Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia. Tiga permasalahan yang dianalisis yaitu kesesuaian penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip kewajaran tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan tentang penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia telah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya adalah kesulitan mendapat data pembanding; menentukan Transfer Pricing Methods yang tepat; dibutuhkan waktu yang panjang dan biaya administrasi yang besar; rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan negara laawan transaksi; dan kurangnya SDM yang menguasai. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi bagi Wajib Pajak; pemeriksaan, menilai kembali, dan penyesuaian; dan membangun tim internal.

---

This thesist focused on regulation of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia. Three issues are raised about harmonization of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia with OECD Transfer Pricing Guidelines, problems of application, and solution of the problems. This research is using qualitative approach with descriptive method. Primary data obtained by in-depth interview while secondary data obtained by literature study and observation.

The result showed that application of Arm's Length Principle for sales of goods among Related Party in Indonesia has been harmonized with OECD Transfer Pricing Guidelines. The problems on application are difficulties to get comparability data to analize it; difficulties to choose the most appropriate of Transfer Pricing Methods; needed long time and high cost to applicate; low comprehension of tax payer about tax administrations from counterparty country; and limited expert in this field. As the solutions, Directorate General of Taxation are doing socialisation for taxpayer; doing inspection, readjust, and correlative adjustment; developing internal team."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan (selanjutnya disebut DEMPE) untuk transaksi dengan pihak afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mengidentifikasi fungsi DEMPE untuk pemanfaatan harta tidak berwujud diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arms Length Principle) di Indonesia, dan untuk mengetahui kondisi regulasi Indonesia atas identifikasi fungsi DEMPE atas transaksi afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi DEMPE atas transaksi afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud, cara yang dapat dilakukan misalnya melalui wawancara fungsional kepada key personnel perusahaan atau grup, serta melakukan tinjauan analisis fungsional yang dapat dilakukan melalui tinjauan mendalam terhadap dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau grup. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang secara khusus mengacu pada kewajiban Wajib Pajak untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi DEMPE yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud di Indonesia, dan penerimaan masukan yang berasal dari pihak Wajib Pajak dan Pejabat Pajak yang menyatakan bahwa dibutuhkan klarifikasi dalam bentuk regulasi atau panduan mengenai transfer pricing atas harta tak berwujud - dan tidak hanya terbatas pada identifikasi fungsi DEMPE. Peneliti kemudian menyarankan pihak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan opsi untuk merumuskan dan menegakkan peraturan atau pedoman mengenai penentuan harga transfer atas harta tidak berwujud yang berfungsi untuk mengklarifikasi posisi peraturan penentuan harga transfer Indonesia, serta untuk memitigasi risiko atas sengketa pajak terkait penentuan harga transfer sehubungan dengan harta tidak berwujud di Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this research is to analyze the Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation (hereinafter referred as DEMPE) function for related party transactions concerning Intangibles. The purpose of this study is to understand how to identify the DEMPE function of for the use of Intangibles between related parties as a part of the implementation on Arms Length Priciple in Indonesia, and to find out Indonesias state of regulation when it comes to the DEMPE function identification in related party transactions concerning Intangibles. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. The data were collected by means of in-depth interview with the respected sources chosen based on their professional experience in the field of International Tax and Transfer Pricing. This research later explains that there are some ways that could be done in order to identify the DEMPE functions of intangibles transactions, e.g. to perform functional interview to the companys or groups key personnels, as well as functional analysis that could be done through in-depth review of the companys or the groups documents. This research also results that currently there is no specific regulation nor guidance that are specifically referring to the obligation of the Taxpayers to identify the DEMPE functions performed for related party transactions concerning intangibles in Indonesia and that there are suggestions from both Taxpayers and Tax Officers side that a clarification in the form of regulation or guidance regarding transfer pricing for Intangibles-and not only limited to the identification of DEMPE functions-is required. The researcher later suggests the policy maker to consider the options to formulate and to enforce the regulation or guidance regarding transfer pricing for Intangibles to clarify Indonesias transfer pricing regulation position, as well as to mitigate the risk of overwhelming and unnecessary increase in transfer pricing dispute regarding Intangibles in Indonesia."

"Penelitian ini disusun untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari praktik transfer pricing dalam suatu transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia serta untuk mengetahui metode dan dampak dari suatu Transfer Pricing pada transaksi jasa terafiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah, di samping perlindungan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan, masih ada celah hukum yang memungkinkan perusahaan terbuka melakukan praktik Transfer Pricing dalam transaksi jasa afiliasi yang dapat merugikan potensi penerimaan pajak negara dan pemegang saham minoritas. Diperlukan pengetahuan teknis mendalam dari pihak regulator dan dokumentasi data pembanding yang memadai untuk dapat mengantisipasi praktik negatif tersebut.

---

This research is done to study legal aspects of Transfer Pricing in affiliated services transaction by public company in Indonesia, also to study methods and impacts of such practice. The result of this resarch, beside the protection given by regulations, there are still loop holes from such regulations that give public companies the opportunity to practice Transfer Pricing in affiliated services transactions which will corrupt the potention of state’s tax revenue and corrupt minority shareholder’s interest. Advanced technical knowledge from the regulator and well-documented comparable data are needed to anticipated such negative impacts."

"Pada Maret 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-22/2020 yang mengatur tentang kesepakatan harga transfer seraya melaraskan peraturan APA Indonesia dengan Aksi BEPS 14 agar lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai bentuk adopsi, PMK-22/2020 mengatur ketentuan baru seperti perluasan pengertian hubungan istimewa yang tidak diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU PPh. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer dan faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 dalam mencegah sengketa transfer pricing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penentuan harga transfer di Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 belum sepenuhnya memenuhi indikator content of policy. Indikator yang belum dipenuhi adalah indikator kelompok sasaran, dalam hal ini kebijakan APA yang seharusnya berlaku bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan APA namun juga diberlakukan bagi seluruh Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi meskipun tidak mengajukan APA. Di sisi lain, implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer telah memenuhi seluruh indikator dalam context of policy yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik lembaga dan penguasa, daya tanggap dan kepatuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020 dilihat dari sisi otoritas pajak, yaitu kompleksitas kasus dan transaksi Wajib Pajak, karakteristik negara yang ingin mempertahankan kepentingan negara masing-masing, komunikasi yang tidak lancar dengan otoritas pajak negara mitra, dan kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung dan kurangnya transparansi dari Wajib Pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020, dilihat dari sisi Wajib Pajak adalah keraguan  Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, interpretasi peraturan yang tidak jelas dan multitafsir, dan pengetahuan Wajib Pajak yang minim mengenai transfer pricing

---

In March 2020, the Ministry of Finance issued a PMK-22/2020 which stipulates the Advance Pricing Agreement whilst aligning the Indonesian advance pricing agreement regulation with BEPS Action 14 to provide more legal certainty. As a form of adoption, PMK-22/2020 stipulates new provisions such as extension of the definitions of special relationship which are not stipulated in Article 18 paragraph 4 of the Income Tax Law. Therefore, this study analyzed the implementation of the advance pricing agreement regulation and impediment factors of the implementation of the advance pricing agreement regulation as stipulated in PMK-22/2020 in preventing the transfer pricing disputes in Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the advance pricing agreement regulation in Indonesia as stipulated in PMK-22/2020 has not fully fulfilled the content of policy indicator. The indicator that has not been fulfilled is the target group indicator, in this case the advance pricing agreement regulation should have been applied limited to Taxpayers who want to apply for an advance pricing agreement, however it is also intended for all Taxpayers who conduct related party transactions even when the related party transactions are not in the context of advance pricing agreement. On the other hand, the implementation of the advance pricing agreement regulation has fulfilled all indicators in the context of implementation consisting of power, interests, and strategies, characteristics of institutions and rulers, responsiveness and compliance. Furthermore, the factors which impediment the implementation of PMK-22/2020 are seen in terms of tax authorities, namely the complexity of cases and Taxpayers’ transactions, the characteristics of countries who want to maintain their respective countries’ interests, communication that is not smooth with other tax authorities, and difficulties in collecting supporting documents and lack of transparency of taxpayers. Meanwhile, the factors that impediment the implementation of PMK-22/2020, in terms of taxpayers are doubts about taxpayers on tax authorities, interpretation of unclear regulations and multi-interpretation, and minimum knowledge about transfer pricing of the Taxpayer."