Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4577 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chandran, Ravi
Singapore: LexisNexis, 2010
331.21 CHA w
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Poh, Chu Chai
Singapore : LexisNexis, 2010
346 POH m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Milkovich, George T.
New York: McGraw-Hill, Irwin, 2002
658.32 Mil c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Milkovich, George T.
Boston: McGraw-Hill , 2008
658.32 MIL c (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Milkovich, George T.
New York: McGraw-Hill, 2011
658.3 MIL c
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Zoltners, Andris A.
"If you're like most sales leaders, your incentive program is a constant challenge, as you try to jumpstart sales, energize a geographically dispersed and autonomous workforce, and motivate salespeople to achieve ambitious revenue goals. And sometimes it seems like you just don't know what works; your products and markets are changing, the incentive program that was so successful last year no longer produces the desired results, or perhaps the generous incentive program you created has yielded a corps of highly paid salespeople who spend most of their time on existing clients and minimal time generating new business -- and threaten to walk away with your customer base if you scale back paychecks! Incentive programs are seductively powerful but complicated instruments."
New York: [American Management Association, ], 2006
e20438253
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Anastasia Marcella
"Skripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun tidak pernah dituliskan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembelajaran mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas di Inggris sebagai induk dari negara dengan sistem hukum common law. Dalam gugatan personal injury di Inggris dapat ditemukan pemikiran yang matang mengenai prinsip penggantian kerugian tersebut serta jenis-jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam penggantian kerugian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia perlu membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggantian kerugian dalam perkara cedera pribadi dalam kecelakaan lalu lintas.

This thesis departs from the large number of road traffic accidents in a year in Indonesia. Of the many cases, only a few have filed claims for civil compensation. This has led to a lack of legal development regarding personal injury in Indonesia. The type of loss that can be requested for compensation in Indonesia has never been written clearly in the laws and regulations in Indonesia. Therefore we need to learn about regulating compensation claims in personal injury in traffic accidents in the United Kingdom as the origin of a country with a common law legal system. In personal injury claims in the UK, careful thought can be found regarding the principle of compensation and the types of losses that can be requested in the compensation. The result of this study is that Indonesia needs to make more detailed arrangements regarding compensation for personal injury cases in traffic accidents.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reni Kurnia Permata
"Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh Job Demand dan Compensation Justice terhadap Counterproductive Work Behavior yang dimediasi Job Satisfaction. Job Demand diukur berdasarkan Work Overload, Emotional Load dan Work-Home Conflict. Compensation Justice diukur berdasarkan Distributive Justice, Procedural Justice, Interpersonal Justice dan Informational Justice. Counterproductive Work Behavior diukur berdasarkan Abuse Against Others, Production Deviance, Sabotage, Theft dan Withdrawal. Sampel yang diambil dari Prajurit Bintara dan Tamtama dan didapatkan sebanyak 400 responden. Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Program Lisrel 8.54.
Penelitian ini menemukan bukti yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu : (1) Job Demand signifikan berpengaruh positif langsung terhadap Counterproductive Work Behavior. (2) Compensation Justice signifikan berpengaruh negatif langsung terhadap Counterproductive Work Behavior. (3) Job Demand signifikan berpengaruh negatif langsung terhadap Job Satisfaction. (4) Compensation Justice signifikan berpengaruh positif langsung terhadap Job Satisfaction. (5) Job Satisfaction signifikan berpengaruh negatif langsung terhadap Counterproductive Work Behavior. (6) Job Demand signifikan berpengaruh tidak langsung terhadap Counterproductive Work Behavior melalui Job Satisfaction. (7) Compensation Justice signifikan berpengaruh tidak langsung terhadap Counterproductive Work Behavior melalui Job Satisfaction

This thesis aims to examine the effect of Job Demand and Compensation Justice on Counterproductive Work Behavior mediated by Job Satisfaction. Job Demand is measured based on Work Overload, Emotional Load and Work-Home Conflict. Compensation Justice is measured based on Distributive Justice, Procedural Justice, Interpersonal Justice and Informational Justice. Counterproductive Work Behavior is measured by Abuse Against Others, Production Deviance, Sabotage, Theft and Withdrawal. Samples were taken from NCO and Enlisted Soldiers and obtained as many as 400 respondents. The data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with the Lisrel 8.54 program.
This study found the same evidence with previous researches, namely : (1) Job Demand has a significant direct positive effect on Counterproductive Work Behavior. (2) Compensation Justice has a significant direct negative effect on Counterproductive Work Behavior. (3) Job Demand has a significant direct negative effect on Job Satisfaction. (4) Compensation Justice has a significant direct positive effect on Job Satisfaction. (5) Job Satisfaction has a significant direct negative effect on Counterproductive Work Behavior. (6) Job Demand has a significant indirect effect on Counterproductive Work Behavior through Job Satisfaction. (7) Compensation Justice has a significant indirect effect on Counterproductive Work Behavior through Job Satisfaction.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rena Pranidana
"ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun
dalam praktiknya pada zaman sekarang, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidaklah
selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kondisi ini sangatlah berbeda jika
dibandingkan pada era 1980 s.d. 1990-an, dimana gugatan ganti rugi kepada pihak
yang terbukti bersalah melakukan tindak perbuatan melawan hukum khususnya
penipuan dalam perkawinan cenderung banyak dikabulkan. Oleh karena itu tujuan
diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pertimbangan Majelis
Hakim dalam memutus perkara terkait permintaan ganti rugi penipuan dalam
perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparative
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian,
dikarenakan kurangnya penegasan di dalam peraturan perundang-undangan terkait
sanksi perbuatan melawan hukum dalam perkawinan, muncullah ketidakkonsistenan
pada Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut yang dapat dilihat
ada perbedaan yang cukup jelas pada era 1980 s.d. 1990-an dengan era 2000-an
hingga sekarang. Asas kepatutan dan rasa keadilan yang disesuaikan dengan
kondisi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keputusan Hakim, sehingga
apabila kondisi masyarakat berubah pun akan mempengaruhi hukum yang
berlaku.

ABSTRACT
Under article 1365 Indonesia Civil Code (ICC), every act that violates the law
and bring harm to others, requires that the person causing the loss that caused by
his mistake to replace those losses. However, in practice in current times, claims
for compensation filed is not always granted by the judges. This condition is very
different than in the 1980s s.d. 1990s, where tort to the person found guilty of
committing umlawful acts, especially in a marriage fraud tends to be granted.
Therefore the aim of this study was to understand the concept of consideration of
the judges in deciding the case related to demand compensation fraud in marriage.
This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute
approach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (case
approach). Based on the results of the study, due to the lack of confirmation in the
legislation related to unlawful acts in marriage, there was inconsistency in the
panel of judges in deciding such cases that can be seen there are considerable
differences evident in the 1980s to 1990s with the 2000s era to the present. Merit
and sense of justice that is adapted to the conditions of society becomes a
determining factor for the judge's decision, therefore, if there was any change in
society it will affect the applicable law."
2016
S62844
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
HM Subhan
"Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untukmewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum.Sebagai negara hukum,Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satuyang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administratorsebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatanmelawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara ataupun pihaklain. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum pada ranahHukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Administrator serta kerugianyang ditimbulkan, maka dilakukan suatu kajian menggunakan metode normatifyuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan bukubukuterkait. Sehingga dapat diketahui secara yuridis bahwa perbuatan melawanhukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah melanggar wewenangyang sudah ditentukan secara definitif dan limitatif oleh peraturan perundangundangan.Diketahui pula, bahwa konsepsi kerugian bagi pihak-pihak akibatperbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara harusdipertanggungjawabkan oleh Administrator berupa sanksi administratif, sanksipidana dan sanksi perdata. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuanganatau perekonomian negara termasuk dalam kategori korupsi, yang dapat dituntutsecara pidana dan harus melakukan ganti rugi kepada negara. Sementara kerugianterhadap pihak lain dipertanggungjawabkan dalam bentuk tuntutan pidana sertaganti rugi materiil dan imateriil. Saat ini ganti rugi terhadap pihak lain yangditentukan oleh peraturan perundang-undangan dirasa belum layak,oleh karena ituharus ada pembaharuan hukum agar ganti rugi bagi pihak lain dapat memenuhirasa keadilan.

Indonesia has an independence promise that must be realized. One of the path torealize the promise is the government carries out the development in all fields toachieve the comprehensive prosperity. As a lawstate, Indonesia doing alldevelopment based on law, and one of law is the Administrative Law.Administrators as the implementers of development have great potential to dofelony which may cause harm to the state or other parties. In order to understandthe characteristics of illegal acts in the domain of Administrative Law and the badimpact of it, an assessment is conducted using the juridical normative method ofact and related books. So it can be known juridically that the act against the lawin the realm of the Administrative Law is a violation of authority that has beendetermined definitively and limitatively by legislation. It is also known that theconception of harm to parties due to felony acts in the domain of AdministrationLaw must be accounted by Administrator in the form of administrative sanction,criminal sanction and civil sanction. Unlawful acts that adversely affect acountry 39 s finances or economies fall under the category of corruption, which maybe criminally prosecuted and have to indemnify the state. While losses to otherparties are accounted for in the form of criminal charges as well as material andimmaterial compensation. At present, the compensation to other partiesdetermined by the legislation is not feasible, therefore there must be legal renewalso the compensation for other parties can meet the sense of justice."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49596
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>