Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah negatif berunsur positif sehingga sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dimana keterangan didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Sebagai draf permasalahan itu adalah kedudukan hukum akta ikatan menjual dan membeli yang dibuat dihadapan Notaris dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam pendaftaran tanah pertama kali seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 244/PK/Pdt/2010. Penelitian hukum normatif empiris dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kasus putusan peninjauan kembali, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil. Jual beli tanah yang telah memenuhi persyaratan hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftran pertama kali mengandung cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang dikuatkan Putusan Kasasi lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik dikarenakan perpindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali memberikan perlindungan kepada pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk Kantor Pertanahan agar lebih teliti dan hati-hati serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual beli.

---

Indonesia uses a system of land registration of negative unsured positive and also deed as strong evidence, where the information therein have the force of law and must be accepted as a true statement as long and as long as there is no verification tool that proves otherwise. As the draft issue is the legal position of alliance deed to selling and buying made in the front notary and legal protection to third parties of good will in the first land registration as well as in the Supreme Court Verdict No. 244/PK/Pdt/2010. Normative legal research is used to conduct empirical research on law libraries as secondary data and primary data obtained through a review of the decision of the case study, data collected through the study of documents.

Research has lead to the conclusion that trading is valid if it meets the formal and material requirements. Land trading which meets the legal requirements but later proved that the first registration to contain flawed law then the whole proof of ownership that arises then is null and void. The verdict of Malang District Court that upheld by the Verdict Cassation further provide legal protection against transfer of rights by the owner because the defendants are not material and have qualified in accordance with Article 32 Paragraph (1) PP. 24 of 1997. Surabaya High Court ruling reinforced the judicial review provides protection to purchasers of land due to be considered in accordance with the provisions of the law the transfer of land rights.

Suggestions submitted to the Land Office to be more careful and cautious as well as for buyers of land in order to trace the history of land ownership before making a trading."

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah jabatan Notaris/PPAT yang bersangkutan berada di daerah Tangerang, hal ini merupakan pelanggaran jabatan, karena PPAT dilarang untuk membuat akta yang berkaitan dengan objek tanah yang berada diluar wilayah jabatannya. Selain itu Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. juga melakukan pelanggaran kode etik Notaris, karena perbuatannya menahan uang dan dokumen milik para penggugat yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan maksud mengutungkan diri sendiri agar para penggugat tidak dapat membuat Akta Jual Beli kepada PPAT lainnya. Karena perbuatannya tersebut Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan dan dikenakan sanksi oleh putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berupa penyitaan terhadap kantornya yang bertempat di Tangerang. Putusan Mahkamah Agung hanya sebatas pemberian sanksi berupa penyitaan kantor milik tergugat, dalam tesis ini dijelaskan pula mengenai sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H., yaitu sanksi pidana dan sanksi sesuai dengan kode etik dari organisasi profesi.

---

This Thesis concerns about the lawsuit filled to a Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. in his position as Land Deed Official, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. considered having commited a malfeasance and violations of ethics code by accepting a plea making certificate of land located in Bekasi, while the office of Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. located in Tangerang. This is a malfeasance because Notary/Land Deed Official is prohibited to make land certificate outside the region of their term of office. Besides that, Notary/Land Deed official AndiIriansyah S.H. also commited an offense Notary’s ethics code because his act hold money and documents owned by the plaintiff illegally with the intent of self benefit, with the intention that the plaintiff did not make land certificate to another notary/Land Deed Official. Because of his acts, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. convicted of commiting malfeasance, and penalized by the Supreme Court in the form of confiscation of his office located in Tangerang. The verdict of the Supreme Court just in the form of confiscation of the property owned by Notary/Land Deed Official AndiIriansyah, S.H. only, in this Thesis also explained about the other punishment that can be imposed to Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H., that is criminal punishment and punishment in accordance with the ethics code of organization proffesion."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur bahwa dalam setiap peralihan hak atas tanah harus menggunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Formulir ini biasa dikenal dengan istilah blanko PPAT.Namun dengan terjadinya kelangkaan blanko PPAT beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan segala kegiatan peralihan hak alas tanah menjadi terhambat. Kemudian Badan Pertanahan Nasional memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan blanko ini yaitu dengan mengeluarkan Surat Nomor 640-1884 tanggal 31 Juli 2003 yang berisi :"memberikan kewenangan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi untuk membuat foto copy blanko akta PPAT dengan syarat di bagian kiri atas ditulis:disahkan penggunaannya dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi atau pejabat yang ditunjuk Berta dibubuhi paraf dan cap dinas pada setiap halaman".Beberapa masalah yang dikaji dalam penulisan tesis adalah. Bagaimana keabsahan akta PPAT yang dibuat di atas blanko PPAT yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang atau foto copy blanko yang dilegalisir dan bagaimana tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuatnya oleh pihak yang tidak berwenang atau foto copy blanko yang dilegalisir.Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.Hasil penelitian memperlihatkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat dan PPAT untuk menggunakan akta PPAT yang difoto copy dan dilegalisir oleh Kanwil BPN. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya Pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam blanko akta PPAT ini agar permasalahan ini dapat diatasi secepatnya dan tidak dibiarkan berlarut-larut karena masalah kelangkaan blanko ini selalu terjadi setiap tahun dan di seluruh daerah Indonesia.

---

According to the Government Law No.10 year 1961 concerning Land Registration, which was subsequently replaced by the Government Law No.24 Year 1997, it is regulated that in every transfer of right of a land ownership, the concern party should use the form as had been already determined, often reffered as the blank form of the land certificate maker official (Blanko PPAT). However, the decreasing number of the form has caused burden to the land-ownership transfer activities. In responding this circumstances, the National Land Bureau provided a solution to overcome the problem, that is, by issuing the Verdict No.640-1884 dated July 31s` 2003. Ironically, there are plenty of such faked forms distributed among the people, issued by unauthorized parties (other than the one appointed by The National Land Bureau), in this case referring to the State Money Printing Company (PERURI).The problems to be addressed in this thesis are as follow: how's the validity of the certificate made on a form issued by an unauthorized party, or a photocopied form which is legalized, and how is the responsibility of the official in facing the certificate made by unauthorized party,m or the legalized photocopied form?The researcher applies the normative-empiric legal research method, and the result shows that the certificate made by unauthorized party is not valid according to the law, and thus, such a certificate is cancelled for the sake of law. Meanwhile the official made it is considered responsible for anything contain in the certificate, and for all possibilities could occur in the future. To solve this problem, it is necessary, that the government cooperates with the parties concerned with the form immediately and without much time letting such cases happen in other occasion, particularly recalling that the problem (the lack number of the forms) always happens annually throughout Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas jabatan PPAT tidak mengutamakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Karena itu permasalahan yang hendak dianalisis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang tidak ditandatangani dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan harga objek yang sebenarnya; dan, berkenaan dengan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah melakukan tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menelaah permasalahan berdasarkan asas hukum dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya yaitu dengan melakukan pembacaan akta sebelum dilakukan penandatanganan, dengan begitu dapat dipastikan apa yang tertulis dalam akta telah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari para penghadap.

---

This study discusses the consequences of Land Deed Officials who made a sale and purchase deed without the presence of one party based on the deed blank that had been prepared by the Land Deed Official and does not match the real object. Land Deed Official are general officials appointed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial of the Republic of Indonesia to prepare and be responsible for making authentic deeds regarding land and properties, but in practice often the implementation of Land Deed Official's duties does not prioritize good services for the community. Therefore the problem to be analyzed in this thesis are about the validity of the sale and purchase deeds that are not signed before the Land Deed Official and are not in accordance with the actual price of the object; and, regarding the responsibility of the Acting Authority for Drafting Land that has taken unlawful acts (tort) in making the sale and purchase deed. The research method used in this study is juridical-normative which is examining the problem based on the principles of law and written and unwritten laws related to this research. The research method used in this study is juridical-normative namely to study topics based on the principles of law and positive law. The results of the study obtained stated that the Land Drafting Officials who could meet the requirements or did not meet the requirements approved in Article 1320 of Burgerlijk Wetboek could be requested to be canceled by the Judge. Therefore Land Deed Officials must also make precautionary principles, one of which is by reading the deed before signing so that what is written in the deed is in accordance with the wishes and agreements of the parties."

"Setiap perjanjian yang dibuat para pihak pada dasarnya wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata begitu juga dengan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin hak seseorang terlebih jika tanah tersebut akan dijadikan sebagai objek jaminan dari hubungan utang-piutang. Akibat hukum utang-piutang yang yang seolah-olah beralih menjadi jual beli hak atas tanah berdasarkan surat kuasa substitusi menjual telah menghasilkan Akta Jual beli Nomor 235/95/AJB/SR/2001 yang melanggar asas-asas dari perjanjian dan prinsip dari jual beli itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, sedangkan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan tanda tangan dalam Surat Kuasa Substitusi Menjual telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adanya sebab yang tidak halal sehingga mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/SR/2001 menjadi Batal Demi Hukum karena berdasarkan unsur pemalsuan dan pentingnya bagi Notaris dan PPAT menjunjung tinggi sikap jujur, amanah serta tidak berpihak sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang dan Kode Etik serta perlu dibuatnya peraturan yang tegas atas dilarangnya pemakaian Surat Kuasa Substitusi Menjual Hak Atas Tanah.

---

Each agreement made by the parties basically must fulfill the provisions in Article 1320 of the Civil Code as well as legal actions in the form of transfer of land rights. Ownership of land rights is very important to guarantee one`s rights, especially if the land will be used as a collateral object from the debt-debt relationship. The legal consequences of debts that seem to turn into buying and selling rights to land based on the power of attorney to sell have produced a Sale and Purchase Act Number 235/95 / AJB / SR / 2001 that violates the principles of the agreement and the principle of buying and selling own. This study uses a juridical-normative research method, while the type of research used is descriptive-analytical and the data collection tools used are document studies. The results of this study are forgery of signatures in the Power of Substitution Selling Letter has violated the provisions in Article 1320 of the Civil Code for non-halal causes resulting in the Sale and Purchase Deed Number 235/95 / AJB / SR / 2001 being null and void due to the forgery and importance for Notaries and PPAT uphold honesty, trustworthiness and impartiality as stipulated in the Law and the Code of Ethics and need to make strict regulations for prohibiting the use of Substitution Power of Attorney to Sell Rights to Land."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang dibuatnya apabila pihak yang telah menghadap kepadanya telah memberikan keterangan palsu sehinnga dapat dikatakan bukanlah pihak berwenang, kemudian perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik karena kehilangan hak untuk menguasai objek tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Adapun analisis data dilakukan secara sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan melainkan berdasarkan studi kepustakaan. Hasil analisa adalah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait tidak turut terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak penghadap, sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat diminta pertanggungjawabannya namun dapat diberikan sanksi administrasif, sedangkan karena Negara Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertedensi positif sehingga Negara tidak memberikan perlindungan kepada pembeli beritikad baik apabila objek tanah yang dikuasainya diakui oleh pihak lain yang berhak secara sah untuk menguasainya. Namun, pembeli beritikad baik dapat mengajukan gugatan baru baik secara perdata maupun laporan pidana kepada pihak yang merugikannya. Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sengketa Pertanahan, Pembeli Beritikad Baik.

---

This research discusses the responsibility of the Land Deed Official to the authentic deed he made if the party facing him is not the authority and causes a land dispute so that the status of the Deed of Sale and Ownership issued by the Public Official and the relevant Land Office becomes invalid and has no legal force. The problem raised in this research is the responsibility of the Land Deed Official for the Deed of Sale and Purchase that he made if the party who has faced him has given false information so that it can be said that it is not the authorities, then the legal protection of the buyer is in good faith because of the loss of the right to control the object of his land. To answer the problem is used normative juridical research method, which is a research that emphasized library materials as the source of research. The data analysis is done secondaryly, namely data that is not obtained directly in the field but based on literature studies. The result of the analysis is that the relevant Land Deed Official is not involved in the Unlawful Acts carried out by the accuser, so that the Land Deed Official cannot be held accountable but can be given administrative sanctions, while because the State of Indonesia adheres to a system of negative publications that have a positive effect so that the State does not provide protection to the buyer in good faith if the land object he controls is recognized by other parties who are legally entitled to control it. However, good-faith buyers can file new lawsuits both civilly and criminally to those who harm them. Keywords: Land Deed Official, Land Dispute, Good Faith Buyer.

"

"PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang tanda tangan salah satu pihaknya terbukti tidak sah dan implikasi hukum terhadap PPAT yang terbukti bersalah dalam membuat Akta Jual Beli tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan penelitiannya melalui studi kepustakaan. Dalam kasus ini, PPAT ditetapkan sebagai terdakwa karena terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli. Hasil penelitian tesis ini adalah Akta Jual Beli tersebut tetap memiliki kekuatan sebagaimana Akta pada umumnya, sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan Akta Jual Belinya. Dalam putusan, PPAT sebagai pemberi kerja bertanggung jawab atas karyawan yang terbukti bersalah melakukan pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam Akta Jual Beli, sehingga yang bersangkutan dikenakan Pasal 264 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Oleh karenanya, penulis menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan balik nama Sertipikat ke PTUN dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta Jual Beli serta menuntut ganti kerugian.

---

Land Deed Official is a general officer given the authority to make authentic deeds about certain legal acts concerning land rights.Nevertheless, there is a PPAT that does not carry out its duties and obligations properly. Land Deed Official can be prosecuted to be responsible for the deed he has made, especially if the deed is defective by law due to its negligence.The problem in this thesis is the legal result of the buy and sell act, whose signature of one of its parties proved to be invalid and the legal implications of land deed officials who proved guilty in making the Buy and Sell Act. The research of this thesis uses normative juridical method of research with the type of analytical descriptive research, analysed by qualitative method using secondary data collection techniques and research through literature study. In this case, the Land Deed Official was appointed as the defendant because it proved guilty of committing an act against the law in the form of signature counterfeiting in the Buy and Sell Act. The research result of this thesis is the buy and sell act still has the strength of the deed in general, until the party that filed the cancellation of the Buy and Sell Act. In the ruling, the Land Deed Official as the employer is responsible for the employee who proved guilty of a party signature forgery in the Buy and Sell Act, so that it is subject to Article 264 Paragraph (2) jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code, and sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) months. Therefore, the author suggests to the injured party to submit a cancellation of the certificate to the Civil Court of Justiceand submit a civil lawsuit to the District Court to cancel the Buy and Sell Act and claim damages."

"Seseorang dapat menyatakan kehendaknya setelah ia meninggal dunia ke dalam akta autentik yaitu Akta Wasiat guna memberikan kepastian hukum. Selanjutnya Akta Wasiat seharusnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar semua pihak yang bersangkutan dengan Akta Wasiat tersebut dapat mengakses dan memverifikasi keberadaan wasiat guna meminimalisir terjadinya sengketa dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak penerima wasiat. Kasus tidak didaftarkannya Akta Wasiat yang pada akhirnya memunculkan sengketa, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/PN Dps. Untuk itu masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang akibat hukum dari Akta Wasiat yang tidak didaftarkan ke Kemenkumham. Selain itu juga pertimbangan hakim dalam putusannya untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum agar dapat pula memberikan pelindungan hukum kepada penerima wasiat dan pihak ketiga. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Wasiat yang tidak didaftarkan ke Kemenkumham adalah tetap sah dan autentik serta mengikat semua pihak namun tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN serta Pasal 2 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016. Adapun terkait pertimbangan hakim dalam putusan a quo memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap penerima wasiat terkait kedudukan dari Akta Wasiat No. 23 tertanggal 11 Juli 2017 bahwasanya Akta tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut memberikan pelindungan hukum terhadap penerima wasiat. Kemudian dengan adanya putusan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada bank, sehingga bank dapat mencairkan dana deposito tanpa menimbulkan risiko di kemudian hari serta memberikan pelindungan hukum pihak ketiga.

---

A person can state his will after he dies in an authentic deed, namely a Will Deed to provide legal certainty. Furthermore, the Will Deed should be registered with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) so that all parties concerned with the Will Deed can access and verify the existence of the will in order to minimize disputes and provide protection for the rights of the recipient of the will. The case of the failure to register the Will Deed which ultimately gave rise to a dispute can be found in the Denpasar District Court Decision Number 218/Pdt.G/PN Dps. Therefore, the problem raised in this study is about the legal consequences of the Will Deed that is not registered with the Kemenkumham. In addition, the judge's considerations in his decision to fulfill justice and legal certainty so that it can also provide legal protection to the recipient of the will and third parties. This legal research is in the form of doctrinal by collecting legal materials through document studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a will deed that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights are that it remains valid and authentic and binds all parties but does not fulfill the principle of publicity as stipulated in Article 16 paragraph (1) letters i and j of the UUJN and Article 2 of Permenkumham Number 60 of 2016. Regarding the judge's consideration in the a quo decision, it provides justice and legal certainty to the recipient of the will regarding the position of Will Deed No. 23 dated July 11, 2017, that the Deed is valid and has legal force so that with the existence of legal certainty it provides legal protection to the recipient of the will. Then, with the existence of this decision, it also provides legal certainty to the bank, so that the bank can disburse deposit funds without causing risk in the future and provide legal protection for third parties."

"Penelitian menganalisis terjadinya pembatalan terlaksananya jual beli karena kesalahan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menghambat proses transaksi jual beli. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan doktrinal. Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan kuasa palsu untuk melakukan pengecekan dan pengurusan sertipikat hak atas tanah tanpa diketahui oleh pemegang hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pid/2023. Perubahan terhadap sertipikat tanah harus dilakukan dan disetujui oleh pemegang hak atas tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diperbolehkan menggunakan kuasa palsu dalam persetujuan dari pemegang hak atas tanah untuk perubahan pada sertipikat hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat dan menggunakan kuasa palsu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan rumusan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP.

---

The study discusses the cancellation of the sale and purchase due to notary errors that hinder the sale and purchase transaction process. Notaries use fake powers of attorney to check and administer land title certificates without the knowledge of the land title holders in the case of Supreme Court Decision Number 859 K/Pid/2023. Changes to land certificates must be made and approved by the land title holders, Notaries are not allowed to use fake powers of attorney in the approval of land title holders for changes to land title certificates. A notary who creates and uses a fake power of attorney fulfills the elements of an unlawful act and the formulation of Article 263 paragraph (1) in conjunction with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."