Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air merupakan bahan yang begitu vital dalam hidup setiap makhluk hidup, terutama manusia, sehingga keberadaannya perlu dijaga dengan baik. Kepadatan penduduk meningkatkan kebutuhan masyarakat pada air, apabila tidak diikuti dengan sanitasi yang baik maka krisis air tidak dapat dihindari. Pemanfaatan data yang tinggi dan kebuhrhan terhadap analisis yang cepat dan tepat, telah mendorong adanya kebutuhan terhadap pengembangan sistem informasi geografis kesehatan pada Air Minum dan Penyehatan Lingktrngan (AMPL) untuk menunjang proses perencaruran dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan model sistem informasi analisis spasial faktor resiko penyakit bawaan air yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam proses perencan.urn peningkatan kualitas dan kuantitas sarana air bersih dan sanitasi nasional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen di AMPL Pusat dan Sekretariat STBM Pusat. Sistem ini dikembangkan dengan memasukan indikator faktor risiko diare melalui tiga variabel yaitu: kependudukan, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang selanjutnya dilakukan identifikasi wilayah berisiko diare di tingkat provinsi dan plotting sebaran pelaku program percepatan akses SABS. Dengan melahrkan proses analisis over laying dan plotting data dalam sistem ini, maka keluaran yang didapatkan berupa data tabulasi, grafik dan peta, yang dipercaya manlrpu melihat kesenjangan masing-masing wilayah. Analisa spasial dilakukan dengan menggunakan software Arc View 3.3 (non open source) sehingga masih dibutuhkannya eksplorasi software yang lebih praktis dalam menjawab kebutuhan pengguna sistem kedepannya.

---

Water is such a vital comodity in the lfe of every living teature, especially humans, so fts presence should be maintained properly. Population density increases the water needs of the community, thus the water crisis can not be avoided if onlyJbllowed by good sanitation. High data utilization ond the need for rapid and precise analysis, has driven the need for the development of geographic information systems in health Drinking Water and Sanitation (AMPL) to support planning and decision-making process.

This study aimed to identify models of information systems spatial analysis of water-borne disease risk factors that can support decision making in the planning process improved the quality and quantity of clean water and sanitation facilities nation wide.

Data collection methods used are in-depth interviews and document studies at the Centre AMPL and the Secretariat STBM, Jakarta. The system was developed by including indicators of risk factors of diarchea in three variables: population, erwironment and behavior of clean and healthy, which in turn made the identification of areas at risk of dianhea at the provincial level and plouing the distribution of program participants access acceleration SABS.

SABSBy doing the over-laying and plotting dota analysis in this system, then its output is obtained in the form of data tabulation, charts and maps, are believed to be able ta see the gap of each region. Spatial analysis is done using soffi,vare Arc View 3.3 (non open source) so it still needs a more practical exploration software in answering the needs offuture users of the system."

"Sistem informasi geografis bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat status kesehatan (outcome) melakukan perencanaan program, perencanaan infrastruktur dan peralatan, untuk melihat kemajuan indikator kesehatan (sebagai sistem evaluasi & monitoring), melihat cakupan pelayanan kesehatan, dan hubungan antar sektor.Pemantauan wilayah setempat (PWS) adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah (Puskesmas/kecamatan) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat lerhadap wilayah yang cakupan pelayanan KIA nya masih rendah.Kabupaten Majalengka telah lama melaksanakan program KIA namun masih memiliki permasalahan sistem informasi, diantaranya masih belum baiknya dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.Tujuan dikembangkannya SIG PWS KIA adalah guna menghasilkan informasi yang berkualitas dalam rangka membantu para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan intervensi program kesehatan ibu dan anak secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Majalengka.Pengembangan SIG PWS KIA ini mengikuti tahapan siklus hidup pengembangan sistem (system developmemf Iife cycles) yang dibatasi sampai pada tahap implementasi sistem (ujicoba prototype).Hasil uji kelayakan (feasibility study) pengembangan SIG PWS KIA di Kabupaten Majalengka dilihat dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, operasi maupun organisasi cukup layak untuk dikembangkan.Hasil wawancara menyatakan bahwa sebenamya data yang dihasilkan dari sistem pelaporan PWS KIA yang telah berjalan selama ini sudah cukup memadai. Hanya perlu di tambahkannya beberapa indikator penunjang seperti kualitas pelayanan ANC, dikarenakan saat tidak adanya instrumen rutin dalam laporan yang melihat kualitas pelayanan ANC oleh Bidan. DO Pelayanan ANC yang tidak tersedia dalam Iaporan PWS, Kantong taksiran partus dan kunjungan luar wilayah, distribusi kematian ibu dan bayi berdasarkan penyebab, waktu terjadinya dan penolongnya yang belum tersedia secara rutin pada laporan PWS bulanan. Juga disetujui jika output SIG PWS KIA berupa peta geografis, yang memperlihatkan status kerawanan tertentu di suatu daerah.Sistem Informasi Geografis PWS KIA di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas jika ada beberapa prasyarat di antaranya adalah : Semua Bidan di desa I di puskesmas melakukan pengisian kartu ibu, kohor bayi dan format autopsi verbal dengan baik dan benar, tersedianya sarana komputer di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, tenaga pengelola SIG PWS KIA di Puskesrnas maupun di Dinas harus terlatih terlebih dahulu Software SIG PWS KIA."

"Pengembangan Sistem Informasi PWS-KIA herbasis SIG ini adalah dihasilkannya Prototipe aplikasi Program KIA Puskesmas untuk Dlnas Kesehatan Kabupaten. Selaln itu dapat pula dilakukan pemetaan untuk melihat cakupan indikator KIA dan melihat wilayah prioritas herdasatkan cakupan indikator KIA, rasio tenaga Bidan terhadap desa binaan, jarak tempuh kecamatan ke ibu kota kabupaten dan persentase desa rawan per keeamatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem yang dimulai dengan: menetapkan manalah sistem informasi yang ada, informasi peluang pengembangan, indikator dan data yang dibutuhkan. Kemudian membuat perancangan sistem yaitu membuat format input dan output. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pemetaan. Diharapkan dengan tersusunnya prototipe PWS-KIA ini, dapat diterapkan dl Dinas Kesehatan dalam mempermudah pelaksanaan Evaluasi Program KIA.

---

Information system development of PWS-KlA with Geographic Information System (GIS) based produced prototype application KIA program in Public Health Centre for Public Health Office. The prototype can be conducted mapping to see coverage indicator and see priority region with indicator coverage based, personnel ratio of midwife fur building village. traveled distance from district to capital city sub-province and less village percentage by district. The methodology used is system approach that consist of system analysis started with: specify existing information system problem, information of development opportunity, indicator and data required. Then make system design that make input furmat and output. Furthermore is made analysis with mapping. The prototype result has been gotten information about the first priority Public Health Centre for intervention is Public Health Centre- with low coverage indicator KIA. personnel ratio of midwife for building village, less village percentage and traveled distance from district to capital city sub province that far is West Woyla Public Healt Center, East Woyla Public Health Center, Sungai Mas Public Health Center and Meutulang Public Health Center. Expectation from PWS-KIA prototype can help Public Health Office for monitoring and evaluating KIA Program."

"Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Banda Aceh yang mencapai 242 kasus pada tahun 2006 dan 851 kasus pada tahun 2007 dengan angka kematian mencapai 4 kasus yang sering terabaikan dan pencegahan serta penatalaksaan yang tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berdampak terhadap tidak efektifnya sistem pengamatan jentik (surveillance). Hal ini terbentur oleh karena cara pendekatan pengamatannya lebih menitikberatkan pada penemuan kasus baru DBD dan belum memanfaatkan kondisi lingkungan secara maksimal.Sistem informasi DBD belum menghasilkan informasi yang dapat mendukung program pencegahan dan pemberantasan DBD di wilayah kerja Dinkes Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan belum adanya analisis lebih lanjut daerah KLB DBD. Pengolahan dan analisis data yang tersedia masih menggunakan grafik dan tabel, belum menggunakan penyajian data yang menggambarkan status kerawanan daerah berdasarkan geografis, sehingga kebutuhan informasi secara cepat, akurat, dan efisien belum dapat dilaksanakan secara komprehensif.Rancangan penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan sistem dengan metode model incremental yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam model berurutan linear dengan filosofi iteratif dari metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ouput yang merupakan rekapitulasi data dari puskesmas tidak dapat memberikan gambaran yang detail tentang kegiatan surveilans epidemilogi penyakit karena hanya menggambarkan waktu dan orang, belum menggambarkan tempat. Wilayah administrasi terkecil kota Banda Aceh adalah Kecamatan, namun pada output yang ada saat ini tidak bisa mengetahui gambaran penyebaran DBD menurut wilayah administasi terkecil tersebut. Selain mengetahui jumlah kasus, informasi yang diharapkan juga berupa grafik perkembangan DBD, pola penyebaran DBD, dan frekuensi DBD seperti angka insiden, angka prevalen, dan case fatality rate. Dengan Prototipe ini diharapkan data sebaran DBD itu menggunakan kecamatan sebagai wilayah administrasi terkecil, sehingga informasi yang ada dapat menjadi early warning system untuk kejadian DBD. Informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan anggaran dari APBD daerah untuk bidang kesehatan.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Sistem informasi DBD di Kota Banda Aceh yang ada saat ini belum menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program. Hal itu disebabkan adanya masalah pada level input, proses dan output sistem itu sendiri. 2) Prototype sistem informasi DBD berbasis SIG yang dikembangkan menghasilkan informasi berupa angka insiden, angka prevalen, case fatality rate dan peta sebaran DBD menurut wilayah administratif terkecil yaitu kecamatan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen kesehatan sebagai decision support system dalam perencanaan program, karena telah memberikan kemungkinan pada stake holder Dinas Kesehatan untuk melihat dampak yang mungkin timbul dari program pencegahan yang telah dilaksanakan.

---

The number of Dengue Hemorrhage Fever (DHF) case in Banda Aceh increased by 242 on 2006 and 851 on 2007 with the mortality cases up to 4. These figures were often being unawared. The prevention as well as the implementation were incomprehensively done which impacted to the ineffectiveness of surveillance system. Of the reasons, it impeded by the surveillance approach that only emphasized on the new cases of DBD and not considered to make benefit of environment.The recently usage of DBD infomation system has not yet provided the sufficient information to support the prevention and the elimination of DBD cases in the working area of Public Health Service in Banda Aceh. It was due to the unavailibility of further analysis at the area where the occurance cases happened.The process and analysis of existing data had the final result in forms of graphics and tables, or in other words, not in forms of specific and geographic descriptions in the crisis areas. Thus, the information which should be quick, accurate and efficient was not incomprehensively applied."

"Perkembangan penduduk yang tinggi disertai penyimpangan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, salah satunya adalah alih fungsi lahan yang berakibat pada berubahnya kuantitas sumber daya air suatu wilayah, yang semuanya berakibat pula pada kerentanan wilayah khususnya kerentanan sumber daya air. Model kerentanan sumber daya air secara spasial telah dilakukan sebelumnya, namun terdapat kekurangan untuk menghadapi data dengan jumlah besar dan satuan beragam. Metode lain yakni Sistem Informasi Geografis (SIG) fuzzy dilakukan, dengan tujuan untuk mengembangkan model spasial kerentanan sumber daya air berbasis fuzzy SIG pada skala ordo-3 DAS, serta menerapkan model tersebut pada asesmen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Metode penelitian dilakukan melalui penerapan metode SIG fungsi fuzzy dengan pengolahan dan analisis indikator kerentanan menurut ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap). Indikator pertama yakni eksposur, dengan variabel kepadatan penduduk, luas sawah tadah hujan, luas tegalan serta indeks kekeringan, indikator kedua yakni sensitivitas, dengan variabel jumlah penduduk usia rentan, jumlah penduduk miskin, jumlah kejadian konflik air, akses masyarakat terhadap air bersih serta indeks kekritisan air serta indikator ketiga berupa kapasitas adaptif, dengan variabel debit andalan, luas hutan, produktivitas pertanian serta kelembagaan DAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 sub DAS Citarum Hulu berada dalam kondisi kerentanan sangat tinggi, 6 sub DAS dalam keadaan kerentanan tinggi, 6 Sub-DAS pada kelas sedang, serta 53 sub-DAS dengan kondisi baik. Model kerentanan divalidasi dengan pengecekan lapang melalui pendekatan lingkungan fisik, sosial, dan binaan. Hasil permodelan dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, serta digunakan untuk melakukan asesmen terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengkajian kerentanan sumber daya air dapat dilakukan melalui perhitungan indikator eksposur, sensitifitas serta kemampuan adaptif melalui basis SIG Fuzzy, yang mempunyai kemampuan cakupan wilayah yang detail (ordo sungai - catchment), menerima jumlah data besar, mampu mengolah beragam jenis data, dapat dilakukan validasi serta implementasi demi terciptanya sistem pengelolaan lingkungan DAS yang handal.

---

High population growth accompanied by irregularities implementation Spatial Plan has resulted in a variety of environmental changes, one of which is conversion resulting in a change in the quantity of the water resources of an area, all of which resulted in the particular area of vulnerability vulnerability of water resources. Vulnerability model of water resources spatially been done before, but there is a lack of data to deal with a large number and variety of units. Another method used fuzzy in Geographic Information Systems (GIS), with the aim to develop a model of spatial vulnerability of water resources based on fuzzy SIG 3rd order watershed scale, and apply the model to assess the Spatial Plan of the District/City.

Research methods were used the application of fuzzy GIS methods with processing and analysis of indicators of vulnerability according ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap). The first indicator that exposure, with variable population density, extensive rainfed lowland, upland and widespread drought index, an indicator of the sensitivity of the two, with a variable number of vulnerable population ages, the number of poor, the incidence of water conflicts, community access to clean water and criticality index water as well as a third indicator of adaptive capacity, with variable discharge mainstay, forest, agricultural productivity and institutional watershed.

The results showed that 11 sub Citarum Hulu is in a state of vulnerability is very high , 6 sub- watershed in a state of high vulnerability, 6 Sub- basin in the medium class, and 53 sub-watersheds in good condition. Vulnerability models validated with field checking approach the physical environment, social, and built. Modeling results can be applied in environmental management, and is used to assess the Spatial Plan of the District and the City.

This study concluded that water resource vulnerability assessment can be done through the calculation of indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity through Fuzzy GIS base, which has the ability to detail the extent of the (order of the river - the catchment), received a large amount of data, capable of processing various types of data, can do the validation and implementation of the environmental management system for the creation of a reliable watershed."

"Pelaksanaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang didapatkan, mempengaruhi belum tercapainya cakupan akses air minum layak. Adapun evaluasi terkait dengan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaannya ditingkat Puskesmas Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yakni sebanyak 42 puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 puskesmas (sampel minimal) yang dipilih secara acak sederhana atau simple random sampling (SRS) di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Analisis data menggunakan analisis statistik dan uji kurva ROC. Komponen yang di teliti diperoleh hasil bahwa struktur manajemen surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu legal aspek dan pelaksanaan surveilans masih kurang baik. Adapun fungsi dasar pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu konfirmasi dan interprestasi masih kurang baik. Selain itu, fungsi pendukung pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya pedoman, pelatihan, sistem komunikasi, sarana dan prasarana kurang baik. Sedangkan pada mutu surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari kualitas data, kesederhanaan, juga masih kurang baik. Berdasarkan uji sensitivitas-spesifisitas diantara tingkat risiko inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana air minum terhadap kejadian diare tidak menunjukan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

---

---

Implementation of environmental health inspection of drinking water is a surveillance activity conducted to obtain data and information. Lack of data and information obtained, affecting the unprecedented coverage of drinking water access. The evaluation is related to the implementation of environmental health inspection of drinking water aims to know the description of the implementation of primary healthcare in Seluma and Bengkulu. This type of research is descriptive research using the Cross Sectional design. The population in this study is the entire primary healthcare in Seluma and Bengkulu in the city of 42 primary healthcare. The samples in this study were 30 primary healthcare (minimal sample) which were chosen at random simple or simple random sampling (SRS) in Seluma District and Bengkulu City. Analyze data using statistical analysis and ROC curve testing. Components that are carefully obtained the results that the management structure of the implementation of environmental health inspection is legal aspects and implementation of surveillance is still lacking good. The basic function of environmental health inspection is that confirmation and inner achievement is still less good. Besides, the function of supporting the implementation of environmental health inspection includes guidelines, training, communication systems, facilities, and infrastructure is not good. While in the quality surveillance of the implementation of Environmental health inspection consisting of data quality, simplicity, is also still less good. Based on the sensitivity-specificity test among the risk level of environmental health inspection in drinking water to the incidence of diarrhea does not show significant results. Therefore, the support and cooperation of all stakeholders, both central and local governments, public health agencies, and primary healthcare to achieve the objectives of environmental health inspection activities in the field of environmental health is better."

"Ketidakmerataan pembangunan kesehatan tennasuk didalamnya pemerataan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan sudah menjadi masalah yang menahun di Kabupaten Tasikmalaya. Pengangkatan tenaga dan pembangunan sarana sejatinya harus melalui perencanaan yang matang dengan memperbatikan faktor kependudukan. wilayah dan tenaga serta fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Keadaan ini menjadikan masyarakat kurang akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak sedikir masyarakat menempuhjarak yangjauh dan mengeluarkan uang yang banyak karena diwilayahnya sangat minim akan tenaga dan fasilitas kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan terhadap pemberian izin sarana. pelayanan kesehatan swasta seperti halnya masalah diatas, tidak dilakukan atas petirnbangan Sistem infonnasi yang ada saat ini belum mampu menyediakan informasi yang akurat, efektif dan efisien dalam mcmberikan data dan infurmasl mengenai perizinan kepada pengambU kebijakan. Untuk itu diper1ukatl pengembangan sistem infonnasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi perizinan sarana pelayanan kesehatan, dises-uaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang dimiliki. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengkaji sistem yang ada saat ini kernudian mengidentifikasi permasalahan sistem informasi serta mengk:aji kebutuhan infonnasi dari para pengguna informasi dalam rangka manajemen pemecahan masaiah. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam mendisain sistem yang baru. Hasil pengembangan sistem informasi yaitu terbangunnya prototype yang diharapkan menjadi solusi masalahan sistem informasi perizinan sehingga infonnasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mernecahkan masalah kesehatan. Beberapa keunggutan dari prototype yang dihasilkan antara lain adalah kemampuan prototype penghasiikan infonnasi yang dibutuhkan, kemudahan dan kecepatan dalam pengeloiaan dan penyajian data, penyajian infonnasi dalam bentuk tabei dan peta serta penggunaan basis data sehingga menghasilkan analisis yang sangat bennanfaat bagi pengambil kebijakan terutama da!am pengangkatan.

---

Uneven distribution of health development including health professionals and health care facilities distribution is one of health issues in Tasikmalaya District. Recruitment of health professional and development of health care facilities ideally have to be done in a good planning by taking demography, geography and professional and the existing government and private health care facilities factors Into account. The consequences is that the public have test access to health professional and facilities. order to obtain health care, they have to take a long distant and spend much money.

Tasikmalaya district health office policy on licensing for private health care Current existing information system is unable to provide accurate. effective and efficient information in providing data and information considering licensing to regional autorities and head of health office, Therefor. a development of infonnation system from old system is needed that fitted health care facilities licensing information requirement, and fits the availability of existing human resource and support equipment.

Development of information system was conducted by assessing the existing system and then identify lssues in information system and assess information need from information user in management of problem solving. The output is used as a basis in new system design.

The purpose of this information system development was to produce a prototype that is hoped to be a solution in licensing infonnation system issue, thus produced information can be used as a basis for decision makers to solve health issues specially in distribution of professional and health care facilities.

Advantages from this prototype are its ability in producing required infom1ation, simplicity, and its speed in data processing and presentation, percentation of information in tabel fonn and communicative map and data base utilization so it can be a very useful analysis for policy maker mainly in recruitment and distribution of health professional and as a consideration in giving license to private health facilities founding applicant The author hopes that the utilization of the purposed prototype is followed."

"Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan. Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Sindanggalih dan desa Bayongbong, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan adalah teknik, keuangan, kelembagaan, sosial dan lingkungan, serta dukungan pihak luar terutama Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar termasuk di dalamnya pelayanan air minum merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah membangun sistem dukungan yang lebih sistematik dan terstruktur agar tidak lagi bersifat ad hoc dan bisa menyentuh seluruh desa yang mempunyai pengelolaan dengan tipe serupa. Skema dukungan tersebut disarankan melibatkan pihak lain, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, misalnya balai pelatihan, PDAM, BLHD, swasta yang mempunyai program CSR, dan perbankan untuk akses pembiayaan komersil.

---

This thesis analyzes the factors that influence the sustainability of the community managed rural water supply system. The research was conducted in two villages, which are Sindanggalih and Bayongbong in district of Garut. The method used is qualitative method with descriptive design. The study concluded that the factors affecting the sustainability of community managed rural water supply are technical, financial, institutional, social and environmental, as well as external support, especially from Local Government. This is in line with the mandate of the Act No. 23 of 2014 on Regional Government, basic services including water services is a concurrent government affairs under the mandatory authority of local government.

The results of the study suggest that local governments should build a more systematic and structured supporting system so as no longer to be ad hoc and could provide continuous support to all villages that have similar management model. It is also suggested that the supporting scheme involving other parties, both government and non-government, for example, training institution, water utility, local environmental agency, private with CSR program, and bank to access commercial financing."