Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas efisiensi hukum paten dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai teori pembahasannya. Analisis ekonomi terhadap hukum sebagai bagian dari filsafat hukum dapat menguji secara ilmiah nilai efisiensi dari hukum paten yang berlaku. Dengan menggunakan asumsi, analisis ekonomi terhadap hukum dapat berlaku dan sejalan dengan perkembangan jaman. Teori analisis ekonomi terhadap hukum memberi dimensi baru dalam dunia filsafat. Ini sesuai dengan tujuan penulisan ini yang ingin memberikan pemahaman mengenai aplikasi teori analisis ekonomi terhadap hukum. Selain itu, penulisan ini ingin membuktikan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dipergunakan untuk menghitung efisiensi pelaksanaan hukum paten.

---

This thesis discusses the efficiency of patent law by using economic analysis of law as a theoretical discussion. Economic analysis of law as part of the philosophy of law can scientifically test the efficiency value of the applicable patent law. By using the assumptions, economic analysis of law can be valid and in line with the changing times. The theory of economic analysis of law provides a new dimension in the world of philosophy. This is consistent with the objectives of this thesis is to provide an understanding of the application of economic analysis of law. In addition, this study wanted to prove that the economic analysis of law can be used to calculate the efficiency of the implementation of patent law."

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan pendapat di antara pustakawan dan pemakai perpustakaan mengenai Hak Cipta. Juga untuk melihat bagaimana pustakawan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perpustakaan. Khususnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan penyempurnaannya di Undang-_undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, perlindungan karya cipta yang berada di perpustakaan 'membingungkan' pustakawan, karena tidak ada kejelasan arti batasan yang layak untuk memfotokopi atau mengkopi sebuah karya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah deskriptif analisis. Selain perolehan data berasal dari penelitian literatur, penulis juga mengadakan penyebaran angket, wawancara, dan observasi di lima perpustakaan yang memiliki jasa layanan fotokopi dan/atau komputer_ Kelima perpustakaan tersebut adalah Perpustakaan British Council, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Univer_sitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Sastra - Universitas Indonesia, Perpustakaan Indonesian - Australian Language Foundation, dan Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil akhir penelitian dari skripsi ini adalah bahwa pustakawan dan pemakai belum memahami benar penerapan flak Cipta di perpustakaan. Pustakawan sendiri tidak dapat melak_sanakan peraturan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 karena di antara pustakawan sendiri tidak ada kesamaan pendapat mengenai batasan pengkopian yang layak dan disetujui oleh Undang-undang. Melihat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran: batasan pengkopian yang layak di perpustakaan perlu dite_gaskan kembali; para perancang Undang-undang Hak Cipta seharusnya melibat_kan pakar perpustakaan; Perlu adanya tekad dari pustakawan untuk menjalankan per_lindungan Hak Cipta di perpustakaan."