Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBesarnya jumlah TKI dari tahun ketahun banyak menimbulkan berbagai masalah. Sertifikasi profesi bagi para TKI sering banyak dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Produk hukum telah dibuat oleh pemerintah tapi penilis melihat kurang adanya monitoring oleh pemerintah. Jingga pada akhirnya pelanggaran dan penyelewengan dalam Iingkup ini banyak terjadi.Hal yang ironi yaitu, seorang Calon TKI yang akan bekerja keluar negeri dituntut untuk mempunyai keterampilan. Dapat di banyangkan apabila seorang Calon TKI yang akan bekerja tidak memiliki sama sekali keterampilan bekerja. Buakan hanya dapat dikembalikan namun tidak menutup kemungkinan kasuskasus penganiayaan yang terjadi terhadap Para TKI yang dilakukan oleh para majikan berawal dari kurang terampilnya TKI tersebut dalam bekerja.Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mewajibkan bagi para Calon TKI untuk memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperolehnya terlebih dahulu harilus menempuh pelatihan dan pendidikan. Namun karena kurangnya monitoring hal tersebut di jadikan proyek bisnis sehingga dengan mudahnya para agen penyalur dengan mullah membeli sertifikat tersebut.Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan proses kontrol yang ketat, khususnya dalam hal uji kompetensi, pelatihan dan sertifikasi. Penulis dalam tesis ini banyak membahas sistem peraturan yang ada dalam mengatur hal tersebut. Penulis juga akan memberikan beberapa data bukti bahwa telah banyak terjadi pelanggaran yang sangat fatal terjadi.Kajian produk hukum juga akan di bahas dalam tesis ini, dimana banyak terjadi kerancuan dalam setiap produk Undang-Undang yang mengaturnya sehingga menjadi celah bagi para oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas para Calon TKI."

"Keberadaan Jepang sebagai negara maju tidak disertai dengan kepemilikan wilayah yang strategis dan karena fenomena ildim saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, mendorong Jepang untuk bekerjasama dalam penelitian ildim. Terkait dengan hal itu kebijakan bantuan luar negeri Jepang yang berbentuk Technical Assistance diberikan kepada Indonesia pada tahun 2001 untuk membangun stasiun pengamatlSPD di Kototabang.Dalam menganalisa kerjasama tersebut, penulis menggunakan metode deskripsi yang mencoba menjelaskan kerjasama ini dengan menggunakan pengumpulan dana dan informasi melalui studi literatur, dokumen dan wawancara. Sehingga kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan atas kerjasama yang telah dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah dengan pendekatairi dan K.J: Halsti, yang rnenjelaskari bantuan luar negeri sebagai sate hal yang terkait dengan pernindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor pada negara penerima.Sehingga yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap kerja lama antar negara akan selalu didasari oleh perhitungan-perhitungan kepentingan. Dengan bantuan berupa technical assistance dalam pembangunan SPX) Kototabang, penelitian bidang iklim di Indonesia dapat lebih berkembang dengan suntikan teknologiltransfer teknologi dan dari sisi strategis menempatkan wilayah Indonesia dalam satu mata rantai penelitian iklim global."

"Saat ini fenomena yang berkembang di masyarakat kita bahwa melangsungkan perkawinan di luar negeri merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Namun dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan pengetahuan yang cukup sehingga kurang menjamin tertib administrasi serta mewujudkan kepastian hukum suatu perkawinan harus dicatatkan, bagi yang beragama islam dilakukan oleh kantor urusan agama, dan bagi yang beragama selain islam dilakukan oleh kantor catatan sipil."