Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekolah dasar merupakan peudidikan dasar yang panting untuk membekali siswadalam menjalani tahap pembelajaran ke tingkat yang Iebih tinggi. Keberadaanperpustakaan sebagai pemmjang kegiatan belajar mengqiar, merupakan tcmpatbagi siswa man pun gunmya dalam mencari informasi yang diperlukan, yangd1:harapkan dapat mengembangkan kemampuan si pemakai.Tujuan palelitian ini untuk mengetahui kondisi perpustakaan SD Negeri di DK!Jakarta, unmk dapat dijadxkan masukan kepada yang beawenang deugan harapanmenjadi perhatian dan dapat ditindak lanjuti. Sesuai dengan Rencana Undang»Undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan memperbaiki mutu pendidikannasional melalui pendidikan dasar.Pcnelitian ini menggunakan metode s\urvai, dengan menyebarkan kuesionerkepada Kepala Sekolah atau yang bertanggung jawab atas pengelolaanperpustakaandilima wilayah DK1 JakartaDiperoleh kesimpulan bahwa perpustakaan SDN bclum memenuhi standarminimal, baik dari pengelolanya, yang rata-rata hanya mendapat kursus selamadua minggu mau pun koleksi dan fasilitas ruangannya"

"ABSTRAKSementara ini terdapat kesan bahwa pengurusan pelayanan, belum memenuhi harapan masyarakat, masih berbelit-belit dan sering menimbulkan duplikasi dalam pengurusan oleh berbagai instansi, Usaha melenyapkan anggapan ini harus selalu terus menerus diusahakan oleh instansi/aparat yang menangani masalah ini dengan perbaikan sistim pengurusan dan penggunaan alat-alat yang memenuhi tuntutan zaman, Untuk mengetahui sampai sejauh mana sinkronisasi dan koordinasi pe layanan masyarakat di bidang pertanahan di D.K.I, Penelitian kepustakaan, peneli tian lapangan, penelitian sampling. Sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara aparat terutama adalah bidang penentuan nilai/harga tanah dan peta dasar. Kerjasama perlu ditingkatkan antara aparat Pemda dan aparat Pusat, disamping itu penggunaan alat-alat yang lebih memenuhi tuntutan zaman sangat dibutuhkan seperti komputerisasi."

"Bagi daerah yang mengalami perkembangan pesat, seperti halnya Pemerintah DKI Jakarta, masalah PBB menjadi salah satu aspek penting yang perlu diantisipasi secara serius dan menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan karena karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang kompleks dan dinamis serta menuntut pengelolaan pemungutan PBB yang handal. Atas dasar pemikiran inilah, maka permasalahan pokok penelitian adalah :1. Bagaimana kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di Iingkungan pemerintah DKI Jakarta?2. Variabel-variabel lingkungan apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan PBB?Berdasarkan permasalahan ini, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mendeskripsikan kondisi lingkungan pengelolaan Pemungutan PBB di DKI Jakarta.2. Mengidentifikasikan berbagai variabel lingkungan yang pengaruh terhadap kinerja Pemungutan PBB.Untuk mewujudkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini melibatkan sebanyak 45 orang pegawai Pemungut PBB dan 45 orang masyarakat wajib pajak PBB. Dari data yang diberikan responden tersebut setelah dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Binomial dan Teknik Analisis Korelasi Rank's Spearman diperoleh hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian berikut, yaitu kondisi lingkungan Pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal ini didasarkan analisis yang mengindikasikan terdapat kecenderungan yang positif pada beberapa variabel lingkungan Pemungutan PBB seperti, aspek legal, manajerial, aparatur, masyarakat, dan sistem prosedur operasinya. Namun demikian, dari hasil analisis juga terindikasi adanya perbedaan persepsi antara pegawai dengan wajib pajak dalam melihat kecenderungan yang positif pada kondisi Iingkungan pemungutan PBB tersebut.Kinerja PBB di wilayah DKI Jakarta menurut Pemungut maupun wajib pajak PBB menunjukkan kondisi yang positif. Positifnya kinerja PBB ini, pegawai pemungut PBB berpendapat bahwa seluruh variabel lingkungan cenderung berpengaruh signifikan terhadap kinerja PBB, sedangkan masyarakat selaku wajib pajak PBB menganggap bahwa hanya variabel manajerial, aparatur, masyarakat dan aspek legal berpengaruh cukup nyata.Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi penyelenggara Pemungutan PBB senantiasa mengkaji aspek kelembagaan pengelolaan PBB dan kemungkinan diterapkannya Desentralisasi Fiskal di DKI Jakarta sehingga memudahkan untuk mengorganisasi pengelolaan PBB-nya.Selanjutnya untuk mendukung sistem prosedur operasi yang eksis saat ini disarankan untuk diperkaya dengan teknologi informasi yang didukung Teknologi Internet dan Banking System yang disertai piranti hukum, manajerial dan aparatur yang juga handal. Selain itu, terkait dengan hasil penelitian, dapat disarankan juga sebagai berikut, yaitu 1) Peningkatan Kualitas Manajemen Pemungutan PBB sehingga diharapkan adalah terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemungutan PBB, 2) Pofesionalisme Aparatur Pemungut PBB untuk mewujudkan Layanan prima bagi Masyarakat di Bidang PBB, dan 3) Pemberdayaan Masyarakat Bidang PBB untuk mewujudkan Tingginya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di DKI Jakarta. Secara jangka panjang, strategi yang perlu diterapkan adalah Law Enforcement bidang Perpajakan untuk mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pegawai Pemungut dalam menjalankan peran dan kewajibannya di bidang Perpajakan (PBB) di Wilayah DKI Jakarta."

"Selama periode 1990-2013, laju pertumbuhan jumlah sepeda motor di DKI Jakarta mencapai 12 persen/tahun, delapan kali lipat laju pertumbuhan penduduk. Hal ini merupakan potensi persoalan besar bagi perekonomian DKI Jakarta. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sepeda motor, inefisiensi penggunaanya dan potensi beban subsidi BBM. Berdasarkan analisis ekonometrika maupun data primer, disimpulkan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan sepeda motor adalah pendapatan per kapita, tarif riil angkutan umum dalam kota, harga riil sepeda motor dan harga riil BBM. Sedangkan kebijakan kenaikan BBM tahun 2005 terbukti memicu kenaikan penggunaan sepeda motor. Sekalipun sepeda motor, merupakan alat transportasi termurah dan tercepat untuk jarak pendek (≤ 15 kilometer) namun secara ekonomi penggunaanya mahal/tidak efisien. Misalnya, jumlah sepeda motor yang ada sudah empat kali lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan, yang menimbulkan masalah pemborosan energi. Bila subsidi BBM tetap Rp.1000/liter, hasil proyeksi menunjukkan bahwa akumulasi potensi subsidi BBM 2016-2020 dapat mencapai Rp.46 triliun.

---

During the period 1990-2013, the rate of growth in the number of motorcycles in DKI Jakarta reached 12 percent / year, the rate eightfold of population growth. This is a potential problem for the economy of DKI Jakarta. This study analyzes the factors that influence the number of motorcycles, the inefficiency of its use and the potential burden of fuel subsidies. Based on the econometric analysis and primary data, it was concluded that the determining factor for the growth of the motorcycle is income per capita, real rates of public transport in the city, the real price of a motorcycle and the real price of fuel. While the fuel price hike policy in 2005 proved to trigger an increase in the use of motorcycles. Even motorcycles, the cheapest and fastest means of transportation for short distances (≤ 15 kilometers), but its use is economically expensive / not efficient. For example, the number of motorcycles that there are already four times greater than required, which raises the problem of energy wastage. When the fuel subsidies remain Rp.1000 / liter, the projection indicates that the accumulation potential fuel subsidy from 2016 to 2020 can reach Rp.46 trillion."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal.The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy."