Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertarungan presiden tahun 2008 tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menciptakan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi terhadap politik. Bagaimana pun juga, ini menjadi pertarungan yang berbeda dalam sejarah Amerika. Skripsi ini melihat pada satu kandidat, Barack Obama. Orang Afrika-Amerika pertama calon presiden dari partainya menghadapi John McCain dari partai Republik dalam pemilihan umum. Skripsi ini menganalisa strategi pencitraan diri Barack Hussein Obama dalam penealonan sebagai presiden Amerika Serikat. Sebagai model perubahan, Obama muncul sebagai jawaban bagi Warga Amerika Serikat yang menginginkan agar presiden baru tidak lagi berasal dari partai yang sama setelah hampir dua periode 2000-2008 jabatan presiden dari partai Republik. Selain itu faktor ekonomi serta popularitas yang buruk dari presiden pendahulu. Obama mampu merangkul semua lapisan dan telah mengumpulkan lebih dari 270 electoral vote dan memenangkan 52,63 persen popular vote.

---

The 2008 presidential race has been historic, but it has also created an enthusiasm and a higher degree of interest in politics. At least in part, how this race is different from others in America's history. This thesis looks at one candidate, Barack Obama. The first African American to be his party?s presidential nominee face Senator John McCain of the Republican party and the first woman presidential candidate Hillary Clinton in the general election. This thesis analyzes the strategy of personal image Barack Hussein Obama in his candidacy as president of the United States. As a model of change, Obama emerged as an answer to the citizens of the United States who wants the new president will no longer come from the same party after nearly two periods 2000- 2008 presidency from the Republicans. in addition to economic factors and poor popularity of presidential predecessors. Obama is able to embrace all walks of life and has collected more than 270 electoral votes and won 52.63 percent of popular vote."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai keterlibatan partai politik dalam memberikan alternatif kebijakan serta mempengaruhi pembuatan kebijakan kesehat an di Amerika Serikat pada tahun 2010. Affordable Care Act tahun 2010 merupakan hasil reformasi kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh partai demokrat yang bertujuan untuk menciptakan sebuah layanan kesehatan yang berbasis Universal. Presiden Barack Obama yang merupakan representasi dari Partai Demokrat, mencoba mewujudkan cita-cita Amerika Serikat yang beriringan dengan cita-cita partai demokrat dalam melihat sebagaimana seharusnya pelayanan kesehatan yang ada. Partai Demokrat melalui representasinya Presiden Barack Obama ingin mewujudkan sebuah peran negara dalam mengakomodir sebuah layanan kesehatan secara nasional yang dapat menjamin secara keseluruhan masyarakat Amerika Serikat tidak terkecuali warga miskin, baik itu warga Amerika ataupun minoritas.

---

This final project explains about the involvement of political parties in providing alternative policies and influencing the health policy decision making process in The United States in 2010. Affordable Care Act 2010 is the result of health policy reformation undertaken by the Democratic Party that is intended to create universal healthcare services. President Barack Obama who is the representation of the Democratic Party, trying to realize the ideals of The United States that are in line with the ideals of the Democratic Party itself in regard to the idea of the way they see how should a proper healthcare be. The Democratic Party through its representation, President Barack Obama, is willing to realize a state's role in accommodating nationwide healthcare services that can guarantee all the people of The United States without exception to the poor and to those who are minorities."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dikeluarkannya kebijakan imigrasi Amerika Serikat Deferred Action for Childhood Arrivals di bawah Presiden Barack Obama di tahun 2012. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan pemuda, yang masuk dan menetap di AS secara ilegal, dari deportasi selama dua tahun setelah lolos kebijakan ini. Kebijakan DACA diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Obama pada akhir pemerintahan periode pertamanya dan menuju pemilihan presiden AS tahun 2012. Kebijakan ini memiliki serangkaian kualifikasi yang secara umum menaruh fokus kepada batas usia, durasi menetapnya di AS, rekam jejak pendidikan, dan catatan kriminal yang baik dari para pemohon yang mengajukan untuk kebijakan DACA. Kebijakan imigrasi ini mengundang banyak kontroversi karena dianggap tidak pernah disetujui oleh Kongres AS dan bertentangan dengan hukum imigrasi AS. Menggunakan konsep National Interest dan teori Rational Choice, penulis membuktikan bahwa kebijakan imigrasi ini didorong oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kalkulasi politik Presiden Obama menuju pemilihan presiden AS tahun 2012.

---

This Bachelor rsquo s thesis discusses about factors that supported the issuance of United States immigration policy Deferred Action for Childhood Arrivals under President Obama in 2012. The policy was aimed to save youngsters, who were brought by their parents and have stayed in the U.S. illegally, from deportation for two years upon receiving the benefit from the policy. DACA was introduced nearing the end of President Obama rsquo s first term and towards U.S. presidential election in 2012. The policy came with a set of qualifications for applicants that mostly focused on age restrictions, duration of stay in the U.S., history of commitment towards education, and good criminal records. The policy itself spurred a lot of controversy, since it had never been approved by the Congress and is against the U.S. immigration law. Using the National Interest concept and the Rational Choice theory, the writer found that the immigration policy was driven by two factors which were the economic factor and the political calculation factor by President Obama towards U.S. presidential election in 2012."

"Perang Irak telah membatasi baik kemauan politik, kredibilitas, serta kapabilitas militer AS dalam melancarkan perang baru. Apalagi dengan naiknya Barack Obama sebagai orang nomor satu negara adidaya tersebut, artikulasi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS menjadi sangat "anything but Bush." Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana cara Obama menggunakan military power Amerika pasca efek traumatis Perang Irak.Hasil penelitian ini menunjukkan suatu paradoks yang sangat menarik. Dalam kasus di mana kepentingan AS dipertaruhkan, tujuan dan cara Obama sebenarnya tidak terlalu beda dengan pendahulunya, George W. Bush. Dalam hal ini, Obama akan sangat bersedia untuk menggunakan tindakan unilateral. Sebaliknya, dalam kasus di mana kepentingan AS tidak begitu signifikan, Obama akan cenderung menggunakan cara-cara multilateral. Akan tetapi, terlepas dari pendekatan berbeda yang digunakan Obama dalam kedua kasus yang diangkat, Obama memang telah membentuk strategi baru yang "lighter, cheaper but harder" dalam kebijakan keamanan nasional AS.

---

The Iraq war has limited the U.S. political will, credibility, as well as military capabilities in waging a new war. Particularly with Barack Obama winning election and reelction, the articulation of U.S. foreign policy and national security is very much 'anything but Bush.' Therefore, this study is aimed to see and analyze how Obama used American military power after the traumatic effects of the Iraq War.The results of this study show a very interesting paradox. In cases where U.S. interests were at stake, Obama's approach was not too different from his predecessor, George W. Bush. In this case, Obama would be very willing to use unilateral action. Conversely, in cases where U.S. interests were not too significant, Obama has tended to use multilateral means. However, regardless of the different approaches used in both cases, this study finds that Obama does manage to formulate a new strategy in the American way of war which is characterized by a "lighter, cheaper but harder" strategy."

"Pada abad ke-21, dunia sudah memasuki Space Age yang ditandai oleh Space Race 1 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan dalam bidang teknologi ruang angkasa ini dilakukan untuk menunjukkan pada dunia siapa negara yang paling hebat dan dapat menjadi pemimpin dunia. Dari peristiwa ini pula kesadaran akan potensi kekuatan ruang angkasa menjadi perhatian dunia. Dalam perlmbaan ini Amerika Serikat berhasil menang dan menjadi pemimpin ruang angkasa. Selama beberapa dekade berhasil menjadi space power dunia karena belum ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti mereka. Amerika Serikat menemui ancaman saat negara lain sudah mulai mengembangkan teknologi ruang angkasanya, salah satunya adalah Rusia. Sehingga dalam mempertahankan kedudukannya mereka memiliki misi untuk mendominasi LEO. Pada pemerintahan Presiden Barack Obama Amerika Serikat menerapkan pendekatan commercial space power dengan kebijakan dan komersialisasi ruang angkasa yang dijalankan oleh NASA sebagai badan antariksa nasional. Obama tidak menggunakan pendekatan militer karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Outer Space Treaty 1967. Tanpa menggunakan militer, Amerika Serikat harus melakukan cara lain yang dapat memanipulasi publik dan mempertahankan kedudukannya. Dengan cara tersebut mereka berhasil hadir sebagai negara yang mendominasi LEO karena space power yang mereka miliki berbanding lurus dengan kehadirannya di ruang angkasa. Pendekatan pada pemerintahan Obama berhasil membawa kembali Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi ruang angkasa.

---

In the 21st century, the world has entered a Space Age marked by Space Race 1 between the United States and Soviet Union. The competition in the field of space technology is carried out to show the world who is the most powerful country and can become a world leader. From this event, awareness of the potential power possessed by space became the world's attention. It’s all because space as new domain serves so many benefits. The United States managed to win and become the leader of space. For decades the United States has succeeded in becoming the dominant world space power because no other country has the equal ability. But in the end they faces a threat when other countries have begun to develop thir space technology, one of them is Russia. So in maintaining their position in space they have to dominate LEO. In the administration of President Barack Obama, United States use commercial space power approach by implementing space policy and commercialization that run by NASA as the national space agency. Barack Obama did not use a military approach because it is something that is prohibited by the Outer Space Treaty of 1967. Without using the military, the United States must use other means that can manipulate the public and maintain their position. In this way, they managed to emerge as a country that dominates LEO because the space power they have is directly proportional to their presence in space. The method that was use in Obama administration has succeeded in bringing back the United States as a space dominating nation.

"

"Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam perekonomian dan juga menahan agresi Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Internasional. Hasil dari temuan penelitian ini adalah India-United States Civil Nuclear Agreement memiliki keuntungan yang didapat Amerika dan India dan perjanjian ini dinilai sebagai jalan Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional negaranya, perjanjian tersebut juga membuat hubungan kedua negara tersebut semakin erat dari sebelumnya.

---

This research explain Bilateral agreement between the United States and India as well as the US national interest in nuclear development in India, the agreement is called India-United States Civil Nuclear Agreement. The India-United States Civil Nuclear Agreement is an agreement focusing on the development of nuclear technology for civilians and also the military agreed by India-US in 18^th July  2005. This research argues that America makes India a partner in cooperation because it has a certain motive to rival China in economy and also withstand China aggression. This research uses qualitative method with data obtained from literature study. The theory used to analyze is the National Interest Theory and Theory of International Cooperation. The result of this research is that India-United States Civil Nuclear Agreement has the advantage of America and India and this agreement is considered as the United States road to realize the national interests of the country, the agreement also makes the relationship between the two countries more closely than ever."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perbedaan kebijakan antidumping oleh Amerika terhadap produk impor dari Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Trump dan Presiden Obama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian janji-janji kampanye dan kebijakan yang dikemukakan oleh Trump dan Obama, national security strategy dan fact sheet yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap teori keamanan nasional dan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Wallerstein. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa baik era kepemimpinan Trump dan Obama keduanya telah menerapkan sanksi antidumping namun dengan perbedaan inisiasi investigasi. Dalam penegakan hukumnya, Presiden Obama tunduk kepada peraturan WTO, sebagaimana Obama menganggap bahwa legitimasi AS sebagai negara super power harus ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kerjasama multilateral, yang sejalan dengan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Wallerstein. Sebaliknya, Presiden Trump menerapkan kebijakan antidumping dengan mengacu kepada peraturan domestik Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 yang mengesampingkan prinsip-prinsip WTO dengan alasan keamanan nasional.

---

ABSTRACT

This thesis examines U.S. antidumping policy on import products from Indonesia in the era of President Trump and President Obama. This study used qualitative research methods with the object of research consisting of campaign promises and policies put forward by Trump and Obama, national security strategies, and fact sheets issued by the United States Trade Representative. This research was conducted by utilizing the theory of national security and the theory of hegemony proposed by Wallerstein. The results of the study show that both Trump and Obama have implemented anti-dumping sanctions but with different investigative initiations. Regarding law enforcement, President Obama complied with the WTO regulations, as Obama considered that the US legitimacy as a super power country must be demonstrated through adherence to multilateral cooperation. This is in line with the theory of hegemony by Wallerstein. On the contrary, President Trump implemented an antidumping policy by referring to the domestic regulation Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 which disregards WTO principles on the grounds of U.S. national security."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran budaya populer sebagai medium komunikasi politik dalam kampanye Barack Obama pada pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tahun 2008. Dua penggerak utama dari keberhasilan kampanye tersebut adalah kemunculannya di acara televisi talk show dan dukungan politik selebriti yang diberikan oleh Oprah Winfrey. Dalam pencalonan dirinya, terdapat berbagai isu pribadi yang melekat pada Obama, namun kedua hal ini malah digunakan untuk menonjolkan sisi pribadinya yang lain. Budaya populer yang melekat kepada kehidupan pribadi masyarakat Amerika Serikat mampu menciptakan ikatan pribadi terhadap Obama sehingga mereka mau memberikan suaranya meski dengan adanya isu-isu yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Obama menggunakan talk show sebagai medium komunikasi politiknya dalam menyampaikan pesan kampanyenya karena format talk show fleksibel dan mampu membangun citra pribadinya. Sementara dukungan politik selebriti yang dilakukan Winfrey berhasil karena ia merupakan agen yang memiliki modal capital di bidang field yang tepat.

---

This thesis aims to apprehend how popular culture essentially played its role as a political communication platform within Barack Obama rsquo s presidency campaign in 2008. There are two prime movers of the campaign which are his appearances on television talk shows and celebrity political endorsement given by Oprah Winfrey. In Obama rsquo s candidacy, there are several amounts of personal issues that stuck to him, but those two prime movers were used in order to divert his other personal sides instead that could potentially inflict a disadvantageous. Popular culture that is close to American society rsquo s personal life was able to create personal bond with Obama so they would vote for him regarding his personal issues during the candidacy.

This research used qualitative method with explanative purpose. Obama used talk show as his political communication medium to deliver his campaign message because the format is flexible and able to build his personal image. While Winfrey rsquo s celebrity political endorsement succeeded because she was an agent who had the prompt capital in the prompt field."

"Topik penelitian ini adalah tuturan humor dalam pidato Presiden Barack Obama. Humor evaluatif ditemukan dalam pidatonya pada acara kenegaraan Asosiasi Koresponden Gedung Putih tahun 2013 hingga 2016. Penelitian ini memiliki pokok bahasan yaitu humor evaluatif dalam wacana pidato. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan 3 langkah metode yaitu, transkripsi, identifikasi dan analisis yang akan disampaikan secara deskriptif dari data yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan 130 tuturan humor evaluatif yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 7 jenis humor evaluatif. Jenis tuturan yamg dianalisis yaitu 1) kontradiktif, 2) asosiatif, 3) pemarkah afiksasi, 4) metaforis, 5) ilustratif, 6) leksikalisasi dan 7) konteksasi. Konteksasi ini terbagi ke dalam 2 bahasan yaitu konteksasi verbal dan nonverbal. Pola yang ditemukan dalam setiap jenis tuturan kemudian disebut sebagai faktor pembentuk humor dalam variabel linguistik. Pola ini digunakan Presiden Obama sebagai sebuah strategi dalam penyampaian evaluasi atas isu sosial, ekonomi, maupun politik yang terjadi di sekitar partisipan terlibat. Prosses humor terjadi berdasarkan pemahaman bersama yang dimiliki oleh setiap partisipan terlibat atau disebut sebagai common ground.

---

The topic of this research is the utterance of humor in President Barack Obama's speech. Evaluative humor is found in his speech at state events of the White House Correspondents Association from 2013 to 2016. This study has the main topic of evaluative humor in speech discourse. This research is qualitative by using 3 steps method, namely, transcribing, identifying and analyzing which will be delivered descriptively from the collected data. This study uses 130 evaluative humor utterances which are then classified into 7 types of evaluative humor. The types of utterances analyzed are 1) contradictory, 2) associative, 3) affixation markers, 4) metaphorical, 5) illustrative, 6) lexicalization and 7) contextualization. This context is divided into verbal and nonverbal contexts. The patterns in each type of speech are then referred to as humor-forming factors based on the linguistics variables found in speech. President Obama used this pattern as a strategy in conveying an evaluation of social, economic, and political issues that occurred around the audiences. The humor process occurs based on a common understanding shared by each participant who is involved. It is referred as a common ground."