Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this research is to examine how the exchange rate,and WTC (World Trade Center) tragedy influenced the performance of Indonesia export...."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat inflasi dan nilai kurs terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta tahun 1995/1996 s.d. 1999/2000.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti berdasarkan data sekunder. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif seberapa kuat hubungan antara tingkat inflasi dan nilai kurs dolar terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan.Dari perhitungan statistik, untuk variabel tingkat inflasi dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,614, nilai koefisien determinasi = 0,337, nilai t hitung= 1,346, dan persamaan regresinya Y = 56.774.386.202 - 216.095.061X1.Sedangkan untuk variabel kurs dolar dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,778, nilai koefisien determinasi= 0,606, nilai t hitung = -2,148, dan persamaan regresinya Y = 63.990.010.253 - 2.326.000.609X2.Sementara itu untuk korelasi berganda diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,786, nilai koefisien determinasi = 0,618, nilai F hitung = 0,618, dan persamaan regresinya Y = 63.542.613.756 - 53.042.097, 30X, - 2.017.337.218X2.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat inflasi dan nilai kurs dolar mempunyai implikasi negatif terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta akan turun jika tingkat inflasi dan nilai kurs naik.Saran yang dapat diberikan yaitu memperbaiki faktor-faktor internal dengan memperluas basis obyek pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, selain itu mengurangi berbagai pengecualian pemungutan dari objek pajak hiburan yang diatur dalam Perda, melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan-tunggakan pajak hiburan sampai dengan tahap penyitaan dan pelelangan dan memotivasi."

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perpajakan. Dengan pengenaan PPN tersebut, berbagai kalangan terutama yang berhubungan dengan barang-barang hasil pertanian menyatakan keberatannya dan menolak, karena ditengarai akan meningkatkan harga jual barang-barang hasil pertanian, serta menurunkan daya saing di pasar internasional (ekspor). Tertarik akan pendapat yang menolak tersebut, penyusun mencoba untuk mengetahui secara mendalam mengenai 2 (dua) masalah pokok yang mengemuka, yaitu (1) pengaruh pengenaan PPN terhadap pembentukan harga jual produk pertanian, dan (2) pengaruh pengenaan PPN atas produk pertanian terhadap daya saing dipasaran ekspor.Untuk mendalami masalah pokok tersebut penyusun melakukan penelitian terhadap 117 perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan barang-barang hasil pertanian, yaitu dengan cara mengajukan kuesioner. Juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian.Dari analisis, kajian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) faktor utama yang mempengaruhi harga jual barang-barang hasil pertanian adalah kualitas barang. Dengan demikian pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian tidak serta merta menaikkan harga jual sebesar tarif PPN 10%, melainkan apabila seluruh pengusaha sepanjang jalur distribusi sebagai PKP, kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen dibawah 10% karena adanya mekanisme pengkreditan PM terhadap PK. Kemudian (2) pengaruh pengenaan PPN terhadap daya saing juga kurang signifikan. Dari data yang diperoleh ditunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya saing di pasar internasional adalah kualitas barang hasil pertanian itu sendiri, bukan harga. Bahkan dengan mekaniame PPN, Pajak Masukan yang dikenakan atas pengusaha dapat diminta kembali (restitusi), sehingga dapat menambah cash flow perusahaan.Untuk itu penyusun menyarankan (1) agar para pengusaha yang belum terdaftar sebagai PKP segera mcnjadi PKP. (2) agar pemerintah selalu melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan PPN, termasuk mekanisme serta keuntungan yang diperoleh para pengusaha."

"Guna meningkatkan nilai ekspor, perusahaan dapat mengandalkan pelaksanaan bauran pemasaran sebagai keunggulan bersaingnya. Sub variabel bauran pemasaran yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah produk. harga, distribusi dan promosi. Khusus mengenai bauran pemasaran yang digunakan untuk kegiatan ekspor, karakteristiknya disesuaikan dengan kondisi pasar tiap negara tujuan sehingga produk dapat diterima oleh konsumen.Penelitian menggunakan 62 industri ekspor garmen sebagai responden. Berdasarkan jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, pengukuran efektivitas bauran pemasaran terhadap nilai ekspor diukur dengan metode statistika non-parametrik. Pengukuran ini diuji pada masing-masing responden terlebih dahulu dengan metode tabulasi silang untuk membuktikan bahwa bauran pemasaran yang dilakukan efektif secara keseluruhan.Masing-masing perusahaan memberikan penilaian yang relatif cukup terhadap bauran pemasaran. Penilaian ini diasumsikan mewakili pelaksanaan bauran pemasaran yang dilaksanakan perusahaan. Penilaian tertinggi diperaleh dari sub variabel kualitas produk (X12) dan kemasan produk (X16) yaitu sebesar 251.Uji hipotesis membuktikan bahwa seluruh variabel bauran pemasaran efektif terhadap peningkatan nilai ekspor dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 73,8%. Tingkat efektivitas dari masing-masing variabel bauran pemasaran terhadap nilai ekspor adalah sebagai berikut: bauran promosi sebesar 78,3%, bauran distribusi sebesar 72,9%, bauran harga sebesar 72,5% dan bauran produk sebesar 71,6%.Dalam pelaksanaan bauran pemasaran, hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat hubungan efektivitas dari antara masing-masing variabel bauran pemasaran dalam meningkatkan nilai ekspor. Terdapat hubungan efektivitas tertinggi dari antara bauran distribusi dan bauran promosi yaitu sebesar 75,5%. Oleh karena itu, ada baiknya jika industri kecil garmen memperhatikan pelaksanaan kedua unsur bauran pemasaran tersebut secara bersamaan."

"ABSTRAKPermasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana efektivitas pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat? Tujuan dilakukannya penelitian pada permasalahan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat apakah berjalan sesuai tujuan/sasaran pemberian fasilitas tersebut. Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya pemberian fasilitas pajak terhadap wajib pajak di kawasan berikat maka perusahaan dapat meningkatkan ekspor.
Untuk menghilangkan ketidaksesuaian diantara kepentingan yang berbeda, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengontrol manajemen. Salah satu bentuk mekanisme kontrol adalah struktur kepemilikan. Dalam hal ini struktur kepemilikan ditujukan untuk memecahkan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.
Efektivitas adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tepat. Tujuan atau sasaran yang tepat merupakan langkah pertama dalarn penentuan keberhasilan suatu lembaga baik swasta maupun pemerintah. Efektifitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Pengukuran efektifitas kebijakan bukanlah suatu hal yang sederhana. Kebijakan pemerintah dikeluarkan bukan hanya satu orang melainkan untuk semua lapisan masyarakat, sedang masyarakat adalah pluralis sehingga terkadang sulit menentukan sasaran kebijakan yang pada akhimya akan menimbulkan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. kegiatan pergudangan atau penimbunan barang. Pengusaha di kawasan berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di kawasan berikat . Tenninologi ekspor dianggap kata benda, yang didefinisikan sebagai perdagangan barang dalarn bentuk pengiriman ke luar negeri. Mengekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pengekspor adalah eksportir yaitu orang a.tau pengusaha. Atau perusahaan yang mengekspor barang.
Korelasi antar variabel pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat khususnya terhadap peningkatan nilai ekspor di kawasan berikat adalah sangat kuat. Hal ini diketahui dari nilai r = 0,9938 atau koefisien terletak antara -1 ~ 0,9938 ~ 1. Nilai r positif dan mendekati 1, maka korelasi antara variabel fasilitas pajak yaitu pembebasan PPN, PPh 22, PPnBM dan Bea Masuk dengan peningkatan ekspor di kawasan berikat khususnya responden yang diteliti dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Jadi, karena nilai r positif, korelasi antara variabel fasilitas pajak dengan peningkatan ekspor itu bersifat searah, kenaikan dan penurunan nilai fasilitas pajak terjadi bersama-sarna dengan kenaikan nilai ekspor. Kata lain bahwa pengenaan pajak atas impor akan membuat nilai ekspor menurun.
Hasil analisis deskriptif yang dilakukan atas data sekunder menunjukkan bahwa fasilitas pajak di Kawasan Berikat tidak efektif untuk meningkatkan ekspor. Selain menirnbulkan kerugian negara atas hilangnya pendapatan negara juga masih terdapat responden yang tidak mengekspor seluruh hasil produksinya. Hal lain ketidak efektivan fasilitas pajak di Kawasan Berikat karena bahan baku produksi lebih banyak bersumber dari impor. Secara tun urn fasilitas pajak di Kawasan Berikat hanya efektif terhadap pengusaha atau wajib pajak saja.
Berdasarkan perhitungan kuantitatif korelasi adalah 0,9938. Jika diasumsikan impor yang dilakukan responden dikenakan pajak atau dengan kata lain tidak ada fasilitas pembebasan pajak dikawasan berikat maka impor akan menurun sebesar US $143,056,941.78 (34.42623%). Turunnya nilai impor akan mengakibatkan penurunan yang searah dengan nilai ekspor. Hal ini sekaligus merupakan pembuktian penelitian dari hipotesis penelitian.
Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial mengatakan bahwa pemasaran basil produksi untuk tujuan ekspor di kawasan berikat dengan adanya fasilitas pajak adalah korelasinya signifikan. Kata lain yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan atau penangguhan pajak di kawasan berikat dengan peningkatan ekspor dibuktikan dengan nilai t hitung : 3.421 Iebih besar dari t tabel : 2.845. Pembuktian ini sekaligus sebagai jawaban atas hipotesis penelitian. Pencabutan fasilitas pajak dikawasan berikat akan menurunkan ekspor responden.
Perusahaan di Kawasan Berikat masih ada Wajib Pajak yang mempunyai impor lebih besar daripada ekspornya, bahkan berdasarkan data antara data sekunder dengan data primer temyata ada responden yang mempunyai nilai impor lebih besar daripada nilai produksinya. Disarankan pada lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan. Pemberian fasilitas pajak di Kawasan Berikat hendaknya disosialisasikan keindustri dalam negeri, karena pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat rata-rata dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Suatu pertanyaan muncul apa sebabnya perusahaan mau berinvestasi di Kawasan Berikat (Indonesia) pada hal secara logika hampir semua kebutuhan investasi diperoleh dari negaranya (asal atau luar negeri lainnya).
"

"

Rantai nilai global (GVC) diasumsikan menyebabkan pelemahan hubungan nilai tukar dan ekspor. Dengan menggunakan data spesifik industri, studi ini bertujuan menyelidiki dampak GVC pada hubungan Nilai Tukar Efektif Riil (REER) dan ekspor di empat negara ASEAN. Estimasi dilakukan menggunakan Least Square Dummy Variable (LSDV) dari tahun 2009-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Indonesia dan Malaysia, integrasi ke GVC dengan berbagai pengukuran akan menurunkan elastisitas ekspor terhadap REER Sebaliknya, koefisien elatisitas dan partisipasi GVC untuk Filipina tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, estimasi terhadap Thailand dan kelompok empat negara ASEAN mengimplikasikan partisipasi pada GVC mengubah nilai dan tanda elastisitas ekspor terhadap REER.

---

Global Value Chain (GVC) is assumed as the source of the weakening link between exchange rates and export. By employing industry-specific data, this study aims to investigate the impact of GVC on the relationship of the Real Effective Exchange Rate (REER) and exports in four ASEAN countries. The estimations are conducted using Least Square Dummy Variable (LSDV) from 2009 to 2015. The findings of this study suggest that for Indonesia and Malaysia, integration to GVC, with various measurements, will reduce the REER elasticity of exports. Conversely, the coefficients of elasticity and participation to GVC are not statistically significant for the Philippines. Furthermore, the estimation on Thailand and a group of four countries implies that the presence of GVC changes both the value and the sign of REER elasticity of exports.

"

"Sejak tahun 1978 Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini memungkinkan adanya intervensi bank sentral dalam penetapannilai tukar, namun tidak mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu yang tetap. lntervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini ditujukan untuk mengetahui besar intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar, serta menganalisispengaruhnya terhadap arus perdagangan Indonesia.Untuk mengetahui besar intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar akan digunakan model Portfolio Balance, sedangkan untuk melihat pengaruhnya terhadap arus perdagangan Indonesia akan digunakan model yang dikembangkanoleh Bautista dan Rana.Hasil studi menunjukkan bahwa besar intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar jika dilihat sebagai variabel yang tidak bisa dijelaskan oleh modelPortfolio Balance adalah 3%. Selanjutnya, analisis perbandingan antara nilai tukar yang diharapkan (expected value) dengan nilai tukar aktual menunjukkan adanyapola yang sama dengan analisis perbandingan antara nilai tukar nominal dengannilai tukar riel.Jika dilihat pengaruhnya terhadap ekspor terlihat bahwa nilai tukar harapanmemiliki kemampuan yang lebih balk dalam menjelaskan perilaku penerimaanekspor Indonesia dibandingkan dengan nilai tukar aktual. Hal mi berarti nilai tukarharapan Iebih balk dalam menggambarkan daya saing perekonomian domestik.Sementara jika dilihat pengaruhnya terhadap impor, besarnya koefisien nilai tukar efektif nominal relatif tidak berbeda antara nilai tukar harapan dan nilai tukar aktual.Namun, secara umum terlihat bahwa nilai tukar .harapan memhliki kemampuansedikit Iebih baik dalam menjelaskan permintaan impor dibandingkan dengan nilaitukar aktual.Sebagai implikasi studi Bautista di Indonesia, variabel penentu nilai tukarseperti dinyatakan dalam model Portfolio Balance perlu diperhatikan sebelum banksentral menentukan besarnya nilai tukar. Namun, hal ini pada dasarnya hanyabersifat jangka pendek. Da!am jangka panjang, perlu diperhatikan variabel lain yangdiduga akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, seperti masalah efisiensi,diversifikasi serta keberadaan negara pesaing.Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan nilai tukar dalam menjelaskanperilaku permintaan impor Indonesia dibutuhkan upaya untuk mengembangkanindustri bahan baku dan barang penolong di dalam negeri, karena ternyata 64%dari total impor Indonesia sejak tahun 1979-1991 merupakan impor bahan bakudan barang penolong.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatansistem persamaan simultan untuk menjelaskan pengaruh nilai tukar terhadap arus perdagangan di Indonesia, karena pada dasarnya terdapat keterkaitan yang eratantara ekspor dan impor. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan timbanganyang lain dalam perhitungan nilai tukar efektif nominal dan riel, yaitu timbanganyang lebih mencerminkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang, bukansemata berdasarkan pangsa perdagangan."

"Penelitian tentang Analisa Pengaruh Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Terhadap Nilai Ekspor Indonesia.Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar; (2) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE telah dlmanfaatkan secara optimal dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar di Indonesia.Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat dan sumber bagi : (1) Pengambil kebijakan, guna meningkatkan fungsi dan manfaat pemberian fasilitas KITE dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan sebagai sumber pembiayaan sektor perekonomian; (2) Dunia akademis dalam rangka memperluas wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan.Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data realisasi jumlah nilai ekspor Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data jumlah uang beredar dan nilai tukar ruoiah terhadap dolar amerika yang diperoleh dari situs Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan.Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan pemebrian fasilitas KITE terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia. Tingkat signifikan dan manfaat pemberian fasilitas KITE ini masih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar apabila pemberian fasilitas tidak hanya terhadap bahan baku. Pemberian fasilitas akan lebih mendorong naiknya nilai ekspor Indonesia apabila diberlakukan juga terhadap sarana atau peralatan industri pengolahan bahan impor tersebut sehingga mampu menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia.Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya peningkatan nilai ekspor Indonesia, disarankan hal-hal sebagai berikut : (1) pemberian fasilitas yang diperluas terhadap kernudahan pemasukan mesin-mesin produksi yang pemanfaatannya untuk memproduksi produk ekspor; (2) memberikan bantuan tehnis dan ketrampilan dalam pengolahan bahan menjadi produk yang siap diekspor bagi produsen yang memanfaatkan fasilitas KITE; (3) melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas KITE sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan pemberian fasilitas. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan melalui tehnik audit dan verifikasi terhadap pembukuan dan pengelolaan barang; (4) mensosialisasikan perangkat hukum dan peraturan yang jelas dan tepat serta mendukung, sehingga pengguna fasilitas tidak mengalami keraguan dan memiliki pengetahuan yang benar."