Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUANSejak beberapa tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, pelaksanaan bantuan hukum tetap merupakan salah satu masalah yang aktual untuk dibicarakan.Keadaan yang demikian tersebut cukup dapat dimengerti, karena sejak berlakunya KUHAP yaitu pada tanggal 31 Desember 1981, dikenal adanya pemberian bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, termasuk dalam proses penyidikan. Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan ini, tentu saja merupakan hal yang baru dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita, sebab pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tidak dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana lama yaitu yang didasarkan pada Het Herziene Inlansdsh Reglement (Staatsblad, Tahun 1941 Nomor 44, selanjutnya disebut HIR).Sebagaimana diketahui, bahwa menurut HIR hak bantuan hukum baru diperoleh terdakwa jika perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, sehingga tersangka pada tingkat pemeriksaan pendahuluan termasuk dalam proses penyidikan tidak dapat memperoleh bantuan hukum. Karena hal yang demikian maka dalam praktek dimungkinkan sering terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka.Meskipun hak bantuan hukum sebelumnya telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi lahirnya KUHAP tetap harus dipandang sebagai sesuatu hal yang baru. Hal ini karena lahirnya KUHAP berarti telah terjadi suatu perubahan desain baru yang cukup fundamental dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita. Hal tersebut berakibat adanya keharusan cara-cara baru bagi aparatur (alat) penegak hukum dalam melakukan pekerjaan hukum yang berbeda dengan cara-cara lama. Cara-cara baru tersebut, tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hak bantuan hukum yang telah dialokasikannya.Berbagai macam kegiatan telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan praktisi hukum dengan fokus pembicaraan di sekitar masalah bantuan hukum kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, lokakarya-lokakarya maupun simposium-simposium.Kegiatan-kegiatan-tersebut, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan masukan pemerintah dalam rangka mewujudkan usahanya ke arah era hukum dan sekaligus untuk memberikan masukan positif dan komprehensif terhadap perwujudan nyata jalan pemerataan perolehan keadilan bagi segenap anggota masyarakat sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan. Dengan demikian, sumbangan-sumbangan pikiran yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akan memberikan angin segar bagi upaya perolehan jalan masuk menuju keadilan (access to justice). "

"Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek variabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM dalam keadaan cukup baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel tersebut adalah 3.67.Implementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek variabel, semua aspek perlu ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu, komitmen pimpinan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan insentif.

---

Financial Accountancy System (SAK) was manifestated from Government Standard Of Accountancy policy. Indonesia’s Department of Law And Human Rights. As a part of govemmental entities implemented SAK based on Regulation Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System.

The purposes of this research is to acquired a narrative description about the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of variables, Communication, Resources, Attitude and Structure of Bureaucracy.

The bottom line of the research was to evaluate the implementation of SAK policy on Indonesia’s Department of Law And Human Rights. Based on the conclusion made by the researcher using the quantitative and qualitative approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based on the research. Which can be categorized as a “good enough” .

SAK implemented and needs to be re-enforce by re-arrange strategies by strengthen few major point of view, Strong Commitment, Internal Controlling System (SPI), hands on training and better incentives to motivate human resources behind SAK."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Bagian Hukum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis faktor yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mampu menjelaskan berbagai indikator independen yang diobservasi. Sedangkan untuk menguji kontribusi setiap variabel dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi ganda.Berdasarkan penelitian terhadap 55 responden, dan setelah dilakukan analisis faktor dan analisis regresi ganda maka diperoleh adanya faktor-faktor baru yang berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Berbasis Tuntaskan Pekerjaan Sesuai Standard dengan probabilitas (sig) < α = 0,05 yaitu: 1) Budaya Organisasi Berbasis Kecukupan, Perhatian pada Pegawai dan Output, 2) Motivasi Berbasis Pekerjaan Menantang, Bervariasi, Bertanggungjawab, 3) Motivasi Berbasis Imbalan, dan 4) Team Work, Inisiatif dan Pengetahuan. Sedangkan faktor yang tidak signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Berbasis Tuntaskan Pekerjaan Sesuai Standard dengan probabilitas (sig) > α = 0,05 adalah 1) Motivasi Berbasis Sikap, Kemampuan, Minat, dan Dukungan, dan 2) Budaya Organisasi Berbasis Inovasi dan Berani Mengambil Risiko dan Terfokus pada Pekerjaan.

---

The focus of the research is examine some factors which affect to performance employee at Department of Law and Human Resource in Secretariate of General Directorate of Primary Education. The methode of analysis data is Factor of Analysis which use to find and indentificate some independent indicators on the objects. Meanwhile, the methode for examining each variable is Double Regretion Analysis.Some new factors was found on objects. The object is fifty five respondents which is the data was proceed with Factor of Analysis and Double Regretion Analysis. This factors affect significantly to The Performance based on Finishing Job on standard with probability (sig) < α = 0,05. The factors are 1) Cultural Organization based on Sufficiency, Attention to Employee and Output, 2) A Motivation based on Challenge, Variaty, and Responsible, 3) A Motivation based on Reward, and 4) Team Work, Initiative, and Knowledge. Beside those factors, there is some factors which not affect significantly to The Performance based on the Completely Working Standard with probability (sig) < α = 0,05. There are 1) A Motivation based on Attitude, Capability, Interesting, and Supporting and 2) Cultural Organization based on Inovation, Brave to Take a Risk, and Focus on Job."