Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."

"AbstrakHuman rights as convened through international law and the United Nations should beuniversal. However, in implementation, in the interest of the state, state sovereignty, religionand culture, the universality of human rights has been restricted by the state or certain parties.Subsequently, the implementation of human rights has become relative in Indonesia. Lesbian,gay, bisexual, and transgender/transsexual (LGBT) issues have been protested at the local andnational levels. It remains that the state has the responsibility to recognise, protect and fulfilthe human rights of LGBT Indonesians. This paper will explore how LGBT human rights areimplemented in Indonesian policy"

"ABSTRAKPopulasi Jepang yang menua (ageing society) dengan cepat tidak diimbangidengan tingginya jumlah usia produktif, menyebabkan Jepang mengalamipenurunan tenaga kerja secara tajam. Hal ini mendorong pemerintah Jepang untukmenerima care worker dan perawat asing ke dalam sektor perawatan jangkapanjang dengan menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi bilateral termasukdengan Indonesia yang disebut sebagai Indonesia Japan Economic PartnershipAgreement (IJEPA) pada tahun 2007. Meskipun terikat dengan kontrak kerjaformal di bawah IJEPA, sebagai migran dan pekerja pelatihan yang tidak terampil,kandidat care worker cenderung berada di situasi rentan dan diskriminatif.Penelitian ini mengamati penerapan satu dekade IJEPA dari segi kerjasamapengiriman care workers dan juga membahas pemenuhan hak-hak care workersIndonesia di Jepang dengan menggunakan indikator peningkatan ekonomi dansosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studikasus.Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan IJEPA dalam satu dekadedapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa yang lebih terbuka serta dapatmeningkatkan investasi dan kerjasama kedua negara. Hal ini juga dapat dilihatdari meningkatnya pengiriman jasa tenaga kerja perawat (kangoshi) dan penopanglansia atau care worker (kaigofukushishi) Indonesia untuk bekerja di Jepang daritahun ke tahun. Terlepas dari beberapa kasus yang mengarah ke penurunanekonomi dan sosial, bahwa hampir semua hak-hak care worker narasumbersebagai pekerja migran sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan kontrak kerja.Kurang atau lemahnya kontrak kerja dan juga pengawasan dari lembaga terkaityaitu BNP2TKI serta perbedaan bahasa dan budaya Indonesia dengan Jepangturut menjadi andil yang menyebabkan hak-hak kandidat tidak terpenuhi.

---

ABSTRACTThe rapid increase of ageing society in Japan population is not synchronizedwith the increasing number of the young generation at their productive age,leading to the extreme decline of the workforce population in the country. Thisproblem was forcing the Government of Japan to employ foreign care workersand nurses for the nursing sector in the long-term by establishing the bilateralagreement in the economic sector, including Indonesia. This agreement later isknown as Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and set upin 2007. Although the contract is officially binding under IJEPA agreement, theunskilled or under-skilled migrant worker often found themselves in vulnerableand discriminative condition.The objective of this research is to analyze the implementation of onedecade of IJEPA in the aspect of the movement of natural persons (care workers)and elaborate the fulfillment of Indonesian care workers rights during their dutyin Japan using economic and social upgrading indicators. The research wasconducted using Qualitative Methodology by adopting the case study approach.The finding of this study suggests that the implementation of IJEPA in adecade could promote access for goods, services, investment, and cooperation forboth countries. This phenomenon also could be observed from the increasingnumber of dispatch for Indonesian nurses (kangoshi) and care workers for theelderly population (kaigofukushishi) to work in Japan in the recent years.Nevertheless, apart from several cases that led to economic and socialdowngrading, nearly all the rights of care workers as migrant workers have beenfulfilled and in accordance with the employment contract. Lacks of clarity in theemployment contracts and poor oversight from respective institutions, such asBNP2TKI, and differences in language and culture between Indonesia and Japanalso contribute to the non-fulfillment of candidates rights."