Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDKI Jakarta sebagai kota metropolitan telah berkembang ke prakondisi sebagai kota jasa. Selama PJP I transformasi perekonomian telah membawa DKI Jakarta ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus telah mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun di sisi lain meningkatnya pendapatan belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Gini ratio telah meningkat dari 0,29 pada 1984 menjadi 0,36 pada 1996.Keberhasilan pembangunan ekonomi selain telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada peningktab jumlah penduduk yang menuntut tersedianya lahan untuk pemukiman, lapangan kerja dan supplai bahan panagan dan non pangan dari pertanian serta berdampak kepada semakin terdesaknya daerah hijau pertanian hutan dan taman kota serta daerah-daerah resapan.Kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak pertengangahan 1997 menimbulkan kelesuan kegiatan perekonomian dan berdampak langsung kepada sector-sektor modern yang bercirikan pada ketergantungan pada meningkatnya pengangguran yang berasal dari angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja dan dari pemutuasan hubungan kerja (PHK).Ditinjau dari potensi sumber daya, DKI Jakarta memiliki cukup tenaga kerja dan potensi lahan yang perlu dimanfaatkan, lahan di daerah dengan koefisien dasar bangunan rendah, melalui pengembangan system agribisnis yang menggunakan bahan baku impor relative kecil.System agribisnis diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhaan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud ada hubungannya dengan arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan pembangunan pertanian subsector pertanian tanaman pangan dan hortikuktura DKI Jakarta dalam pengembangan system agribisnis dengan metode pengambilan keputusan the analytical hierarchy process (AHP).AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Dalam penelitian ini untuk keperluan simulasi, dilakukan penilaian oleh lima orang responden yang dianggap ekspert dalam masalah pertanian pada umumnya dan permasalahhan agribsnis di DKI Jakarta pada khususnya dengan menggunakan daftar kuesioner.Analisis mengenai strategi kebijakan pembangunan pertanian TPH DKI Jakarta diawali dengan melakukan kajian tentang gambaran umum perekonomian DKI Jakarta dengan titik berat pada subsector pertanian TPH melalui mdel pendekatan transformasi struktur perekonomian terhadap PDRB DKI Jakarta khususnya pergeseran kontribusi subsector pertanian TPH. Dengan analisis ini dimaksudnkan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadadpi dalam pembangunan pertanian system agribisnis. Kemudian hirarki permasalahan dianalisa dengan mengaplikasikan pendekatan AHP.Berdasarkan hasil kajian terhadap rata-rata pendapatan petani dibandingkan dengan rata-rata pendapatan regional Jakarta perkapita dan terhadap indek produktivitas relative petani (IPR) serta meningkatnya gini ratio maka secara tidak langusng menunjukkan bahwa probabilitas distribusi pendapatan terendah dari pertanian makin signifikan.Sementara itu, hasil kajian terhadap kendala peluang dan tantangan dalam pengembnagan agribisnis di DKI Jakrta ternyata menunjukkan bahwa upaya pengembangan industry dan jasa yang menunjang dan ditunjang oleh kegiatan usaha pertanian makin terbuka lebar.Hasil sintesa akhir terhadap hirarki system agribisnis dari jawaban ke lima responden dengan pendekatan AHP ternyata sasaran satu mendapat prioritas tinggi di atas ke dua sasaran lainnya yaitu peningktan lapangan kerja dan peningktan pendapatan. Hasil ini juga sama dengan prioritas consensus. Dan kebijakan yang paling diinginkan responden dalam pengembangan system agribisnis di DKI Jakarta adalah kebijakan pengembnagna SDM dan kelembagaan pertanian.Dengan menjalankan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian maka peluang atau kesempatan usaha di bidang agribisnis, ekspor-impor, perdaganagn pascpanen, rental tanaman, konsultan agribisnis dan lain-lain sejlaan dengan peningkatan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan permintaan hasil pertanian dan bahan baku dari hasil pertanian untuk industry dan perdaganagan di tingkat nasional maupun internasional. Kenytaaan ini merupakan tantangan bagi pemda untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kebijakan pembangunan pertanian TPH."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran Pemerintah Daerah Kotamadya/Kabupaten perkapita pada bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dihipotesakan pada penelitian ini hasil yang positif dan signifikan, yang artinya peningkatan pengeluaran pemerintah perkapita pada bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan pertumbuham ekanomi pada masing-masing daerah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dengan kata lain program pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah kotamadya/kabupaten tersebut, karena salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita.Metodologi penelilian yang digunakan adalah uji regresi panel data dengan menggunakan fixed effects untuk 6 kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, adapun variabel bebasnya adalah pengeluaran perkapita bidang pendidikan, pengeluaran perkapita bidang program pemberdayaan masyarakat kelurahan, tenaga kerja, serta investasi.Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah perkapita bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Demikian juga dengun tenaga kerja dan investasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terbadap pertumbuhan ekonomi."

"Anggaran pembangunan merupakan salah satu alat administrasi pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pada kenyataannya, kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan tersebut tidaklah sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan ekonomi.Di Provinsi DKI Jakarta, besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pengalokasian anggaran pembangunan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, maka dalam penelitian ini dilakukan regresi antara besarnya alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB primer, PDRB sekunder dan PDRB tersier.Model yang digunakan, dikembangkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas, dimana Modal (Capital = C) direpresentasikan oleh besarnya alokasi anggaran pembangunan, sedangkan tenaga kerja (Labor = L) adalah besarnya jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor perekonomian. Untuk melihat pola hubungan antara variable penelitian telah dilakukan regresi terhadap data time series dalam rentang waktu 16 tahun. Model regresi yang dipakai adalah regresi sederhana model log-log dengan pendugaan secara SUR (Seemingly Unrelated Regression).Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bawa besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah khusus DKI Jakarta, secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor sekunder dan PDRB tersier. Berdasarkan variable dummy periode kepemimpinan Gubernur Kepala Daerah, diketahui pula bahwa tingkat rata-rata dampak alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB sekunder dan PDRB tersier yang tertinggi terjadi pada periode kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1998 - 2001).

---

Development budget (anggaran pembangunan) is one among government's administration tools that can support economic growth. However in reality, the policy in allocating development budget is not entirely based on economic consideration.

In Jakarta, the amount of development budget allocated by local government was increasing from year to year. To find out how strong the impact of the development budget allocation toward economic growth of DKI Jakarta Province; therefore, regression was conducted in this research. Among others is the influence of development budget allocation toward the formation of gross regional domestic product (primary GRDP, secondary GRDP and tertiary GRDP).

The model used and developed is in the form of Cobb-Douglas production function, where Capital (C) is represented by the amount of development budget allocation; while, Labor (L) is the amount of labor in each economic sector. To observe the relationship pattern among research variables, was developed regression toward time series data within 16 years. Regression model used is the double log simple regression with Seemingly Unrelated Regression (SUR).

As a whole, the result of this research showed that the amount of development budget being allocated by local government particularly Jakarta is significantly having positive effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP. Based on dummy variable, it was found out that the highest average rate of development budget allocation effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP happened during the leadership period of Governor Sutiyoso (1998 - 2001)"

"Kebijakan nasional di bidang pendidikan menengah adalah 1) peningkatan akses dan daya tampung, 2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta 3) peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan pendidikan.Sehubungan dengan diberikannya kewenangan sekolah dalam menentukan program kerja dan anggaran pelaksanaan tugas di bidang pendidikan maka perlu dilakukan kontrol terhadap implementasinya. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya ekses yang tidak menunjang tercapainya pengembangan pendidikan itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk : a) memperoleh gambaran dan jawaban, dari masing-masing sekolah sample, apakah terjadi konsistensi antara pola penganggaran yang disusun sekolah dengan komitmen arah pendidikan para stakeholders dan kebutuhan riil sekolah dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, b) menguji keterbacaan serta efektifitas instrumen, terhadap 4 sekolah sample, untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan serta c) memformulasikan instrumen yang lebih efektif untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :Komitmen program pendidikan dari para stakeholder.Dari empat sekolah sampel penelitian, semua memiliki komitmen yang sama. Berturut-turut adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah terakhir adalah program peningkatan akses dan daya tampung. Dalam program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah, pembenahan SDM sebagai elternatif kegiatan yang diprioritaskan. Sedangkan program peningkatan akses dan daya tampung, double shift merupakan alternatif kegiatan yang paling tidak dikehendaki.Kebutuhan riil sekolah.Dari empat sekolah sampel penelitian, tiga sekolah telah terpenuhi kebutuhan utamanya dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan penunjang. Tetapi animo lulusan SLTP yang sangat besar tidak disikapi dengan program peningkatan akses dan daya tampung secara serius. Satu sekolah kurang dapat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan rill dan komitmen dari para stakeholders. Konsistensi anggaran sekolah.Dari empat sekolah sampel tiga sekolah mampu melakukan alokasi anggaran cukup konsisten dalam mendukung komitmen para stakeholders, maupun dalam pemenuhan kebutuhan riil. Satu sekolah kurang dapat mengalokasikan anggaran secara konsisten dalam pemenuhan kebutuhan hal ini berkaitan dengan aliran dana ke pihak ketiga, sebagai suatu kewajiban, yang cukup besar jumlahnya.Sumber pendanaan.Dari komitmen para stakeholders, dalam hal pencarian sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja sekolah, diperoleh kesimpulan : 3 sekolah (NE, NN dan SN) harapan utama sumber dana dari pemerintah, kemudian disusul dari siswa dan terakhir berharap dari donatur. Sedangkan 1 sekolah (SE), harapan utama sumber dana dari siswa, disusul dari donatur dan terakhir pemerintah.Instrumen penelitian.Hasil utama dari penelitian ini berupa instrumen perencanaan program dan anggaran sekolah yang riil dan partisipatif, disertai dengan software pengolahan data. Instrumen penelitian terdiri dari tiga jenis : 1) instrumen penjaringan komitmen para stakeholders, 2) form pendataan profil dan kebutuhan riil sekolah, 3) form posting alokasi anggaran sekolah.Rekomendasi.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Mengaplikasikan instrumen dan software pendukungnya kepada sekolah agar diperoleh hasil berikut :- Bagi sekolah, untuk malakukan evaluasi, sekaligus pedornan arah, terhadap konsistensi antara komitmen arah program pendidikan, kebutuhan riil dan anggaran yang disusun sekolah.- Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam pembinaan sekolah yang bersumber dari para stakeholders di lingkungan sekolah (bottom up).- Masyarakat, sebagai sarana ikut berpartisipasi dan kontrol kepada sekolah dalam penentuan program pendidikan.2. Dalam kapasitas sebagai pembuat standar dan norma, peran pemerintah dalam ikut mengontrol alokasi anggaran sekolah adalah dengan memberikan rambu-rambu terhadap standar pembiayaan yang harus dimunculkan dalam RAPBS.3. Sebagai pertimbangan pengalokasian bantuan (block grant) agar lebih tepat sasaran bagi sekolah.4. Diperlukan uji coba kepada lebih banyak lagi sekolah dengan memperhatikan berbagai keragaman.5. RAPBS diharapkan implementatif dalam pelaksanaan program tahunan sekolah beserta pembiayaannya."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumberdaya alam maupun jumlah penduduk yang tersebar di 27 propinsi. Daerah khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu propinsi yang sekaligus menjadi ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi menarik karena merupakan pusat Pemerintahan, perdagangan, industri dan jasa serta pendidikan. Kondisi ini menjadikan kehidupan Jakarta sangat dinamis dengan peredaran uang yang cukup tinggi. Sebagai akibat Jakarta menjadi sasaran urbanisasi dari berbagai wilayah, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Pertumbuhan penduduk Jakarta menjadi sangat tinggi mencapai 1,99% per tahun sedangkan luas wilayah sekitar 590 km persegi (BPS, 1996). Tahun 1995 penduduk Jakarta telah mencapai jumlah 9.112.000 jiwa dengan kepadatan 15.455 jiwa per kilometer persegi (BPS, 1996 : 34-36). Suatu angka yang cukup tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebaran. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan, pertanian maupun lainnya. Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat tani ikan, nelayan pada khususnya Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan satu dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan konsumsi air tawar dan ikan hias. Secara teknis hal yang mendukung adalah ditetapkannya Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air (RUTRK DKI Jakarta Tahun 1995-2005), kuantitas air larian 239.780 m3 per hari (Beni Benyamin Suharto, 1992: 20) yang memungkinkan digunakan 20%nya untuk kegiatan budidaya ikan serta kualitas air yang ada rata-rata di atas kondisi minimal toleransi kehidupan ikan yaitu Oksigen (02) 2,2 mgr/liter, Karbon Dioksida (CO2) 1,8 ppm?"

"Tesis ini membahas tentang peta kompetensi yang dimiliki oleh tenaga perpustakaan Sekolah Dasar kategori Sekolah Standar Nasional (SSN) dan analisis kebutuhan pelatihan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode Importance Performance Analysis yang melihat kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal.Hasil penelitian menggambarkan bahwa kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal terjadi pada semua kompetensi. Guna mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan pelatihan. Kompetensi manajerial, kompetensi pengelolaan informasi, dan kompetensi kependidikan berada pada kuadran tiga. Artinya, tenaga perpustakaan sekolah dasar memiliki kebutuhan pelatihan kritis untuk kategori tiga kompetensi tersebut. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial berada pada kuadran dua. Hal ini berarti bahwa tenaga perpustakaan sekolah dasar memerlukan pelatihan untuk pengembangan sebagai penguatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga perpustakaan sekolah. Kompetensi pengembangan profesi berada pada kuadran satu. Untuk jenis kompetensi ini, tenaga perpustakaan sekolah dasar memiliki kebutuhan pelatihan cukup."