Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD meliputi belanja modal, dana perimbangan, serta kemandirian fiskal untuk dinilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa periode 2006-2010. Penelitian ini juga menguji pengaruh Human Development Index (HDI), pertumbuhan jumlah penduduk, statistik politik, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel.Hasil pengujian menyatakan bahwa kemandirian fiskal, HDI, dan statistik politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempted to collect empirical evidence related to certain components of local budget which are capital expenditure, intergovernmental transfer, and fiscal autonomy to analyze its influence towards local economic growth of regencies/municipalities in Java for the period 2006-2010. Moreover, this study tried to evaluate the effect of Human Development Index (HDI), population growth, political statistics, and quality of local government's financial management. This study is a quantitative study using panel data.

This study concluded that fiscal autonomy, HDI, and political statistics influence local economic growth. In addition, capital expenditure, intergovernmental transfer, quality of local government's financial management, and population growth do not influence local economical growth."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014, hasil memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Dengan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai, belanja lainnya, dan bahkan belanja modal berpengaruhi negatif terhadap pertumbuhan regional.

---

The principal objective of this study was to investigate whether fiscal decentralization in Indonesia leads to economic growth. By using a panel data set of 33 provinces in Indonesia over the period 2005 ndash 2014, the results provided evidence that fiscal decentralization has a negative association with provincial economic growth. To further the examination of the finding, this study analyzes the composition of expenditure of local government and its influence on growth in the fiscal decentralization framework. The results reveal that spending allocation of local governments on personnel expenditure, other expenditure, and even capital expenditure actually harms regional growth."

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Dana perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan daerah. Dengan demikian, dana perimbangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga 2018, tulisan ini meneliti dua hal, pertama adalah hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan juga mengidentifikasi apa yang menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Lebih jauh lagi, apakah hasil antara kelompok regional terdapat perbedaan. Tulisan ini menemukan bahwa dana perimbangan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan dana paling signifikan adalah DAU dan DAK. Tulisan ini juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini juga menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah masih menunjukkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi. Temuan dari esai ini dapat memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah pusat di Indonesia dalam meninjau kebijakan keseimbangan fiskal dan menentukan sektor-sektor prioritas.

---

The fiscal balance funds are the funds from the central government for the local government, and it has become the main revenue for the local governance. As the main revenue, the fiscal balance funds could affect the local economic growth. By looking at the data from the period of 2011 to 2018, this essay investigates two things, first is the relationship between fiscal balance funds and the local economic growth. This essay also identifies what are the major determinants of local economic growth in Indonesia is. Furthermore, do the results differ across regional groups. The essay finds that the relationship between fiscal balance funds have positive effect on economic growth. With the most significant funds are the DAU and DAK. The results also confirm that increasing human capital would increase economic growth. This essay also finds that even though the results for regions vary, capital expenditure still shows positive effect for economic growth. The findings from this essay would have important policy implication for the central government in Indonesia in reviewing the fiscal balance policy and determining the priority sectors."