Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan dokter sebagai profesi yang dalam tugasnya berhubungan dengan usaha pemeliharaan kesehatan dapat ditemukan pada setiap bentuk sarana-sarana kesehatan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk sarana kesehatan yang mudah dijumpai keberadaannya dalam masyarakat yaitu klinik praktik bersarna dokter umum. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh klinik praktik bersama dokter umum adalah bersifat sederhana atau kecil karena memang tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan medik besar (seperti: operasi) dan pelayanan rawat inap. Walaupun hanya melakukan tindakan-tindakan medik yang bersifat sederhana atau kecil, namun pelayanannya tidak hanya ditangani oleh seorang dokter tapi oleh beberapa orang dokter yang dipekerjakan oleh pemilik klinik. Banyaknya dokter yang melakukan praktik kedokteran pada klinik praktik bersama dokter umum tidak hanya terdiri dari dokter senior tapi juga dapat di temukan adanya dokter-dokter yunior yang baru lulus dari fakultas kedokteran. Seperti sarana kesehatan lain, klinik praktik bersama dokter umum pun tak lepas dari masalah-masalah pelanggaran hukum yang dapat ditemukan dalam penyelenggaraannya. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam klinik, khususnya yang dilakukan oleh para dokter, maka harus jelas diatur mengenai siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal pertanggungjawaban harus jelas agar posisi pasien yang datang berobat dapat terlindungi, khususnya terhadap kerugian yang mungkin dideritanya ketika memakai jasa pelayanan kesehatan pada klinik praktik bersama dokter umum. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban, maka dalam klinik praktik bersama dokter umum dapat ditemukan adanya dokter penanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, selain tanggung jawab secara pribadi yang juga harus dimiliki oleh setiap dokter dalam menjalankan praktiknya pada klinik."

"Skripsi ini membahas mengenai tata cara dan analisis hukum terhadap pengelolaan atas adanya kelebihan embrio yang dihasilkan dalam program bayi tabung serta tanggung jawab hukum RSPAD Gatot Soebroto beserta tenaga kesehatannya mengenai hal tersebut. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kelebihan embrio dalam program bayi tabung di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menyimpan atau memusnahkannya, dalam hal ini, RSPAD Gatot Soebroto telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan penyimpanan embrio beku hendaknya dilakukan perpanjangan setiap kurang dari satu tahun, dan melakukan sosialisasi mengenai cara memperbarui data dan status penyimpanan sisa embrio beku.

---

This thesis discusses about the procedure and the legal analysis of the management of the excess embryos produced in the test-tube baby program and the law liability of RSPAD Gatot Soebroto and its medical personnel about it. The form of this thesis research is juridical-normative with qualitative method. The results of this study suggest that the management of the excess embryos in the test-tube baby program in Indonesia can be done by store or destroy it, in this case, RSPAD Gatot Soebroto has done it according to the regulations. The results of this study suggest that the implementation of frozen embryos storage should be extended every less than one year, and conduct socialization on how to update the data and storage status of the remaining frozen embryos."

"On medical laws and ethics in Indonesia."

"Sebagai sebuah profesi, seorang dokter memiliki norma hukum dan etika yang harus dijalani. Dalam etika kedokteran diatur bahwa seorang dokter harus menolong dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada seluruh pasien. Namun, apabila pasien tersebut berstatus tersangka, tindakan menolong ini dapat diartikan sebagai tindakan negatif, karena dalam KUHPidana Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu tindak pidana, yang dikenal dengan sebutan obstruction of justice. Untuk mendapat jawaban terhadap dugaan ini, maka perlu diteliti mengenai batasan pelayanan seorang dokter kepada pasien yang berstatus tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder. Dalam akhir penelitian disimpulkan bahwa obstruction of justice diatur dalam Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sedangkan batasan tindakan obstruction of justice berupa niatan, pengetahuan, motif, dan perbuatan aktif, tindak pencegahan, dan memberikan keterangan yang valid.

---

As a profession, a doctor has legal and ethical norms to be dealt. In medical ethics it is stipulated that a doctor should help and provide the best health service to all patients. However, if the patient is a suspect, this act of help can be interpreted as a negative action, because in the Indonesian Criminal Code it can be regarded as one of a crime, known as obstruction of justice. To get an answer to this suspicion, it is necessary to examine the limitations of a doctor 39 s service to a suspected patient. The research method is using juridical normative with secondary data. After conducting the research, the authors found that obstruction of justice is regulated in the Criminal Law and the Indonesian Medical Code of Ethics. While the boundaries of the act of obstruction of justice is acted in the form of intentions, knowledge, motives, active acts, precautions, and providing the valid information."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

---

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health."