putusan hakmi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang No.9 tahun 1998? (4) Nilai-nllaifilsafati apakah yang dapat digali dari gejala putusan hakim dalam era sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-undang No.9 tahun 1998?"

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."

"Pembicaraan masaIah Timor Timur tetap saja menjadi agenda PBB dari masa ke masa yang tidak pemah mengakui keutuhan wilayah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara kondisi di dalam negeri Indonesia sendiri diterpa berbagai krisis yang mengakibaikan kegoyahan stabilitas nasional sejak pertengahan tahun 1998. Dalam kondisi semacam ini pemerintah Presiden Habibie berusaha untuk menyelesaikan priorilas masalah dengan sebaik-baiknya. Beberapa proses demokrasi dalam bidang politik telah berjalan didalam negeri seperti tenaksananya pemilihan umum tahun 1999 yang menghasilkan wakil-wakil rakyat terpilih secara domokratis sekaligus terpilihnya Presiden RI secara demokratis untuk yang pertama kaIi semenjak kemerdekaan.Krisis ekonomi yang akhirnya menjadikan Indonesia bergantung pada bantuan International Monetary Fund (IMF) telah banyak mempengaruhi kondisi di dalam negeri termasuk situasi sosial dan politik. IMF dan negara-negara asing yang terlibat didalamnya memberikan tekanan-tekanan terhadap Indonesia yang secara tidak Iangsung juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah RI.Kebijakan opsi kemerdekaan pada masa pemerintahan presiden Habibie untuk Timor Timur merupakan hasil sebuah proses pengambilan keputusan yang secara rasional telah dipertimbangkan. Opsi ini diberikan secara demokralis melalui Jajak Pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan aspirasi mereka dimasa mendatang. Opsi kemerdekaan muncul sebagai konsekwensi apabila masyarakat Timtim menolak opsi pemberian otonomi khusus yang diperluas.Dalam kurun proses pengambilan keputusan, pihak militer, tidak menyatakan secara kelembagaan, tidak sependapat dengan opsi kemerdekaan tersebut. kondisi ini dapat dipahami karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai sejarah yang sangat erat dengan Timtim. Pelepasan Timtim sebagai akibat dari Jajak Pendapat akan sangat melukai perasaan para prajurit militer khususnya yang pemah bertugas di daerah tersebut. Sebaliknya, Habibie adalah orang sipil yang tak pernah punya sejarah bertempur di Timtim sehingga dirinya hanya berpikir akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia."