Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Pemda DKI sendiri telah mengambil kebijakan untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam rangka membangun sistem transportasi umum masal berupa kereta api bawah tanah (subway) yang rencananya akan dibangun mulai dari Blok M sampai Kota dan nantinya akan di kenal dengan nama Mass Rapid Transit (?MRT?) yang akan dibangun,dioperasikan,dikelola dan dirawat oleh BUMN berbentuk Perseroan yang saat ini telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 dan dikenal dengan nama PT.Mass Rapid Transit Jakarta .Sampai saat ini belum diterbitkan suatu Peraturan yang mengatur mengenai Hak Guna Ruang diatas maupun dibawah tanah, walaupun BPN saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undangundang Pertanahaan yang akan mengatur tentang kedua lembaga tersebut namun persiapannya masih dalam tahap dini.Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan lain yang juga tak kalah pentingnya dalam pemanfaatan Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Guna Ruang di Atas Tanah adalah mengenai pembiayaan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan dan menjamin penyaluran sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, sebagian besar dananya diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

With growing development in the urban areas which indicate that land use is not limited to areas of land that was occupied, but today growing in the basement, ground and space over the air or water.Pemda DKI himself has taken a policy for use of underground space in order to build mass public transport system in the form of an underground railway (subway) and the production was built starting from Blok M to the city and would later be known as the Mass Rapid Transit ("MRT") and will be built, operated, managed and maintained by the State-owned Company in the form of a Limited Liabilty Company and has been established on the basis of ?Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 / 2008? and is known by the name of PT.Mass Rapid Transit Jakarta.Until today, the Government has not been published a rule that governing the rights To the space above and below ground, although the BPN is currently preparing a legislation that will set the institution about that issues but their preparation is still in early stages.In addition to the things we mentioned above, there are other issues that also is not less important in the utilization Rights of basement and the space above the ground is about financing. This research is the normative juridical research. Researchers will emphasize research on the use of legal norms of written related and relevant to the issue, with supported by interviews to tutor and informant who intended to reveal the empirical facts pertaining to this research."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."

"[Penggunaan ruang bawah tanah sebagai alternatif akibat terbatasnya tanah di kota-kota besar. Penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris, dengan analisis kualitatif. Pemanfaatan ruang bawah tanah untuk keperluan usaha di bawah Terminal Blok M menurut Hukum Tanah Nasional serta pemberian hak atas penggunaan ruang bawah tanah oleh PT Langgeng Ayomlestari kepada pihak lain. Hukum Tanah Nasional tidak mengatur secara tegas mengenai penguasaanruang bawah di tanah yang berdimensi tiga, sehingga pemberian ruang-ruang di bawah tanah Hak Pengelolaan untuk keperluan usaha tidak tepat. Dibutuhkan suatu lembaga hak baru yaitu Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;The use of underground space as an alternative due to limited ground in large cities. This is the normative judicial research, eksplanatoris, and dataanalysis in qualitative. The utilization of underground space under the Blok M Terminal for the commercial use reviewed based on National Land Law, and the granting of the using underground space rights by Limited Liability Company Langgeng Ayomlestari to other parties. National Land Law does not regulate about the use of underground specifically, which is three dimensional so that the granting of the using underground below Hak Pengelolaan land for commercial use is inappropriate. Need specifically regulation to use basement, The use of underground space as an alternative due to limited ground inlarge cities. This is the normative judicial research, eksplanatoris, and dataanalysis in qualitative. The utilization of underground space under the Blok MTerminal for the commercial use reviewed based on National Land Law, and thegranting of the using underground space rights by Limitesd Liability CompanyLanggeng Ayomlestari to other parties. National Land Law does not regulateabout the use of underground specifically, which is three dimensional so that thegranting of the using underground below Hak Pengelolaan land for commercialuse is inappropriate. Need specifically regulation to use basement]"

"Pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan terkendala akan keterbatasan lahan dan dampak negatif pembangunan nya bagi lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, sebagai alternatif maka konstruksi terowongan dapat diaplikasikan. Pemrakarsa konstruksi terowongan di Indonesia adalah proyek MRT Jakarta yang diharapkan menjadi solusi alternatif transportasi masyarakat Jakarta. Konstruksi terowongan merupakan lingkup kritis dalam proyek infrastruktur ini karena masalah yang terjadi akan mempengaruhi total durasi dan total biaya proyek. Hal ini terjadi jika lingkup pekerjaan tidak didefinisikan sedetail mungkin dalam bentuk Work Breakdown Structure WBS saat tahapan perencanaan. WBS merupakan komponen penting yang mempengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan proyek. Penelitian ini menekankan pada metode pengembangan WBS yang sistematis dan menyeluruh disesuaikan dengan tipe proyek terowongan yang kompleks. Metode penyusunan WBS yang digunakan adalah secara Top Down dengan dengan pendekatan proses untuk pengembangangan nya. Dengan metode top down akan tersusun WBS yang lebih terstruktur dan logis dimana dimulai dengan dekomposisi pada proses pekerjaan konstruksi hingga ke paket pekerjaan terkecil. Selanjutnya WBS yang sudah dikembangkan akan menjadi input utama dalam integrasinya dengan pengontrolan biaya proyek. Hasil dari penelitian ini berupa WBS untuk proyek konstruksi terowongan dan dilengkapi dengan risiko dominan yang terjadi pada proyek.

---

Infrastructure development in urban area are restricted by limited land and its negative impact of traffic congestion. Tunnel construction is the alternative to minimize the impact of the infrastructure on the environment by shifted in the cities underground. Tunnel construction is a new project in Indonesia and this construction method adopted in the Jakarta rsquo s MRT Project. Tunnel construction is the critical scope in this project due to its impact for total project cost and duration. Therefore detail description and definition of project scope is highly required in the form of Work Breakdown Structure WBS that shall be implemented at project planning stage. This is proven that WBS is one of the important component that affect the successful of project execution. There are few published studies about the methodologies to develop WBS for tunnel construction. This study emphasizes the development of systematic and comprehensive methods of WBS that can be customized to complex tunnel projects. To address this issue, a WBS development will be applied the top down method with process approach. This method will define a structured and logical WBS by decomposition of tunneling construction process to the smallest work package. The developed WBS will be a main input of integrated budgeting control aspect. "

"Harga tanah merupakan suatu penilaian atas tanah yang diukur yang didasari oleh harga nominal dalam satuan uang untuk satuanzluas tertentu pada pasaran lahan. Dengan dibangunnya MRT Jakarta sebagai moda transportasi umum baru yang dibangun dengan tujuan meningkatkan mobilitas masyarakat DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk apakah setelah dibangunnya MRT Jakarta mempengaruhi harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil analisis, didapatkan harga tanah di Kecamatan Cilandak sesudah MRT Jakarta beroperasi menunjukkan bahwa lokasi stasiun MRT Jakarta dan fasilitas memberikan pengaruh terhadap harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak, semakin titik lokasi tanah dekat dengan lokasi stasiun MRT dan fasilitas umum maka harga tanah juga meningkat.

---

Land price is an assessment of land measured based on the nominal price in units of money for a certain area on the land market. With the construction of the MRT Jakarta as a new mode of public transportation built with the aim of increasing the mobility of the people of DKI Jakarta. This study aims to determine whether the construction of MRT Jakarta affects the price of land in Cilandak District. The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results showed that based on the results of the analysis, it was found that the land price in Cilandak Subdistrict after MRT Jakarta operates shows that the location of the Jakarta MRT station and facilities has an influence on land prices in Cilandak District, the more land location points are closer to the MRT station and public facilities, the price the land also increases.

"

"Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Salah satu ketentuan baru tersebut adalah mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan baru tersebut dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap ketentuan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan baru ini masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena masih diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga Notaris dan PPAT memiliki peran yang penting berkaitan dengan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah namun beberapa peraturan saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan peraturan.

---

Ever since the promulgation of the Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, there are new provisions that have never regulated before. One of the new provisions regarding land rights on underground space and overground space. This thesis is about how those new regulations can be implemented and how the notary and the official certifier of title deeds involved and what is their responsibilities. This research conducted using the normative method. Based on the result of this research, the new provisions regarding land rights on underground space and overground space for the time being can’t be properly implemented. If the new provisions about to be implemented, there are a few regulations that needed to be amended. The regulations concerning Notary and Official certifier of title deeds also needed to be amended to accommodate the new provisions regarding underground space and overground space"

"Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga dapat dibangun dengan mendayagunakan tanah wakaf Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU 20 Tahun 2011). Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu diadakan suatu penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum berdasarkan UU 20 Tahun 2011 dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41 Tahun 2004). Berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan UU 41 Tahun 2004 tidak ada larangan untuk pemanfaatan tanah wakaf dengan cara sewa, namun demikian masih perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Pengaturan lebih lanjut mengenai SKBG Sarusun diutamakan mengatur mengenai kewajiban pemegang SKBG Sarusun dan Nadzhir pada saat masa sewa tanah berakhir.

---

This thesis covers the government?s attempt in providing housing and settlement to it?s citizens in current space shortage through the development of horizontal and/or vertical residential flats. In doing so, government extends the potential benefit of waqf property trough passes an Act No. 20, 2011 residential condominium can only be built on a land with freehold, building rights title, rights to use title, and waqf property. To support its implementations, an act need to be aligned both horizontally and vertically to the existing legal systems. Thus, it is pivotal to research the implementation of residential public condomindium in waqf property based on Act no. 20, 2011 againts the Act No. 41, 2004 about waqf. Both the Islamic laws compilation and Act No. 41, 2004 support the use of waqf for rental property. Yet further investigation is still needed to analyze the specific case for the Joint Certificate for Residential Condominium (SKBG Sarusun). Further regulation SKBG Sarusun is prioritized in this research to analyse the obligation of both SKBG Sarusun holder and Nadzhir at the end of rental period."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta per meter, namun mereka meminta dengan harga Rp 60 juta per meter Kendala utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan mass Rapid Transit ini yaitu sering kali tidak berhasilnya menggunakan pembebasan atau pelepasan hak yang disertai dengan penentuan ganti rugi yang sesuai atau disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode ekspalnatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai dasar penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017 ini hakim mendasarkan putusan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, apabila terdapat keberatan dari masyarakat diajukan paling lama 14 empat belas hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, hal tersebut tidak tepat dikarenakan Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT ini telah dimulai sebelum adanya Undang-Undang Pengadaan Tanah tersebut, ketentuan yang harusnya dipergunakan adalah dipergunakan adalah ketentuan Perarturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the determination of compensation in land procurement for building the Mass Rapid Transit in South Jakarta Administration City. landowners asked for a price above what is proposed by the independent appraisal team for the land procurement. The market price is based on the Tax Object Selling Value which is IDR 30 million per metre, but they asked for IDR 60 million per metre. The main obstacle in land procurement for building the Mass Rapid Transit is a failure in the disposal of rights with determination of compensation which is suitable or agreed by the holders of land rights and the party who needs land. The method used in this research is an explanatory method which is intended to provide the data as accurate as possible. In Supreme Court Decision No. 2544 K Pdt 2017, the judge bases the verdict with Law No. 2 Year 2012 concerning Land Procurement for the development for public interest. When there is an objection from people, it is submitted no later than 14 fourteen days after the result of deliberation for determining compensation. It is not proper since the land procurement process for development of MRT has been started before the entry into force of the Law of Land Procurement. The used provision should be Presidential Regulation No. 36 Year 2005 concerning land procurement for the implementation of development for public interest."

"Tesis ini membahas mengenai Karebosi Link, dimana terjadi pelekatan hak atas tanah yang sama pada ruang bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya. Dalam kasus tersebut, dikarenakan tanah diatasnya merupakan tanah Hak Pengelolaan milik pemerintah Daerah Makassar yang di atasnya diberikan Hak Guna Bangunan, maka hak atas tanah di bawah nya pun mengikuti hak atas tanah di atas nya yaitu Hak Guna Bangunan, dengan hak lain yaitu Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ? Non Hunian pada satuan-satuan kios-kios yang di bangun di bawah tanah tersebut dan diperjualbelikan secara umum. Keputusan untuk melekatkan hak atas tanah yang sama pada ruang bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya, memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan memisahkan hak atas tanah yang berada di bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya. Pemisahan tersebut diantaranya dapat dengan melekatkan hak baru yaitu Hak Guna Ruang Bawah Tanah pada tanah yang berada di bawah tanah, Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah untuk satuan-satuan ruang bawah tanah pada Ruang Susun Bawah Tanah, ataupun hak-hak atas tanah lainnya. Kelemahan yang timbul antara lain terlihat dalam hal Eksistensi, Penguasaan, Jangka Waktu, Peruntukan, Penjaminan dan Pemisahan Horizontal. Hasil penelitian ini menyarankan Agar segera disusun peraturan perundang-undangan mengenai ruang bawah tanah dan hak atas ruang bawah tanah untuk mengakomodir berbagai keperluan mengenai hak atas ruang bawah tanah yang saat ini mulai muncul di beberapa daerah dan diperkirakan akan terus muncul seiring dengan perkembangan jaman, teknologi, dan keterbatasan lahan untuk berbagai keperluan.

---

This Thesis discusses about Karebosi Link, where there has occurred the inherent of same land right between basement and land right aboved. In that case, because of land above the aforesaid basement is land with right to manage that is owned by Local Government of Makassar which is in the top of it has been titled by Right to building, therefore the title of land right belowed is follow the title of land right aboved, namely right to building with given other rights that is right of strata title ownership ? non residential on kiosk units which built in the aforesaid basement and traded generally. The decision to inherent the same land right between basement and land right aboved, have a lot of weakness if compared with decision to separate it. The aforesaid separation can be conducted among others by inherent it with new right namely right to use basement toward land which located in the basement, ownership right of basement for basement units in the stacking space of basement, or others land right. The weakness which occurred based on that mentioned ideas among others is in the matter of existence, control, duration, allocation, guarantee and horizontal separation. Result of this research is suggest to immediately draft the regulation concerning basement as well as right to use basement, in the purpose to accommodate various necessity about basement usage which currently appears in several area and estimated will continue appear in accordance to the development of era, technology and the limitation of land for various necessity."

"Selama tahap konstruksi galian dalam pada struktur bangunan bawah tanah, deformasi dinding penahan tanah harus dapat diprediksi dan diperhitungkan. Bila terjadi deformasi dinding penahan tanah yang berlebihan akan berakibat kerugian pada proyek. Maka dari itu, perlu diperlukan analisis terhadap perilaku dinding penahan tanah pada konstruksi galian bertahap. Analisis pemodelan dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak berbasis metode finite element, PLAXIS 2D. Melalui hasil pemodelan, didapat bahwa konstruksi Stasiun MRT Bundaran HI dengan menggunakan metode kostruksi Top Down, akan mengalami defleksi maksimum pada dinding penahan tanah sebesar 53,60 mm. Jika menggunakan metode Internal Braces, defleksi maksimum dinding adalah sebesar 53.42 mm. Pada metode Internal Braces, didapat bahwa semakin besar jarak vertikal strut akan mengakibatkan defleksi yang terjadi pada dinding penahan tanah semakin besar, semakin besar profil strut yang digunakan sebagai struktur penyokong mengakibatkan defleksi yang terjadi pada dinding penahan tanah akan semakin kecil, dan semakin besar jarak horisontal strut akan mengakibatkan defleksi yang terjadi pada dinding penahan tanah semakin besar.

---

During the construction phase of the deep excavation of underground building structures, deformation of the retaining wall must be predictable and calculated. If there is an excessive deformation of the retaining wall, it will result in a loss to the project. Therefore, it is necessary to analyze the behavior of the retaining walls in the staged construction of excavation. Modeling analysis was performed using the software based on the finite element method, PLAXIS 2D.

Through the modeling results, it was found that the construction of the Bundaran HI MRT Station using the Top Down construction method, will experience a maximum deflection on the retaining wall of 53.60 mm. If using the Internal Braces method, the maximum wall deflection is 53.42 mm.

In the Internal Braces method, it is found that the greater the vertical distance of the strut will result in greater deflection that occurs on the retaining wall, the greater the strut profile used as supporting structure results in smaller deflection that occurs on the retaining wall, and the greater horizontal distance the strut will cause deflection which occurs on the larger retaining wall."