Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArgumen mengenai lsquo;hak rsquo; dan lsquo;equality rsquo; banyak digunakan beberapa tahun belakangan ini dalam menuntut legalisasi perkawinan sesama jenis oleh para pendukungnya. Penerapan prinsip equality dalam tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis adalah berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia karena prinsip equality merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep tersebut. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health merupakan putusan pengadilan yang terbaru mengenai perkawinan sesama jenis dan merupakan putusan penting yang mengubah secara radikal mengenai keabsahan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat dan mempunyai pengaruh besar ke Negara ndash; Negara lain. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut, khususnya mengenai penerapan prinsip equality. Penelitian ini juga menganalisis mengenai perkawinan sesama jenis di Indonesia, apabila ditinjau dari perspektif universalitas dan relativisme budaya dalam hukum hak asasi manusia. Disimpulkan bahwa penerapan prinsip equality dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut secara khusus dan dalam isu perkawinan sesama jenis secara umum adalah tidak tepat. Di Indonesia, dari perspektif universalitas ndash; relativisme budaya hak asasi manusia maupun dari penerapan prinsip equality, disimpulkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak dapat dilegalisasi.

---

ABSTRACT The lsquo rights rsquo and lsquo equality rsquo arguments have been widely used in the last couple of years by the same sex marriage supporters in claiming the legalization of same sex marriage. The principle of equality in same sex marriage legalization claims is closely related with the concept of human rights on the ground that the principle of equality is considered as one of the most important principles in the said concept. The decision of the Supreme Court of the United States of America in Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health is the latest decision concerning the legalization of same sex marriage that changes radically the legality of same sex marriage in the United States and may affect other nations. This research analyzes the said Decision, specifically on the application of the principle of equality. This research also analyzes the same sex marriage issue in Indonesia from the perspective of universality and cultural relativism of human rights. The conclusion of this research is that the principle of equality in the Decision of the Supreme Court of the United States of America was not correctly applied and therefore it cannot be used in the same sex marriage claims. And in Indonesia, it can be concluded that from the perspective of universality and cultural relativism of human rights, same sex marriage cannot be legalized. "

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas strategi politik yang dilakukan olehkelompok kepentingan Gay and Lesbian Activist Alliance (GLAA) dalam penetapanThe Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 tentangpernikahan sesama jenis di District of Columbia, Amerika Serikat pada tahun 2009.Strategi politik yang digunakan adalah upaya dukungan dan aktivitas politik GLAA.Studi ini menggunakkan teori kelompok kepentingan terutama tentang lobi danadvokasi, melalui kampanye informasi, lobi langsung kepada pejabat publik dankoalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studikepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwastrategi politik GLAA dalam melakukan lobi dan advokasi berhasil dalam penetapanRUU 18-482 atau The Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act 2009 untuk menjadi peraturan hukum di District of Columbia.

---

ABSTRACTThis paper discusses about political strategy by GLAA toward Civil MarriageEquality Amendment Act 2009 in District of Columbia to legalize same-sex marriage.GLAA political strategy can be identify with their supportive effort and politicalactivity. Theory of interest groups are applied to explain the political strategy ofGLAA in this case study, especially on lobbying and advocating tactics concepttactics such as information campaign, direct lobbying to public officials and coalition.The research methodology was qualitative through literature study and documentsstudy techniques. The research shows that political strategy of GLAA with lobby andadvocacy succeed in the establishment of Bill 18-482 or The Religious Freedom andCivil Marriage Equality Amendment Act of 2009 to be the rule of law in the Districtof Columbia., This paper discusses about political strategy by GLAA toward Civil MarriageEquality Amendment Act 2009 in District of Columbia to legalize same-sex marriage.GLAA political strategy can be identify with their supportive effort and politicalactivity. Theory of interest groups are applied to explain the political strategy ofGLAA in this case study, especially on lobbying and advocating tactics concepttactics such as information campaign, direct lobbying to public officials and coalition.The research methodology was qualitative through literature study and documentsstudy techniques. The research shows that political strategy of GLAA with lobby andadvocacy succeed in the establishment of Bill 18-482 or The Religious Freedom andCivil Marriage Equality Amendment Act of 2009 to be the rule of law in the Districtof Columbia.]"

"ABSTRAKPenelitian mengenai sikap peran gender bukanlah penelitian terbaru dan aplikasinya dalam keseharian kehidupan keluarga sudah diteliti, salah satunya adalah dengan preferensi mainan dan keduanya ditemukan memiliki hubungan. Penelitian ini berusaha untuk melihat korelasi antara sikap peran gender dan preferensi mainan anak dari ibu dengan mempertimbangkan komposisi jenis kelamin anak yang dimiliki. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian menyebutkan komposisi jenis kelamin anak dapat mempengaruhi sikap peran gender orang tua, khususnya ibu. Penelitian menggunakan alat ukur Normative Gender Role Attitudes (NGRA) dari Athenstaedt (2000) untuk mengukur sikap peran gender dan preferensi mainan diukur dengan 7 poin skala likert. Hasil penelitian dari 142 partisipan menemukan adanya hubungan antara sikap peran gender ibu dengan mainan cross-gender sebesar r(142) = -0.312, p = 0.000, two-tailed dan pada mainan netral sebesar r(142) = -0.232, p = 0.003, two-tailed. Namun, tidak ditemukan perbedaan pada sikap peran gender maupun preferensi pemilihan mainan anak pada kedua kelompok ibu."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2010-2014. Penelitian ini membangun argumen bahwa substansi dalam UU Perkawinan tersebut bias gender dan bermuatan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan What rsquo;s the Problem Represented to be WPR oleh Carol Lee Bacchi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi UU Perkawinan dalam Prolegnas tahun 2010-2014. Pertama, faktor prosedural yaitu terhambat dalam tahap pembentukan kebijakan. Kedua, faktor konteks politik karena terdapat dua kekuatan kelompok yang memiliki pandangan bertentangan dalam menilai UU Perkawinan. Ketiga, faktor ideologis yaitu adanya pengaruh yang didominasi atas tafsir agama Islam dan budaya patriarki. Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa gagalnya revisi UU Perkawinan oleh DPR RI periode 2009-2014 karena secara ideologis pemerintah memihak pada kepentingan yang menguntungkan mereka dalam hal ini hanya mengakomodasi dominasi patriarki sehingga mengorbankan kepentingan perempuan sebagai subjek dalam lembaga perkawinan.Kata kunci: UU Perkawinan, Analisis Kebijakan, Diskriminasi Perempuan, Prolegnas, dan DPR RI.

---

ABSTRACTThis study looks into a number of factors that contribute to hinder the process of revising Law Number 1 1974 on Marriage by the National Parliament Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI as it could no proceed further after it entered the National Legislation Program Prolegnas 2010 2014. This study argues that the substance of Marriage Law is gender bias with a number of discriminative clauses that deny womens rights in marriage. In order to analyze the problems, this study adopts Carol Lee Bacchi rsquo s theory and feminist approach that scrutinizes public policy making processes throught a central question What 39 s the Problem Represented to be or also knows as the WPR approach. Qualitative methodoly is applied in this study with in depth interview and literature study as data collection technique. This study identifies three factors that influence Marriage Law revision process. First, procedural factor that stall the revision process due the incomplete documents as required by the legislation procedure. Second, political settings within the Parliament as well as outside where two significant pressure groups having an opposite view in examining the Marriage Law revision proposal. Third, ideological factors that can be identified as predominantly persisting patriarchal values and literal interpretation of Islamic teachings that reject the content of Marriage Law revision proposal. Based on the three aforementioned factors, the failure of Marriage Law amendment by DPR RI during the period of 2009 2014 is due to the overall political leaning of the members of Parliament that seem to be ignorant of womens rights in marriages and the fear of compromising political supports from wider consitutents who by and large are against the idea of the Marriage Law amendment."

"Dispensasi perkawinan dini dapat artikan sebagai izin kawin yang diputuskan oleh pengadilan kepada pemohon kedua belah pihak yang belum menginjak usia Sembilan belas tahun melangsungkan pernikahan. Wewenang untuk pengadilan memberi dispensasi ada didalam pasal 7 angka 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Studi kualitatif ini bertujuan menemukan dan menganalisis rasionalitas pemberian dispensasi perkawinan usia anak serta efektivitas pengendalian sosial guna pencegahan perkawinan usia anak. Penelitian ini melibatkan 1 informan perempuan yang mengajukan dispensasi perkawinan 1 narasumber dari orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan, dan 2 narasumber terkait dari lembaga pemerintah (Pengadilan Agama Kab. Ponorogo dan Pemda Kab. Ponorogo). Yang dilakukan ialah wawancara langsung yang selanjutnya dianalisis melalui teori kriminologi. Kedua teori kriminologi tersebut memandang perkawinan usia anak menjadi akibat dari gejala perilaku menyimpang yang timbul di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak tepatnya rasionalitas dalam pemberian dispensasi serta minimnya pengendalian sosial di pedesaan, peneliti memprioritaskan terlaksananya transformasi pembelajaran dari tingkat usia paling rendah dan sosialisasi secara merata mengenai regulasi serta penyuluhan di berbagai level kebijakan.

---

Early marriage dispensation can be defined as marriage permission, ruled by Court to be given to applicants on both parties, not having reached the age of 19 years when they get married. The Court Authority for this dispensation is in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriages Article 7 (2). The qualitative study aimed to find and analyse the rationality in giving early marriage dispensation and the effectiveness of social control in order to prevent early marriage. The research involved a girl proposing marriage dispensation, source person from the girl’ s parent, and two source persons from government agencies (The Islamic Court of Ponorogo Regency and The Local Government of Ponorogo Regency). It covered direct interview, which then was analysed by criminology theory. Both theories considered that early marriage gave impacts on deviant behaviour in the society. The research results showed inappropriate rationality in early marriage dispensation and minimal social control as well in rural areas. The researcher prioritized the implementation of learning transformation from the lowest level of age, socialization evenly about regulation, and counselling at various policy levels."