Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dariPengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel).Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaandaerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasaikeuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan ataukeputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakanordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitumenerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yangdisamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnyamempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Penunjukkan pejabatdilingkungan Pemda DKI Jakarta untuk penandatanganan SKOdidelegasikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dan Asisten AdministrasiSekwilda. Penunjukkan penandatanganan SPMU didelegasikan kepadaKepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan.Biro Keuangan sebagai pemegang kewenangan ordonator secara strukturalmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan jugamengelola kewenangan otorisasi. Penunjukkan Bendaharawan UmumDaerah (kewenangan komtabel) dipegang oleh Kantor Kas Daerah. Dalammekanisme pelaksanaan anggaran belanja daerah diawali dengan tindakanpengurusan administratif, selanjutnya diikuti dengan tindakan pengurusankebendaharaan. Dalam penyelenggaraan pengurusan keuangan tersebutprosedurnya masih memerlukan waktu yang cukup Iama, banyak simpul danbirokrasi yang panjang dan fungsi ordonator dan fungsi komtabel tidakberada dalam satu unit komando, hal tersebut berakibat Iambatnyapenerbitan SPMU dan Giro Serta selama ini belum pernah dilakukanpengukuran secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi tersebut.Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, dibentuk KantorPengurusan SPM Giro Satu Atap yang merupakan penggabungan daribagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan Bidang Pengendalian Kas danBank Kantor Kas Daerah serta Kantor Cabang Bank Pernbangunan DaerahDKI Jakarta. Dari hasil pengukuran fungsi ordonator dan komtabelmenunjukkan kinerja pelanggan agak tidak baik. Untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat serta terciptanya tertib administrasi, etisiensidan memudahkan pengawasan pengelolaan pengurusan keuangan daerahperlu dilakukan dengan Cara menggabungkan fungsi ordonator dengankomtabel dalam satu unit yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah(KPKD). Hal tersebut mengacu pada penggabungan KKN dengan KPN diDepartemen Keuangan yang dianggap cukup berhasil.

---

"

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan keuangan kepada daerah penyangga oleh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan studi pada Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas, pengelolaan, dan evaluasi bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan belum efektif, karena hasil yang didapatkan hanya berupa output, sedangkan outcome yaitu untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum tercapai. Pengelolaan bantuan keuangan telah dilakukan dengan baik oleh Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan keuangan. Beberapa saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan besaran dana untuk bantuan keuangan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang didapatkan lebih terlihat, dan dibutuhkan adanya evaluasi yang lebih ketat dalam pemberian bantuan keuangan.

---

This research discusses with the granting of financial aid to the region a buffer by DKI Jakarta Province performed a study on the city of Tangerang and Bekasi. This research aims to describe the effectiveness, management and evaluation of financial aid. This research uses the post positivist approach with the types of descriptive research. The results of this study demonstrate that the granting of financial aid has not been effective, because the results obtained only in the form of the output, while the outcomes to address the traffic congestion and flooding has not been achieved. Management of financial aid has been done well by the city of Tangerang and Bekasi, and evaluation have also been conducted by DKI Jakarta Province in the granting of financial aid. Some of the advice given was the necessity of an increase in the amount of funds for financial aid, planning in financial management should be observed so that the results obtained are more visible, and required the existence of a more rigorous evaluation in awarding financial aid."

"Tesis ini membahas tentang proses pemberdayaan keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sesi Pengelolaan Keuangan. Lokasi penelitian adalah kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan terdiri dari sesi pengelolaan anggaran keuangan keluarga dan sesi membuat rencana menabung berdampak kepada KPM dapat mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

This thesis discusses the process of financial empowerment for Beneficiary Families (KPM) of the Program Keluarga Harapan (PKH) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) Financial Management session. The research location is Srengseng Sawah sub-district, Jagakarsa District, South Jakarta Administrative City. This research was conducted using qualitative research methods that produce descriptive data. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the process of empowering KPM PKH through P2K2 financial management sessions consisted of a family financial budget management session and a session on making a savings plan that had an impact on KPM being able to manage family finances to meet their family's needs."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) oleh para pengguna pada Satker yang melaksanakan piloting SAKTI lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Data yang digunakan bersumber dari kuesioner yang diisi oleh para responden dan diperoleh 55 sampel yang berasal dari 11 Satker. Teknik analisis data yang digunakan Menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah melalui perangkat lunak IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan SAKTI. Selain itu, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI oleh para pengguna."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Sejak krisis ekonomi, dari tahun ke tahun volume penjualan untuk industri rokok terus mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena harga rokok bergerak naik semakin jauh dari tingkat kemampuan ( daya beli ) konsumen. Oleh karena itulah tingkat pertumbuhan laba untuk perusahaan industri ini akan cenderung turun. Pada tahun 2002 berdasarkan data dari Gabungan Asosiasi Pengusaha dan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI ) merupakan tahun ketiga berturut-turut volume penjualan mengalami pertumbuhan yang negatif Peranan Laporan Keuangan menjadi sangat penting sebagai salah satu alat dan tolak ukur di dalam mengukur kinerja perusahaa. Di dalam peneletian ini diambil salah satu perusahaan yang memproduksi rokok, yaitu PT. X Tbk. Melalui laporan keuangan ingin dilihat bagaimana perusahaan mendanai jalannya usaha, tingkat keuntungan yang diperoleh, dan lainnya. Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah penilaian kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis horizontal, analisis vertikal (common-size ) serta analisis rasio. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan di dapat dari laporan tahunan perusahaan selama periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Sebagai bahan perbandingan untuk analisis rasio maka dilakukan analisis juga terhadap rasio-rasio dari perusahaan pesaing di dalam industri rokok nasional yang dalam hal ini merupakan market leader. Aktiva perusahaan terus ditingkatkan, sebaliknya perusahaan terns berupaya menurunkan jumlah kewajibannya. Pihak pemegang saham berupaya memperbaiki ekuitas perusahaan yang sangat kecil di tahun 1999 akibat imbas krisis moneter di tahun 1998. Perusahaan juga dapat terus meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatannya tiap tahun, namun pada tahun 2002 perusahaan hanya mencatat keuntungan laba bersih yang turon drastis jika dibanding tahun 2001 dikarenakan beban usaha yang hams ditanggung begitu besar. Dari analisis rasio likuiditas tercennin bahwa perusahaan cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Lalu dari aspek rentabilitas menunjukkan perusahaan berhasil menaik:kan tingk:at pengembalian berdasarkan total asset yang dimiliki. Kemudian aspek aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan dapat memberdayakan asset yang dimilki, dengan mencatat nilai rasio Total Asset Turn Over yang relatif lebih baik dari pemimpin pasar dalam industri rokok yaitu PT.Y. Khusus untuk beban usaha yang begitu besar ditahun 2002 menunjukkan pihak manajmen kurang efisien, sehingga laba bersih yang dapat dihasilkan menjadi kecil. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan laporan keuangan, menunjukkan bahwa kinelja keuangan perusahaan dari tahun 1999 sampai tahun 2002 menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun perusahaan terlihat kurang efisien dalam biaya pembelian persediaan dan beban usaha, sehingga net profit margin perusahaan menjadi kecil. Untuk meningkatkannya pihak manajemen hams dapat efisien, lalu dapat pula melakukan inovasi produk guna mendongkrak penjualan barang hasil produksi sendiri dan bukan hanya mengandalkan pendapatan sebagai distributor merk asing. "

"Minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan pada pendapatan pemerintah. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak Juli 1997 pendapatan pemerintah kembali bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi sebagai sumber penerimaan yang dominan.Pertamina, sebagai pemegang monopoli dalam pengelolaan kedua sumber daya alam tersebut, bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik asing maupun dalam negeri. Diantara berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Pertamina, Production Sharing Contract (PSC) atau bisa juga di sebut Kontrak Bagi Hasil adaiah yang terbanyak yang dilakukan. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Pertamina ini disebut Kontraktor Production Sharing atau KPS.Perusahaan KPS 'X' adaiah KPS kedua terbesar dalam menghasilkan minyak di Indonesia setelah Caltex dan yang pertama terbesar untuk yang beroperasi di lepas pantai (Offshore). Dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 145.000 barrel per nan, sedangkan total tingkat produksi Indonesia adaiah 1,5 juta barrel per hari.Karya tulis ini dimaksudkan untuk menganalisa kinerja keuangan KPS 'X'. Analisa dilakukan pada laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan Keuangan yang dihasilkan KPS 'X' ada 2 (dua), satu untuk Pertamina yang mengikuti prinsip pelaporan yang sesuai dengan kontrak, sedangkan satu Eagi untuk kantor pusat KPS 'X' di Argentina yang mengikuti General Accepted Accounting Principle (GAAP) atau Prinsip Akuntansi yang berlaku di Argentina. Analisa dilakukan pada kedua laporan tersebut. Juga dianalisa dampak dari perbedaan tersebut. Dalam menganalisa atas laporan untuk Pertamina, juga diperbandingkan dengan dua perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan untuk analisa terhadap laporan pada kantor pusat digunakan analisa rasio yang beriaku pada umumnya.Hasil analisa dengan membandingkan dengan dua perusahaan sejenis, ternyata KPS 'X' beroperasi tidak lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensinya. Tetapi apabila dibandingkan dengan rata-rata industri yang dikeluarkan secara tidak resmi (Unofficial) oleh Pertamina, KPS 'X' masih lebih efisien.Dari hasil analisa rasio pada faporan keuangan untuk kantor pusat, keadaan keuangan KPS 'X' adalah sehat.Dari hasil analisa dengan membandingkan kedua laporan tersebut ternyata mempunyai dampak yang amat besar, perbedaan prinsip akuntansi yang diterapkan mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Adanya kebijaksanaan Cosf Recovery yaitu biaya operasi yang dapat mintakan kembali (reimbursement) dari hasil produksi mengakibatkan KPS membebankan biaya sebanyak-banyaknya. Biaya yang berlebihan ini mengakibatkan pengurangan pada penerimaan negara, baik dari pembagian hasil produksi maupun dari pajak penghasilan.Pertamina harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam mengelola sumber daya alam yang dimaksudkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, agar tidak malah hanya untuk kepentingan KPS asing."