"Tesis ini akan memfokuskan pada kebijakan pemerintah Australia mengenai imigran ilegal pasta terjadinya insiden kapal Tampa. Kebijakan Australia mengenai imigran mengalami beberapa perubahan. Dan yang paling `keras' perubahan kebijakan tersebut terjadi setelah adanya insiden kapal Tampa.
Konsep yang dipakai pada tesis ini adalah kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan persepsi ancaman yang akan dijelaskan pada bab I.
Perubahan persepsi Australia mengenai imigran, yang semula imigran mendatangkan kemajuan dan perkembangan negara Australia, menjadi persepsi yang dapat mengancam negara tersebut. Baik melalui ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Faktor ekonorni, dianggap akan menambah jumlah anggaran pegeluaran Australia untuk menangani masalah imigran, berkurangnya jumlah anggaran pelayanan masyarakat seperti pelayanan sosial dan rumah sakit. Pengeluaran Australia untuk menangani imigan berada di urutan keempat pada anggaran pengeluaran tahunan Australia.
Faktor keamanan, kriminalitas yang terjadi di beberapa detention center, apalagi setelah terjadinya insiden 11 September 2001, yang kejadiannya hampir bersamaan dengan insiden kapal Tampa menyebabkan persepsi Australia bertambah besar terhadap implikasi yang akan menjadi ancaman Australia.
Faktor sosial budaya, benturan budaya yang berbeda antara imigran dan penduduk lokal yang semakin lama semakin tidak menentu, dikhawatirkan terjadi konflik internal. Hal itu menyebabkan isu ras menjadi mengemuka Seperti persepsi yang negatif terhadap warga Australia muslim yang telah lama tinggal di Australia.
Adanya pemanfaatan isu imigran ilegal pada pemilihan umum 2001 untuk memenangkan John Howard sebagai Perdana Menteri dianggap sebagai timing bagi penguasa saat itu untuk mengangkat isu imigran ilegal sebagai isu yang dapat mengancam Australia. Dan banyaknya polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian mengindikasikan bahwa tekanan domestik Australia dianggap sebagai input bagi pemerintah Australia untuk dapat menyelesaikan masalah imigran dengan segera.
Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dari UU mengenai keimigrasian Australia pasca insiden Tampa. Tidak seorang pun yang dapat memasuki wilayah Australia tanpa melalui proses seleksi yang sangat ketat. Walaupun dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.
Hal tersebut membuat dunia internasional beranggapan bahwa kebijakan tersebut sebagai unusual solution. Dan tidak sesuai dengan apa yang ada di Refugee Convention. Beberapa lembaga internasional bersuara lantang terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
