Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

---

ABSTRACTThe focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler."

"Pokok permasafahan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan pajak penghasilan berkenaan dengan penyusutan dan pembayaran lease pada finance lease sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 mempunyai dampak yang sama terhadap pajak penghasilan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganafisis perbedaan yang sepadan (comparable) antara penyusutan pada barang modal yang dibeli dan deduktibiltas pembayaran lease pada finance lease dan melihat pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.Suatu transaksi finance lease dapat ditinjau dari perspektif form over substance atau substance over form. Di dalam penentuan peristiwa kena pajak perpajakan lebih menekankan makna ekonomis daripada bentuk yuridis transaksi tersebut (substance over form).Metode penelttian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan pada perusahaan leasing dengan sampel 4 data pembayaran lease yang mewakili masing-masing kelompok harta sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasiian.Dan hasil analisis diketahui bahwa pembayaran lease pada finance lease meliputi biaya penyusutan dan biaya bunga, di samping itu semakin panjang perbedaan antara masa lease dengan masa manfaat barang modal, maka semakin besar penghematan pajak dari penyusutan dengan menggunakan finance lease.Wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan pajak penghasilan berkenaan dengan pembebanan finance lease sebagai sarana tax planning untuk mendapatkan penghematan pajak dari penyusutan dengan cara membandingkan total niiai sekarang biaya penyusutan barang modal alternatif membeli dan finance lease. Di samping, itu Otoritas pajak disarankan untuk mengeluarkan addendum atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMk. 01/1991 yang berkenaan dengan masa manfaat aktiva yang disewa guna usaha yang dibeli oleh lessee (pelaksanaan hak opsi) untuk keperiuan penyusutan sehingga ada kepastian dan keseragaman perhitungan sisa masa manfaat dan tarif penyusutan."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan pemerintah menyamakan perlakuan Pajak Penghasilan atas kegiatan Ijarah dan Ijarah IMBT pada Perbankan Syariah dengan Sewa Guna Usaha pada Industri Leasing, serta menganalisis kesesuaian penyamaan perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan Ijarah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Sewa Guna Usaha pada Industri Leasing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan pemerintah menyamakan perlakuan pajak penghasilan kedua industri tersebut berdasarkan pada tax neutrality, sehingga pajak tidak bersifat distortif terhadap industri yang bergerak pada suatu industri yang sepadan atau sejenis. Penyamaan Perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan Ijarah dengan Sewa Guna Usaha sudah tepat, dilihat dari skema atau alur kedua kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Leasing tersebut memiliki kesamaan, sehingga aspek pajak penghasilan atas keduanya diperlakukan sama.

---

This research aims to analyze the government's discretion equalize treatment Income Tax on Ijarah and Ijarah IMBT activities in Islamic Banking with the Leases Leasing Industry, as well as analyzing the suitability of the treatment equation Ijarah income tax on activities undertaken by the Bank Syariah Mandiri with the Industrial Leases leasing. These results indicate that the government's discretion equalize the income tax treatment of the two industries are based on tax neutrality, so that taxes are not distorting the industry is moving at an equivalent or similar industry. Match treatment Ijarah income tax on activities with Lease is right, seen from the scheme or the second groove activities undertaken by the Bank Syariah Mandiri has in common with the lease, so the income tax aspects of both are treated equally."

"Indonesia termasuk melakukan perdagangan dan pengembangan derivatif yang tertinggal. Banyak sekali produk derivatif yang telah diperdagangkan di bursa intemasional tujuannya adalah untuk mengairahkan bursa dan mengembangkan keragaman produk di bursa, secara tidak langsung akan dapat mendongkrak perekonomian suatu negara, dengan investasi hanya beberapa persen dari total investasi atau hanya sebesar premium bisa memberikan keuntungan yang besar bagi investor.Berbagai Produk derivatif sudah diperdagangkan di Indonesia, baik yang diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa. Baik berbentuk option, future, forward dan swap.Namun demikian peraturan perpajakan yang ada hanya berupa peraturan tentang forward dan swap, sedangkan future dan option belum diatur dalam bidang perpajakan. Artinya peraturan perpajakan yang ada belum mencover secara keseluruhan tentang perdagangan instrumen keuangan derivatif.Thesis ini yang berjudul perlakuan pajak penghasilan transaksi opsi atas saham mengkaji apa yang menjadi dasar pengenaan pajak dari derivatif kontrak opsi serta bagaimana mekanisme transaksi kontrak opsi dimaksud."