Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sangat memerlukan suatu pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap, melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik diharapkan dapat menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang bersih, peka, kompeten, dan jujur, yang melaksanakan tugas dan atnggungjawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep akuntabilitas publik dan menganalisa kondisi pelaksanaannya dalam pemerintahan dewasa ini. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa buku, makalah dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi kasus yang dilakukan melalui pengumpulan data primer pada beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia selama ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban aparat/instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya milik negara yang dipercayakan kepadanya dan untuk melaporkan secara periodik perubahan-perubahan yang terjadi selama pengelolaan sumber daya tersebut. Akuntabnilitas publik tidak hanya mencakup masalah keuangan, melainkan juga mencakup segi ekonomis, efisien, efektifitas, dan prosedur. Lapisan manajemen dalam pemerintahan Indonesia telah membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya, yang dapat dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Masalah yang ada adalah baik pemahaman akuntabilitas, tujuannya, ruang lingkupnya, tatanan pelaksanaannya, maupun metode pelaporannya belum memenuhi kondisi penerapan akuntabilitas publik seutuhnya. Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik belum memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik sangat memerlukan suatu acuan resmi mengenai pengertian dan cara pelaksanaan akuntabilitas publik yang berlaku secara nasional. Suatu standarisasi akuntabilitas publik akan memberikan suatu kesamaan persepsi dari seluruh elemen organisasi pemerintahan. Pelaksanaan akuntabilitas publik juga memerlukan sistem pengawasan yang juga harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memperoleh kondisi pengawasan yang menyeluruh dan terpadu."

"In developed countries, literature, study and research for bureaucracy in 50 60's is dominated by trying to understand model and dynamic bureaucracy application in government, business and modern society...."

"LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and reporting process of LPPD. The research is aimed to describe the reporting process of LPPD DKI Jakarta Government year 2007 and to analyze the factors influencing the implementation. The research is using a positivism approach. Descriptive analysis done based on primary data collected through in-dept interview with the officials from Government of DKI Jakarta and Department of Home Affairs. These interviews using guided questions were collected from November to December 2006. The Analysis also done based on the Government Act, literatures, and institution documents.Based on the result of this research, in the substance aspect, The DKI Jakarta?s 2007 LPPD is still combining the systematic by Government Act No. 56/2001 and Government Act No. 3/2007, due the transition in Jakarta?s Governor in October 2007. But, the document has followed the procedures ruled by Government Act No. 3/2007. The factors influencing the implementation are divided into two major aspects: policy and policy executor. The policy aspects indicated by policy formulator, goals and measurements, substances, and policy resources. The formulation of this regulation held by central government with the contributions from local government. This regulation has two main origins. For the central government, it is use to control the local government. On the other side, the local government takes this as a part of accountability to the higher-level government. In resources side, the policy executor has to deal with the limitation of the budget to socialize policy. The policy executor aspects indicated by characteristic of organization, communication inter organization and intra organization, and characteristic of street-level bureaucrats. Due the peculiarity of DKI Jakarta on their structure, the LPPD from it regency/municipality are inseparable with the province LPPD. There are problems in the communication process between DKI Jakarta government and Department of Home Affairs. On the other side, the researcher found that communication within the DKI Jakarta government and its agencies run well. Problems also occur in the frontline executors, where the officers have limits on their competence and integrity."