Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sari tertanggung kepada penanggung (PT Asuransi Jasa Indonesia). Dalam garis besarnya asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (jiwa). Dalam asuransi kerugian dikenal adanya asas subrogasi yang diatur dalam Pasal 264 KGHD, yang maksudnya adalah penyerahan hak dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap pihak ketiga. Maksud subrogasi ini adalah untuk memberikan perlindungan/hak kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, kaitannya dengan Pasal 1365 it f?er_ menurut Pasal 5 ayat (4) alinea 3 Polis Rendarean Bermotor, disebutkan bahwa: Tertanggung diwajibkan memberikan segala bantuan yang ada padanya dan segala keterangan kepada Maskapai (PT Asuransi Jasa Indonesia (Penulis) dalam penyelesaian sesuatu tuntutan.Dalam pelaksanaannya yang dimaksud subrogasi asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah meliputi:1. Penyerahan hak dari, tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia untuk menuntut pihak ketiga, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian yang nenyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.2. Penyerahan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian/Pejabat yang berwenang tentang terjadinya kecelakaan.b. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).3. Penyerahan hak untuk menuntut pihak ketiga dan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada.PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerabkan surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.d. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan subrogasi masih banyak permasalahan yang muncul sehingga belum dapat berhasil secara maksimal. Adapun, permasalahan ini disebabkan oleh: Tertanggung, Pihak Ketiga, dan Penanggung."

"Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal lain yang diperjanjikan dalam polis. Bila terjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimana ia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk menyelesaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesuai dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna jasa asuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran (misinterpretation), sehingga ada kewajiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan. Penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian yang melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 74/2007). PMK No. 74/2007 tersebut merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan desakan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), khususnya penyelenggara asuransi kendaraan bermotor yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak ?perang tariff? yang terjadi dalam industri asuransi Indonesia. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis kewajaran atau tidaknya pemberlakuan regulasi tarif referensi (PMK No. 74 Tahun 2007) terhadap iklim persaingan usaha di industri asuransi kendaraan bermotor. Untuk menganalisa permasalahan mengenai kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum pemberlakuan tarif referensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada penghitungan tingkat konsentrasi pasar yang diukur dengan menggunakan rumusan Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Serta pengkajian terhadap indikator total penjualan yang didapat dari perolehan premi netto dan jumlah perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang tutup. Serta didukung dengan perangkat analisa yang berbasis teori oligopoly Model Bertrand yang berbasis oligopoly price-setting. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa perolehan Premi Netto yang cenderung mengalami kenaikan merefleksikan bahwa industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku pasar walaupun ditengah kondisi ?perang tarif?. Hal ini menunjukan bahwa penerapan tarif referensi yang diatur PMK No. 74 Tahun 2007 seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena pasar industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi pasar yang kompetitif. Regulator seharusnya lebih memperhatikan penerapan regulasi pada pengawasan dan penegakan hukum di bidang perasuransian. Bapepam ? LK sebagai regulator fokus pada arah kebijakan regulasi yaitu dalam rangka harmonisasi kebijakan sektor asuransi dengan sektor lainnya dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri asuransi terutama sebagai langkah pertama yaitu penerapan arah kebijakan yang pertama dari 3 (tiga) arah kebijakan yang terkait sistem pengawasan berbasis resiko (risk-based supervisition, RBS).

---

The background of this Thesis was the issuance of Ministry Finance Regulation Number 74/PMK.010/2007 regarding Insurance Business primary for Vehicle Insurance (PMK No. 74/2007). The PMK No. 74/2007 was a long process conducted by Department of Finance which was urged by Association of Indonesian General Insurance (AAUI), especially insurance firms which had vehicle insurance?s business line to obtain solution from condition ?tariff war? occurred in that industry. This Thesis has objective to analyze the necessity or not to implement reference tariff of PMK No. 74 Year 2007 toward climate of business competition in industry of vehicle insurance. To analyze the problem especially on market condition of vehicle insurance industry before the application of the reference tariff. The research methodology is based on the calculation market concentration by formula of Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). The methodology will be applied on the indicator of total sales obtained from Nett Premium and Total closed-vehicle insurance companied. It will be equipped with basis theory of oligopoly Model Bertrand primary on oligopoly price-setting. Based on the data obtained, it showed that Nett Premium reflected to be tended to increase. This condition reflected that industry of vehicle insurance in profitable condition for market players even though in the middle of "price war" condition. Consequently, the regulation issuance to implement reference tariff regulated in PMK No. 74 Year 2007 was supposed to be no necessary to be issued because market industry of vehicle insurance in competitive market condition. Regulator should be more concerned in implementing regulation of supervision and law enforcement in insurance industry, primary related to risk-based supervision (RBS)."

"Kompetisi, yang lebih kompetitif di pasar asuransi kendaraan bermotor, memimpin masing-masing perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan klien mereka dan dapat menciptakan loyalitas yang ada pada akhir tujuan perusahaan dalam rangka mencapai profit"

"Kompetisi, yang lebih kompetitif di pasar asuransi kendaraan bermotor, memimpin masing-masing perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan klien mereka dan dapat menciptakan loyalitas yang ada pada akhir tujuan perusahaan dalam rangka mencapai profit"

"Negara-negara membutuhkan sejumlah besar energi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti disebutkan oleh Administrasi Informasi Energi AS, total konsumsi energi dunia diperkirakan akan meningkat dari 575 kuadriliun Btu pada 2015 menjadi 736 kuadriliun Btu pada 2040, atau meningkat 28% (IEO 2017).Namun, terbatasnya sumber daya energi tak terbarukan, dan konsumsi dengan jenis energi tersebut menyebabkan permasalahan lingkungan yang paling utama di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi dengan masalah lingkungan, menggunakan energi terbarukan adalah salah satu pilihan terbaik bagi banyak negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas hubungan jangka panjang konsumsi energi terbarukan dengan output, emisi polutan dan perdagangan internasional. Studi ini menggunakan teknik kointegrasi panel dengan metode PMG-ARDL, untuk membandingkan sekelompok negara berkembang dengan sekelompok negara maju. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi terbarukan berhubungan positif dengan PDB riil per kapita dan perdagangan internasional pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju, sementara itu berhubungan negatif dengan CO2 per kapita dengan skala besar. Hasil ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong konsumsi energi terbarukan dalam jangka panjang. Namun, apakah peningkatan dalam persentase energi terbarukan yang dikonsumsi akan menyelesaikan masalah lingkungan sangat tergantung pada lintasan emisi CO2 dimasa mendatang seiring dengan perkembangan ekonomi. Secara keseluruhan, analisis empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional mengarah pada promosi konsumsi energi terbarukan sebagai hubungan jangka panjang. Ini berarti bahwa, di masa depan, pembangunan ekonomi bersama dengan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi lingkungan diharapkan dapat memudahkan dan mendorong konsumsi energi terbarukan di setiap negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan yang signifikan dan pengembangan energi terbarukan selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara dengan cara yang konsisten sesuai dengan tingkat pembangunan negara tersebut.

---

Countries require large amounts of energy for continuous economic growth. As mentioned by the US Energy Information Administration, total world energy consumption is expected to increase from 575 quadrillion Btu in 2015 to 736 quadrillion Btu in 2040, or an increase of 28% (IEO 2017). However, resources of non-renewable energy are limited, and energy consumption is known to worsen major environmental problems in the world. To reach a balance between energy needs and environmental problems, using renewable energy is one of the best options for many countries. Given this state of affairs, this study addresses the long-term relationship of renewable energy consumption with respect to output, pollutant emissions and international trade. It uses a panel cointegration technique, along with the Pooled-Mean Group Auto Regressive Distributed Lag (PMG-ARDL) method, to compare a group of emerging countries with a group of developed countries.

The study shows that the consumption of renewable energy is positively related to real GDP per capita and international trade for both emerging countries and developed countries, while it is negatively associated with CO₂ per capita with a large magnitude. This result suggests that international trade and economic growth will promote the consumption of renewable energy in the long-run future. However, whether an increase in the percentage of renewable energy consumed solves the environmental problems depends a great deal on the future trajectory of CO₂ emissions along with economic development.

Overall, the empirical analysis in the present study demonstrates that international trade leads to the promotion of the consumption of renewable energy as a long-run relationship. It means that, in the future, economic development along with international trade and advances in environmental technology are expected to further facilitate and promote the consumption of renewable energy in every country. However, governments should issue policies to support significant growth and development of renewable energy along with the economic growth of the country in a manner consistent with the countrys level of development."