Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut data INSA di tahun 2003 dominasi pelayaran kapal asing untuk angkutan luar negeri adalah 95% dan angkutan dalam negeri 45%. Yang dimaksutkan dengan "angkutan luar maupun dalam" diatas besar kemungkinanny adalah prosentase angkutan laut yang dikuasai pihak pelayaran asing dari total muatan yang bergerak/ diangkut dengan kapal lewat laut dari/ke Indonesia ataupun didalam wilayah Indonesia, tanpa membedakan jenis muatannya, karena kita tahu bahwa muatannya, karena kita tahu bahwa muatan umum (General Cargo) dan/atau peti kemas (Containers) sifat pelayaran kapalnya adalah umumnya REGULAR LINER, sedangkan muatan curah/cair (Bulk/Liquid Cargo) ataupun PROJECT CARGO sifat pelayarannya adalah TRAMPER..."

"ABSTRAKLetak geofrafis kepulauan Indonesia pada titik silang dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia menjadi penting bagi masyarakat internasional. Khususnya dalam lalu lintas pelayaran internasional, adanya tiga lautan arti penting ini semakin nyata dengan penting, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, yang mengelilinginya. Konvensi Hukum Laut 1982 yang komprehensif itu, yang sedang dalam proses menuju keberlakuannya, memuat berbagai ketentuan mengenai pelintasan kapal-kapal asing di perairan nasional suatu negara. Saat ini Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia. Peranan Indonesia sebagai negara pantai, sangat dibutuhkan dalam rangka keselamatan dan kelancaran pelayaran kapal-kapal asing yang melalui perairan kita ini, disamping ketaatan kapal-kapal asing itu sendiri."

"Kebakaran merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dalam kegiatan pelayaran kapal laut, risiko terjadinya kebakaran di kapal laut cukup besar karena jumlah kasus kebakaran menduduki peringkat kedua setelah jumlah kasus tenggelamnya kapal. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan polusi, salah satunya yaitu SOLAS ?74 (Safety of Life at Sea). Terkait dengan tingginya tingkat risiko kebakaran yang dapat terjadi di kapal laut dan menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bahkan sampai menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit, maka diperlukan suatu sistem penanggulangan kebakaran khususnya pada kapal penumpang.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif dengan pendekatan observasional dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui evaluasi sistem penanggulangan kebakaran di KM Lambelu dengan membandingkan faktor-faktor didalam sistem penanggulangan kebakaran yang meliputi: sarana proteksi aktif (berupa: detektor dan alarm, hidran dan fire pump, sprinkler dan APAR), sarana proteksi pasif (berupa: escape (pintu, tangga, petunjuk arah dan jalan keluar darurat) emergency lighting (penerangan darurat), muster station (tempat berkumpul), fire door (pintu tahan api), lifebuoy (pelampung), lifejacket (jaket pelampung) dan survival craft (lifeboat, rescue boat dan liferaft)) dan manajemen penanggulangan kebakaran (berupa: organisasi penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran dan latihan penanggulangan kebakaran) dengan standar dalam SOLAS ?74.Berdasarkan hasil penelitian, KM Lambelu mempunyai risiko kebakaran berat namun kapal sudah diproteksi baik secara desain konstruktif dan sarana proteksi kebakaran kapal yang lulus standar IMO. Untuk sarana proteksi kebakaran aktif dan pasif sudah dilengkapi dengan semua persyaratan sebuah kapal penumpang hanya saja kondisi dari sarana proteksi kebakaran tidak terjaga dengan baik. Sedangkan manajemen penanggulangan kebakaran di KM Lambelu sudah berjalan baik. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu mengintegrasikan sistem yang ada di kapal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 demi berjalannya keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal, melakukan identifikasi sumber bahaya kebakaran di kapal lebih mendalam serta memelihara sarana proteksi kebakaran aktif maupun pasif."

"NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya kelautan bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah maritim. Namun demikian, masalah-masalah kelautan termasuk pembangunan ekonomi kelautan mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu dalam pembangunan terkait masalah kelautan di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional haruslah menjadi acuan. Dari beberapa kemungkinan jenis jasa pelayanan khusus, maka yang mungkin dapat kita berikan dan dapat ditagihkan kepada kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia antara lain adalah Pilotage atau jasa pemanduan…. "