Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Aset tetap adalah salah satu komponen penting yang dimiliki perusahaan karena akan menjadi salah satu alat dalam menghasilkan pendapatan atau cash flow. Oleh karena itu, apabila ada aset tetap yang sudah berkurang nilainya, atau secara kondisi fisik tidak menghasilkan cash flow yang positif bagi perusahaan, aset tersebut dapat diusulkan untuk dihapuskan. Proses penghapusan aset tetap bersifat penting karena berdampak pada kondisi neraca yang dimiliki oleh perusahaan dan juga terhadap bagaimana pihak luar seperti investor dan pemegang saham dalam melihat kondisi perusahaan. Maka dari itu, proses penghapusan aset tetap yang akan dilakukan perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan diawasi dengan ketat.

---

Fixed asset is one of the most important component in a company, because it is a tool that can help generating cash flow. Hence, if there are assets that have low market value or physically unable to generates cash flow, the process to write-off an asset can be initiated. The write off process is important to company because it affects the balance sheet of the company and also to external parties such as investor or shareholder when analyzing the company's condition. Due to that condition, the write off that the company will do must have a clear procedure and well monitored."

"Penelitian ini akan membahas mengenai masalah tata kelola (governance) penatausahaan Aset Tetap dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pada Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di UNS sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Akuntabilitas Pelaporan Aset melalui pelaksanaan SIMAK BMN relatif akuntabel yang tercermin dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) UNS dan kebijakan akuntansi aset tetap yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP dan Peraturan terkait BLU. Laporan Keuangan (LK) BLU UNS juga telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Langkahlangkah penerapan penatausahaan aset tetap di UNS telah sesuai dengan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas). Kendala-kendala yang dialami dalam Penatausahaan Aset Tetap di UNS antara lain kendala yang terkait dengan permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendala yang terkait dengan belanja modal, dan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (a) meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap, (b) perlu didukung dengan SDM yang handal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (c) meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan, (d) reviu dan monitoring oleh SPI UNS serta koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, (e) SOP yang jelas dalam permintaan penghapusan BMN dan SOP pencatatan barang hibah, (f) UNS agar segera melakukan rencana aksi (action plan), dan (g) komitmen UNS untuk transparan dan akuntabel dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pemahaman mengenai Governance Penatausahaan Aset Tetap pada Universitas dapat diperdalam dengan memperluas cakupan lingkup penelitian terkait Pengelolaan BMN, menggunakan analisis berdasarkan governance structure, dan penambahan Periode Laporan untuk penelitian selanjutnya.

---

This research study the governance problems of the Fixed Assets Administration in order to realize the financial accountability at Sebelas Maret University. The methodology in this study is descriptive and case study analysis. This study finds that the implementation of the Fixed Assets Administration at UNS in accordance with the regulation of the Minister of Finance number 120/PMK.06/2007 about the State Property Administration. The accountability of Assets Reporting through the implementation of SIMAK BMN which is reflected in the relatively accountable conformity with Government Accounting Standards (GAS). The accounting policies of Public Service Bodies (BLU) UNS and the accounting policies of fixed asset contained in the Notes to Financial Statements are overall in accordance with Government Accounting Standards (GAS) and the regulations of BLU. Financial Statements BLU UNS also fulfil the qualitative characteristics of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. Implementation steps of the Fixed Assets administration at UNS in accordance with the fourteen principles of good governance (Bappenas). The constraints experienced in the Fixed Assets Administration at UNS are constraints related to problems of the State Property Management, constraints related to capital expenditures, and weakness related to transparency and accountability in the management of State Property.

The main recommendation given in this study include (a) improve the regularity of the Fixed Assets Administration of, (b) must be supported by reliable human resources in the accounting and financial reporting, (c) improve internal control especially by doing more intensive review of the Financial Statement; (d) review and monitoring by SPI UNS and coordination with the unit that responsible for preparation of the financial statements, (e) Standard Operating Prosedure (SOP) of BMN removal requests and SOP of the recording of donation are clearly, (f) UNS immediate to implement of action plan, and (g) UNS’s commitment to transparency and accountable in the context of implementing good governance. Understanding of Fixed Assets Administration Governance at University can be deepened by expanding coverage of the research scope of related to State Property Management, analyze based on governance structure, and the addition of Reporting Period for future research."

"ABSTRACTPengelolaan aset tetap sangat diperlukan karena aset tetap merupakan bagian dari Laporan Keuangan, sehingga dengan pengelolaan aset tetap yang baik maka akan dihasilkan Laporan Keuangan yang baik.Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sejak tahun 2005 sudah tidak dilakukan secara manual. Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sudah menggunakan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara). Tetapo masih ada beberapa masalah dalam pengelolaan aset pada Pusat Perbukuan seperti kesulitan dalam pengakuan aset dan kesalahan pencatatan.Oleh karena itu dengan pengelolaan aset yang baik dan dengan mengedepankan prinsip Good Governance maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan pengakuan pihak luar terhadap pemerintah Indonesia menjadi lebih baik.Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintah Magister Akuntansi Universitas Indonesia. karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengelolaan aset tetap di Pusat Perbukuan."

"Laporan ini memaparkan penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada salah satu perusahaan jasa transportasi laut. Kebijakan akuntansi tersebut mencakup metode pengukurannya, metode penyusutan, penurunan nilai, dan penghapusan. Laporan ini juga membahas manajemen aset tetap yang dilakukan perusahaan seperti inventarisasi aset, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset tetap. Terdapat analisis atas penerapan kebijakan akuntansi dan manajemen aset tetap pada perusahaan tersebut. Penerapan kebijakan akuntansi aset tetap PT. HIT telah sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011) dan PSAK No. 48 (Revisi 2009). Proses manajemen aset tetap perusahaan telah berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh PT. HIT.

---

This report explains about the application of accounting policies in the marine transportation services company related to fixed assets. The significant accounting policies are measurement method, depreciation method, impairment, and disposal. This report also discusses the company’s fixed asset management as such as asset inventorying, planning, procurement, maintenance, and disposal of fixed assets. It also contains some analysis of the application of accounting policies and the fixed assets management of the company. The application of fixed assets accounting policies in PT. HIT is appropriate with PSAK No. 16 (Revisi 2011) and PSAK No. 48 (Revisi 2009). The process of company fixed assets management has run well and basically on the procedures applied in PT. HIT."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang sistem pengendalian internal terhadappenerimaan dan pencatatan aset pada Perusahaan ABC. Sistem pengendalianinternal dilakukan untuk membantu perusahaan memperoleh keyakinan yangmemadai tentang efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporankeuangan serta tunduk terhadap hukum dan peraturan yang ada. Berdasarkananalisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa proses penerimaan danpencatatan aset tetap telah dijalankan sesuai dengan Buku Ketiga PTK nomor:007-Revisi-1/PTK/IX/2009 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KontrakKerjasama, dan pengendalian internal telah dilakukan sesuai dengan InternalControl Framework yang diterbitkan oleh COSO.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about internal control system of the acceptanceand recording of fixed assets on PT ABC. Internal control system done in order tohelp the company get a reasonable assurance about operational efficiency andeffectiveness, the reliability of financial statements, and for compliance with thelaw and regulation applied. Based on the analysis, the writer concludes that theacceptance and recording of fixed assets on PT ABC are in accordance with 3rdedition book of PTK No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 about Assets ManagementGuidelines for Cooperation Contract, therefore the internal control are inaccordance with Internal Control Framework published by COSO."

"Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan andal. Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Buru dan bertujuan menggambarkan proses penatausahaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buru, mengidentifikasi kendala yang ditemui, dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat perbedaan proses pelaporan dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.Fixed asset management is one of the important parts in preparing accurate and reliable regional financial statements. This thesis focuses on analyzing the management of fixed asset at the Government of Buru Regency and aims to explain the process of asset management that is currently run by the Buru Regency, identify the problems that are met during the process, and provide recommendations regarding the management. This research uses qualitative method and gathers the data through interviews, observation and related literatures. Result shows that the processes of administration, inventory, and reporting have generally been done according to the regulation but there are few differences and some problems have occurred in the fixed asset management process."

"Laporan ini menganalisis penerapan PSAK Aset Tetap pada PT AAA. PT AAA merupakan perusahaan dagang yang menjual suku cadang motor. Analisis dimulai dengan memeriksa siklus pembelian dan penjualan aset tetap. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penerapan PSAK 16: Aset Tetap (revisi 2011) dan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset (revisi 2009). Selain itu, dibahas juga dampak pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerjasama Operasi terhadap tanah PT AAA yang digunakan dalam kerjasama tersebut, sehingga menyebabkan penggunaan PSAK 13: Properti Investasi (revisi 2011) sebagai pengganti PSAK yang dicabut. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa PT AAA menerapkan PSAK 16 dengan baik, tetapi tidak untuk PSAK 48. Pencabutan PSAK 39 menyebabkan PT AAA menggunakan PSAK 13 dan melakukan reklasifikasi atas tanah tersebut menjadi properti investasi.

---

This report analyzes PSAK implementation of fixed assets at PT AAA. This company is a merchandising company selling spare parts of motorcycle. The analysis begins from checking fixed assets? purchasing and selling cycle. Next, PSAK 16: Fixed Assets (revision 2011) and PSAK 48: Impairment of Assets (revision 2009) implementations are checked. Afterward, impacts of PSAK 39: Operating Cooperation Accounting withdrawal are discussed in the case of land owned by PT AAA, yet under operational cooperation (KSO), hence PSAK 13: Investment Property (revision 2011) is used as replacement of PSAK 39 withdrawal. It can be concluded that PT AAA implements PSAK 16 correctly, but not for PSAK 48. PSAK 39 withdrawal causes PT AAA to use PSAK 13 and reclassify the land to investment property."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam laporan keuangan pemerintah nilai aset tetap memiliki nilai paling besar dibanding komponen lain. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur yaitu dengan mempelajari laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah di audit oleh BPK-RI tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan aset tetap diklasifikasikan menjadi dua belas permasalahan dengan lima permasalahan utama yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan; masalah manajemen dalam penggunaan; masalah penganggaran; masalah pengadaan dan penghapusan; serta masalah perencanaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dokumen pendukung kepemilikan, Sistem Pengendalian Intern serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaporan aset tetap laporan keuangan kementerian/lembaga. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga maka opini audit yang akan diperoleh juga semakin baik.

---

This study discusses about analysis of fixed asset reporting on financial report of the Ministry / Agency. Fixed assets as part of the assets of the state is an important factor in the management of state finances. In government financial report the value of fixed assets have a greater value than most of other components.

This study uses the methodology of the study literature by analysis the financial report of ministries / agencies which have been audited by BPK-RI in 2008-2010. The results showed that the problem of fixed assets are classified into twelve problems with the five main issues, namely the problem of recording, assessment and reporting; problems in the use of management; issues of budgeting; issues of procurement and disposal, as well as planning issues.

From this study it can be seen that the ownership of supporting documents, Internal Control System and the quality of human resources are the main factors that affect the reporting of fixed assets of the financial statements of ministries / agencies. In this study we can conclude that the better get quality of reporting of fixed assets at financial reports of the Ministry / Agency, the audit opinion also get better."