Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusutan merupakan satu faktor yang penting dalam menyajikan nilai wajar aktiva tetap dalam neraca dan merupakan satu faktor dalam menentukan atau menghitung rugi/laba perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam perpajakan, penyusutan juga memegang peranan yang cukup penting karena penyusutan merupakan salah satu faktor pengurang dalam menghitung besarnya rugi/laba yang menjadi objek pajak. Permasalahan timbul karena adanya perbedaan dalam menghitung penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan. Penyusutan menurut akuntansi memperbolehkan penggunaan banyak metode penyusutan, sementara penyusutan menurut perpajakan terbatas pada dua macam metode yaitu saldo menurun dan garis lurus. Akuntansi menghitung penyusutan sesuai dengan periode dimana aktiva tetap memberikan manfaat bagi perusahaan sementara pajak menghitung penyusutan dalam satu tahun penuh tanpa memperhatikan periode aktiva tersebut memberikan manfaat. Penentuan masa manfaat dalam akuntansi memperhatikan faktor fisik dan fungsional sementara dalam perpajakan masa manfaat berdasarkan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Akuntansi memperhitungkan adanya nilai sisa sementara perpajakan tidak mengakui adanya nilai sisa. Perbedaan-perbedaan diatas menyebabkan adanya perbedaan dalam penghitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, oleh karena itu penentuan besarnya penyusutan untuk kepentingan perpajakan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Sejak tahun 1995 dan seterusnya terjadi perubahan peraturan perpajakan untuk penyusutan. Dengan adanya perubahan ini maka dasar penyusutan pada awal tahun 1995 tidak boleh menggunakan sisa nilai buku fiskal aktiva tetap yang ada melainkan harus menghitung kembali nilai sisa buku fiskal aktiva tetap yang masih benar-benar menjadi milik perusahaan. Hal ini karena dalam nilai sisa buku fiskal aktiva tetap pada awal tahun 1995 masih mengandung penyusutan untuk aktiva yang sudah tidak menjadi milik perusahaan dan sisa keuntungan/ kerugian akibat penarikan aktiva tetap yang penyusutannya belum habis, akibat peraturan yang berlaku sebelum tahun 1995 (periode 1984-1994)."

"Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan akan melakukan strategi eksternai ineiaiuj penggabunganusaha. Waiaupun penggabungan usaha sudah sering dilakukan, tetapi peraturan perpajakan yang menyeiuruhmengenai hai mi masih belum ada. Kurangnya peraturan mengenaj masaiah penggabungan usaha ini dapat menimbulkan banyak lubang yang akan menyebaban kerugian pajak.Penulisan skripsi dititikberatkan pada penggunaan metode penelitian kepustakaan melalui berbagai macamliteratur yang berkaitan dengan penggabungan usaha, terutama yang berkaitan dengan aspek Perpajakannya.Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagaj data.Kegiatan mendasar penggabungan usaha, yaitu pemindahtanganan harta, dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan saham. Kegiatanini sebenarnya telah terjaring dalam undang-undang perpajakan yang ada. Peraturan ini kemudian ditegaskanlagi di dalam SE-18/PJ.31/1992. Pembahasan mengenai masalah pemindahtanganan harta ini akan selalu mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf d, pasal 4 ayat (3) huruf edan f, pasal 6 ayat (1) huruf d, pasal 11 ayat (7) dan ayat (8), dan pasal 18 ayat (2) UU PPh 1983.Penggabungan usaha juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha tersebut.Karena pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha mengharapkan akan memperoleh keuntungan-keuntungandari perpajakan, maka perlu adanya kesatuan penafsiran antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atasketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPh 1983."

"Tesis ini merupakan suatu tinjauan analisis dari sisi aspek keadilan dalam perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan Negara terhadap kebijakan pemajakan yang berlaku khusus (lex specialis) atas penghasilan Bentuk Usaha Tetap pengusahaan sumber daya panas bumi (geothermal) pada kontraktor Kontrak Operasi Bersama. Penulisan bersifat deskriptif yaitu secara sistematis mengungkap fakta- fakta mengenai kebijakan pemajakan atas penghasilan dengan meneliti sikap atau pendapat pihak-pihak berkepentingan (stakeholder's). Alat analisis yang diterapkan adalah teknik wawancara, kuesioner dan data literature/publikasi bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil pengumpulan pendapat sikap pihak- pihak yang berkepentingan ditemukan bahwa secara umum diperlukan penyempurnaan kebijakan pemajakan berupa penyelarasan dengan prinsip- prinsip keadilan dalam perpajakan dan dengan aspek tujuan penerimaan Negara yang wajar. Responden juga berpendapat perlu adanya jenis instrumen pemajakan lain yang dapat menghasilkan penerimaan seperti bentuk Pajak atas sewa sumber daya alam (Resource Rent Tar). Ketentuan pemungutan pajak berupa setoran bagian pemerintah sebesar 34 % dari Net Operating Income dan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dan jenis pajak lainnya (all inclusive tax) yang hanya diatur dalam Kontrak Operasi Bersama sebagai penjabaran atas aturan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan, ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan dampak diskriminatif dan sulit menghasilkan kontribusi penerimaan Negara. Terbukti selama kurang lebih 15 (lima belas tahun) pengusahaan sumber daya panas bumi belum ada pemasukan uang ke Kas Negara. Penerapan instrumen fiskal tunggal seperti ini jelas bertentangan dengan kaidah prinsip keadilan dalam perpajakan sesuai dengan pengertian adil dari asas "equity" Adam Smith dalam the cannons of taxation mengharuskan bahwa pemungutan pajak sebanding dengan kemampuan membayar dan kesepadanan manfaat yang diterima dari Negara. Demikian juga dengan konsep keadilan vertikal yang menghendaki pembedaan tarif pajak seyogianya di dasarkan atas jumlah seluruh penghasilan dan bukan karena beda sumber atau jenis penghasilan. Sedangkan dengan konsep keadilan horizontal menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan didasarkan atas jumlah seluruh penghasilan tanpa membedakan sumbernya. Sehubungan dengan upaya peningkatan penerimaan yang menghendari diskriminasi maka ketentuan pemajakan atas penghasilan BUT pengusahaan sumber daya panas bumi pada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama sudah waktunya di ubah dan di cari ketentuan yang selaras dengan UU Perpajakan terutama undang- undang Pajak Penghasilan."

"Permanent Establishment in Indonesian Taxation System is very unique. Indonesian taxation regulation uses two perspectives for relationship between permanent establishment and their head office. In some transaction they are one entity, but in other transaction they can be two entities. Because of that, it is still confusing for both the tax payer and tax investigator to understand the transaction between head office and permanent establishment. One of the problems is when the transaction is about determining the basis value of depreciation on transfer capital asset form head office to permanent establishment. Because in Indonesian taxation regulation it is still not clear about the treatment of depreciation for permanent establishment.The approach used in this research is qualitative approach. The goal is to try to find an understanding to determine the basis value of depreciation on transfer capital asset from head office to permanent establishment. The research type is descriptive because the writer tries to give a detail description in determining basis value of depreciation on transfer capital asset from head office to permanent establishment. The data collection technique used in this research is by reading the literature which focuses on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution, and tax expert.The result of this research is there are two alternatives to be the basis value of depreciation on transfer capital asset from head office to permanent establishment. They are tax value and fair market value. Both of them can be uses because for this transaction it is still not have the clear regulation. Based on theory it is uses tax value, but in international taxation it is uses fair market value because the relationship between the head office and the permanent establishment like if it were a distinct and separate enterprise."

"Paten adalah Paten adalah hak ekslusif yang diberiakn oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya Nama domain adalah pengalamatan dalam internet. Keberadaan-nya merupakan bagian yang penting dari sebuah website. Pada umumnya nama domain yang dipakai adalah nama–nama yang intuitif dengan indentitas si pendaftar. Misalkan nama dagang, merek dagang maupun nama terkenal. Nama domain baru ada ketika didaftarkan oleh pendaftar pada badan pendaftaran nama domain dengan sistem “first come first serve”. Seiring dengan komersialisasi internet, nama domain menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomis. Tidak semua orang sadar dan tanggap akan hal tersebut. Sementara banyak pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut diantaranya Cybersquatter, typosquatting dan domain hijacking. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menggambil keuntungan dari sistem pendaftaran nama domain secara tidak etis. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik. Pada saat timbul konflik maka timbul permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Selama ini penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, arbitrase maupun secara musyawarah. Indonesia, dalam pe-nyelesaian konflik ini, menggunakan hukum pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya. Secara teori hal tersebut dimungkinkan. Tinggal mencari pasal-pasal yang tepat. Hal yang menarik dan harus diperhatikan adalah masalah pembuktikan unsur-unsur dari pasal yang digunakan. Kemudian, akan dibahas juga sepintas diskurus mengenai bukti elektronik. Kasus yang dianalisa adalah kasus “mustikaratu. com” yang merupakan kasus konflik nama domain pertama di Indonesia yang penyelesaiannya dimajukan ke depan persidangan dan menggunakan konteks hukum pidana. Aturan yang digunakan dalam menganalisa kasus ini adalah Pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang, Merek, dan sepintas mengenai persaingan usaha."

"Perlindungan konsumen nasional telah diatur dalam UUPK yang menganut azas keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha. Perlindungan konsumen atau nasabah termasuk salah satu aspek penting dalam hukum perbankan. Pertukaran informasi data nasabah dalam praktek perbankan merupakan hal lazim khususnya dalam operasional pemasaran produk bank sendiri ataupun produk pihak lain yang bekerja sama dengan bank. Data pribadi nasabah termasuk dalam hak privasi yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar negara kita sebagai alas konstitusi. Namun harus disadari bahwa bentuk perlindungan yang membingkai hak privasi belum terimplementasi menjadi instrumen hukum nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan berlaku (ius constitutum) maupun RUU terkait (ius constituendum) berupaya mengatur aspek perlindungan data pribadi dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaannya, di antaranya adalah hukum perbankan. Penghargaan atas privasi data nasabah bank diwujudkan dalam bentuk penerapan ketentuan rahasia bank, GCG Bank Umum, dan transparansi penggunaan data pribadi nasabah terkait dengan desakan atau tuntutan keterbukaan perbankan dan penerapan international best practice dari pihak-pihak internasional yang berkepentingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, selain juga program edukasi nasabah perbankan yang dicanangkan oleh BI. Berdasarkan penelitian dengan metode yuridis normatif dan menggunakan jenis data kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum perlindungan konsumen atas penggunaan data pribadinya mencakup keberlakuan penegakan hak dan kewajiban konsumen berimbang dengan hak dan kewajiban pelaku usaha yang dikaji berdasarkan kaidah etis Privacy, Accuracy, Property dan Accesibility termasuk dalam sektor perbankan dan kelak berkembang menjadi perlindungan privasi secara nasional.

---

The protection of nation-wide consumers has been arranged and regulated within the Law of Consumer Protection (UUPK) which is based on the balance principles, referring to both the consumers’ and business players’ interests. This matter, undoubtedly, is one of the most important aspects within the law of banking. Exchange of customers’ private data information among banks is considered as something common, particularly in purpose of marketing their products, as well as other parties’ products which hold cooperation with the concerned bank itself. Private data of the customers, however, have been included as a privacy right, and regulated in our National Constitution as the basis of the constitution itself. However, it is a fact that the implementation of privacy right in Indonesia has yet to be properly and perfectly carried out, particularly due to the absence of any specific national legal instrument regulating the matter. Some parts of our law, be it in form of applicable law (ius constitutum) as well as draft of applicable law (ius constituendum) have been trying to regulate the aspects of private data protection, particularly emphasizing the restrictions should be applied in its usage. Among those regulations is Law on Banking. The appreciation on the data privacy of the bank customers have been manifested in form of various means, comprising the implementation of the bank’s secrecy utilization, GCG of the Public Bank, as well as the transparency of the private data usage, as the logic consequence of the demand for transparency addressed to the banks currently as well as the implementation of the international best practice of some particular international parties concerned about Indonesian economy. In addition, the customer education program held by Bank Indonesia can also be included within. This research, applying juridical normative method and using literature data, comprising primary, secondary and tertiary legal materials, leads into conclusion that in order to catch up with the fast dynamics of information technology, it is necessary to provide a legal instrument (law) that can firmly guarantee the consumers’ protection concerning the usage of their private data. This would also comprise the balanced implementation of both consumers’ and business players’ rights and obligations, which are based on the ethical codes, namely Privacy, Accuracy, Property and Accessibility, including in the banking context in particular, and hopefully also nation-wide in general (in future)."