Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya sebuah media baru untuk berinteraksi yang disebut cyberspace. Di cyberspace orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal-usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut cybercrime. Telah banyak usaha untuk melakukan pengaturan di cyberspace untuk mencegah terjadinya cybercrime baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satunya adalah dengan lahirnya Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa (European Council), aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi sebuah negara dalam menangani kasus cybercrime karena semua negara tidak senang yurisdiksi negaranya di lampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri perngaturan mengenai cybercrime diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai cara ditempuh oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalah yurisdiksi dalam menangani kasus cybercrime, salah satunya adalah transfer of proceeding yang telah diatur di Uni Eropa.

---

Massive techology development brings various problems in the society. One of the impact is an invention of a new interactve media called cyberspace. In cyberspace people is free to do anything anonymuously because no one knows your actual profile and citizenship. This is used by a certain people to commit such crime called cybercrime. There are many attempt to regulate a rules in cyberspace, weather from internatonal law or national law. One of the attempts is created by Council of Europe who produce Convention on Cybercrime with jurisdiction as one special aspect that is important because none of the country in the world like their jurisdiction violated by other country, inculding Indonesia. In Indonesia cybercrime regulation enacts in Law number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. Various ways have been taken by the states to solving jurisdiction problem specificly in specificly in cybercrime case, one of them is transfer of proceeding which has been implemented in European Union."

"We live in a digital age. The proliferation of digital technology, and the convergence of computing and communication devices, has transformed the way in which we socialise and do business. While overwhelmingly positive, there has also been a dark side to these developments. Proving the maxim that crime follows opportunity, virtually every advance has been accompanied by a corresponding niche to be exploited for criminal purposes; so-called 'cybercrimes'. Whether it be fraud, child pornography, stalking, criminal copyright infringement or attacks on computers themselves, criminals will find ways to exploit new technology. The challenge for all countries is to ensure their criminal laws keep pace. The challenge is a global one, and much can be learned from the experience of other jurisdictions. Focusing on Australia, Canada, the UK and the US, this book provides a comprehensive analysis of the legal principles that apply to the prosecution of cybercrimes."

"Digital technology has transformed the way in which we socialise and do business. Proving the maxim that crime follows opportunity, virtually every advance has been accompanied by a corresponding niche to be exploited for criminal purposes; so-called 'cybercrimes'. Whether it be fraud, child pornography, stalking, criminal copyright infringement or attacks on computers themselves, criminals will find ways to exploit new technology. The challenge for all countries is to ensure their criminal laws keep pace. The challenge is a global one, and much can be learned from the experience of other jurisdictions. Focusing on Australia, Canada, the UK and the USA, this book provides a comprehensive analysis of the legal principles that apply to the prosecution of cybercrimes. This new edition has been fully revised to take into account changes in online offending, as well as new case law and legislation in this rapidly developing area of the law."

"Perkembangan teknologi informasi dan kmonikasi memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. berdasarkan laporan dari state of the internet 2013 menyimpulkan bahwa indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia intenet terbesar dan masuk peringkat kedua untuk kasus kejahatan cybercrime. salah satu kasus cybercrime yang banyak dialami perempuan indonesia adalah love scams(penipuan hubungan cinta melalui internet). pola komunikasi yang dilancarkan pelaku cybercrime (scammers) yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat. tujuan penlitian ini untuk mendeskripsikan pola komunikasi dalam kasus cybercrime. metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan menggunakan computer mediated communication (cmc) models yang terdiri dari impersonal, interpersonal dan hyperpersonal. penelitian ini menyimpulkan ketiga pola ini terbangun dalam kasus love scam. faktor sumber pesan (scammers) memiliki kontrol yang besar terhadap dirinya sendiri dan berada dalam pengaturan komunikasi dengan korban-korbannya yang sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya mereka. karena itu scammers umumnya mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestai, dab bahkan penampilan (foto) melalui saluran komunikasi internet. penerima pesan (korban) yang sedang kesepian dan mencari cinta dan tanpa pikir panjang melakukan umpan balik. komunikasi secara intens pun terjalin sehingga korban terjerumus dan masuk perangkap penipuan dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. berdasarkan laporan dari state of the internet 2013 menyimpulkan bahwa indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia intenet terbesar dan masuk peringkat kedua untuk kasus kejahatan cybercrime. salah satu kasus cybercrime yang banyak dialami perempuan indonesia adalah love scams(penipuan hubungan cinta melalui internet). pola komunikasi yang dilancarkan pelaku cybercrime (scammers) yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat. tujuan penlitian ini untuk mendeskripsikan pola komunikasi dalam kasus cybercrime. metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan menggunakan computer mediated communication (cmc) models yang terdiri dari impersonal, interpersonal dan hyperpersonal. penelitian ini menyimpulkan ketiga pola ini terbangun dalam kasus love scam. faktor sumber pesan (scammers) memiliki kontrol yang besar terhadap dirinya sendiri dan berada dalam pengaturan komunikasi dengan korban-korbannya yang sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya mereka. karena itu scammers umumnya mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestai, dab bahkan penampilan (foto) melalui saluran komunikasi internet. penerima pesan (korban) yang sedang kesepian dan mencari cinta dan tanpa pikir panjang melakukan umpan balik. komunikasi secara intens pun terjalin sehingga korban terjerumus dan masuk perangkap penipuan dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah"

"ABSTRAKDibalik banyaknya kajian displin ilmu Hubungan Internasional yang meneliti tentang respon negara dalam menanggapi kejahatan transnasional, masih cukup sedikit kajian yang berfokus pada respon negara dalam menghadapi cybercrime. Hal ini dikarenakan, kasus-kasus cybercrime hanya dianggap sebagai sebuah kasus dalam ranah teknologi saja. Situasi ini menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian dengan menganalisis bagaimana upaya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di ruang cyber cybercrime . Dalam penelitian ini digambarkan bahwa kasus cybercrime dapat memberikan implikasi terhadap hubungan antar negara, karena sifat kejahatan tersebut yang borderless lintas batas negara dan karakter ancaman yang dikategorikan sebagai keamanan non tradisional. Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye serta metode pengolahan data secara kualitatif terhadap gejala-gejala latar belakang sosial yang muncul pada kasus cybercrime, tulisan ini hendak menggambarkan tujuan dari dilakukannya suatu kerjasama internasional oleh negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan cybercrime. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa upaya ASEAN untuk menanggulangi cybercrime telah dituangkan dalam deklarasi ASEAN yaitu The 3rd Joint Communiqu AMMTC pada 11 Oktober 2004 di Singapura. Selain itu, para pemimpin ASEAN memandang bahwa cybercrime merupakan ancaman besar bagi stabilitas keamanan kawasan, serta ekonomi dan politik. Komponen kerjasama keamanan ASEAN telah dikokohkan dalam ASEAN Regional Forum ARF . Namun kerjasama ARF tersebut dinilai belum efektif karena adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pengambilan keputusan sehingga belum mampu mengatasi perbedaan pendapat yang cukup mendasar dalam merumuskan strategi yang diperlukan khususnya untuk memerangi cybercrime. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penanggulangan cybercrime di ASEAN, namun kondisi tersebut dapat diminimalir dengan adanya kerjasama seperti pertukaran informasi intelijen terhadap pelaku potensial cyber melalui sistem electronic-ASEANAPOL Database System e-ADS , harmonisasi hukum yang mengatur keamanan di ruang cyber,serta pelatihan bersama para penyidik dan penegak hukum dalam hal investigasi dan penyidikan digital forensik.

---

ABSTRACTDespite the vast research of International Relations disciplines that examines the state s response toward transnational crime, it is still quite a bit of study which focuses on the state s response face to cybercrime. This is because, many researches study cybercrime cases from the point of view of technology. This condition attracted the attention of writers to make a research by analyzing how the efforts made by ASEAN cooperation to combat crimes in the cyber space cybercrime . This research describes that cybercrime cases may have implications to influence a relation between nation states, due to the fact that cybercrime has borderless nature and the character of the threat which is categorized as a non traditional security. Therefore, by using the concept of international cooperation by Robert Keohane and Joseph Nye and conducting a qualitative data processing methods for symptoms of social background that appears in cybercrime cases, this research aims to describe the purpose of the international cooperation performed by ASEAN member countries in combating cybercrime. The result of this study found that ASEAN s efforts to combat cybercrime has been validated by a declaration in the 3rd ASEAN joint communiqu AMMTC on October 11th, 2004 in Singapore. In addition, ASEAN leaders consider cybercrime as major threat to the regional security and stability, as well as economic and political. ASEAN security cooperation has been affirmed in the ASEAN Regional Forum ARF . However, the ARF cooperation is considered ineffective because it still shows a weakness in the decision making process that has not been able to overcome disagreements which are fairly fundamental in formulating the strategies needed to combat cybercrime. Although, there are still weaknesses in the ASEAN cooperation to combat cybercrime, but, such condition can be mitigated by a cooperation such as the exchange of intelligence information on potential cyber offenders through an integrated system named electronic ASEANAPOL Database System e ADS , the harmonization of law governing security in cyber space, as well as the integrated activity of people capacity building for investigators and law enforcement in terms of investigations and digital forensic investigation."