Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak ada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat berjalan tanpa risiko. Walaupun pada dasarnya para pengelola organisasi atau perusahaan terbiasa menghadapi risiko, mereka tetap harus menangani risiko secara serius, sebab hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan usaha organisasi yang-bersangkutan. Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko diperusahaan penerbangan, dengan melihat pengelolaan risiko pada Perusahaan Penerbangan 'X'. Seperti juga pengelolaan risiko pada jenis perusahaan lainnya, teknik pengelolaan risiko yang diterapkan di perusahaan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi empat yaitu: menghindari risiko, mengurangi risiko, menahan risiko dan yang terakhir adalah memindahkan risiko kepada pihak lain. Dalam kasus yang terdapat di Perusahaan Penerbangan 'X', pihak manajemen mengelompokkan teknik-teknik tersebut menjadi dua-bagian-besar yaitu: pengelolaan risiko sendiri dan pengelolaan risiko dengan memindahkannya pada pihak luar perusahaan (dalam hal ini perusahaan asuransi). Selain hal tersebut diatas, skripsi ini juga akan melihat pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan risiko di 'Perusahaan Penerbangan 'X'. Kerjasama yang sangat erat antara dua departemen di Perusahaa Penerbangan 'X', yaitu Departemen Operasional dan Departemen Keuangan, tampak sangat menonjol dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi. Penulis telah mengamati bahwa pihak manajemen di Perusahaan Penerbangan 'X' menerapkan pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah yang lazim digunakan (dalam arti tidak ada sesuatu yang diluar kebiasaan), hanya saja penulis berpendapat bahwa sistim informasidi dalam perusahaan sendiri masih harus ditingkatkan untuk menunjang manajemen perusahaan secara keseluruhan, khususnya manajemen risiko. "

"RS "X" sebagai suatu unit yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukan penambahan jumlah bed, kamar maupun unit-unit pelayanan baru. Sementara peningkatan kualitas dilakukan antara lain melalui program pendidikan dokter dan paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan tersebut adalah bahwa RS "X" memerlukan dana yang besar. Kenyataannya, sebagai rumah sakit yang bernaung dibawah salahsatu BUMN, RS "X" dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu membiayai sendiri semua kebutuhannya. Tanpa subsidi pemerintah maupun sumbangan dari para donatur menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien satu-satunya sumber dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan-pembatasan dalam hal penentuan tarif, khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Sebagai akibatnya RS "X" tidak dapat semaunya menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing klas, khususnya untuk klas I, II, dan III. Untuk klas-klas tersebut oleh Kanwil Departemen Kesehatan telah ditentukan plafon tarif atas dasar masukan dari IRSJAM (Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan). Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit-rumah sakit swasta, khususnya RS "X", yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, dan melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam melakukan pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang salama ini dilakukan oleh RS "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut, pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat di klas VIP dan klas Utama. Tujuannya, tentu saja diharapkan agar tarif yang dikenakan kepada pasien yang kurang mampu. Hanya sayang bahwa tarif-tarif selama ini ditentukan tidak berdasarkan besarnya biaya yang seharusnya diperhitungkan, melainkan dengan cara mengikuti tarif rumah sakit lain. Sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa besarnya tarif kadang-kadang justru lebih rendah dari biaya yang seharusnya diperhitungkan. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas tentu saja RS "X" membutuhkan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dan dengan menggunakan analisis CVP maka pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien, menentukan komposisi klas yang tidak dibatasi tarifnya dan yang dibatasi, atau minimal untuk alat pengendalian biaya. Sehingga diharapkan rumah sakit bisa berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan usahanya. "