Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip kebebasan berkontrak bermula dari teori hukum alam, yang timbul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik laissez-faire atau persaingan bebas, kebebasan berkontrak hanya bisa tercapai tujuannya bila para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Berkenaan dengan kebebasan berkontrak ini terdapat pengecualian, yaitu dengan adanya perjanjian baku; suatu perjanjian yang klausula-klausulanya tidak dipersiapkan oleh kedua belah pihak,tetapi telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dimana pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut. Pencantuman klausula baku telah lazim dilakukan dalam pembuatan perjanjian oleh kalangan industri baik produsen barang ataupun penyedia jasa dalam jumlah yang besar dan dipasarkan secara masal, hal ini dilakukan agar produk tersebut dapat segera dipasarkan dengan lancar tanpa hambatan sebagai akibat negosiasi sebelum tercapainya kata sepakat. Seperti dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) dimana PT. PERTAMINA (Persero) sebagai pihak yang memproduksi dan menjual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Khusus dan produk lain, telah mempersiapkan terlebih dahulu klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut dengan alasan efisiensi waktu, tenaga dan biaya, serta untuk menerapkan standar layanan yang seragam di seluruh SPBU yang menjual produk PT. PERTAMINA (Persero). Oleh karenanya perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, pada praktiknya suatu perjanjian baku dapat menimbulkan permasalahan, khususnya yang berkenaan dengan konsekuensi yuridis dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian yang didalamnya terdapat klausula baku. Penelitian ini bersifat normatif kualitatif terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT. Pertamina (Persero) dan para pengusaha SPBU khususnya di wilayah Unit Pemasaran III yaitu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Bari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian baku dapat diterima sebagai suatu perjanjian sepanjang didalamnya tidak terdapat klausula yang bersifat sangat berat sebelah yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian."

"Perilaku tidak selamat oleh operator dan customer merupakan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan SPBU. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perilaku tidak selamat oleh operator dan customer SPBU. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu cross sectional pada SPBU COCO dan DODO terpilih berdasarkan mayoritas customernya yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Wilayah DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan kuesioner di delapan lokasi SPBU COCO dan DODO. Hasil analisis data secara keseluruhan bahwa sebanyak 36,6% operator dan customer berperilaku tidak selamat, sedangkan 63,4 % berperilaku selamat. Selanjutnya dari hasil analisis pada operator dan customer untuk tiap SPBU di temukan jenis-jenis perilaku yang menyimpang dari prosedur standard operasi, sehingga beberapa perilaku ini yang menjadi karakteristik untuk harus dihindari oleh operator dan customer SPBU. Maka dari itu, langkah awal yang harus dilakukan oleh manajeman SPBU adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku kerja dari operator dan customer di lingkungan SPBU, sehingga tercipta budaya kerja yang sudah mencerminkan managemen keselamatan dan kesehatan kerja.

---

Unsafe behaviour an operator or customer that is a behavior at caused the accident s at Gas Station Fuelling Sistem. The purpose of research to identificating the unsafe behavior abaut the operators or customers at Gas Station. This research use of cross sectional Methode at gas station COCO and DODO choosen with the major of customers is private vehicles and public vehicles in DKI Jakarta. Observation abaout it is take at eight gas statioan in COCO and DODO. The analysis result for all responden have 36,6% operators dan customers doing the unsafe behavior but 63,4 % doing safe behavior. So for the analysis result an operators and customers at each gas station has been know the others unsafe behavior for the prosedur operation standar. The first solution to solved the problem is give a monitoring for operators and cutomers behavior, and to make the safety cultures at the gas station anf the operatora and customers can be doing the safe behavior."

"Dengan digantikannya fungsi timbal pada banan bakar bensin dengan poli aromatik nidrokarbon, maka ancaman paparan benzena akibat penguapan Iangsung maupun emisi kendaraan bermotor semakin meningkat Benzena telah diklasifikasikan sebagai penyebab kanker pada manusia grup 1 oleh International Agency for Research on Cancer (IARC) karena sifatnya yang karsinogenik. Semakin sering individu berinteraksi dengan senyawa tersebut, semakin tinggi risiko paparannya, salah satunya adalah petugas SPBU. Pada penelitian ini dilakukan deteksi ada atau tidaknya paparan dengan metode human biomonitoring terhadap metabolit benzena yaitu asam S-fenil merkapturat yang terdapat pada urin. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan High Performance Liquid Chromatography, kolom C-18, Iaju alir1 mL/menit, dan komposisi eluen metanol 1 asam perklorat 0,001 N (40:80). Nilai kuantitatif yang diperoleh olibandingkan dengan nilai kreatinin pada masing-masing individu. Subjek dari penelitian ini adalah petugas wanita di beberapa SPBU di Jakarta sebanyak 15 orang dan kontrol sebanyak 5 orang. Konsentrasi asam S-fenil merkapturat pada sampel paling tinggi adalah 0,8078 mg/g kreatinin dan paling rendah adalah 0,0795 mg/g kreatinin Rentang kaolar asam S-fenil merkapturat paola kontrol adalah 0,0015 - 0,0582 mg/g kreatinin. Dapat terlihat banwa paparan benzena pada petugas beberapa stasiun pengisisan bahan bakar umum di Jakarta Iebih tinggi dibandingkan kontrolnya."

"Perusahaan perlu membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bersaing dalam kompetisi. Dalam industri ritel, lanskap persaingan akan berubah ketika merek global memasuki pasar, termasuk yang terjadi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi positioning merek menurut persepsi konsumen, dibandingkan dengan merek pesaing. Studi ini meneliti posisi SPBU dari major brands berdasarkan beberapa atribut yang merujuk pada studi sebelumnya dan wawancara mendalam. Target responden penelitian pada pengguna bahan bakar kelas atas yang dikelola oleh tiga merek besar yaitu Pertamina, Shell, dan British Petroleum (BP). Menggunakan purposive dan snowball sampling, serta online survey, data dikumpulkan dari 256 responden Pertamina, Shell, dan BP, dianalisis lebih lanjut dengan Multi-Dimensional Scaling dalam mengembangkan peta persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertamina dipersepsikan lebih dekat dengan aspek personil di SPBU, sementara Shell dipersepsikan lebih dekat dengan aspek tangible, dan BP dianggap terkait dengan aspek layanan. Meskipun produknya mirip, penelitian ini mengklarifikasi, ada perbedaan dalam cara konsumen memandang merek-merek ini.

---

Companies need to build and maintain competitive advantage. In retail industry, competition landscape will change when global brands enter the market, i.e. gas stations in Indonesia. Hence, it is important to identify brand positioning in consumer's minds, compared to competitor brands. This study examines the positioning of major gas stations based on some attributes that refer to previous studies and in-depth interview. The objects are high-tier fuel that managed by three major brands namely Pertamina, Shell, and British Petroleum (BP). Using purposive and snowball sampling, and also online surveys, data were collected from 256 respondents of Pertamina, Shell, and BP, further analyzed by Multi-Dimensional Scaling in developing perceptual map. The findings indicate that Pertamina is perceived more related to personnel aspects of station, while Shell and BP were perceived related to tangible aspects and services. Even though the products are similar, this study clarifies, there are differences in how consumers perceived these brands."

"Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu instalasi vital yang berguna dalam menjamin lancarnya distribusi bahan bakar minyak (BEM) kepada masyarakat luas. Pengoperasian SPBU membutuhkan penatalaksanaan yang tertib,sehat aman dan berwawasan lingkungan .Peranan Standing Operating Procedure /petunjuk tehnis digunakan sebagai suatu alat untuk menjamin adanya kestabilan operasional dengan memperhatikan norma dan prinsip LK3 ( Lingkungan,Kesehatan dan Keselamatan Kerja ). Kegagalan di dalam pelaksanaan operasi kegiatan yang ditunjukkan dengan adanya bahaya kecelakaan kerja ,bahaya kebakaran ,kerusakan instalasi,ledakan sampai pada kematian , karena itu perlu dikendalikan. Mengurangi dan menghilangkan resiko-resiko tersebut melalui pelaksanaan St.O.P merupakan salah satu solusi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan wawancara mendalam terhadap pihak regulator/UPPDN-III, pengelola SPBU,pengawas dan operator SPBU yang berada pada 5 SPBU di Jakarta. Pengenalan,pemberlakuan dan pengawasan terhadap St.OP di lokasi yang berbeda memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas St.OP yang sesungguhnya .Tingkat kecelakaan yang dirasakan cukup besar ditingkat Div.UPPDN-III menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan/ketaatan para pelaku di SPBU belum menjalankan St.OP secara optimal.Perbedaan antara fakta dilapangan dan pedoman yang dicantumkan dalam St.OP merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji untuk mendapatkan nilai-nilai perbaikan terhadap perubahan teknologi dan pengetahuan. Lemahnya sosialisasi , kurang efektifnya fungsi pengawasan dalam penerapan St.OP mencerminkan bahwa jiwa LK3 belum mendarat dengan baik sehingga terkesan baru merupakan suatu wacana belaka.Perbaikkan dan peningkatan St.OP yang dilaksanakan dengan kepatuhan yang benar, proaktif dari semua unsur terkait , terutama dalam mengamalkan LK3 akan memberi manfaat yang besar di masa datang.

---

Implementation Analysis of Standing Operating Procedure (St.OP) in DKI JAYA as a self assessment on 5 SPBU (gas stations) in the PERTAMINA/UPPDN- III JakartaGas stations (SPBU) are a vital installation in assuring fuel distribution to the wide society. Gas station operation requires an orderly, healthy and safe layout as well as following an orderly the environmental standard operating procedures used as a tool for stable operation taking into mind the danger of occupational accidents, fire, installation damage, explosions to death which needs to be diminished through an orderly implementation of Standing Operating Procedure (St.OP).

The research is a qualitative method using deep interviews on regulator/UPPD-III, gas station managers, supervisors, and operators in 5 (five) gas stations in Jakarta. Introduction, implementation and monitoring of the different operation stations gives a description of the level of effectiveness of the real or actual SLOP The high level of accidents and incidents in the Div UPPDN-III shows that the level of obedience of the people as SPBU (gas stations) have not fully followed an optimum St.OP.

The difference in fact finding and the procedure stated in the SLOP is a phenomenon which needs to be reviewed in order to achieve the value of improvement toward technology and sciences changes. The weak socialization, lack of supervision in in the implementation of St.OP shows that HSE (Health Safety and Environmental) has not been well understood.

St.OP improvement done in a correct and proactive obedience from all concerned parties especially in minding the HSE shall benefit greatly in the future."

"Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek hukum perburuhan yang wajib diterapkan di tempat kerja. Dengan adanya pengaturan tentang K3, diharapkan insideninsiden seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dihindari. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di SPBU COCO PT pertamina Retail dan bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktiknya dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan-peraturanpelaksanaannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara kepada informan/narasumber untuk mendukung data yang didapat dalam studi dokumen. Hasil dari penelitian diketahui bahwa PT Pertamina Retail telah melaksanakanketentuan K3 namun upaya pelaksanaan tersebut masih belum maksimal. Upaya-upaya seperti pelatihan formal dari PT Pertamina Retail untuk semua Operator SPBU COCO PT Pertamina Retail, pemberian Alat Pelindung Diri (APD) serta pemeriksaan kesehatan pada saatpenerimaan pekerja dan pemeriksaan berkala saat bekerja masih belum dilakukan.Occupational Health and Safety (K3) is one aspect of labor law that must be applied in the workplace. With the regulation on OSH, it is hoped that incidents such as work accidents and occupational diseases can be avoided. This thesis discusses the provisions of Occupational Health and Safety (K3) at the COCO gas station of PT Pertamina Retail and how the suitability of the application of these provisions in practice is seen from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety. as well as regulationsimplementation. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Data collection techniques were carried out by conducting library research and interviews with informants/resources to support the data obtained in the document study. The results of the research show that PT Pertamina Retail has implementedK3 provisions but the implementation efforts are still not optimal. Efforts such as formal training from PT Pertamina Retail for all PT Pertamina Retail COCO gas station operators, provision of Personal Protective Equipment (PPE) and health checks whenrecruitment of workers and periodic inspections while working are still not carried out"

"SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sebagai fasilitas publik, SPBU seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja, pelanggan dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar di area tersebut. Untuk memastikan tingkat keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, diperlukan suatu sistem penilaian yang diakui, sehingga terdapat akuntabilitas publik terhadap tingkat keamanan suatu SPBU. Tujuan dari studi ini adalah menghasilkan suatu sistem pemeringkatan (rating system) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kebakaran dan ledakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sistem pemeringkatan yang dihasilkan diberi nama Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, yang terdiri dari persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SPBU untuk memastikan keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu badan regulasi dan pemberi lisensi, untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemeringkatan keselamatan di SPBU.

---

Petrol filling station is facility provided for public to meet their demand for fuel. As their role as public facility, the petrol station must assure safety and security for their customers workers and community. The petrol filling station need to be assessed for their safe level of petrol station against fire and explosion risk as part of their accountability for the public. This study is aimed to develop a rating system that recognized to assess the safe level of petrol stations against fire and explosion risk. The rating system, namely Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, contains requirements which useful for the management of petrol filling stations to manage safety of their facility from fire and explosion. Result of this study is intended to be input for those interest in the safe operation of petrol filling station, particularly the regulatory body and license holder, to further develop the rating system to assess the safe level of petrol filling stations in Indonesia."

"ABSTRAKSPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sebagai fasilitas publik, SPBU seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja, pelanggan dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar di area tersebut.Untuk memastikan tingkat keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, diperlukan suatu sistem penilaian yang diakui, sehingga terdapat akuntabilitas publik terhadap tingkat keamanan suatu SPBU.Tujuan dari studi ini adalah menghasilkan suatu sistem pemeringkatan (rating system) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kebakaran dan ledakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).Sistem pemeringkatan yang dihasilkan diberi nama Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, yang terdiri dari persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SPBU untuk memastikan keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan.Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu badan regulasi dan pemberi lisensi, untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemeringkatan keselamatan di SPBU.

---

ABSTRACTPetrol filling station is facility provided for public to meet their demand for fuel. As their role as public facility, the petrol station must assure safety and security for their customers workers and community.The petrol filling station need to be assessed for their safe level against fire and explosion risk as part of their accountability for the public.This study is aimed to develop a rating system that recognized to assess the safe level of petrol stations against fire and explosion risk.The rating system, namely Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, contains requirements which useful for the management of petrol filling stations to manage safety of their facility from fire and explosion.Result of this study is intended to be input for those interest in the safe operation of petrol filling station, particularly the regulatory body and license holder, to further develop the rating system to assess the safe level of petrol filling stations in Indonesia"