Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit sindikasi (Sindycated Loan) merupakan poemberian kredit yang dilakukan oleh beberapa bank untuk membiayai proyekproyek besar. Kredit sindikasi ini bertujuan untuk bisa menekan resiko kredit macet dan menyebarkan resiko tersebut pada bank hank yang berpartisipasi. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk melihat pengendalian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Nasional (sebagai bank peserta) dalam kredit sindikasinya. Sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, survey dan wawancara dengan staf-staf pada PT Bank Nasional tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa PT Bank Nasional dalam melakukan pengendalian atas kredit sindikasinya menggunakan dasar manual perkreditan yang berlaku bagi kredit-kredit lainnya. Jadi PT Bank Nasional belum mempunyai standar prosedur khusus dalam penanganan kredit sindikasi. Dalam manual perkreditan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memproses suatu permohonan kredit. Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa pelaksaan pengendalian yang dilakukan oleh PT. Bank Nasional belum cukup lengkap apabila dibandingkan dengan prosedur yang seharusnya seperti yang terdapat pada kredit manual. Akan tetapi penyelesaian kredit tersebut bisa berjalan lancar terutama karena adanya integritas dan niat baik debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya. Akhirnya penulis juga memberikan saran bahwa sebaiknya PT Bank Nasional harus lebih berhati-hati kreditnya terutama dalam bentuk sindikasi yang pa bank lain sesuai dengan konsep prudential dalam menyalurkan melibatkan beberabanking, sehingga resiko yang diambil PT Bank Nasional tidak tergantung hanya pada lead bank (yang melakukan analisa kreditnya)."

"Berangkat dari terdapatnya masaiah kredit macet yang selalu dihadapi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan yang bergerak melalui pemberian kredit, membuat setiapperusahaan akan berupaya menjalankan kebijakan yang ada dengan tak lepas dari upayanya dalam mempertahankan harta yang ada, dan di lain pihak tetap mempertahankan laba yang dihasi1kan yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan perkreditan yang ada, terutama pada kegiatan perbankanyaitu pada PT. Bank X. Untuk itu, penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan yang ada dija1ankan oleh PT. Bank X dalam menangani masalah kredit macet tersebut serta mengetahui seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkannya terhadap sistem pelaporan keuanganyang akan disajikan.Dalam penuiisan skripsi ini, penulis melakukan pene1itian meiaiui kegi.atan studi kepustakaan melaiui berbaqai studi literatur serta dengan melakukan studi lapangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan inspeksi terhadap PT. Bank X sehubungan dengan permasalahan yangada, dan kegiatan akuntansi yang dijalankannya.Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa kebijakan yang dijalankan perusahaan dalammenghadapi masalah kredit macet ini, antara lain melaluitindakan pengalamnan baik secara managerial dengan melakukan penyebaran resiko (risk spreading), maupun secara teknikal dengan melakukan tindakan secara intensif.Di lain pihak, perusahaa juga menjalankan kebijakan- kebijakan lain seperti kebijakan kolektibilitas,loan review, dan kebijakan dalam penyelesaian kredit melalui penagihan, dan penghapusan kredit dengan sistem pencadangan pencadangan atas aktiva produktif atas piutangragu-ragu.Dari indikasi yang dapat diteliti PT. Bank X memiliki sistem pengeloiaan kredit yang kurang berjalan secaraberhasil dan berdaya guna dengan benar, tidak adanya kelengkapan file-file yang mendukung kegiatan perkreditan yang menggambarkan kurang mampunya aparat kredit dalammelakukan indikasi terjadinya kredit macet secara lebih dini, dan' lain-lain. Untuk itulah, dipenlukan suatukegiatan daiamupaya meningkatkan gugus kendali mutu baiksistem maupun daya manusia, melakukan kegiatan dengan cara berhati-hati, dan melakukan sindikasi atasroyek dalam jumlah besar, serta melakukan diversifikasi dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. PT. Bank X mengeluarkan suatu produk pelayanan yang disebut dengan PT. Bank X Kredit Tanpa Agunan sejalan dengan perkembangan pasar consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa dalam upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X masih terdapat masalah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Juridical Review of Loan Without Collateral on PT. Bank X. PT. Bank X issued a service product called PT. Bank X Loan Without Collateral in accordance with consumer finance market progress and the more stringent of competition in market contest. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation and the effort to settle Loan Without Collateral on PT. Bank X. This research uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as secondary data. This thesis has found that in the effort to settle the Loan Without Collateral on PT. Bank X still has problem."

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."