Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."

"Pada masa awal Orde Baru tahun 1969-1973, perencanaan ekonomi Indonesia masih sangat percaya bahwa trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 70-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I fakta memperlihatkan bahwa efek yang diinginkan tidak tercapai, malah menimbulkan ketimpangan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi pula dari tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Mulai Pelita III tahun 1979/80-1983/84 strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetapi berorientasi kesejahteraan rakyat. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976-2004 terus mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 54,2 juta jiwa menjadi sebesar 36,15 juta jiwa. Dan jika dilihat antara jumlah penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan temyata, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dari pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dikarenakan lebih dari 60 persen jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar bekerja disektor pertanian. Dengan menggunakan metoda analisis regresi berganda ingin diketahui bagaimana kondisi ketidakmerataan pendapatan antara penduduk di pedesaan dan perkotaan, dan pengaruh perubahan pangsa pendapatan tertimbang di pedesaan dan di perkotaan serta bagaimana peranan PDB sektoral terhadap laju pertumbuhan kemiskinan.Hasil penelitian memberikan masukkan bahwa; Peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kezniskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sektor primer, yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bukan bekerja di sektor ini, akan tetapi bekerja di sektor primer dan di pedesaan, sedangkan sektor skunder dan tersier sangat berkembang pesat di perkotaan. Dengan pelaksanaan sistem desentralisasi memberikan dampak akan penurunan jumlah penduduk miskin.Dengan demikian perlunya pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan yang padat karya dengan upah diatas standar minimum akan mengurangi pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin pun berkurang. Ini didukung dengan infrastruktur yang baik pula seperti tersedianya fasiltas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang baik. Dengan perhatian yang sangat serius di sektor pertanian, seperti pengembangan sistem dan teknik pertanian, mendirikan industri agrobisnis, dan pengembangan Iembaga keuangan yang mendorong percepatan perkonomian di pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kemerataan pendapatan belum tentu dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai dengan pengurangan ketidakmerataan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model pertumbuhan ekonomi dan diestimasi dengan menggunakan ordinary least square. Hasil penelitian menunjukkan variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan per kapita dan rasio investasi. Sedangkan semua variabel sosial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Semua variabel agama, khususnya Islam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan mempunyai korelasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan pemeluk agama Islam bukan merupakan fak tor penghambat pertumbuhan ekonomi.

---

This study examines the effects of economics, social and religious variables on economic growth in Indonesia. In order to investigate the effects of variables, a standard model of economic growth is used The regression equation is estimated using ordinary least square. The results show that variables of per capita income and investment share are statiscally significant. All social variables are significant correlated with economic growth. Religious variables, Islam in particular, are significant and positively assosiated with economic growth. This results suggest that Islam it is not inimical to growth."

"Kondisi perekonomian selalu mengalami perubahan, dimana pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang pesat dan mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode lainnya. Maka dari itu, Variabel ekonomi makro sebagai indikator dari perekonomian tersebut harus dijaga kestabilannya oleh pemerintah karena perubahannya dapat berdampak pada seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali perbankan syariah.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro dan equivalent rate terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia (ceteris paribus). Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan M2, pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan GDP sebagai variabel makro serta equivalent rate. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, penelaahan terhadap teori, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series periode Maret 2004 sampai dengan September 2008. Data yang digunakan bersumber dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia baik publikasi maupun non publikasi.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan M2 dan pertumbuhan kurs secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan GDP dan equivalent rate tidak mempengaruhi secara signifikan.

---

The economic condition always changes. It can grow rapidly in certain period, while it also can grow slowly in some other period. Therefore, government should maintain the stability of macroeconomic variables as they become the indicator of economic condition. Changes in macroeconomic variables can impact the whole economic sectors, including the Islamic banking.This research is aimed to identify the influence of macroeconomics variables and equivalent rate to the Islamic banking assets growth in Indonesia (ceteris paribus). Variables used are M2 growth, exchange rate growth, GDP growth as macroeconomics variables, and also equivalent rate. These factors are obtained by carrying out literature study, exploring theories, and studying results of the previous researches. Data used in this research are time series data from March 2004 to September 2008. Data employed are taken from published and non-published Islamic Banking statistics announced by Bank Indonesia.Research method used in this study is Multi Linier Regression since this method is able to identify influence of the variables observed. The result of this research shows that M2 growth and exchange rate growth significantly influence the Islamic banking assets growth. But GDP growth and exchange rate growth do not significantly influence the islamic banking assets growth."

"Selama periode 1970 sampai dengan tahun 1990 di Indonesia telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Pertumbuhan ekonomi tersebut disertai pula dengan adanya transformasi ekonomi dari dominan sektor pertanian bergeser ke sektor industri dalam arti luas, dan industri manufaktur serta jasa. Pergeseran ini mengarah pada komposisi yang makin seimbang. Pada periode yang sama, telah terjadi pula perubahan demografi yang cepat di Indonesia. Perubahan demografi ini memperlihatkan suatu kecenderungan turunnya fertilitas dan mortalitas. Terjadinya kemajuan ekonomi dan turunnya fertilitas dalam waktu yang bersamaan tersebut, seakan-akan memperkuat teori-teori yang telah umum diterima, bahwa turunnya fertilitas adalah disebabkan adanya pembangunan ekonomi. Dari hasil pengamatan untuk kasus di Indonesia, kesimpulan di atas tidak sepenuhnya benar. Benar bahwa di Indonesia secara bersamaan telah terjadi kemajuan ekonomi disertai dengan penurunan fertilitas. Tetapi penurunan fertilitas yang terjadi di Indonesia jauh lebih cepat dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Ini memberi arti bahwa selain pembangunan ekonomi, ada faktor-faktor lain yang memegang peranan penting yang mengakibatkan terjadinya penurunan fertilitas yang cepat di Indonesia. Salah satu faktor yang paling panting dan memegang peranan kunci adalah adanya intervensi pemerintah di bidang kependudukan melalui usaha-usaha dalam bentuk program Keluarga Berencana. Demikianlah, bahwa pembangunan ekonomi bersama-sama dengan program Keluarga Berencana telah memberikan andil yang besar dalam hal penurunan fertilitas dan mortalitas yang cepat di Indonesia."

"Many economists have stated that the government through its either fiscal policies or monetary policies has an important role in supporting economic growth of a country. As the consequence of government's role in the development process, the size of the government - measured as the ratio of total spending to GDP also expanded along with the economic development. This is the fact faced by any country in the world. However, the growth of government's size implies higher taxation, and thus, it sometimes becomes a bad sign for the whole economy. The higher tax collected by the government the more productive sources taken by the government from the private sector. If positive impacts of government spending can not exceed negative impacts caused by the lost of productive sources of private sectors deadweight loss of economy will appear.

By assuming that the government runs balanced budget in which a 11 o f the government expenditure is financed by tax revenue, the so-called the growth maximizing tax rate can be estimated. This rate measures the ratio of tax revenue to GDP that is needed to achieve the high and stable growth rate.

The main objective of this study are to find the growth maximizing tax rate for Indonesia and to analyze whether Indonesia has achieved this optimum point, or has been operating below it or contrary above it. It is necessary to estimate such rate for Indonesia since achieving high growth rate has been the main focus of the government and also considering the fact that recently tax revenue has been the primary revenue sources to finance government expenditures.

Following most studies in this field, this study will also use the econometric method using data from 1961-1997 in order to find the growth maximizing tax rate for Indonesia. First of all, a theoretical model that based on AK model developed by Robert J. Barro had been formulated. Based on that theoretical model, a regression equation - a quadratic function - had been derived and used in the empirical test.

The regression result shows that the growth maximizing tax rate for Indonesia is 17.8%, far above the average actual ratio of tax revenue to GDP during the period 1961-1999 (13.9%). If this growth maximizing tax rate can be achieved the annual growth rate of real GDP per capita would be 5.1%, far above the average actual growth rate during the period 1961-1995 (3.8%). Furthermore, if this growth maximizing tax rate can be achieved since 1961, the effects will be on (1) Total tax revenue collected during the period 1961-1999 will be Rp. 1,115 triliun; Rp. 149 higher than actual tax collected during that period (Rp. 966 triliun), (2) Real GDP per capita in 1997 (1996 prices) will be Rp. 4.390.215,- or 58% higher than actual Real GDP per capita at that year (Rp. 2.773.651,-), and (3) Real GDP in 1997 (1996 prices) will be Rp. 877 triliun, far above the actual Real GDP at that year (Rp. 554 triliun).

Some policy implications that can be taken considering the result of this study are: (1) This study suggests that there is a room for the government to collect more tax revenues considering the fact that recently Indonesia is operating below the growth maximizing tax rate point, (2) To achieve this objective, increasing tax rates is not an appropriate policy. Instead, the government should maintain the reform spirit and continue its effort to create and develop an effective and efficient administration system, (3) This study also implies that government should increase its expenditure but it should carefully decide types of expenditures since each type of expenditures has a different impact on the economic growth."