Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal Real Estate Investment Trust (REITs) yang merupakan salah satu instrumen pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. REITs pertama kali ditujukanbagi investor kecil agar mereka mengumpulkan modal yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan investasi didalam properti komersil yang menghasilkan pendapatan dalam skala besar. Pembentukan REITs dalam pasar modal Indonesia dilakukan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) menurut Peraturan Bapepam-LK. Namun dalam pelaksanaan REITs tersebut masih terdapat berbagai kendala diantaranya kendala menyangkut masalah pengenaan pajak berganda dan masalah hukum pertanahan Indonesia yang belum dapat memfasilitasi berkembangnya REITs di Indonesia. Dalam pelaksanaan penawaran umum dana investasi real estat tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta pendirian perseroan terbatas yang merupakan special purpose company, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Real Estate Investment Trust (REITs) is currently known in Indonesia?s capital market as one of the many capital market instruments. The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. REITs are aimed for the small to medium (limited funds) investors to collectively sum funds, after the fund has been collected to a larger amount later it shall be used to purchase commercial properties which generates yields in a larger scale. According to the regulation issued by BAPEPAM-LK, REITs in Indonesia's capital market is applied in the form of collective investment scheme. However, the implementation of REITs in Indonesia is still facing various obstacles, including double tax issues and Indonesia's land ownership regulations issues, due to the obstacles mentioned above, Indonesia's capital market does not have the capability in facilitating REITs's growth in Indonesia. In the execution of REITs's public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a limited liability company for the special purpose company, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal."

"Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai salah satu produk investasi pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mekanisme penerbitan Dana Investasi Real Estat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, permasalahan perpajakan terhadap Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan peran, tugas dan tanggung jawab Notaris dalam rangka Proses Penerapan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia sebagai usaha menciptakan produk investasi baru yang selaras dengan perkembangan pasar modal internasional, kondisi pasar modal nasional serta kebutuhan investor. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai alternatif investasi yang kompetitif dan bermanfaat sebagai salah satu pendorong pertumbuhan industri properti di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan diantaranya hambatan mengenai perpajakan. Dalam pelaksanaan penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperlukan peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta pendirian Special Purpose Company (SPC) yang didirikan untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Investasi Kolektif, akta terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Unit Penyerta (RUPUP) Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan akta Likuidasi atau pembubaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

---

In the Indonesia Capital Market, Collective Investment Contract Real Estate Investment is currently known as one of capital market investment products. The problems discussed in this topic is the initial public offering mechanism of Real Estate Investment according to the Indonesia regulation, tax issues in Real Estate Investment, and the role, duties and responsibilities of a notary in order to Process the application of the Real Estate Investment. The purpose of this research is to answer the problems that will be discussed in this thesis. The research methods that was adapted for this thesis is the juridical normative approach with literature study characteristic. The issuance of Collective Investment Contract Real Estate Investment in Indonesia as an effort to create new investment products that are in harmony with the development of international capital markets, the national capital market conditions as well as the needs of investors. Collective Investment Contract Real Estate Investment as an alternative to a competitive and rewarding investment as one of the drivers of growth in the property industry in Indonesia. However, in practice there are still numerous obstacles including barriers regarding taxation. In the implementation of Collective Investment Contract Real Estate Investment required Notary's role as a capital market supporting professionals who were involved in the making of the deed of establishment of the Special Purpose Company (SPC), established for the benefit of Collective Investment Contract Real Estate Investment, deed relating to the implementation of the general meeting of the holders of Collective Investment Contract Real Estate Investment and deed of the liquidation or dissolution of the Collective Investment Contract Real Estate Investment."

"Keberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatu identitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data serta dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik.

---

The existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authority enforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's role are examined in relation to the certification authority whether it can ensure the certainty of an identity and examined the need of a notary’s role in the SiVION program which is held by the Ministry of Communication and Information. This Research is a normative legal study that utilize data analysis and general principles of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.

Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relatively powerful law recognition because the opportunities of someone's denial is eliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanation of article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary is given an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary. Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVION program will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction. Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's role is also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user's identity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary's role in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian Notary League to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for a better Certification Authority service."

"Peran notaris dalam proyek kredit sindikasi berbentuk club deal PT. Pupuk Swiwidjaja Palembang. Kredit Sindikasi merupakan bentuk pembiayaan yang menetapkan lebih dari satu bank sebagai kreditor nya dalam prakteknya kredit sindikasi terbagi menjadi dua yaitu Sindikasi Murni dan Club Deal. Dalam proyek PT. Pupuk Sriwidjaja model pembiayaan yang dipergunakan adalah Club Deal. Club Deal terbentuk dari masing-masing perjanjian Bilateral antara debitor dan masing-masing kreditor, banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terutama Notaris yang menuangkan perjanjian menjadi bentuk akta otentik. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai peran Notaris dalam merumuskan standar perjanjian kredit dari masing ndash;masing bank menjadi perjanjian kredit yang mengakomodasi kepentingan seluruh bank peserta Club Deal dan PT. PUSRI Palembang dan bentuk-bentuk akta perjanjian Club Deal yang dibuat oleh Notaris kepada seluruh bank peserta Club Deal dan PT. PUSRI Palembang, dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Kata Kunci : Notaris, Club Deal, Kredit Sindikasi.

---

The role of a notary in a project to syndicated credit in the shaped of club deal pt. pupuk sriwidjaja palembangSyndicated credit is a form of financing which it was decided that more than one indonesian bank as his creditor in practice syndicated credit divided into two that is pure syndication and club deal .In the PT. Pupul Sriwidjaja Palembang model financing that the funds should be used is Club deal .Club deal formed from each bilateral agreement between debitor and each creditors , many parties who engage in them especially of the Notary who pour agreement into the shape of an authentic deed .In the thesis will be discussed on the role of a notary in the formulation of over under a credit agreement standard of each bank credit agreement which each to accommodate the interests of of the banks participants club deal and PT. PUSRI Palembang certificates and forms of agreement club deal made by a notary to all participants club deal and PT. PUSRI Palembang, by using the Deskriptive Analitic method."

"Notaris memiliki peran yang sangat penting di dalam industri perbankan syariah pada saat sekarang ini, hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang umumnya adalah akta autentik. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan dengan skema Musyarakah umumnya dilakukan untuk membiayai modal usaha, terkadang menyebabkan pihak yang sedang membutuhkan pembiayaan modal usaha tersebut merasa yakin saja terhadap isi dari perjanjian tersebut, meskipun mereka belum begitu memahami mekanisme dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Akta Pembiayaan Musyarakah, dan yang kedua mengenai peran notaris dalam memitigasi risiko hukum pada pembuatan Akta Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menganalisis mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis hingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Timbulnya risiko hukum pada perjanjian pembiayaan musyarakah juga berpotensi menyebabkan timbulnya risiko-risiko lain, sehingga penting untuk sebisa mungkin dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya risiko hukum tersebut. Selanjutnya, menganalisis mengenai peran notaris untuk memitigasi potensi timbulnya risiko hukum tersebut melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris di antaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (legal education) kepada para pihak yang membuat perjanjian.

---

Notary have a very important role in the sharia banking industry at the moment, this is due to the fact that banking business activities also requires a written evidence commonly in the form of authentic deeds. However, because of financing with the Musyarakah scheme is commonly carried out to finance a business capital, made sometimes a party that needs a business financing felt sure about the content of that agreement, although they do not really understand the mechanism and do not necessarily understand the legal risk that may appear from that Musyarakah financing. Based on that, there are 2 (two) problems provided in this study, the first one is discussing about the legal risk that may appear related to a binding conducted by the parties based on Musyarakah financing deed, and the second one is discussing about the role of Notary to mitigate the legal risk in the making of Musyarakah financing deed. This research used a normative juridical method with an explanatory research typology that analyze about the possibility of legal risk to turn out as a result of the weakness on the juridicial aspect up to non-fulfillment of sharia principles. The emergence of a legal risk on that Musyarakah financing deed also potentially to generate other risks, so it is important to identify that legal risk possibilities. Furthermore, analyze about Notary role in order to mitigate any legal risk possibility that could have appeared based on Notary authority such as providing a legal education to the parties that form the agreement."

"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?

The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"Peran dan fungsi Notaris dalam mekanisme pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan diperlukan, karena legalitas suatu badan hukum perlu didaftarkan melalui akta notaris kemudian, didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun, bukan hanya pendaftaran legalitas, namun peran notaris juga diperlukan dalam pembatalan akta tersebut, apabila terjadi konflik dalam pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan tersebut. Hal tersebut terjadi pada perkumpulan FKPPI dan Generasi Muda FKPPI yang saat peleburannya mengalami konflik internal terkait pengesahan legalitas badan hukum perkumpulannya, yang dimana terjadinya konflik internal antara Generasi Muda FKPPI dengan FKPPI selaku organisasi induknya, dalam pendaftaran legalitas tersebut Generasi Muda FKPPI tidak memberitahukan bahwa mereka telah mendaftarkan legalitasnya kepada FKPPI selaku organisasi induk, hal ini lah yang memunculkan konflik dalam internal mereka terkait legalitas perkumpulan Generasi Muda FKPPI.

---

The role and function of a notary in the mechanism for ratifying the legality of an association legal entity is necessary, because the legality of a legal entity needs to be registered through a notarial deed, then it is registered with the Ministry of Law and Human Rights, but not only for registration of legality, but the role of a notary is also required in canceling the deed, if there is a conflict in the approval of the legality of the association legal entity. This happened to the FKPPI and Young Generation FKPPI associations which at the time of their smelting experienced an internal conflict regarding the legality of the legality of the association legal entity, in which an internal conflictoccurred between the FKPPI Young Generation and FKPPI as the main organization, in registering legality the FKPPI Young Generation did not notify that they had registering its legality with FKPPI as the main organization, this is what gave rise to conflicts within them regarding the legality of the FKPPI Young Generation association."

"Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

---

The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which one of the duties is to accompany a notary during judicial examination."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya ketaatan pada Kode Etik Profesi bagi para Notaris dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah Yang Baik. Dimana Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata yaitu dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dituntut harus memiliki sifat ketaatan pada Kode Etik Profesi untuk mendukung Program Pemerintah yang baik yaitu dalam hal peningkatan jasa pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum nasional. Dalam penulisan Thesis ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada kaidah dan norma–norma hukum yang sudah ada, berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT sangat penting dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik.

---

This Thesis discusses about the importance of adherence to the Ethics Code of profession for the Notary and Land Deed Official in assisting the implementation of the good Governance program. Where the Notary and Land Deed Official as public officials who run most of the public function of the state especially in the field of civil law in making authentic act who has perfect probative force must have the properties strict adherence to the Ethics Code of profession for supporting good Governance Program, namely in terms of improving services to the community especially in the field of national law.

In writing this Thesis the authors use type of explanatory research, which illustrate and explain more about the importance of strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and PPAT in assisting the implementation of a good government program, with uses normative juridical Research Methods the author which refers to the rules and norms that already exist. By the research the authors obtain answers to existing problems that strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and Land Deed Official is very important in helping a implementation of good government programs."