Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUrusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia dan desain pengaturan kehidupan beragama yang ideal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACT

Indonesian religious life is in under authority of the central government as in Article 10 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. In fact, many local regulations governing related to religious life, so that it would cause problems. In this paper, the author tries to analyze the problems in the regulatory norms of religious life in Indonesia and the design of an ideal religious life settings in the constitutional system in Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945."

"Dalam Pilbup Bogor 2018, pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan menyampaikan janji politik terkait pembangunan desa yang bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di desa. Terpilihnya pasangan tersebut membawa janji politik itu menjadi sebuah kebijakan di bawah Perbup No.83 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Samisade, sebagai bantuan keuangan bagi desa terlihat memiliki kesamaan dengan program-program yang telah ada lebih dulu, seperti Dana Desa. Tiga tahun pelaksanaan Samisade telah menyajikan dinamika yang cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle (1980) dilakukan guna melihat bagaimana implementasi Samisade secara komprehensif. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, akan tetapi implementasi Samisade membawa pengaruh baik bagi pembangunan di desa. Hal ini karena Samisade menjadi pengisi celah kebijakan Dana Desa yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

---

In the 2018 Bogor Regent Election, Ade Yasin and Iwan Setiawan made a political promise related to village development entitled “Satu Miliar Satu Desa” (Samisade) which focused on basic infrastructure development in villages. The election of the couple brought the political promise into a policy under Regent Regulation No.83 of 2020 on Village Infrastructure Financial Aid. Samisade, as financial aid for villages, is seen to have similarities with pre-existing programs, such as the Dana Desa. Three years of Samisade implementation has presented quite interesting dynamics for the people of Bogor Regency. An analysis using Grindle's (1980) policy implementation theory was conducted to comprehensively examine the implementation of Samisade. Although the implementation still faces obstacles, the implementation of Samisade has had a good impact on village development. This is because Samisade fills the gap in the Village Fund policy, which does not prioritize infrastructure development."

"Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam pemerintahan lokal dengan studi kasus pada pengunduran diri Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut tahun 2011. Dengan metode kualitatif dan penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik di Kabupaten Garut yang dihadapi pasangan kepala daerah jalur perseorangan dengan partai politik di DPRD dan birokrasi lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa jalur perseorangan memperburuk konflik politik yang terjadi. Kepala daerah dari jalur perseorangan ternyata tidak menjamin berjalannya pemerintahan lokal secara stabil dan efektif.

---

This thesis write about political conflict in local government used case study of Vice Regent’s resignation from independence scheme in Garut district year 2011. Used qualitative methodology and descriptive research, reseacher try to describe political conflict dynamic in Garut district whom faced by Regent and Vice Regent from independence scheme head to head with political party in local parliament and local bureaucracy. Analisys resulted that independence scheme tends to make political conflict situation worsen. Regent and Vice Regent from independence scheme was not guaranted to create stable and efective local government."

"Selama 40 tahun terakhir, kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun belum direspon baik oleh Pemerintah Pusat, dan gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan tidak jelasnya bentuk organisasi kecamatan, camat diberi tugas urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan kepala wilayah, dan tidak ada pedoman pengukuran kinerja kecamatan. Timbul masalah konseptual, yaitu bagaimana memosisikan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah bagian unit kewilayahan yang diperluas perannya melalui desentralisasi dalam kota (Norton, 1994); unit yang menjalankan fungsi tertentu dalam rangka dekonsentrasi (Leemans, 1970); ataukah dipandang tidak relevan lagi dalam pengelolaan kota terpadu (Smith, 1985)? Hal ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana dinamika kelembagaan kecamatan, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kelembagaan kecamatan diposisikan. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi, pemerintahan daerah, pemerintahan wilayah, dan kelembagaan sebagai panduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktifis dengan teknik kualitatif melalui studi kasus di Kecamatan Cikulur, Tulakan, Jatiuwung dan Bubutan. Hasil penelitian memperlihatkan dinamika kelembagaan kecamatan lebih banyak disebabkan faktor eksogen daripada endogen. Selanjutnya, dilakukan reposisi kelembagaan kecamatan dalam tiga model, yaitu model kelembagaan kecamatan kawasan perkotaan, perdesaan dan hybrid.

---

Local government has changed sub-district status over 40 years. This macro policy alters operations and organization. The Central Government must improve, and placing the sub-district is giddy. The sub-district head manages regional government and does not assess performance. Then a conceptual problem arises: how to position the sub-district in local government administration—as part of a local government unit whose role is expanded through decentralization within cities (Norton, 1994), as a unit that performs specific functions in deconcentration (Leemans, 1970), or as a unit no longer relevant in integrated city management (Smith, 1985). This is formulated in research questions, namely: how are the dynamics of sub-district institutions in the administration of local government, why does it happen, and how are sub-district institutions positioned? Rebuilding sub-district institutions needs knowing their dynamics and causes. Decentralization, local self-governance, local state government, institutional theory, and institutional dynamics drive this research. Four sub-districts—Cikulur, Tulakan, Jatiuwung, and Bubutan—are studied using constructivist case studies. The research found that exogenous factors caused the sub-district institutional dynamics more than endogenous ones. Three models—urban, rural, and hybrid—reposition sub-district institutions."

"Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi target utama untuk dapat dikuasai oleh setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Status dan posisi DKI Jakarta yang sangat strategis membuat seluruh elit PDI Perjuangan turut terlibat dalam memberikan usulan-usulan sikap. Masuknya berbagai usulan sikap diinternal PDI Perjuangan tentunya menimbulkan dinamika politik tersendiri disana selain faktor lainnya yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Dinamika politik yang berkembang diinternal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh pertimbangan elit-elit yang menginginkan peran partai yang dominan (sebagai Cagub) dan menguntungkan di Pilgub tersebut. Elit yang diwakili Megawati menginginkan mengusung kadernya sendiri sebagai Cagub sedangkan elit yang diwakili Taufiq Kiemas menginginkan PDI Perjuangan mengambil peran yang juga menguntungkan lainnya dengan berkoalisi dengan incumbent sebagai Cawagub. Munculnya dua pertimbangan sikap ini sangat terkait dengan berbagai faktor seperti perolehan kursi legislatif PDI Perjuangan di DKI Jakarta, evaluasi kepemimpinan gubernur sebelumnya, pertimbangan politik untuk tahun 2014, dan sebagainya. Perkembangan situasi politik di DKI Jakarta turut mempengaruhi semakin kencangnya perdebatan diinternal PDI Perjuangan saat itu, terutama saat beberapa partai politik telah mengarahkan sikap politiknya kepada partai besar lain. Penelitian ini menemukan banyak faktor politik yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam proses penentuan Cagub yang diusung. Pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung figur Joko Widodo sebagai Cagub untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Keputusan mencalonkan Jokowi tentu sangat menarik untuk dilihat karena PDI Perjuangan telah ‘berani’ untuk mengajukan figur yang belum mengenal kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta saat itu.

---

The 2012 election for DKI Jakarta Governor is a main target of every political parties, including the PDI Perjuangan. The strategic status and position of DKI Jakarta prompted all PDI Perjuangan elites to involve in underlining their stances. The infusion of many opinions in the PDI Perjuangan internal ignited distinctive political dynamics therein besides other external factors. The source of this political dynamics is the consideration of the party elites who intended the domination of mutual dominant party role (as candidate). Elites who were represented by Megawati intended to field their own proteges as candidate while other elites who were represented by Taufiq Kiemas intended the party to form a coalition with the incumbent by fielding the PDI Perjuangan candidate as the candidate of vice governor. This political division is related to the legislative chair won by the PDI Perjuangan in Jakarta, the evaluation in the leadership of the incumbent, political consideration for 2014 General Election, etc. The development of political situation in DKI Jakarta also influenced the internal disputes, especially when several lesser political parties showed that they had the intention of joiningnother major parties. The thesis finds many political factors which constituted the background of PDI Perjuangan’s consideration in determining the party’s candidate. Eventually, the PDI Perjuangan fielded Joko Widodo as the governor candidate during the 2012 Governor Election. The decision to field Joko Widodo is very interesting to be researched because the PDI Perjuangan eventually showed its bravery to field a figure who didn’t master the political and social of DKI Jakarta at the time."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang gerakan politik masyarakat dalam proses pembentukan daerah baru di Indonesia. Peran elit dalam pemekaran menentukan, sebaliknya gerakan massa dari bawah dianggap sebatas massa dalam pembentukan daerah. Kenyataannya pada setiap proses pembentukan daerah di Indonesia, masyarakat berpartisipasi untuk pembiayaan maupun aksi gerakan.Pembentukan Kabupaten ParigiMoutong menarik terkait mengapa kelompok-kelompok gerakan pemekaran muncul dan bagaimana strategi kelompok-kelompok tersebut, serta bagaimana bentuk persaingan dan konsensusnya.Teori utama yang digunakan adalah teori struktur kesempatan politik dari Dough McAdam, Jhon McCharty dan Mayerd N.Zald.Teori inimenekankan bahwa gerakan sosial dimungkinkanjika terdapat kesempatan politik, mobilisasi, dan proses pembingkaian. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan kasus gerakan politik pada proses pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 1999-2002. Pengumpulan data diperoleh melalui tahapan:, studi data sekunder, pra wawancara, wawancara mendalam, segmentasi makna data dan analisis data.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelompok gerakan pemekaran menentukan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Keberhasilan gerakan kelompok dengan aksi beragam dengan memanfaatkan kesempatan reformasi, perubahan aturan, bangkitnya gerakan mahasiswa serta lahirnya kompetisi kepartaian. Gerakan dengan menggunakan instrumen budaya tersebut dapat mendorong mobilisasi sumber daya kelembagaan formal dan nonformal dalam mendukung pembentukan daerah melalui inisiatif DPR-RI. Melalui proses pembingkaian issu dengan media alternatif, serta pemanfaatan instrumen kearifan lokal melalui silaturrahmi dan musyawarah serta penggunaan bantaya ruang pertemuan adat ,melahirkan motivasi, ikatan dan konsensus kuat dalam gerakan ini. Temuan tersebut mengkonfirmasi teori struktur kesempatan politik dan menambahkan elemen baruuntuk faktor proses pembingkaian pada elemen budaya yang spesifik dalam konteks gerakan politik di Kabupaten Parigi Moutong.a

---

ABSTRACTThis research expounds the position of the public rsquo s political movement during the formation process of a new district in Indonesia. Because the realization of forming a new district is determined by the elites, the birth of a new district is often equated with elite domination. While the mass movement is not visible and is seen as unrelated to the formation process, the mass movement can become potential funders and can become an asset in the formation process itself.The formation process brings into light the questions on the emergence of various expansion group movements and their strategies, as well as the disputes and consensus caused by these movements.The main theoryused in this dissertation is the theory of political opportunity structure by Dough McAdam, Jhon McCharty and Mayerd N. Zald. This theory accentuates that social movements may emerge if a political opportunity, a resource mobilization structure, and a framing process is present. The qualitative method with a case study on the Parigi Moutong District in order to understand the political movement in the formation process of the Parigi Moutong District in 1999 2002. The data are collected through secondary data study, pre interviews, in depth interviews, data segmentation, and data analysis.This research shows that political movements are vital to the formation process of the Parigi Moutong District. The political process such as the development of opinions, the mass action in Parigi Moutong, the urgent action the Donggala District and Province, the lobbying and negotiation with the central government, to the utilization of the initiative mechanism of DPR RI is executed by the expansion group movement until the parliamentary session and the definitive formation of the ParigiMoutong District.Confirming the theory of political opportunity structure, the political movement groups rsquo influence are made possible by the presence of a political opportunity. This opportunity enables the mobilization structure of resources and the framing process with the alternative media, as well as optimization with local wisdom. The discussions in the bantaya traditional meeting room , and an act of hospitality as the instrument of local culture has given birth to a political bond and consensus in the district expansion movement. This finding is a new element that complements the theory of political opportunity structure for cultural framing in the local context of Parigi Moutong District rsquo s formation process."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."