Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Nasional yang sedang kita laksanakan sekarang ini telah mencapai tahap tinggal landas berarti pada tahap ini kita akan membangun industri kita secara besar besaran yang berarti diperlukan kewaspadaan dalam rangka mencegah timbulnya pencemaran akibat proses industri itu sendiri.Jumlah penduduk yang makin berkembang juga tidak dapat kita abaikan. Penyediaan ''papan? dan lahan untuk membuatnya juga merupakan kendala yang kita hadapi baik keterbatasan pemerintah dalam menyediakannya maupun juga keterbatasan lahan yang tersedia menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pembangunan terutama di kota - kota besar sebagai akibat pembangunan yang pesat menyebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran dari desa ke-kota.Penduduk Jakarta yang hampir mencapai 20 juta orang sekarang ini, akanmeberikan tekanan yang makin besar karena daerah JABOTABEK merupakan daerah yang berkembang paling pesat dewasa ini di Indonesia. Perkembangan ini tentunya perlu kita waspadai bagaimana mengatur dan menyediakan fasilitas kota yang diperlukan untuk menampung bertambahnya penduduk dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas tersebut, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah antara lain ialah masalah lingkungan. Dengan telah dikeluarkannya Undang - undang Nomar 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilaksanakan dan perlu ditindak lanjuti dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya diantaranya adalah Peraturan Daerah (PERDA). Dan untuk melihat bagaimana kesiapan daerah dalam mengatisipasi perkembangan pengelolaan lingkungan dan bagaimana pelaksanaannya maka sebagai tempat penelitian dipilih Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai studi kasus pelaksanaannya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipinang Jakarta Timur."

"Banjir adalah bencana umum yang sering terjadi di Jakarta dan disebabkan oleh banyak faktor. Kondisi topografi adalah salah satu alasan mengapa banjir sering terjadi di Jakarta, karena ketinggian Jakarta dikategorikan sebagai daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah memiliki risiko banjir yang tinggi karena air akan mengalir ke daerah tersebut secara alami (Dahlia, Tricahyono, NH, & Rosyidin, 2018). Selain itu, Jakarta merupakan hilir dari 13 sungai yang berasal dari provinsi tetangga. Untuk mengatasi banjir akibat badai, Pemerintah Provinsi Jakarta membuat dua kolam retensi di Kampung Rambutan untuk menahan aliran pada DAS Cipinang. Fungsinya adalah mengurangi puncak debit banjir dengan menahan sebagian air dan melepaskannya secara perlahan setelah badai berlalu. Daerah hulu DAS Cipinang berada di wilayah Cibinong, sedangkan hilirnya berada sebelum Sodetan Ciliwung. Simulasi hidrologi dilakukan menggunakan HEC-HMS dan genangan dimodelkan dengan HEC-RAS. Simulasi yang dijalankan oleh HEC-HMS menunjukkan pengurangan puncak debit yang disebabkan oleh kolam retensi 1 antara 13,59% dan 15,38%, sedangkan kolam retensi 2 menyebabkan peningkatan puncak debit antara 0% hingga 0,92%. Simulasi HEC-RAS menunjukkan pengurangan luas genangan antara 0,35% hingga 1,83%.

---

Flooding is a common disaster occurring in Jakarta and caused by many factors. Topographical conditions are one of the reasons it’s common to flood in Jakarta as the elevation of Jakarta is categorized as lowland area. Lowland areas have a high risk of flooding because water will to lowland area naturally (Dahlia, Tricahyono, NH, & Rosyidin, 2018). In addition, Jakarta is a downstream of 13 rivers of all the river from neighbouring province. To combat flooding caused by storm, Jakarta’s Province Government create two retention ponds in Kampung Rambutan to intercept discharge in Cipinang Watershed. It uses is to reduce peak flood discharge by retaining some of the water and discharging it slowly after the storm passes. Cipinagn watershed upstream is in Cibinong area while the downstream is before Sodetan Ciliwung. Hydrological simulation performed using HEC-HMS and the inundation is modelled with HEC-RAS. Simulation run by HEC-HMS show a reduction of peak discharge after caused by retention pond 1 between 13.59% and 15.38% while retention pond 2 cause an increase of peak discharge between 0% to 0.92%. HEC-RAS simulation shows a reduction of inundation area between 0.35% to 1.83%."

"In the early of District Regulation Draft Reform merely determines four absolute matters which become the Central Government concerns namely foreign relation, moneter and national fiscal, national and security defend and judicature. However before the draft has been ratified by the parliament, Indonesian Moslem Scholar Assembly with Department of Religion propose religious matter becomes the matter as the central government. Because, if it is decentralized will create a worry that will raise district regulation based on the majority religion of each district."

"Dalam konteks urbanisasi dan peningkatan populasi, pencemaran air masih menjadi masalah serius, terutama di wilayah yang tidak mempunyai pengolahan air limbah yang memadai. Kota besar yang berkembang pesat di Jakarta, Indonesia, mengalami penurunan kualitas air akibat polusi dan pengolahan air limbah yang tidak memadai. Untuk memfasilitasi pengembangan sistem pemantauan yang andal dan rencana pengelolaan kualitas air jangka panjang, analisis yang disajikan di sini menunjukkan dengan tepat alasan penurunan kualitas air. Inisiatif-inisiatif ini akan mendukung upaya berkelanjutan pemerintah Jakarta untuk meningkatkan standar air. Berdasarkan kesimpulan penelitian, kolam stabilisasi bisa menjadi pilihan yang baik untuk pengolahan air limbah DAS Cipinang. Namun studi tersebut menemukan bahwa kolam retensi mungkin juga mempunyai dampak buruk terhadap ekosistem, seperti eutrofikasi dan emisi gas rumah kaca. Penggunaan metode Runge-kutta orde keempat membantu menurunkan nilai konsentrasi TSS, COD, amoniak dan E. Coli di Waduk Kampung Rambutan 2, dengan nilai penurunan 12.2 mg/L, 0.015 mg/L, 49.46 mg /L dan 14,478 Jumlah/100 mL masing-masing. Dengan nilai tersebut kita dapat melihat peningkatan kualitas air setelah kolam stabilisasi dibangun

---

In the context of urbanization and population increase, water contamination remains a serious problem, especially in areas without sufficient wastewater treatment. The fast expanding megacity of Jakarta, Indonesia, is experiencing deteriorating water quality as a result of pollution and inadequate wastewater treatment. In order to facilitate the development of reliable monitoring systems and long-term water quality management plans, the analysis offered here pinpoints the reasons for the deterioration of water quality. These initiatives will support the Jakartan government's continued efforts to raise the standard of the water. According to the study's conclusions, stabilization ponds could be a good choice for the Cipinang watershed's wastewater treatment. The study did discover, however, that retention ponds may also have unfavorable effects on the ecosystem, such as eutrophication and the emission of greenhouse gases. The used of the Runge-kutta Fouth order method, helps to reduce the concentration value for TSS, COD, ammonia and E. Coli at the Kampung Rambutan reservoir 2, As the reduced value 12.2 mg/L, 0.015 mg/L, 49.46 mg/L and 14.478 Amount/100 mL respectively. With this value we can see the improvement for the water quality after the stabilization are built"

"Kehidupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemikian pesatnya dan keadaan ini semakin menarik pula dengan timbulnya berbagai masalah hukum keadaan ini telah terwujud dalam kenyataan yang kemudian melahirkan masalah-masalah sosial yang semakin membengkak dan bertambah pelik.Sebagai suatu kenyataan adalah persoalan mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum, legal institution, yang kita kenal sekarang ini adalah suatu barang baru di Indonesia. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.Hal tersebut memberikan suatu pandangan mengenai kenyataan tentang adanya masyarakat yang senantiasa bergerak ke arah kemajuan yang bersifat dinamis. Perkembangan aspek kehidupan ini kadang-kadang berkaitan erat dengan struktur kehidupan masyarakat itu sendiri. Struktur sosial melalui proses pembaharuan dan pembangunan hukum bertujuan mewujudkan serta menciptakan keadilan yang selaras dengan kehendak masyarakatnya.Tujuan penelitian ini untuk menelaah pola perilaku warga masyarakat dalam sikapnya terhadap bantuan hu­kum dan sekaligus mempelajari faktor yang yang cukup berperan den mempengaruhi efektifi­tas penggunaan bantuan hukum."

"Pendahuluan Kehidupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemikian pesatnya dan keadaan ini semakin menarik pula dengan timbulnya berbagai masalah hukum. Keadaan ini telah terwujud dalam kenyataan yang kemudian melahirkan masalah-masalah sosial yang semakin membengkak dan bertambah pelik. Sebagai suatu kenyataan adalah persoalan mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum, legal institution, yang kita kenal sekarang ini adalah suatu barang baru di Indonesia. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia (Nasution, 1982: 23)."

"Kualitas suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh cara-cara manusia memanfaatkan lahan DAS itu selanjutnya akan menentukan DAStetap produktif secara lestari atau sebaliknya menjadi rusak atau tidak produktiflagi. Penelitian ini untuk melihat aspek hukum dalam pengelolaan DASJeneberang Sulawesi Salatan. DAS diyakini sebagai suatu ekosistem yangkompleks dan berkembang dengan perubahan waktu, oleh karena itu, denganmengetahui aspek-aspek hukum dalam pengelolaan DAS Jeneberang,kerusakan ekosistem yang terjadi akibat dari kegiatan yang dilakukan padaDaerah Aliran Sungai dapat diminimalkan atau dengan kata lain dapat dihindari.Ditinjau dari aspek penggunaan Iahan di DAS Jeneberang mempunyai tingkatkerusakan yang cukup berat, meliputi kawasan hutan, perkebunan, sungai, sertapemukiman. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan DaerahAliran Sungai Jeneberang akibat kegiatan kegiatan yang dilakukan tanpa kontrol.Hal ini akibat karena penerapan Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentangpengeloaan Iingkungan hidup dan berbagai peraturan pelaksanaan yang telahdiundangkan oleh pemerintah daerah Propinsi Sulawesi-Selatan, belumditerapkan secara konsisten, khususnya pada sangsi-sangsi hukum.Pemanfaatan lahan di Daerah Aliran Sungai Jeneberang melibatkan banyakpihak dengan kepentingan masing-masing. Dalam kondisi seperti ini di perlukansuatu pendekatan sistematik untuk mengevaluasi keadaan yang optimal. Untukmemberikan pengaturan yang mantap dalam usaha pengelolaan sumber dayaalam dan Iingkungan hidup di kawasan Daerah Sungai Jeneberang. Untuk itudiperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur danmengendalikan manusia dalam mengelola Iingkungan dan sumberdaya aIam.Peraturan perundangan itu dapat meliputi tataguna Iahan, tata guna air, dansebagainya yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan serta pedomankerja yang jelas. Strategi dalam penerapan hukum lingkungan perlu dilakukanagar hukum Iingkungan dapat tersosialisasi dalam masyarakat antara Iain:memasyarakatkan hukum Iingkungan melalui penyuluhan-penyuluhan secaraterpadu dan berkesinambungan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasimasyrakat, efektifitas dan efisiensi, pemerataan dan keadilan, penegakanhukum, peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat."