Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keadaan pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia mencerminkan keberadaan modal asing yang menguasai perekonomian Indonesia di mana mereka menarik keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia menasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951 dan perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1957 demi memperoleh kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Prinsip Appropriate Compensation dan Hull Formula telah digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan ganti kerugian terkait tindakan nasionalisasi yang telah dilakukannya.

---

The situation in the early period of Republic of Indonesia portrayed the existence and domination of foreign capital investment that overcame the nation's economy as they drew maximum profit without regarding the welfare of the Indonesian people. Indonesian Government nationalized De Javasche Bank in the year of 1951 and Dutch companies operating in Indonesia in the year of 1957 to gain its economic sovereignty and for the welfare of Indonesian people. The government had used both compensation methods, Appropriate Compensation and Hull Formula, due its action to nationalize Dutch assets in Indonesia."

"Uang kertas De Javasche Bank merupakan salah satu data arkeologi. Tulisan ini membahas mengenai perkembangan ragam hias uang kertas De Javasche Bank. Jumlah uang kertas yang diteliti dalam penelitian ini adalah 48 lembar uang kertas. Komponen analisis yang digunakan dalam bentuk ragam hias ini adalah atribut yang tertera pada tiap uang kertas. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa setiap ragam hias memiliki bentuk dan variasi masing-masing yang menjadi ciri khas dari setiap uang kertas. Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan empat ragam hias dan perkembangannya.

---

De Javasche Bank paper money is one of archeological data. This research discussed the variety of ornaments De Javasche Bank paper money. The amount of paper money subjects in this research is 48 sheets of paper money. The components of analysis used in the form of variety of ornaments it is an attribute stamped on every paper money. Based on the results of the analysis, it can be seen that every variety of ornaments having the form of and variation each which is typical of any paper money. Overall, this research produced four variety of an ornaments and progress. "

"Setelah diperkenalkannya ekonomi uang dalam masa Raffles, walau kemudian mengalami kegagalan. pemerintah kolonial mulai merasakan bahwa diperlukan sebuah bank untuk mengatur akumulasi modal dan perdagangan, pada sebuah tanah jajahan. Untuk tidak mengulangi kegagalan yang dialami pada masa Raffles. didirikan NHM, yang di Indonesia juga berfungsi sebagai sebuah bank perta_nian, yang memberikan, pinjaman untuk memperlancar usaha perke_bunan. Dengan modal bersama antara NHM dan Pemerintah Hindia Belanda, kemudian berdiri sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebuah bank sirkulasi dan bank pemberi kredit yang se_paruh modalnya adalah milik sebuah perusahaan swasta. NHM sebagai pemegang hak monopoli dagang pada masa Tanam Paksa, mempunyai kepentingan yang besar dalam pengakumulasian modal di Indonesia, oleh karena itulah. dirasakan perlu untuk mempunyai sebagian modal yang ada pada De Javache bank untuk tetap melancarkan investasi yang dilaksanakannya di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimanakah bank baru ini kemudian menjalankan fungsinya untuk mengernbangkan modal dalam usaha tanaman ekspor. yang lalu di pasar an Eropa. Bank ini kemudian memberikan pinjaman pada pengusaha yang terlibat dalam usaha penanaman tanaman ekspor tersebut. Disamping untuk memenuhi kebutuhan usaha penanaman. Pinjaman itu iuga djperlukan untuk pernbayaran upah buruh tani serta untuk pembayaran pekerjaan bebas seperti pengangkutan dengan gerobak dan lain sebagainya. Jadi akibat diperkenalkannya ekonomi uang untuk pembayaran upah, secara tidak langsung bank ini telah ikut serta dalam menunjang kehidupan masyarakat sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi mereka. nampak sistem, Tanam Paksa yang sangat berpengaruh pada_ struktur sosial ekonominya ialah bahwa sistern ini hanya merupakan suatu intensifikasi sistem produksi prakapitalis, sehingga tidak mampu menciptakan kekuatan-kekuatan yang melahirkan pertumbuhan ekonorni dengan perkembangan kapitalismenya. Sistem Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya pada pihak pribumi, serta usaha industri pertanian yang padat modal pada pihak pengu_saha Eropa atau asing lainnya. Dalam masa paruh terakhir pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, yaitu antara tahun 1850-1870. juga terdapat suatu proses timbal balik antara pertumbuhan ekonomi kerajaan Belanda dengan perge_seran dari kapitalisme komersiai ke kapitalisme industri pada satu pihak dan perkembangan politik liberal di pihak lain. Hubungan De Javasche Bank dalam sebuah sistern perekonomian yang kapitalistik dengan sebuah perusahaan besar yang lainnya seperti NHM dan onderneming yang juga terdapat pada periode ini."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengetahuan tradisional telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama untuk tujuan komersial. Perusahaan-perusahaan besar telah memperoleh paten atas pengetahuan yang telah ada dan dipraktikkan selama berabad-abad, sehingga memicu reaksi negatif di kalangan masyarakat tradisional dari berbagai negara berkembang. Hal ini memperkuat opini publik mengenai ketegangan antara negara maju dan negara berkembang terkait pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengkaji penerapan paten terhadap pengetahuan tradisional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan khusus untuk melindungi pengetahuan tradisional belum memadai dan komprehensif, baik di tingkat domestik maupun internasional. Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem paten perlu dimodifikasi untuk lebih melindungi pengetahuan tradisional, hal ini dapat dibuktikan dari kasus pembatalan paten dari berbagai yurisdiksi, termasuk kasus paten terhadap ayahuasca, tanaman mimba, dan jamu.

---

This research is motivated by the fact that traditional knowledge has been used in various aspects of human life, especially for commercial purposes. Big companies have obtained patents on knowledge that has existed and been practiced for centuries, sparking negative reactions among traditional societies from various developing countries. This strengthens public opinion regarding the tension between developed and developing countries regarding the regulation of Intellectual Property Rights. The author uses a normative juridical research method with a literature study to examine the application of patents to traditional knowledge. The results of the study show that special arrangements to protect traditional knowledge are not adequate and comprehensive, both at the domestic and international levels. This study also shows that the patent system needs to be modified to better protect traditional knowledge, this can be proven from patent cancellation cases from various jurisdictions, including patent cases against ayahuasca, neem, and herbal medicine."

"Artikel ini membahas gejolak politik dan ekonomi di Prancis pasca krisis minyak yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada tahun 1967-1988 serta kebijakan nasionalisasi dan privatisasi yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Mitterand. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika yang disebabkan oleh krisis minyak mempengaruhi keadaan politik di Prancis dengan terbentuknya Pemerintahan Sosialis pertama di Prancis. Perubahan arus politik ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Mitterand. Setelah dianggap belum mampu mengatasi krisis ekonomi di Prancis, pada pemilihan legislatif tahun 1986, masyarakat memilih Jacques Chirac yang merupakan dari partai poros kanan untuk menjadi Perdana Menteri dan membuat Prancis masuk ke dalam era pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Cohabitation. Dengan demikian tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada saat itu belum berkembang dikarenakan gejolak politik yang terjadi di Prancis dan lesunya perekonomian di Eropa.

---

This article discusses the political and economic turmoil in France after the oil crisis that Occurred in Europe and America. The data used is the growth rate of labor productivity firms in France in 1967-1988 and the nationalization and privatization policies issued during Mitterand’s administration. The results of this study showed that the economic turmoil in Europe and America was caused by the oil crisis. This situation affects the political situation in France which is characterized by the formation of the first Socialist Government in France. These political mainstream changes also economic policy issued by the government of Mitterand. Considered not able to cope with the economic crisis in France, in the 1986 legislative elections, peoples in France choose Jacques Chirac is a party right shaft to become Prime Minister and make France enter into a new era of Cohabitation Governments. Chirac made an act of privatization that replaces the act of nasionalization. Thus the growth rate of labor productivity of companies in France at the time was not developed due to the political turmoil that occurred in France and the economic slowdown in Europe."

"Unilateral Arbitration Clause atau Klausul Arbitrase Unilateral (KAU) memposisikan satu pihak untuk mendapatkan hak yang lebih baik untuk mengakses penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase. Sedangkan pihak lainnya direstriksi kepada pilihan tertentu saja. Karakteristik yang mengedepankan kesepihakan ini seringkali menuai isu, baik mengenai kebasahannya atau juga penerapannya yang melanggar kaidah super memaksa atau ketertiban umum. Demi mengetahui bagaimana peradilan menyikapi permasalahan ini, maka perlu diteliti dari putusan-putusan pengadilan yang telah menimbang terkait KAU. Putusan-putusan yang dipilih adalah dalam perkara Uber v. Heller di Kanada, lalu perkara RTK v. Sony Ericsson di Russia serta perkara Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd v. Dyna-Jet Pte Ltd di Singapura. Pada kesimpulannya terdapat perbedaan dari setiap pertimbangan hakim mengenai ketidakseimbangan dalam klausul ini. Tinjauan dari hukum perdata internasional pun diperlukan sebagaimana dalam KAU kerap mengandung unsur asing. Ditambah juga salah satu lembaga tertua dari hukum perdata internasional, yaitu ketertiban umum, yang memiliki peran besar dalam menimbang mengenai KAU.

---

Unilateral Arbitration Clause (UAC) positions one party to obtain better dispute resolution rights, including arbitration. Meanwhile, the other party is restricted to only a particular choice(s) of a forum. The characteristic of a one-sided clause opens up a legal discussion on many court’s jurisdictions. Be it questioning the validity of the clause or worrying that the application of such a clause violates a nation’s mandatory rules or public policy. To see how the judiciary is addressing this issue, it is necessary to examine the court decision that has considered UAC. The decisions on Uber v. Heller in Canada, RTK v. Sony Ericsson in Russia, and Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd v. Dyna-Jet Pte Ltd in Singapore may best represent this review. In conclusion, there are differences in each judge’s consideration regarding the imbalance in such a clause. A review of private international law is also necessary as UAC often contains foreign elements. Moreover, one of the oldest institutions under private international law-public policy-played a significant role in weighing the existence of UAC."

"Pewarisan menjadi salah satu persoalan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) apabila terdapat unsur asing dan persoalan pewarisan tersebut sejak dahulu sering diajukan di hadapan hakim di Indonesia. Salah satu kesulitan dalam persoalan tersebut adalah penentuan hukum yang berlaku, walaupun sudah ada ketentuan untuk penggunaan hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari pewaris. Penelitian direpresentasikan melalui analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2022 dengan sudut pandang HPI, permasalahan yang dianalisis secara garis besar terkait kesesuaian hukum yang berlaku dan unsur asing yang muncul serta terdapat hak-hak dari orang asing tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode doktrinal dengan tipe deskriptif-analisis dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

---

Inheritance becomes one of the issues in Private Internation Law (PIL) when foreign elements are involved, and such inheritance issues have long been brought before to the courts in Indonesia, One of the difficulties in these cases is determining the applicable law, even though there is a provision that the applicable law should be the nationall law of the heir. This research is represented through an analysis of the Supreme Court Decision Number 2010 K/Pdt/2022 from the perspective of PIL, broadly examining the conformity of the applicable law, the emergence of foreign elements, and the rights of foreigners involved. The research was conducted using a doctrinal method with a descriptive-analytical type, utilizing secondary data obtained through literature study and qualitatively analyzed."

"Kegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakan jenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkait pesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesia cenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapat dalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi ini juga membahas perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuan UNIDROIT Model Law on Leasing dan bagaimana leasing internasional diterapkan di Indonesia.

---

Leasing transactions are common commercial practice and is one of the main methods of aircraft financing in Indonesia and around the world. Aircraft leasing agreements in Indonesia commonly have an international or cross-border characteristic, making it a scope of study in Private International Law (PIL). PIL aspects analysed in the thesis includes personal status of legal entities, recognition and enforcement of court judgments, choices of law and forum in a cross-border commercial agreement. This thesis adopts a normative method for research. This thesis also includes a comparison of Indonesian Law and the UNIDROIT Model Law on Leasing and its implementation in international leasing contracts in Indonesia."

"Periode tahun 1950an sektor ekonomi Indonesia masih di dominasi perusahaan- perusahaan milik Belanda. Perkembangan hubungan diplomasi Indonesia Belanda yang memburuk di akhir tahun 1950-an menyebabkan nasionalisasi terjadi secara massif di seluruh wilayah Indonesia. PLTA Ubrug yang terletak di Sukabumi telah dibangun sejak tahun 1918 dan di nasionalisasi setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1958. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang nasionalisasi PLTA, bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan, dan pengaruh apa yang terjadi setelah proses nasionalisasi PLTA Ubrug selesai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu primer atau sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan adalah surat-surat dan keputusan Pemerintah mengenai nasionalisasi, wawancara dengan pemimpin PLTA Ubrug dimasa kini, dan berbagai sumber sekunder lainnya yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semasa awal pembangunan PLTA Ubrug pemanfaatannya banyak disalurkan ke berbagai sektor, kemudian dimasa pendudukan Jepang keberadaan PLTA Ubrug tidak terlalu tereksploitasi dan baru kembali tersentuh setelah orang-orang Belanda kembali, karena adanya desakan dari SBLGI dan suatu perwujudan dari kedaulatan politik, maka PLTA Ubrug Sukabumi di nasionalisasi pada tahun 1958 yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan daerah Sukabumi.

---

During the 1950s, the Indonesian economic sector was still dominated by Dutch- owned companies. The development of diplomatic relations between Indonesia and the Netherlands which deteriorated in the late 1950s led to massive nationalization throughout Indonesia. The Ubrug hydropower plant located in Sukabumi has been built since 1918 and was nationalized after the issuance of Law Number 86 of 1958 and Government Regulation No. 18 of 1958. This research was conducted to answer questions about what was the background of the nationalization of PLTA, how was the nationalization process carried out, and what effect will happen after the Ubrug hydropower nationalization process is complete. The method used in this study uses historical methods by finding and collecting sources, either primary or secondary, related to the research topic. The sources used are letters and Government decrees regarding nationalization, interviews with current Ubrug hydropower leaders, and various other secondary sources from the literature. From the research results, it can be seen that during the early development of the Ubrug hydropower plant, its use was distributed to various sectors, then during the Japanese occupation, the Ubrug hydropower plant was not too exploited and only came back after the Dutch returned, due to pressure from SBLGI and a manifestation of political sovereignty. , then PLTA Ubrug Sukabumi was nationalized in 1958 which then had an influence on the sustainability of the Sukabumi area."