Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik itu dari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui e-Procurement yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e-catalogue. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PBJP , e-Procurement, Prinsip-Prinsip PBJP, e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

---

ABSTRACTThe Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods services of government that require innovation in the implementation, that is by way of utilization of information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods services in Tasikmalaya Regency Government against the principles that exist in the procurement of goods services generally. This research uses a post positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in depth interviews with parties that play a role in the procurement of goods services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods services. The result of the research shows that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods services has an impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods services by e Procurement consisting of e Tendering and e Purchasing with Utilizing e catalogue system. Keywords Policy Impact, Procurement of Government Goods Services PBJP , e Procurement, PBJP Principles, e Tendering, e Purchasing, e catalogue, Tasikmalaya Regency Government. "

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisi steori E-Service terhadap Implementasi E-Procurement Menggunakan Metode E-Lelang Cepat Oleh Unit Layanan Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivist, dengan teknik pengumpulan data Kualitatif melalui wawancar amendalam. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apakah Implementasi E-Lelang Cepat sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah memenuhi dimensi E-Service. Hasil penelitian pemaparan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pelaksanaan E-Lelang cepat di LKPP telah memenuhi literatur pelayanan yang baik, masyarakat dan pengguna dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya pelayanan yang diharapkan, dan terpenuhinya informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Selain itu dari dimensi konteks sistem informasi elektroniknya peran sistem telah mengakomodir antara pihak LKPP dengan Penyedia dengan baik dan efektif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses E Service theory analysis on E Procurement Implementation Using Quick E Auction Method By Procurement Unit at Government Procurement Policy Institution. This research uses Post Positivist approach, with qualitative data collection technique through in depth interview. This study aims to reveal whether the Implementation of E Auction Fast as one method of procurement of goods services electronically meets the dimensions of E Service. The results of this exposure study went well. This can be seen from the implementation dimension of fast E Auction in LKPP has fulfilled good service literature, community and users can feel the benefits directly, the achievement of service expected, and fulfillment of information needed as requirement of procurement implementation electronically. In addition from the dimensions of electronic information system context, the role of the system has been accommodating between the LKPP with the Provider well and effectively."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-procurement terhadap tingkat persepsi korupsi di Kementerian Keuangan dan pengaruh masing-masing manfaat penerapan e-procurement, yaitu manfaat dalam proses pengadaan, informasi asimetri serta transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat persepsi korupsi di Kementerian Keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pengguna eprocurement yang terdiri dari panitia/pokja ULP dan penyedia yang terdaftar dan pernah mengikuti lelang secara elektronik melalui LPSE Kementerian Keuangan pada tahun 2011 - 2013.Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh penerapan e-procurement secara umum terhadap tingkat persepsi korupsi di Kementerian Keuangan, dan ada pengaruh manfaat proses pengadaan serta informasi asimetri terhadap tingkat persepsi korupsi. Namun, manfaat transparansi dan akuntabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian Keuangan.

---

This study aimed to analyze the effect of the implementation of e-procurement to the perceived level of corruption in the Ministry of Finance and influence each benefits of e-procurement, which benefits in the procurement process, information asymmetry and the transparency and accountability of the perceived level of corruption in the Ministry of Finance. The data used is primary data obtained from questionnaires to users of e-procurement consisting of a committee / working group ULP and vendor registered and attended auctions electronically through LPSEs Ministry of Finance in 2011 - 2013.The results of this study showed there are effect of the application e-procurement in general against the perceived level of corruption in the Ministry of Finance, effect of the benefits of the procurement process and the benefits of decreasing information asymmetry on the perceived level of corruption. However, transparency and accountability proved to have no effect on the level of corruption in the Ministry of Finance."

"Pengadaan secara elektronik diharapkan lebih transparan dan efisien, namun implementasi e- Government di Indonesia masih belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian, dilakukan penilaian terhadap situs web E-Katalog sebagai bentuk E-Government dalam pengadaan (eprocurement). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan E-Procurement Barang dan Jasa Pemerintah melalui situs web E-Katalog bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dilakukan menggunakan teori e-GovQual oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012), dengan empat dimensi yaitu, efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reability), dan dukungan masyarakat (citizen support). Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada situs web E- Katalog termasuk ke dalam kategori baik dengan persentase sebesar 75,5%, berdasarkan keempat dimensi yang diuji dan telah diturunkan menjadi 19 indikator. Berdasarkan hasil penelitian, masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan dalam situs web E-Katalog, khususnya permasalahan dan kendala yang terkait dengan dimensi keandalan dan dukungan masyarakat yang perlu ditingkatkan oleh berbagai pihak terutama LKPP dan PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) sebagai pengembang layanan.

---

Digital procurement system is expected to be more transparent and efficient, yet the implementation of e-Government in Indonesia is still not fully optimal. Therefore, an assessment of the E-Katalog website as a form of e-Government in procurement (e-procurement) is necessary. This study aims to evaluate the quality of government goods and services e-procurement through the E-Katalog website for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research uses the e-GovQual theory by Papadomichelaki and Mentzas (2012), with four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The author employs a quantitative approach with both quantitative and qualitative data collection techniques, including surveys, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that the service quality of the E-Katalog website falls into the good category, with a percentage of 75.5%, based on the four dimensions tested and broken down into 19 indicators. The study concludes that improvements are needed in the service quality of the E-Katalog website, particularly in addressing issues and challenges related to reliability and citizen support, which require enhancement by various stakeholders, especially LKPP and PT. Telkom Indonesia (Govtech Procurement) as the service developers."

"Pada Sistem Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia telah mulai diterapkan sistem e-procurement. Pada Sistem e-procurement seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet (website). Semakin luasnya akes internet oleh masyarakat khususnya di lingkungan pelaku bisnis konstruksi telah menjadikan e-procurement ini feasible diterapkan dan menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintahan yang modern. E-Procurement dipercaya sebagai alat/ instrumen untuk peningkatan good governance dan pelayanan public karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan public monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dari sisi penyedia jasa konstruksi, keberhasilan dalam mengikuti sistem lelang adalah salah satu faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan.Tulisan ini merupakan hasil studi dalam mengenali karakteristik prasyarat pelaksanaan yang ada saat ini di Departemen Pekerjaan Umum (DPU) yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai kajian kelayakan pelaksanaan system lelang elektronik yang diadakan. Sudut pandang yang diambil adalah dari sudut pandang penyedia jasa. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan data-data lewat penelusuran dokumen lelang, wawancara, dan penyebaran kuesioner guna mengetahui karakteristik prasyarat pelaksanaannya. Dari hasil proses tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat evaluatif. Saat ini di DPU, Sistem Lelang Elektronik belum dapat dilaksanakan optimal karena belum dipenuhinya 3 prasyarat pelaksanaan yaitu: hukum, manajemen dan teknis.

---

In Indonesia Procurement System, have started implementation e-procurement. In EProcurement, all processes of bidding start from announcement, bid proposal, selection, until announcement of the winner of the bidding is doing online via internet (website). Internet access have used widely specially in environment of construction bussiness player have caused e-procurement is feasible to implement and being needing for modern goverment. They believe E-Procurement can be instrument for increasing implementation good governance and public service because will increase cost efficiency, effectivity, shorten cyclus time, transparancy of Bidding Package, better public monitoring, provide more fair competition, and increasing accountability. In view side of suppliers/vendors, the successfull of participated in procurement system is one of the determining factor of company performance.This paper is the result of study in recognized characteristic of implementating prerequisite in Public Works Department then will can get conclusion about feasibility of e-procurement implementation system that have done. The side view is suppliers/vendors. The process have done for this study is collecting data by bidding document treasury, interview, and questionary for knowing characteristic of implementating prerequisite. From the result of that process is conclusion that have evaluation nature. For Now in Public Works Department, e-procurement system can not do optimal cause not fullfill the implementing Prerequisite : law, management, and technicality."