Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mencoba mengkaji dan memahami kemiskinan masyarakat lokal diKelurahan Sumurbatu. Perubahan struktural yang terjadi akibat pembangunan Kotabekasi telah menyebabkan masyarakat lokal di wilayah ini mengalami marginalisasidan ketidakberdayaan. Secara internal disebabkan ketidakmampuan masyarakat lokalsendiri dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan secara eksternaldisebabkan oleh pilihan-pilihan strategi pembangunan yang tidak berpihak kepadaorang miskin dan masyarakat lokal.Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode PRA(Participatory Rural Appraisal). Atas dasar kajian yang dilakukan, disusun suatuskenario rencana aksi pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untukmengentaskan maslah yang terjadi di masyarakat lokal

---

Abstract This tesis tries to examine and understand the local community poverty in SumurbatuVillage. Structural changes as a consequences of the development in Bekasihavecaused the marginalization and powerless condition on local community. Internally,because of local community incapability to adapt with those changes and externally,because of the options of development strategies that unfortunately do not take sidewith the poor and local community.The data were collected through Participatory Rural Appraisal. And base on thisexamination, an action plan scenario of community empowerment were arranged toeradicate problem on the local community."

"Penelitian ini adalah kajian kritis yang memfokuskan pada bagaimana dua media berita lokal yang berpengaruh di Jawa Barat, yakni Harian Umum Pikiran Rakyat dan Harian Pagi Tribun Jabar, memposisikan isu-isu kemiskinan dalam liputan pemberitaannya dengan pola-pola representasi berita yang sesuai dalam konteks media liberal dan industri budaya media yang penuh persaingan. Melalui lensa Teori Pemosisian Sosial (Social Positioning Theory) yang menekankan pada bagaimana aktor wacana mengembangkan sudut pandang untuk memposisikan subjek dan pentingnya konteks representasi, penelitian ini menunjukkan bagaimana latar sosial budaya dan faktor-faktor ekonomi politik telah mempengaruhi lanskap media lokal (local mediascape) dan pola-pola representasi beritanya.Menyeleksi berita-berita terkait kemiskinan di kedua media yang terbit antara Desember 2012 hingga Februari 2013, ketika berlangsung kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018, penelitian ini menemukan terdapat 266 kisah berita yang merepresentasikan orang miskin dan isu-isu kemiskinan; yakni 175 (65, 79%) kisah berita kemiskinan di HU Pikiran Rakyat dan 91 (34, 21%) kisah berita kemiskinan di Harian Pagi Tribun Jabar.Kajian ini berkesimpulan bahwa proses eksklusi orang miskin yang berlangsung di dunia nyata juga tergambar di halaman media. Hal ini disebabkan pandangan-pandangan konvensional tentang kemiskinan yang masih hidup dan terus dikukuhkan dalam praktek jurnalisme yang berorientasi sudut pandang dominan, dan oleh kekuatan ekonomi politik, termasuk iklan yang mempengaruhi posisi berita dan teks kemiskinan dalam representasi beritanya. Dengan menekankan pola-pola representasi dominan-hegemonik, media memperkuat ideologi konsensus yang menekankan kemiskinan sebagai objek bantuan dan memperteguh sudut pandang yang melihat kemiskinan dari sudut masalah dan angka-angka sehingga membatasi representasi berita pada sisi kualitas manusia.Meski penelitian ini menemukan representasi dominan-hegemonik dengan pola-pola representasi yang menekankan pada sumber-sumber resmi, namun jurnalis lokal sebagai agen sosial dan aktor wacana juga punya ideologinya sendiri yang memungkinkan mereka mengembangkan representasi berita alternatif sebagai ?representasi hegemoni-tandingan? (?counter-hegemonic representation?) yang memberi ruang pluralisme pandangan dan suara orang miskin Penelitian ini mengusulkan media berita perlu menugaskan ?jurnalis kemiskinan? yang empatik dan sensitif gender serta menggunakan sudut pandang ?dari dalam atau dari bawah?. Penelitian ini bisa berkontribusi secara teoretik dalam memberikan pijakan bagi kajian representasi simbolik, khususnya berita kemiskinan dan kelompok marjinal, dan mengkontekstualkan Teori Pemosisian Sosial dalam kajian komunikasi yang bersandar pada data empirik dan berpijak pada dua landasan teoretik yang koheren untuk mempertemukan perspektif ekonomi politik kritis dan kajian budaya kritis dan menempatkannya dalam kajian media sebagai bagian dari industri budaya.

---

This research is a critical research which focuses on how two influential local news media in West Java, namely Pikiran Rakyat and Tribun Jabar, place the poverty issues in their coverage with appropriate news representation patterns in a context of liberal media and competitive media culture industry. Through the lens of Social Positioning Theory which emphasizes on how discourse actors develop a point of view to place the subject and the importance in understanding representations context, this research shows how the background of socio-cultural and political economic factors have influenced local media landscape (local mediascape) and the news representation patterns it develops.Selecting news stories related with poverty in the two media which are published between December 2012 to February 2013, the time span for campaigns of West Java?s Governor and Vice Governor election for the 2013-2018 period, this research finds that there are 266 news stories which represent the poor and poverty issues; namely 175 (65.79%) poverty news stories in Pikiran Rakyat and 91 (34.21%) poverty news stories in Tribun Jabar. This research also proves previous studies in other countries that the quantity of poverty news is drastically increasing on the days before election, namely 70 (26.32%) in December 2012, 75 (28.30%) in January 2013, and in February 2013 (the election month) it has increased to 121 (45.49%) news stories.This research concludes that the exclusion process or marginalization of the poor which is occurring in the real world also shows up in the pages and in media text. This is caused by conventional views on poverty which still live and keeps on strengthened in the journalism practices with dominant point of view oriented, and also by political economic and capital powers, including advertisements which influence the location and position of the news and poverty texts in the news representations.By emphasizing dominant-hegemonic representation patterns, news media strengthen consensus ideology which emphasizes poverty as helping object and strengthen the point of view observing povertyfrom the point of view of problems and numbers therefore it limits the news representations range which emphasizes on human?s quality by observing poverty as daily life experience of the poor which is very complex and distinctive to each individual. Such representations strengthen the ?dehumanization? face of poverty.Although this research finds dominant-hegemonic representation with representation patterns emphasizing the official sources, this research also finds alternative representation significantly. Journalists as social agent and discourse actors also develop alternative news representations against or contravene with the dominant-hegemonic representation. In the more commercialized media setting, journalists develop alternative representation as the ?counter-hegemonic representation? which opens the space for the development of view pluralism and for the voice of the poor with various issues.This research suggests that news media needs to appoint poverty journalist or news reporter or a kind of emphatic and gender sensitive ?poverty journalist? and which is able to utilize ?from inside or from below? point of view. This research can contribute theoretically in giving the footsteps to news representation studies, especially poverty news and marginal groups, and contextualizing the Social Positioning Theory in communication study which relies on empirical data and stands on two coherent theoretical basis to integrate critical political economic perspective with critical cultural study and place them in media studies as part of cultural industries."

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"Tesis ini mengkaji permasalahan yang terjadi pada masyarakat pedesaan di daerah Pangaloan yang cenderung subsisten. Disatu sisi terdapat SDM dan SDA yang potcnsia] namun peningkatan kualitas kescjahteraan keluarga tidak tcrjadi clan proses pembangunan perekonomian pedesaan tidak juga beqialan karcna pemantaatan SDA yang tidak optimal (masyarakat tidak produktif). Pada penelitian kualitatif ini digambarkan kondisi dari sisi kualitas kcsejahteraan keluarga setempat saat ini. Ditemukan bahwa penyebab stagnasi pembangunan serta rendahnya produktivitas masyarakat adalah berasal dari internal warganya sendiri. yakni tidak adanya kemauan untuk berubah, hal ini terkait dengan Icmahnya modal sosial yang mereka memiliki terutama tidak adanya rasa mutual trust (kemampuan bridging lemah). Hal ini menjadi akar masalah terkait masalah- masalah mendasar Iainnya. Masalah-masalah tersebut antara lain taktor kesehatan lingkungan, pendidikan dalam kcluarga, gender dan lain-lain. Atas dasar pengkajian tcrsebut kemudian disusun suatu skenario rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengentaskan masalah yang tcijacli di masyarakat setempat.

---

This thesis tried to explore the subsistency problem that happen on the rural community of Pangaloan region. There are excessively potential human resources and natural resources in this region, in contrarily there are no improvement on economic productivity and households welfare quality. This qualitative research tried to describe the present condition on households welfare quality in the region. The research found that the cause of development stagnation are internal matter especially on the willingness of the community to change their habits. This matter related to the weakness of their social capital especially their low mutual trust (lack of bridging capacity). This concern has become the root of other basic problems. lt consists: environment health, family educationi gender etc. Based on this examination, an action plan scenario were arranged to eradicate the problems on the local community."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam transformasi kampung wisata kota. Hal tersebut didasari pada fenomena kampung wisata kreatif berbentuk kampung warna yang sedang berkembang di Indonesia sebagai representasi dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota khusunya sektor pariwisata dapat berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat diantaranya faktor ekonomi, dan adanya sense of community. Di sisi lain, pasifnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan karena belum melihat peran agen dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta peran seni sebagai bentuk ekspresi diri yang menimbulkan kesenangan dan rasa bangga dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam program pengembangan pariwisata. Tulisan ini akan membahas tentang Kampung Bekelir Kota Tangerang. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni faktor kesempatan, sense of community dan faktor ekonomi tidak cukup mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada konteks masyarakat perkotaan, tetapi terdapat peran agen serta seni yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga menjadi lebih aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan proses bagaimana agen serta seni berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya sektor pariwisata.

---

ABSTRACTThis journal article examines the participation of the community in the transformation of the city 39;s tourism village. It is based on the phenomenon of creative tourism village in the form of a growing color village in Indonesia as a representation of community participation. Based on previous studies, community participation in urban development especially the tourism sector can run actively or vice versa. Factors that can encourage community participation include economic factors, and the sense of community. On the other hand, the passive participation of the community is due to the opportunity factor given by the government. The results of those studies are still lacking because they have not seen the role of agents in encouraging community participation, as well as art instruments as a form of self-expression that gives pleasure and pride to encourage active public participation in tourism development programs.This paper will discuss about Kampung Bekelir Kota Tangerang. This article has an argument that the factors of opportunity, sense of community and economic factors are not enough to encourage public participation in tourism development in the context of urban society, but there is an agent and art role that can encourage the participation of the community to become more active. This study uses a qualitative approach with case study methods to illustrate the process of how agents and art play a role in encouraging public participation in development, especially the tourism sector."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai deskripsi hubungan migran Indonesia dan masyarakat lokal perbatasan Long Busang, Malaysia. Letak Long Busang yang jauh dari kontrol pemerintah Malaysia membuat situasi perbatasan terasa sangat cair, sehingga aturan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai acuan untuk menentukan batas sosial sulit untuk dilakukan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat konsepsi mengenai batas sosial oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan melalui interaksi sosial aktor - aktor yang ada di perbatasan. Saya melakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan narasi mengenai perbatasan bagi masyarakat Long Busang melalui relasi sosial dengan migran asal Indonesia, pengalaman latar belakang sejarah dan konteks wilayah perbatasan.

---

This thesis describes the relationship between Indonesian migrants and local people of Long Busang Malaysia. The condition of Long Busang away from the Malaysian central government control, make the boundary situation was "very liquid". So the rules set by the state as a reference for determining the territory and social boundaries becomes difficult to be implemented. This thesis aims to look at the conception of the social boundaries by people living in the border through the social interaction of actors in the border. I perform data collection by observation and interviews to obtain narratives on the border to the community of Long busang through social relations with migrants from Indonesia, experience the historical background and context of the border region."

"Skripsi ini membahas mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Lokal (Studi Deskriptif Bank Sampah "Poklili", Depok). Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Pada penelitian ini karakteristik informan yang ditetapkan adalah pengurus serta anggota Bank Sampah "Poklili".Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola partisipasi yang digambarkan berupa latar belakang partisipasi, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor yang mendorong partisipasi anggota bank sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah "Poklili".

---

This thesis discusses about Community Participation in Local Community-Based Waste Management (Descriptive Study "Poklili" Waste Bank, Depok). In order to explain more about it, this thesis uses qualitative approach with descriptive research design. Characteristics of the informants in this study were boards and members of "Poklili" Waste Bank.

The study result shows that community participation which appear are participation background, participation form, participation level, factors which encourage the community participation in waste management activity of "Poklili" Waste Bank."

"Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kota Bekasi merupakan upaya pemerintah yang diinisiatifi oleh Depkimpraswil dalam menangani permasalahan squatter di daerah, yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan penanganan squatter serta mengoptimalkan potensi masyarakat squatter melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan konsep dasar dari kebijakan Pilot Proyek PPMS tersebut.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat squatter melalui pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, yang dilhat dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegitan program, dan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka penanganan squatter sebagai strategi penanganan squatter. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilot proyek PPMS tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian mengambil sampel pelaksanaan Pilot Proyek PPMS pada kawasan sekitar TPA Bantargebang Keturahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik Purposive sampling yaitu Sekretaris TKPP PPMS Kota Bekasi, P30K, KMK dan Fasiliotator, Aparat Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat squatter.Temuan penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul telah mencerminkan adanya proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi lanjutan pada masyarakat squatter melalui rembug warga tingkat kelurahan. Mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya dalam tahapan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat Squatter (RIMS) dengan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs) yang meliputi perbaikan legalitas sosial, penguatan ekonomi dan perbaikan hunian dan lingkungan. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator dan KMK yang senantiasa mendampingi masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program.Untuk memudahkan proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didasarkan atas anggota dalam "lapak" dan dilatarbelakangi oleh kesamaan mata pencaharian masyarakat squatter sebagai "pemulung". Kemudian sebagai lembaga representasif yang mewadahi seluruh kepentingan dan aspirasi KSM tersebut dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan terbentuknya KSM dan BKM ini maka kegiatan penggalian gagasan (assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat squatter dalam menyukseskan pelaksanaan program. Adapun kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penanganan permasaiahan squatter di Kota Bekasi tertuang dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 64.A tahun 2004 mengenai Startegi Penanganan Squatter (SPS) Kota Bekasi Tahun 2004-2008 yang ditekankan pada "Penataan Fungsi Ruang dan Kawasan". Selanjutnya dalam menunjang pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di lokasi sasaran pada kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Okiwul telah dihasilkan Keputusan Walikota Bekasi No.400/Kep.226-Bappeda/VI/2003 tentang Pembentukan Institusi PPMS di Kota Bekasi.Meskipun pelaksanaan Pilot Proyek PPMS telah berjalan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan, namun masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal masyarakat meliputi sumber daya manusia dan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat pemulung. Sementara kendala eksternal berupa persepsi negatif unsur stakeholder terhadap keberadaan program, kurangnya Koordinasi, serta konsistensi kebijakan pemerintah terhadap penanganan squatter.Untuk itu diperlukan perbaikan terhadap beberapa hal oleh seluruh stakeholder pelaksana kegiatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan bersama-sama menciptakan upaya win-win solution dan pada akhirnya pelaksanaan Pilot Proyek PPMS dapat mendukung perkembangan pembangunan di wilayah Kota Bekasi."