Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Arnott's Indonesia (PT. AI) pada umumnya merupakan objek PPh pasal 23 antara lain biaya iklan, biaya promosi, biaya perawatan gedung, biaya kebersihan, biaya outsourcing, professional fee, biaya sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, biaya sewa kendaraan dan biaya catering. Sedangkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa bangunan dan sewa space. PT. Arnott's Indonesia berkewajiban untuk memotong pajak kepada Vendor atas penghasilannya dan menyetorkannya kepada Pemerintah. Atas kewajiban tersebut, PT. AI perlu melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) untuk dapat memastikan bahwa semua biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi biaya PT. AI yang tidak teralokasi dengan benar, sehingga mengakibatkan proses ekualisasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

---

Expenses incurred by PT. Arnott's Indonesia (PT AI) in general are objects of Income Tax Article 23, including, advertising expenses, promotion expenses, building maintenance expenses, cleaning expenses, outsourcing expenses, professional fees, copy machines rental expenses, rent pallet, vehicle rental fees and catering expenses. While objects of Income Tax Article 4 Paragraph (2), including, building rent and space rent. PT. Arnott's Indonesia is obliged to cut income tax to the vendor and deposit it to the government. For this obligation, PT. AI needs to make equalization on Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) in order to ensure all expenses that are object of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) has been deducted and remitted to the Government. The analysis showed that there are some PT. AI?s transactions that are not allocated properly and makes this equalization process becomes more difficult to do."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY periode tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan program audit KAP PKX dan refleksi diri terhadap aktivitas selama kegiatan magang. PT KNY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen konstruksi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY berdasarkan program audit KAP PKX dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY telah sesuai dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang berlaku serta dapat memenuhi asersi yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate a detailed review of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY for the 2022 period which was carried out based on the KAP PKX audit program and self-reflection on activities during the internship. PT KNY is a company engaged in the field of consulting in the field of engineering services and construction management. The evaluation was carried out by comparing the detailed testing procedures for Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY based on the KAP PKX audit program with the detailed testing procedures in the Auditing reference book and Auditing Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Based on the evaluation carried out, the detailed examination of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY complies with the detailed testing procedures in the applicable Auditing reference book and Auditing Standards and can fulfill the assertions being tested."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilaksanakan KAP PLEDIS atas akun utang pajak PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN pada PT SVT. Pembahasan mencakup evaluasi kesesuaian implementasi prosedur substantif pengujian rinci akun utang pajak tersebut dengan teori, peraturan perpajakan, dan standar audit. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur substantif pengujian rinci atas akun utang pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN yang dijalani KAP PLEDIS terhadap PT SVT sudah sesuai dengan teori, standar audit, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures carried out by KAP PLEDIS on the taxes payable accounts of Income Tax article 23, Income Tax article 4 paragraph (2), and VAT at PT SVT. The analysis includes evaluating the implementation of substantive procedure test of detail for the taxes payable account with audit theory, taxation, and audit standard. From the discussion, it is concluded that the substantive procedure test of detail for taxes payable accounts of Article 23 Income Tax, Article 4 Income Tax paragraph (2), and VAT PT SVT are in accordance with theory, audit standards, and applicable tax regulations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Laporan magang ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 PT IPC Terminal Petikemas dimana yang pada umumnya langsung dipotong tetapi pada PT IPC Terminal Petikemas menggunakan metode pengembalian (reimbursement). Metode tersebut digunakan untuk mempermudah proses bisnis PT IPC Terminal Petikemas. Analisis dilakukan atas kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 serta dampak dari perlakukan metode reimbursement tersebut. Dampak tersebut muncul akibat beberapa kondisi yang belum sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Pada laporan ini juga menyertakan masukan yang dapat dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas dalam mengatasi dampak yang diakibatkan dari proses reimbursement pajak PPh Pasal 23.

---

This internship report discusses Article 23 Income Tax that imposed on income for Domestic Taxpayer or Permanent Establishment that receives or obtains income derived from capital, delivery of services, or organizer of activities other than those tax deductible. This apprenticeship report discusses the flow of article 23 income tax at PT IPC Terminal Petikemas which is generally directly cut but at PT IPC Terminal Petikemas uses the method of reimbursement. This method is used to simplify the business process of PT IPC Terminal Petikemas. Analysis was carried out on compliance with Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax and 2015 Minister of Finance Regulation concerning Other Types of Services as referred to in Article 23 paragraph (1) letter C number 2 of Act Number 7 of 1983. The tax return at PT IPC Terminal Petikemas starts from the issuance of the Service Note that is made based on the Letter of Agreement up to the submission of tax refund requests in the financial section."

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara pengeluaran atas PPh Pasal 22, 23, 4 2 , dan PPN pada Kementerian Perindustrian. Data yang digunakan berupa kuesioner dengan responden seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 kemudian dianalisis menggunakan regresi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak, komitmen organisasi, penguasaan teknologi, serta variabel karakteristik dan demografis. Variabel sanksi pajak dan penguasaan teknologi berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pengeluaran Kementerian Perindustrian.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the factors that affect tax compliance of the government rsquo s treasurer at Ministry of Industry. The data is questionnaire with respondents are all government rsquo s treasurers for the budget period of 2013, 2014, and 2015 then analyzed by regression. Dependent variable is tax compliance while independent variables are knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty, organizational commitment, technological literacy, characteristic and demografic variables. Tax penalty and technological literacy have significant effect, while knowledge of taxation, tax service, compensation, and organizational commitment has no effect on tax compliance of government rsquo s treasurer at Ministry of Industry."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan pajakpenghasilan pasal 23 atas jasa proyek iklan dan film pada rumah produksi PTABC berserta menganalisis perencanaan pajak pada pengenaan PPh Pasal 23.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukanpenelitian, hasilnya adalah terjadi perbedaan pemahaman atas dasar pengenaanPPh Pasal 23 yaitu dikenakan atas bruto dan imbalan. Untuk menghindariterganggunya alur kas sebaiknya dilakukan perencanaan pajak denganmenegaskan kesepakatan yang konsisten dan memanfaatkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat dikenakan PPh Final apabila memenuhipersyaratan yang berlaku.

---

ABSTRAKThis research was conducted in order to analyze the income taxationimplementation of article 23 for commercial and movie services project atproduction house PT ABC along with analyzing the imposition of tax planningIncome Tax Article 23 . The methods used in this research is qualitative. Afterdoing research, the result is there is a difference of understanding on the basis ofIncome Tax Article 23, namely the imposition of income tax imposed on gross andfee. To avoid disruption of cash flow tax planning should be done with theconsistent agreement confirms and take advantage of Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 so may be subject to final income tax if it meets theapplicable requirements."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."