Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Namun sampai saat ini ada permasalahan yang masih dihadapi mereka yaitu kurangnya permodalan dan keterbatasan pada akses pembiayaan. Dalam hal ini, diharapkan adanya peran dari pemerintah untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, yang sesuai dengan amanat Pasal 62 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kehidupan ekonomi khusunya yang berbasis syariah, adalah dengan menyelenggarakan program pembiayaan yaitu P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) menggunakan pola syariah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Pembiayaan ini menggunakan dana bergulir syariah yang disalurkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana KJKS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menaruh perhatian yang besar dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dalam perundangundangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, dan praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui salah satu KJKS yaitu disini adalah diambil contoh pada Koperasi BMT An-Nur Jombang.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is an integral part of people's economy which has the status, role and strategic potential to achieve a balanced, developed and equitable national economy structure. But until now there are problems still facing them: the lack of capitalization and limitations on access to financing. In this case, it is expected the government to strengthen the role of cooperatives as well as the capital of financial institutions to develop cooperative, in accordance with the mandate of Article 62 letter c of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. One way is done by the government to develop economic life especially sharia-based, is to organize the financing program that is P3KUM (Financing Program for Productive Cooperatives and Micro) using patterns of sharia, which is set in the Minister of Cooperatives and SMEs 06/Per number / M.KUKM/I/2007 about Financing Program Technical Instructions Productive Cooperatives and Micro Pattern Sharia. Financing uses revolving funds channeled to Islamic Sharia Cooperative Financial Services (KJKS), where KJKS is one Islamic financial institution that has looked great in supporting and encouraging the development of Islamic banking and finance sector in Indonesia.

Based on all the above, then this essay will discuss about the arrangements in the legislation regarding Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, the distribution mechanism Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, and distribution practices Sharia Revolving Funds channeled to SMEs through KJKS ie one here is a sample taken at the BMT An-Nur Jombang."

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"ABSTRAKPelaku usaha UMKM khususnya pedagang mikro di pasar tradisional Desa Selopampang pada umumnya tidak layak bank unbankable. Kesulitan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan perbankan menjadi kendala untuk meningkatkan usaha. Hal ini membuat para pedagang pasar terjerumus kedalam praktek rentenir. KJSK BMT Al Quddus sebagai lembaga keuangan mikro yang mengunakan sistem syariah memberikan produk layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat khususnya para pedagang mikro pasar tradisional Desa Selopampang. Lembaga ini memberikan produk/layanan jasa keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil. Pembukaan tabungan dengan biaya yang terjangkau, bebas biaya administrasi, pelayanan jemput bola, dan pemberian pembiayaan/pinjaman tanpa agunan sebagai jaminan dengan nominal tertentu. Pemberian produk/layanan jasa keuangan yang sepertiitu, terlaksana karena adanya rasa saling percaya antara KJKS BMT AL Quddus dengan para pedagang pasar dan hubungan yang terjalin diantara keduanya yang baik. Selainitu, adanya norma agama yang melandasi untuk saling membantu diantara sesama

---

ABSTRACTBusiness actors of SMEs, especially micro traders in the traditional market of Selopampang Village are generally unbankable. The difficulty of accessing capital from banking financial institutions becomes an obstacle to increasing business. This makes market traders fall into the practice of loan sharks. KJSK BMT Al Quddus as a microfinancial institution using sharia system provides an inclusive financial services productfor the community, especially the traders in the traditional market of Selopampang Village. This institution provides products services that are easily accessed by the small community such as account submission with an affordable cost, free administrative costs, pick up service, and loans without collateral for certain nominal. This matter is accomplished by the mutual trust between KJKS BMT AL Quddus and market tradersas well as the good relationships between them. In addition, there is a religious nor munder lying to help each other."

"ABSTRAKPerjanjian kredit merupakan perjanjian antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkanhubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yangdiberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati olehpara pihak. Pada umumnya suatu Perjanjian Kredit diikuti dengan Perjanjian Jaminan. Padatesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap LPDB-KUMKM sebagaikreditur, dalam menyalurkan Kredit Dana Bergulir kepada Koperasi dan UMKM denganjaminan fidusia piutang. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindunganhukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh LPDB-KUMKM sebagai kreditur.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapanperaturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Kredit Dana Bergulir yangdilakukan oleh LPDB-KUMKM. Penelitian ini memberikan saran agar LPDB-KUMKMsebagai kreditur lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalampemberian kredit yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economic,berkenaan dengan pemberian pinjaman/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.

---

ABSTRACTThe credit agreement is an agreement between the Debtor and the creditor which bring aboutaccounts payable relationship, where the Borrower is obliged to pay back loans granted bythe creditor, based on the terms and conditions agreed upon by both parties. CreditAgreement is generally followed by the Guarantee Agreement. This thesis discusses the legalprotection of the LPDB-KUMKM as a creditor, in extending credit to the Revolving Fund ofCooperatives and SMEs by way of the fiduciary accounts. This thesis is intended todetermine the mechanism of legal protection and legal effort that can be done by LPDBKUMKMas creditors. The method used is a normative juridical namely by reviewing theapplication of laws and regulations related to loan distribution of the Revolving Credit Fundconducted by LPDB-KUMKM. This study provides suggestions for LPDB-KUMKM aslenders in order to pay more attention and to apply prudent principles in lending among otherthings are character, capacity, capital, collateral, condition of economic, with regard tolending / financing for cooperatives and SMEs"

"Tujuan penelitian ini untuk meganlisis efetifitas program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro )P3KUM) pada dua koperasi wanita yaitu Koperasi Al-Hidayah dan Koperasi Wanita Citra Usaha di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung tahun 2006. Ukuran efektifitas dikaji pada perkembangan kinerja kopeasi wanira dan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya P3KUM bagi usaha mikro Dalam emndapatkan data kinerja koperasi wanita didasatkan pada laporan pengurus koperasi pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah disahkan Badan Pengawas Kopeasi dan dibahasa nggota koperasi maisng-masing.Hasil penelitian menunjukan dengan mengikuti program P3KUM, kedua koperasi wanita menunjukan peningkatan kinerja dilihat dari aspek ekanggotaan, karyawan kopeasi, simpanan sukarela dan aset koperasi. Sebagian besar usaha mikro menyatakan mendapat manfaat dari program P3KUM ini. Dengan menggunakan analisi multinomial logit, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi usaha mikro mendapat manfaat adalah pelatihan, lama usaha dan jenis usaha."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak linkage program bagi peningkatan keterjangkauan dan keberlanjutan koperasi syariah serta mengetahui dampak yang dirasakan anggota setelah menerima pembiayaan dari koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada lima koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa linkage program memberikan dampak positif pada peningkatan rata-rata nominal pembiayaan sebagai indikator keterjangkauan dan menjaga kestabilan nilai ROA koperasi syariah sebagai indikator keberlanjutan. Adapun dampak yang dirasakan oleh 17 anggota setelah menerima pembiayaan adalah 94,11 merasakan terjadi peningkatan pada pendapatannya, 58,82 merasakan terjadi peningkatan pada asset yang dimilikinya, dan sebanyak 64,70 merasakan telah terjadi peningkatan pada skala usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak linkage program bagi peningkatan keterjangkauan dan keberlanjutan koperasi syariah serta mengetahui dampak yang dirasakan anggota setelah menerima pembiayaan dari koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada lima koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa linkage program memberikan dampak positif pada peningkatan rata-rata nominal pembiayaan sebagai indikator keterjangkauan dan menjaga kestabilan nilai ROA koperasi syariah sebagai indikator keberlanjutan. Adapun dampak yang dirasakan oleh 17 anggota setelah menerima pembiayaan adalah 94,11 merasakan terjadi peningkatan pada pendapatannya, 58,82 merasakan terjadi peningkatan pada asset yang dimilikinya, dan sebanyak 64,70 merasakan telah terjadi peningkatan pada skala usahanya.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of linkage program for increasing outreach and sustainability of sharia cooperatives and to know the impact felt by members after receiving financing from sharia cooperative. The method used in this research is qualitative method with case study approach on five sharia cooperatives. The results showed that the linkage program had a positive impact on increasing the nominal average financing as an indicator of outreach and maintain the stability of the value of ROA sharia cooperative as an indicator of sustainability. As for the impact felt by 17 members after receiving the financing is 94.11 feel the increase in income, 58.82 feel the increase in the assets, and as much as 64.70 feel there has been an increase on their business scale."

"

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat melahirkan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang disebut financial technology (fintech). Salah satunya adalah konsep crowdfunding yang menjelma sebagai pasar mediasi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana. Crowdfunding juga menawarkan banyak fasilitas yang tidak ditemukan di jasa atau lembaga keuangan tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode dan proses crowdfunding syariah terhadap persepsi dan minat UMK terhadap pembiayaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Sampel pada penelitian ini adalah UMK di area Jabodetabek sebanyak 169 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dan proses crowdfunding syariah berpengaruh positif terhadap persepsi dan minat UMK atas pembiayaan crowdfunding syariah. 

---

The rapid development of technology has bring out a financial innovation called financial technology (fintech) in the industry. One of them is the concept of crowdfunding, which is transformed as mediation where the owners of funds and borrowers meet inside the market. Crowdfunding also offers many features that are not available in traditional financial services or institutions. The purpose of this study was to analyze the methods and processes of sharia crowdfunding on the perceptions and intention of MSEs in financing the sharia crowdfunding. Research method utilized in this research is quantitative method with Structural Equation Modelling (SEM). The sample in this study was MSEs in the Jabodetabek area of 169 respondents. The results showed that the method and process of sharia crowdfunding had a positive effect on the perception and interest of MSEs in financing the sharia crowdfunding.

"

"

Potensi penerimaan dana zakat memiliki jumlah yang cukup besar dan membuka peluang untuk dimanfaatkan baik melalui zakat konsumtif maupun zakat produktif. Inovasi dalam pendayagunaan zakat produktif yang dikembangkan saat ini adalah investasi dana zakat salah satunya melalui instrumen investasi tidak langsung pada pasar modal syariah. Salah satu problematika yang timbul yaitu belum adanya regulasi serta mekanisme yang mengatur terkait pelaksanaan investasi dana zakat pada instrumen pasar modal syariah. Penelitian ini akan membahas hukum investasi dana zakat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis skema model pendayagunaan dana zakat melalui skema ististmar (investasi) pada instrumen pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yaitu metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua pandangan berbeda diantara para ulama terkait investasi dana zakat. Kelompok yang melarang investasi dana zakat berpendapat bahwa dana zakat adalah dana titipan yang harus segera disalurkan kepada yang berhak sehingga penangguhan atas harta tersebut menyimpangi hukum yang ada. Sedangkan golongan yang memperbolehkan investasi dana zakat beranggapan bahwa nilai dana zakat memiliki potensi untuk dikembangkan untuk kesejahteraan mustahik di masa mendatang. Pada hukum positif di Indonesia, konteks pendayagunaan dana zakat terbatas pada investasi secara langsung yaitu dengan pemberian modal kepada mustahik untuk usaha produktif. Model pendayagunaan dana zakat melalui skema investasi di pasar modal syariah dapat dilakukan pada instrumen sukuk tabungan, sukuk ritel, reksadana sukuk, dan reksadana pendapatan tetap. Adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan investasi dana zakat pada instrumen pasar modal syariah dimulai dengan melakukan klasifikasi dana zakat, perencanaan kegiatan investasi oleh unit khusus, pengajuan izin, pelaksanaan kegiatan investasi, pengawasan, dan pembuatan laporan hasil investasi dana zakat.

---

The potential for receiving zakat funds is quite large and opens up opportunities to be utilized both through consumptive zakat and productive zakat. The innovation in the productive use of zakat that is currently being developed is investing in zakat funds, one of which is through indirect investment instruments in the sharia capital market. One of the problems that arises is the absence of regulations and mechanisms governing the implementation of zakat fund investments in sharia capital market instruments. This research will discuss the law on investing in zakat funds from the perspective of Islamic law and positive law that applies in Indonesia. Apart from that, this research will also analyze the model scheme for utilizing zakat funds through the ististmar (investment) scheme in sharia capital market instruments. The method used in preparing this article is the doctrinal research method. The results of this research show that there are two different views among ulama regarding investment in zakat funds. Groups that prohibit investment in zakat funds are of the opinion that zakat funds are deposited funds that must be immediately distributed to those entitled to them so that the suspension of these assets violates existing law. Meanwhile, groups that allow investment in zakat funds assume that the value of zakat funds has the potential to be developed for the welfare of mustahik in the future. In positive law in Indonesia, the context of utilizing zakat funds is limited to direct investment, namely by providing capital to mustahik for productive businesses. The model for utilizing zakat funds through investment schemes in the sharia capital market can be implemented in savings sukuk, retail sukuk, sukuk mutual funds and fixed income mutual funds. The stages that need to be taken to invest zakat funds in sharia capital market instruments start with classifying zakat funds, planning investment activities by a special unit, applying for permits, implementing investment activities, monitoring, and preparing reports on investment results of zakat funds."