Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang Pengaruh Paham Keagamaan Salafi terhadap Praktek Keagamaan Mahasiswa Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta Selatan sejak bulan April hingga Mei 2008.Metode penelitian yang digunakan adalah Ex Post Facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa LIPIA, sedangkan yang dijadikan sampel sebanyak 300 orang, namun yang berhasil dikumpulkan hanya 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana (Simple Random Sampling). Untuk menjaring data dari kedua variabel, digunakan instrumen skala Likert untuk Variabel X dan Variabel Y. Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas butir instrumen.Uji validitas butir menggunakan rumus Korelasi Product Moment dan perhitungan reliabilitas instrumen dengan rumus Alpha Cronbach. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dulu dilakukan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan uji homogenitas varians dengan menggunakan uji Bartlett. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. berdasarkan kajian teoretis, kerangka pemikiran dan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman keagamaan Salafi mahasiswa terhadap praktek keagamaannya.Berdasarkan uji t-test diperoleh thitung (27,13) lebih besar dibanding ttabel (2,64) sebagai hasil uji perbedaan rata-rata skor Praktek Keagamaan Kelompok Mahasiswa dengan Pemahaman Salafi Tinggi (Y1) lebih tinggi dari dari rata-rata Praktek Keagamaan Kelompok Mahasiswa dengan Pemahaman Salafi Rendah (Y2).

---

This research aims to collect empirical data concerning the Influence of the Salafy Religious Notion towards Religious Practices of LIPIA Students of South Jakarta. This research is conducted in the LIPIA of South Jakarta branch during April to May 2008.The research method applied is the Ex Post Facto method. The population in this research is all LIPIA students, and those taken as the sample were 300 persons. However, the questionnaires returned to the researcher was no more than 100 persons. Meanwhile the technique utilized in sampling was the Simple Random Sampling. In order to collect data from both variables, the researcher uses Likert scale instrument for X and Y variable. Before we used the instrument, we had conducted test of validity and reliability of the instrument items.The test of validity of the item used the formula of Alpha Cronbach. Before the hypothesis was tested, the researcher applied at the first place the test of analysis requirements, that is, the normality test, by using the Liliefors testing method as well as variant homogenity test by using the Bartlett testing method.The hypothesis test is conducted by using the t test. Based on the theoretical study, the framework of analysis and finding that have been addressed in the previous chapters, it can be concluded that there is an influence of the salafy religious notion towards the religious practice of the students.According the t-test, we can the thitung (27.13), which is higher than ttable (2.64), as the test result of the difference of the average score of the Students with High Salafy Notion Religious Practice (Y1) is higher than the average of the Students with Lower Salafy Notion Religious Practice (Y2). The conclusion of this research indicates that the influences of the salafy religious notion on some students significantly influence their religious practices."

"Konstitusi bukanlah semata sebagai simbol ideologis dari sebuah negara bangsa.namun pada hakikatnya konstitusi adalah sebuah penggambaran tentang relasi antara kekuassan yang ada dalam suatu negara."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran demokrasi sosial Hatta. Rekonstruksi itu menunjuk adanya pengaruh pemikiran demokrasi sosialnya Hatta dari tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, ajaran Islam, dan sosialisme religius. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptifeksplanatif. Objek studi adalah seluruh gagasan Hatta tentang demokrasi sosial. Sedang titik tolak pembahasan penulis mengacu pada Pidato Hatta pada tanggal 27 November 1958 dimana Hatta menolak konsepsi demokrasi terpimpinnya Sukarno. Pidato Hatta ini kemudian disempurnakan dalam teks kecil yang diterbitkan dengan judul Demokrasi Kita. Dan dokumen resmi inilah ditemukan konsepsi Hatta tentang demokrasi sosial. Dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan bagaimana Hatta sampai pada paham demokrasi sosial. Hatta berpendapat bahwa demokrasi sosial merupakan jembatan atas kemutlakan demokrasi politik di satu pihak dan demokrasi ekonomi di pihak lain. Pernyataan Hatta sendiri: di sebelah demokrasi politik berlakulah demokrasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan sintesis antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Arti sintesis adalah bahwa unsur-unsur demokrasi sosialnya Hatta mengandung nilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hatta antara lain menunjuk perwujudan demokrasi sosial di bidang politik pada asas kedaulatan rakyat dan asas otonomi daerah, sedang perwujudan demokrasi sosial di bidang ekonomi tampak dalam asas koperasi dan asas penyelenggaraan sistem perekonomian negara di mana sektor-sektor kepemilikan yang akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat harus dikuasai dan dikontrol oleh negara. Kita lebih mudah menyatakan paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan paham sosialisme religiusnya. Artinya konsepsi sosialismenya Hatta tidak berciri khusus marxis, tetapi marxisme hanya digunakan Hatta sebagai alat analisis untuk melihat sejarah bangsanya yang pernah dijajah ratusan tahun. Sosialisme Hatta menolak kapitalisme dalam arti yang sangat kasar, yakni kapitalisme yang hanya menguntungkan kelas penjajah dan kelas bermodal. Sedang unsur-unsur kolektif dalam masyarakat Indonesia dan ajaran Islam turut serta mempengaruhi gagasan sosialisme religiusnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Hatta tidak hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat Minangkabau saja untuk membentuk konsepsi demokrasi sosialnya. Secara implisit dapat dikatakan bahwa kebiasaan gotong-royong dan hak untuk menyatakan protes juga ditemukan di luar Minangkabau, seperti di tanah Jawa sewaktu sistem-sistem kerajaan masih berlaku. Informasi paling banyak tentang sumber-sumber pemikiran wawancara yang penulis lakukan terbatas kepada hal-hal yang tidak penulis kuasai. Untuk itu nara sumber yang dipilih juga sangat terbatas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Konsep-konsep dasar yang merupakan pembatasan studi ini tetap terbuka untuk suatu evaluasi di kemudian hari. Soalnya adalah apa yang dikemukakan tentang tradisi kolektivitas masyarakat Minangkabau, ajaran Islain, sosialisme religius tidak terdeskripsikan secara jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa pemikiran Mohammad Hatta mendapat pengaruh dari ketiga unsur tersebut. Tetapi apa isi tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, ajaran Islam, dan sosialisme religius tidak disistematisasikan, sehingga penulis perlu mencari dan membangun kerangka kosep itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberi isi kepada wadah yang sudah disiapkan oleh ilmuwan politik dan ekonomi yang sudah membahas pemikiran Mohammad Hatta, seperti dikemukakan oleh Deliar Noer, Mavis Roes, Sri-Edi Swasono. "

"ABSTRAKSaudi Arabia merupakan Negara Islam Monarki dengan landasan undangundang berdasarkan hukum Islam. Dengan menempatkan A1-Qur'an sebagai paradigms berpikir, Kerajaan Saudi Arabia mencoba menggagas konsep kenegaraan yang bersifat sempurna dan tanpa campur tangan pemikiran sekuler lainnya.Paradigma konstitusional Islam yang digunakan oleh Kerajaan Saudi Arabia ini telah banyak dipengaruhi pola pikir keislaman wahabi sebagaimana yang digagas dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 1-1I1701 M - 1206 HI1793 M). Kemitraan Muhammad bin Abdul Wahhab berawal ketika perkenalannya dengan Muhammad bin Sa'ud (pendiri kerajaan Saudi Arabia) pada tahun 1744 M yang kemudian lewat upacara sumpah menetapkan Muhammad ibn Sa'ud sebagai Amir (pemimpin) dan Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi imam. Kongsi politik ini kemudian juga diperkuat dengan prosesi pernikahan putra tertua Muhammad bin Sa'ud, Abdul Aziz bin Sa'ud dengan puff Muhammad bin Abdul Wahhab.Peran dan pengaruh paham keagamaan wahabi ini terus berlanjut hingga sepeninggal para tokohnya itu, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Sa'ud. Banyaknya keturunan dan murid seta. Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi Qadi (hakim) dan pejabat pemerintah, baik pada masa Saudi I maupun Saudi II, dapat menjadi bukti bahwa roda pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia diwarnai oleh paradigma-paradigma wahabi dalam menentukan sistem dan kebijakan politiknya. Paradigma-paradigma wahabi inilah yang kemudian mengidentitaskan politik Kerajaan Saudi Arabia sebagai bagian integral dari ideologi wahabi.

---

ABSTRACT

Saudi Arabia is the Monarchic Islam State by the based on Islam law. By taking Al-Qur'an as paradigm of thinking, Saudi Arabia tries to concept the perfect politic without secular idea intervention.

Islamic constitutional paradigm is used by Saudi Arabia have influenced by Islamic mindset of Wahabi as well as developed by Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 W1701 M - 1206 HI1793 M). The first partnering of Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud (founder of Saudi Arabia) is 1744 M which the curse ceremony to specify Muhammad bin Sa'ud as Amir (Leader) and Muhammad bin Abdul Wahhab become the imam (Religion Leader), This political combination is strengthened with the eldest nuptials procession of Muhammad bin Sa'ud son, Abdul Ariz bin Sa'ud with Muhammad bin Abdul Wahhab girl.

The role and influences of Wahabi religious understanding is still going until that figure died, Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud. Many clan and pupil of Muhammad bin Abdul Wahhab is becoming Qadi (governmental judge) and official government, Saudi I period nor Saudi II period, can become the evidence that monarchic governance of Saudi Arabia is influenced by Wahabi paradigm in its determining system and political policy. This Wahabi paradigm is becoming political identity of Saudi Arabia as integral part of Wahabi ideology."