Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya...."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi pertanahan yang merupakan salah satu unsur dalam pemeliharaan data pada kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari aparat pemerintah desa ataupun masyarakat membuat kesalahpahaman pada kegiatan pendaftaran tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya untuk diadakan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendaftaran tanah pada lingkup pemerintah desa dan dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan mengenai administrasi pertanahan kepada aparat pemerintahan desa.This research discusses the application of laws and regulations concerning land administration in land registration activities within the scope of the village government. This research was conducted by analyzing the application of laws and regulations related to land administration in Kelubir Village and Pimping Village, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. This research is research with a juridical-normative method. The results of this study are expected to be used as a reference or input for the development of science in the field of law in general, especially in the field of land. This research shows that there are still deficiencies in the implementation of land administration in the village government, specifically related to the collection of land data and information which is one element in maintaining data on land registration activities. In addition, the lack of socialization and understanding from village government officials or the community caused misunderstanding on land registration activities. This study concludes that there is a need to regulate the Minimum Service Standards (SPM) for land registration within the scope of village governments and the implementation of counseling and guidance on land administration to village government officials."

"Garin-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Dan pembangunan pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidup (1988: 70). Dapat dikatakan bahwa pembangunan pedesaaan tidak terlepas dari usaha empowerment (pemberdayaan) masyarakat desa (pembangunan sosial budaya), khususnya usaha peningkatan kemampunan sumber daya manusia untuk berproduksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. "