Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Fiskus yang mewakiii pemerintah.Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ini penerapannya masih sangat Iambat atau belum optimal dan pada dasarnya Wajib Pajak sebenamya takut dengan sanksi pidana perpajakan apabila diberlakukannya sanksi pidana ini secara tegas. Pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan yaitu apabila dilihat dari hasil analisa pnelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan.Kesimpuian dari hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak konsisten dalam menerapkan sanksi pidana ini, hal ini disebabkan oleh DJP sendiri lebih menitikberatkan kepada Sanksi Administrasi, selain itu rnasih terdapat hambatan juga di kurang profesionalnya aparat pajaknya itu sendiri, koordinasi yang lemah antar lembaga yang menangani tindak pidana pajak dan juga administrasi pajak serta sistem informasi yang belum baik di Direktorat Jenderal Pajak.

---

This research is meant to respond to the substance of problem regarding implementation of criminal sanction made by the General Directorate of Taxation in preserving law upon taxpayer committing felony in taxation, whether the sanction meant as shock therapy and what is the implication of the sanction toward taxpayer compliance.

Method used in this research is qualitative approach. The research is made based on interviews with informer related to criminal sanction such as taxpayers, tax consultants, and Fiskus representing government.

The result of the research explained the criminal sanction applied in Indonesia and its implementation which is still very dawdling and not optimal, whereas the taxpayer in fact is atiaid of the criminal sanction related. The influence of criminal sanction toward tax-compliance showed by research result illustrated no significant influence.

The research concludes that the General Directorate of Taxation is not consistent in implementing the sanction. This is caused where DIP itself tend to focused on administration sanction as well as other obstacles in the lack of professionalism of tax enforcement units, weak coordination between tax-related-institution and tax administration and information system that is not solid yet."

"Pemerintah di berbagai negara berupaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, guna mengurangi biaya menghimpun penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah menghitung biaya administratif pajak dan rasionya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan wawancara mendalam kepada pegawai DJP dan akademisi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya administratif pajak mengalami tren kenaikan jumlah nominalnya pada masa reformasi pajak jilid II, meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Rasio biaya administratif pajak pada tahun masa reformasi pajak jilid II mengalami tren penurunan, meskipun sempat terjadi peningkatan rasio pada tahun 2011.

---

Governments tend to increase the efficiency in administering tax, which to decrease the cost of collecting tax. The purpose of this research is to measure the administrative costs of tax and its ratio. This research uses descriptive qualitative method and gathers data and information through existing statistics study and semi-structured interview from DGT officers and experts.

The result of this research shows that Indonesia’s administrative costs of tax are increased from 2009 to 2011, then decreased at 2012. The trend of administrative costs of tax ratio are decreased through these years, although it was increased at 2011."

"Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak.

---

This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax."

"Skripsi ini membahas dasar pertimbangan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, permasalahan yang timbul atas penerbitan Form DGT, dan penolakan Form DGT yang terjadi pada kasus yang di alami oleh PT MBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif dengan design deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa penerbitan Form DGT adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan dan melindungi pihak Pemotong/Pemungut Pajak dari praktik treaty shopping. Namun hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Peraturan ini juga belum memenuhi prinsip kemudahan administrasi.

---

This thesis discusses the basic considerations in the issuance of Form DGT as a Certificate of Domicile, the problems arising on the issuance of Form DGT, DGT Form and rejection that occurs in the case experienced by PT MBI. This study used a qualitative approach, qualitative data analysis techniques with a descriptive design. Researchers concluded that the issuance of Form DGT is to facilitate the inspection process and protect the withholder tax payer from the treaty shopping. But this raises problems that occur in the field. However, this rule has result the problem in the implementations."