Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pengurangan PPh Pasal 25, dimana fasilitas tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kelebihan bayar oleh Wajib Pajak. Masalah yang terjadi dalam implementasi fasilitas ini terletak pada permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sering ditolak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi dan dampak yang dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dan dampak yang dialami fiskus dan Wajib pajak dari ditolak/diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

---

This thesis discusses the implementation of Income Tax Article 25 reduction, which has the objective to prevent overpayment by the taxpayer. Problems that occur in the implementation of this facility is located on the reduction request filed by the taxpayer are rejected for no apparent reason. This study uses a descriptive qualitative research method in order to explain the issues and impacts arising from Income Tax Article 25 reduction policy both from the taxpayer and the tax authorities. The analysis in this thesis will describe the problems in the provision of Article 25 Income Tax reduction facility and the impact experienced by tax authorities and taxpayer of the rejection / acceptance of application for Income Tax Article 25 reduction."

"Kebijakan PMK.124/PMK.011/2013 dikeluarkan untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional karena ada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan the Fed, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa latar belakang pemberian insentif pajak dan implikasinya terhadap wajib pajak industri tekstil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pemerintah memberikan insentif pajak kepada industri tekstil karena penyumbang devisa terbesar non-migas, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan selalu mengalami surplus ekspor. Sedangkan implikasi bagi pemerintah dan industri tekstil adalah pengurangan pendapatan negara selama September-Desember 2013, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan cash flow perusahaan yang lebih sehat.

---

The policy of PMK.124/PMK.011/2013 to keep the stabilization of national economy due to economic crisis in Indonesia caused by Fed policy, trade deficit and current account deficit. The purpose of this research was to analyze background and implications of tax incentives to taxpayers textile industry. This research used a qualitative approach with descriptive design and method of data collection was conducted through in-depth interviews and literature studies.

The results of this research is that the government give tax incentives to the textile industry as the largest foreign exchange earner of non-oil and gas, large employment, and always had a surplus of exports. While the implications for government and textile industry is the reduction in state revenue during the September to December 2013, the non-occurrence of a termination, and the company's cash flow become more healthier."

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Menanggapi krisis akibat wabah Covid- 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu insentif yang diberikan adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19 dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan menganalisis keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai metode utama, disematkan dengan metode kuantitatif, untuk mencari informasi pada tingkat analisis yang berbeda tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan untuk mendukung kajian. Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bermanfaat bagi penerima dan sangat membantu dalam pengeluaran selama pandemi. Insentif ini juga merupakan jenis insentif yang paling banyak digunakan oleh wajib pajak. Namun, jika dilihat dari nilai realisasi pemanfaatannya, masih jauh dari anggaran awal yang dialokasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Kemudian diketahui juga bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemberian insentif ini tidak menimbulkan kontraksi dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama periode yang dianalisis.

---

In response to the crisis caused by Covid- 2019 outbreak, the government issued a new provision through the Minister of Finance Regulation Number 23/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayers affected by the coronavirus outbreak as part of the national economic recovery program. One of the incentives provided is the Income Tax Article 21 incentive. This research examines the implementation of the Income Tax Article 21 Incentive Policy For Taxpayers Affected by the Covid-19 Pandemic by analyzing the factors that influence the implementation and analyzing how successful this policy is. This study uses the qualitative as the primary method, embedded with the quantitative method, to seek information at a different level of analysis about the revenue of Income Tax Article 21 before and after implementing the policy to support the study. This study indicates that the Income Tax Article 21 incentive is beneficial for the recipients and very helpful in spending during the pandemic. It is also the most widely used type of incentive by taxpayers. However, when viewed from the realization value of its utilization, it is far from the initial allocated budget. It is due to several challenges faced in the implementation of this policy. Moreover, it is known that there is no significant difference between the revenue of Income Tax Article 21 before and after the implementation of the policy. Thus, it does not cause a contraction in the revenue of Income Tax Article 21 during the analyzed period.

"

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Mulai Tanggal 24 Februari 2013, terdapat perlakuan yang baru pada Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, Menteri Keuangan menunjuk beberapa pemungut baru.Industri farmasi merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan obat kepada distributor obat di dalam negeri.Penelitian ini terfokus pada tahap formulasi kebijakan mengenai penunjukan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan dampakdampak yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang penunjukkan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan adanya potensi penerimaan negara yang cukup besar dari industri farmasi dan juga kebijakan ini dapat dijadikan alat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawasan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dampak yang terjadi dari kebijakan ini adalah bertambahnya kredit pajak pada distributor obat yang mengganggu cashflow distributornya, serta adanya dua kali pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas objek yang sama dengan pemungut yang berbeda yang masih harus dikaji lebih lanjut.

---

Starting on 24 February 2013, there is a new treatment on income tax Article 22. It is governed by a regulation of the Minister of Finance No. 224/PMK. 011/2012,the Finance Minister pointed to several new collectors. The pharmaceutical industry is one of the appointed as a collector of Income Tax Article 22 on sales of medicines to a medicine distributor in the domestic. This study focused on the stage of policy formulation regarding the appointment of the pharmaceutical industry as a collector of Income Tax Article 22 and the impacts caused by the implementation of the policy. This study uses qualitative data collection techniques is the study of literature and in-depth interviews.

The results of this research is the pharmaceutical industry background appointment as collector of Income Tax Article 22 due to the potential for significant revenue from the pharmaceutical industry and the policy also can be used as a tool by the Directorate General of Taxation as monitoring compliance rate taxpayers to fulfill their tax obligations. Impacts that occurred from this policy is increasing tax credits belongs to distributor interfere cash flow, as well as the two-time collection of Income Tax Article 22 on the same object with different collectors that still need be explored further."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"Pada tahun 2018, terjadi pelemahan neraca perdagangan yang juga menyebabkan defisit transaksi berjalan yang mereflesikan kondisi perekonomian negara dari sisi eksternal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat stabilitas rupiah. Salah satu diantaranya ialah dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menekan laju impor. Kebijakan peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas impor adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan impor dalam PMK No. 110/PMK.010/2018. Salah satu objek industri yang terpengaruh dari adanya kenaikan tarif PPh pasal 22 atas impor ialah industri ban. Penelitian ini mengangkat permasalahan peraturan yang mengatur ketentuan impor ban, dimana sebelum adanya PMK No. 110/PMK.010/2018, terdapat pula Permendag No. 6 Tahun 2018 yang disinyalir justru memiliki dampak berkebalikan untuk menekan impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor dan implikasi kebijakan bagi pemerintah serta industri. Konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan fiskal, kebijakan pajak, kebijakan tarif pajak, pajak penghasilan, withholding tax system, kredit pajak, perdagangan internasional dan impor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan adanya perubahan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor lebih mempertimbangkan fungsi reguleren dan diatur berdasarkan kriteria jenis barang konsumsi. Selain itu implikasi yang dirasakan bagi pemerintah ialah adanya peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 dan dikembalikannya rekomendasi dalam Permendag No. 117 tahun 2018 yang diubah kembali dalam Permendag No. 05 Tahun 2019. Kemudian implikasi bagi importir yang diharapkan dapat mengganggu cashflow perusahaan dan menambah beban psikologis Wajib Pajak belum begitu berpengaruh dikarenakan kebijakan masih bersifat jangka pendek.

---

In 2018, there was a weakening of balance of trade which also caused the current account deficit to reflect the states external financial condition. To overcome this problem, the government issued several policies to strengthen the Rupiah, Indonesian currency. One that was agreed with was an increase in export growth and decrease the import. A policy of the increase of the Income Tax Rate is one of those policies that issued to decrease the import as contained in Ministry of Finance (MoF) Decree No. 110/PMK.010/2018. One of the industrial objects that opposed the increase in Income Tax Rate Article 22 on the import is tire industries. This study discusses the regulations about provision on import of tires, which before the MoF Decree No. 110/PMK.010/2018, there was Ministry of Trade Regulation No. 6 of 2018 which allegedly can be used to change the opposite for import purposes.

The purpose of this research is to study the policy changes in the increase in Income Tax Rates Article 22 of imports and policy implications for government and industries. The concepts used are the concept of fiscal policy, tax policy, tax rate policy, income tax, withholding tax system, tax credit, international trade and imports. The research used is qualitative with descriptive research types.

This research showed that the purpose of the change in the policy of the increase of Import Tax Rate Article 22  of imports is to consider the regulerend function and regulated based on the criteria of the type of consumer goods. Furthermore, the impact that perceived by government is an increase in the receipt of payment of Income Tax Article 22 and the return of recommendation in Ministry of Trade Regulation No. 117 of 2018 which as amended in Ministry of Trade Regulation No. 05 of 2019. Then, by importers, that is expected to disrupt the companys cashflow and increase the Taxpayers psychological costs have not been so influential because the policy is still short-term based."

"[ABSTRAKAdanya peraturan baru mengenai kenaiksn tarif Pajak Penghasilan Atas Impor khususnya impor telepon selulsr menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra. Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui latar belakang dan proses palyusunan kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor khususnya impor telepon seluler. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan fiskal dan kebijakan tarif Penelitian ini menggunakan pndekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan penentuan tarif PPh Pasal 22 impor menjadi 7.5 % dari nilai impor adalah untuk menimbulkan dampak arus kas yang harus disediakan lebih awal oleh importir untuk menutupi kenaikan tarif PPh 22 impor sehingga secara ekonomi importir akan menanggung opportunity loss dari arus kas. Selain itu, proses penyusunan kebijakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 atas impor telepon seluler yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 175/PMK.0lll20l3 berlangsung dalam tiga tahap yaitu pertama tahap perumusan masalah, yang kedua tahap peramalan dan yang ketiga tahap rekomendasi.

---

ABSTRACTThe new regilations regarding to the increase af Income Tu of Imports rate, especiolly in mobile phones import gives a phenomenon of pro and contra. The purpose of this study is to determine the background and the process af policy making in increasing income tax rate of Article 22 for the import af mobile phones. Theary used in this study is the theory fiscal policy and tax rate policy. This study used a qualitative approach with explanatory research with in*depth interviews. The results showed that the determination of the policy background Article 22 Import Tax rates to 7.5/o of the value of imports is to generate cash flow impact to be provided earlier by the importer to caver the increase in income tax rstes article 22 of imports that are economically importers will beor the opportrmity loss oJ'cash flow. Moreover, the proeess in policy making income tax rate increase of Anicle 22 on the import of mobile phones contqined in PMK No. t75 / PMK.7|I / 2013 takes three stages, the first stage is formulation of the problem, the second stage is forecasting stage and the third stage is recommendation stage., The new regilations regarding to the increase af Income Tu of Imports rate, especiolly in mobile phones import gives a phenomenon of pro and contra. The purpose of this study is to determine the background and the process af policy making in increasing income tax rate of Article 22 for the import af mobile phones. Theary used in this study is the theory aff$cal poliqt and tax rate policy. This snt$ used aqualitative approach with explanatory research with in*depth interviews. The results showed that the determination of the policy background Article 22 Import Tax rates to 7.5/o of the value of imports is to generate cash flow impact to be provided earlier by the importer to caver the increase in income tax rstes article 22 of imports that areeconomically importers will beor the opportrmity loss oJ'cash flow. Moreover, the proeess in policy making income tax rate increase of Anicle 22 on the import of mobile phones contqined in PMK No. t75 / PMK.7|I / 2013 takes three stages, the first stage is formulation of the problem, the second stage is forecasting stage and the third stage is recommendation stage.]"

"Menteri Keuangan mempertimbangkan pemberian insentif pajak masih berlangsung karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan membawa dampak terhadap perekonomian sehingga masih perlu adanya insentif perpajakan berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam rangka optimalisasi pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif pajak covid-19 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan kedua insentif ini di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 Impor dan wawancara kepada petugas fiskus dan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims, serta tercapainya sasaran yang ingin dicapai pemerintah, Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kedua insentif ini tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, fiskus telah melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tercapainya kepuasan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kebijakan kedua kebijakan insentif ini.

---

The Minister of Finance considers that the provision of tax incentives is still ongoing because the Covid-19 pandemic has not ended and has had an impact on the economy so that there is still a need for tax incentives in the form of reducing Article 25 installments and exempting Import Income Tax Article 22 to optimize national economic recovery. This study aims to evaluate the Covid-19 tax incentive policy in the form of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Article 22 Import Income Tax based on The Four Maxims and the implementation of these two incentive policies at Jakarta Kelapa Gading Tax Office. The method in this study is mixed method research combining quantitative and qualitative approaches. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure taxpayers' perceptions of the Covid-19 tax incentive policy on Income Tax Article 25 and Import Income Tax Article 22 and interviews with tax authorities and taxpayers. The results of the study indicate that the taxpayer's perception of the tax incentive policy of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Import Income Tax Article 22 on imports has fulfilled the principles of tax collection The Four Maxims, as well as achieving the goals of be achieved by the government, taxpayers who participate in these two incentives do not experience difficulties in carrying out their obligations, the tax authorities have carried out their duties and responsibilities by applicable regulations, and the satisfaction of taxpayers participating in these two incentive policies has been achieved."