Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percutaneous Coronary Intervention (PCI) adalah suatu tindakan intervensi non bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh koroner yang menyempit dengan balon dan dilanjutkan dengan pemasangan stent agar pembuluh darah tetap terbuka. Proses penyempitan pembuluh darah koroner ini dapat disebabkan proses aterosklerosis atau thrombosis. PCI merupakan suatu tindakan yang biayanya relatif mahal. Hal ini terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat, bahan habis pakai yang digunakan dan penggunaan alat-alat medik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan biaya perawatan pasien dengan tindakan PCI di RSUP Fatmawati. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui telaah data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), billing dan unit cost dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya perawatan untuk tindakan PCI di RSUP Fatmawati pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 53.629.532, dan komponen biaya terbesar dari total biaya perawatan tindakan PCI adalah biaya tindakan intervensi PCI, yaitu 82,8%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap biaya perawatan adalah tingkat keparahan penyakit, lama hari rawat, penggunaan ICCU dan jumlah stent, sedangkan kelas perawatan, jumlah oklusi pembuluh darah dan kasus elektif tidak berpengaruh terhadap total biaya perawatan.

---

Percutaneous Coronary Intervention is a nonsurgical intervention procedure by using a catheter to dilate or open coronary vessels that are narrow with balloons and followed by stent replacement to keep blood vessels open. The process of narrowing of these coronary arteries can be due to the process of atherosclerosis or thrombosis. PCI is an procedure that is relatively expensive. It is related to the human resources involved, the consumabled used and the used of medical devices.

This study aims to analyse the factors associated with patient care costs with PCI procedure at Fatmawati General Hospital. This cross sectional study was conducted quantitatively through hospital information system, billing and unit cost, and qualitatively through in-depth interview.

The results show that the average cost for PCI procedure at Fatmawati General Hospital in 2017 was Rp 53,629,532 and the largest cost component of total PCI cost was the cost of PCI intervention measure of 82,8%. The statistic results showed that the variables severity level, length of stay, use of ICCU and number of stents are correlated with total costs of procedure PCI, but variable room class, blood vessel occlusion and elective cases is not correlated to total cost of PCI."

"Penelitian ini mencoba mengukur nilai efisiensi pengeluaran publik di sektor kesehatan kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2006-2011. Selain itu juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi beragamnya nilai efisiensi yang diperoleh oleh masing-masing daerah.Dengan menggunakan data Susenas 2006 ndash; 2011, Podes 2008 dan 2011, Data Anggaran belanja daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan, Profil Kesehatan Jawa Barat 2006-2011. Pada bagian pertama dilakukan pengukuran menggunakan Fungsi Produksi Kesehatan untuk mendapatkan nilai efisiensi pengeluaran publik kesehatan dengan metode Stochastic Frontier Analysis. Pada bagian kedua estimasi dilakukan dengan metode Least Square Dummy Variable, dimana efisiensi yang telah didapat pada estimasi bagian pertama dimodelkan sebagai fungsi linear dari variabel penjelas yang relevan.Hasil menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan publik, signifikan meningkatkan Angka Harapan Hidup. Nilai efisiensi terendah berada di Kabupaten/kota yang terletak di Jawa Barat bagian timur dan dua daerah pantai selatan. Faktor-faktor berikut berkorelasi positif terhadap efisiensi pengeluaran publik di sektor kesehatan diantaranya : pendapatan per kapita, akses air bersih dan pengeluaran kesehatan pribadi. Sedangkan jarak ke sarana kesehatan terdekat berkorelasi negatif terhadap efisiensi pengeluaran publik di sektor kesehatan di kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

This study attempts to measure the efficiency of public expenditure in the health sector in the district city in West Java in the year 2006 2011. In addition, an analysis of the factors that affect the diversity of the efficiency gained by each region. Using data susenas 2006 2011, Podes 2008 and 2011, data from the local budget for the Regional Director General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, West Java Health Profile 2006 2011. In the first section was measured using the Health Production Function to get the value of the efficiency of public health spending by the method of Stochastic Frontier Analysis. In the second part of the estimation made by the method of Least Square Dummy Variable, where efficiency has been obtained in the estimation of the first part is modeled as a linear function of the relevant explanatory variables. The results showed that the increase in public health spending, a significant increase life expectancy. The value of the lowest efficiency in the district city located in the eastern part of West Java and two southern coastal areas. The following factors were positively correlated to the efficiency of public expenditure in the health sector include income per capita, access to clean water and private health expenditures. While the distance to the nearest health facility was negatively correlated to the efficiency of public expenditure in the health sector in the districts cities in West Java."

"Kanker paru merupakan penyakit dengan prevalensi, morbiditas, dan mortalitasnya yang tinggi, dengan beban biaya terkait kanker merupakan salah satu yang tertinggi. Financial toxicity merupakan istilah yang menggambarkan dampak dari tingginya biaya terkait kanker. Beban finansial yang tinggi ini berhubungan dengan kualitas hidup yang rendah, gangguan fungsi sosial, hingga penurunan kepatuhan pengobatan. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari tahu mengenai gambaran biaya out-of-pocket dan financial toxicity pasien kanker paru di Indonesia serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan desain studi cross-sectional di RSUP Persahabatan Jakarta dengan metode wawancara di Poli Onkologi Paru, One Day Care, serta bangsal rawat inap untuk mendapat data sosiodemografis, biaya out-of-pocket, dan kondisi financial toxicity dan data karakteristik klinis dari rekam medis. Skor financial toxicity diukur dengan kuesioner FACIT-COST (Versi 2) versi Bahasa Indonesia. Pasien kanker paru di RSUP Persahabatan Jakarta memiliki rerata biaya out-of-pocket per bulan dengan rentang dari Rp54.166,00 hingga Rp19.749.166,00 dan sebanyak 58,3% dari pasien kanker paru tersebut mengalami toksisitas finansial. Hasil analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakna antara durasi sejak diagnosis (p=0,019), biaya out-of-pocket (p=0,035), dan persentase biaya out-of-pocket per pemasukan (p=0,012) dengan kondisi financial toxicity. Biaya out-of-pocket pasien kanker paru dapat digolongkan sebagai biaya katastrofik dan berpengaruh pada kondisi financial toxicity pasien.

---

Lung cancer has high prevalence, morbidity, mortality, and is one of the highest costing disease with not all costs are covered by insurance. Financial toxicity describes the impact of the high financial burden of cancer. High financial burden is associated with lower quality of life, impaired social functioning, and lower compliance to treatment. Therefor, researcher wanted to look into the out-of-pocket costs and financial toxicity in lung cancer patients and its associated factors. The study is done cross-sectionally in RSUP Persahabatan Jakarta by interviewing patients in Lung Oncology outpatient clinic, ODC unit, and inpatient wards to get sociodemographic, out-of-pocket cost, and financial toxicity data. Datas on clinical characteristics were obtained from patients’ medical records. Financial toxicity was measured using the Indonesian version of FACIT-COST (Version 2) questionnaire. Lung cancer patients at RSUP Persahabatan’s out-of-pocket cost ranges from Rp54.166,00 to Rp19.749.166,00 and 58,3% of patients reporting financial toxicity. Analysis showed significant associations between duration since diagnosis (p=0,019), out-of-pocket cost (p=0,035), and percentage of out-of-pocket cost per income (p=0,012), and financial toxicity. Out-of-pocket cost of lung cancer patients can be classified as catastrophic cost and is related to financial toxicity. "

"Menurut WHO remaja adalah kelompok usia I0-19 tabun. Kelompok ini merupakan populasi yang besar yaitu sekitar 20% dari jumlah penduduk. Kelompok ini memberikan kontribusi bermakna dalam pencapaian MDG's 2015, yaitu AKP 5011.000 K.H, AKB 5611.000 K.H dan Prevalensi BBLR tertinggi (>8%) terjadi pada kelompok ibu < 20 tabun. (SDKl 2007). Juga ditemukan kontribusi tidak langsung pada kelompok remaja yang memberi kontribusi pada risiko kematian bayi antara lain 8,3% hipertensi mulai dijumpai pada usia muda (15-17 tabun), 16,3% anemia (15-24 tabua), dan masalah perilaku seperti kebiasaan merokok (33%} teljadi pada umur < 20 tabun, serta persentasi kumulatif tertinggi (54,76%) kasus AIDS terjadi pada kelompok umur 20-29 tabun. Kebanyakan lrelompok ini ada di sekolah formal, Informal dan non formal. Menjadi penting untuk mendidik merelre agar menjadi lebih baik dl masa datang. Departemen Kesehatan mengembangkan puskesmas sehagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sebagai upaya strategik untuk menjangkau kelompok ini. Pada tabun 2008, di Kota Sukabumi ditemukan 0,78% siswa anemia, 8,2% gizi lebih dan 32% Hb < 12 gr%. Sedangkan berdasarkan pelaporan PKPR tabun 2008 di kota Bogor ditemukan 1.009 kasus gizi, 570 gangguan belajar dan 329 kasus gangguan haid. Kota Sukabumi dl kenai sebagai kola juara dalam perlomhaan lJKS dan Bogor pada tabun 2003 implementasi PKPR, pada tabun 2006 semua puskesmas sudah PKPR. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan mana yang lebih efisien. Disain penelitian dengan cross sectional dan analisis biaya minimisasi. Perhitungan biaya menggunakan ABC (Aetivity Based Costing). Hasil studi ini adatab PKPR lebih efisien.

---

Adolescent according to WHO is a group of teenager between 10 to 19 years old. This group is a large population (20%) of the total population in Indonesia.. This group contributes a significant influence to reach the MDG's 2015 goals, where Perinatal Mortality Rate (PMR) is 50/I ,000 KH, Infaot Mortality Rate (IMR) is 56/1,000 and the high Low Birth Weight Rate (>80%) in a group of mothers age below 20 years (IDHS 2007). It was also found indirect contribution to the risk of infant death. For example 8.3% hypertension cases were found in young ages (15 to 17 years), as well as 16.3% of anemia (IS to 24 years), and behavior problems such as smoking habit (33%). The highest cumulative percentage (54.76%) of AIDS' cases is also found in a group of adolescent ages between 20 to 29 years. Most of them are attending formal school, informal as well as non formal education. It is important educate this group for a better future. The Ministry of Health (MOH) uses the Health Centre as Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) or Adolescent Friendly health services (AFHS) as a strategic approach to reach the adolescent group by health workers. In 2008, it was found that in Sukabumi 0.78% student was having anemia, 8.2% with obesity and 32% was having Hb < 12 gr %. On the other hand, based on AFHS analysis year 2008 in Bogor, it was found 1,009 cases with obesity, 570 cases with problems in study and 329 cases related with menstruation problems. Sukabumi is known as a champion city for variety of UKS national championship, and Bogor in the year of 2003 implemented a trial on AFHS aod since 2006 all Puskemas have been transformed to AFHS. The objective of this study is to describe which intervention is more efficient. We employed a cross sectional design and Cost Minimization Analysis (CMA). "

"Penyakit Jantung Bawaaan (PJB) Tetralogy of Fallot (TOF) merupakan PJB sianotik (biru) terbanyak. Tatalaksana definitif operasi sedini mungkin. Hampir semua pembiayaan menggunakan BPJS Kesehatan berdasarkan tarif INA-CBG. Adanya selisih negatif tarif INA-CBG tahun 2016 dengan tagihan perawatan operasi TOF menyebabkan banyak rumah sakit tidak mengoperasi dan merujuk ke RSJPD Harapan Kita. Dengan adanya tarif INA-CBG terbaru tahun 2023 yang mengalami kenaikan, diperlukan penelitian apakah terdapat selisih negatif. Perlu dianalisa faktor yang berhubungan dengan tagihan perawatan serta kepatuhan Clinical Pathway (CP) TOF. Penelitian observasional deskriptif cross sectional mengambil sampel pasien perawatan operasi total koreksi TOF tahun 2022 sejumlah 82 pasien. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar usia ≥1 tahun, perempuan, status gizi normal, ada diagnosa sekunder, severitas PPK I (ringan) dan INA-CBG II (sedang), tidak ada komplikasi, kelas III, median lama CPB 103,5 menit dan AoX 55 menit, lama rawat post operasi 6 hari dan total 8 hari. Faktor yang berhubungan dengan tagihan perawatan adalah komplikasi, kelas rawat dan lama rawat CP. Hal yang belum sesuai dengan CP TOF yaitu lama rawat, pemeriksaan laboratorium, radiologi, pemakaian obat, alkes dan BMHP. Masih terdapat selisih negatif antara total tagihan perawatan pasien operasi total koreksi TOF tahun 2022 dengan total tarif INA-CBG terbaru tahun 2023.

---

Tetralogy of Fallot (TOF) is the most common cyanotic Congenital Heart Disease (CHD). Definitive management is surgery earliest as possible. Almost all financing uses BPJS Kesehatan based on INA-CBG rate. Negative difference between the 2016 INA-CBG rates and TOF surgery treatment bill make many hospitals not operating and refering to Harapan Kita Hospital. With increasing in the latest 2023 INA-CBG rates, research for negative difference is needed. Analyzing factors related to care bills and adherence to TOF Clinical Pathway (CP) is studied too. This cross-sectional descriptive observational study took a sample of 82 patients undergoing TOF total  correction in 2022. Results showed that most were aged ≥1 year, female, normal nutritional status, had secondary diagnoses, severity of PPK I (mild) and INA-CBG II (moderate), no complications, class III, median duration of CPB 103.5 minutes and AoX 55 minutes, length of postoperative care 6 days and total of 8 days. Factors related to treatment bills are complications, class of care and CP length of care. Things not in accordance with the TOF CP are length of stay, laboratory, radiology, drug, medical equipment and BMHP use. There is still negative difference between the 2022 TOF total correction treatment patient bills and the latest 2023 INA-CBG rate."

"Desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan belanja daerah di Indonesia, salah satunya pada bidang kesehatan. Peningkatan belanja kesehatan diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, yang digambarkan oleh angka kematian bayi. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2002-2012 dan menggunakan metode data panel, penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Selain itu rasio tenaga kesehatan per infrastruktur layanan kesehatan juga berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi.

---

Fiscal decentralization increases cash transfer from central to local government. It also increases local government spending, which include health spending. An increases in health spending is expected to improves health status, which indicated by infant mortality rate. Using state data from 2002-2012 and using panel data estimation, this research find that municipal and state level health spending has negative impact towards infant mortality rate. In addition, number of health worker over health infrastructure also has negative impact towards infant mortality rate."

"ABSTRAKDampak krisis moneter berpengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan gigi dimana sebagian besar peralatan, bahan material dan obat-obatan adalah impor sehingga harganyapun semakin mahal dan kemampuan masyarakat untuk membelipun berkurang. Industri jasa pelayanan kesehatan gigi, bila ingin tetap bertahan pada masa seperti ini harus mengupayakan agar biaya yang dikeluarkan dapat dilampaui oleh pendapatan. Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut RSHS sebagai salah satu pusat pendapatan rumah sakit yang masih mendapat subsidi pemerintah dan sampai saat ini masih mengalami defisit anggaran. Dengan adanya krisis pada saat ini biaya operasional semakin meningkat dan tidak ditunjang dengan peningkatan subsidi dari pemerintah, terlihat dengan semakin sulitnya pengadaan (obat dan bahan habis pakai.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang efisiensi biaya di Instalasi Rawat jalan Gigi dan Mulut Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini merupakan kajian studi kasus pendekatan kuntitatif dan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran efisiensi biaya di Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut RSHS Bandung, yang berkaitan dengan biaya total, biaya standar maupun subsidi dan pendapatan dengan menggunakan metoda analisa double distribution.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bila menggunakan biaya satuan berdasarkan biaya total, tidak satupun bagian Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut mengalami surplus tetapi bila menggunakan biaya satuan berdasarkan biaya variabel maka hanya Poli Pedodonti yang kondisinya surplus. Perbedaan biaya tersebut pada setiap poli berbeda tergantung dari jumlah tenaga, luas poli, sarana dan prasarana yang dimiliki poli, jenis bahan dan obat serta tingkat pemanfaatan pelayanan.Inefisiensi terjadi bila biaya total dibandingkan dengan pendapatan dan subsidi begitu pula bila biaya total dibandingkan dengan biaya standar. Inefisiensi ini terjadi karena besarnya biaya investasi bangunan bila biaya ini dihitung dengan menggunakan laju inflasi 53,74%, besarnya biaya sumber daya manusia dan tingginya biaya obat dan bahan medis. Dapat dilakukan upaya pengendalian biaya dengan cara menekan biaya obat/bahan medis dan tenaga kesehatan, meningkatkan total output, meningkatkan total pendapatan dan subsidi silang baik antar pasien, antar bagian Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut, maupun antara FKG UNPAD dan RSHS.

---

ABSTRACT

The impacts of monetary crisis highly affect dental health service. Most equipment, material and medicines axe imported that their price is increasingly expensive while on the other hand the people purchasing power is decreasing. If dental health service industry to maintain its survival during such period it must attempt to suppress the cost to keep with the revenue. Up to now, Dental Health Clinic of RSHS as one of hospital which receive subsidy from the government subsidy which can be seen from the increasingly difficulties of purchasing of medicines and disposable material.

The purpose of this research is to obtain description of efficiency cost in Dental Health Clinic of Dr. Hasan Sadikin Bandung. This research is a case study with a quantitative and qualitative approach by using descriptive analysis method to obtain description of cost in dental clinic of RSHS Bandung related to total cost, standard cost and subsidy and revenue by using double distribution analysis method.

The results of this research indicate that if using cost unit of total cost, none of the part dental clinic that obtain surplus. However, when using the unit cost based on variable cost, it is only Pedodonti clinic than obtain surplus. The cost difference in each clinic depends on number of personnel, extent of clinic, facilities and infrastructure owned by clinic, types of material and medicines and level of service utilization.

Inefficiency occurs when the total cost is compared to revenue and subsidy. The same when total cost is compared to standard cost. This inefficiency occurs due to the large amount of building investment cost if the cost is calculated by using inflation rate of 53.74%, the large amount of human resources cost and high cost of medicines and medical materials. Due to this matter, cost control efforts in needed by suppresing medical cost or dental materials and health personnel, increasing total output, increasing total revenue and cross subsidy among patients, among dental clinics, and between Faculty of Dentistry University of Padjadjaran and RSHS."

"DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks termasuk masalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang terns meningkat memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan menurunkan status kesehatan karena rendahnya asupan gizi dan ketidakmampuan membiayai kesehatan pribadi dan keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di antaranya program kartu sehat, Jaring Pengaman Sosial Bagi Kesehatan, dan Program Kompensasi Subsidi Energi Bidang Kesehatan. Semua kebijakan di atas merupakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga miskin. Keluarga miskin di identifikasi dengan menggunakan kartu sehat.Hasil penelitian terhadap hubungan pembiayaan kesehatan pemerintah dengan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan income perkapita terlihat bahwa peningkatan atau penunman pembiayaan kesehatan oleh masyarakat tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah artinya kedua hubungan ini bukanlah substitusi melainkan komplementer.Hasil evaluasi terhadap sumberdaya kesehatan menunjukan propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan keluarga miskin tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak masalah yang ditemukan di lapangan diantaranya masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan secara gratis. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kartu sehat dan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan terlihat bahwa masih belum optimalnya cakupan kesehatan bagi keluarga miskin.Sebagai upaya mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan diperlukan strategi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil analisis AHP dari responden para expert menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan sistem kartu sehat akan optimal jika memenuhi kriteria; validasi secara proaktif (41,3%) dan kejelasan penggunaan kartu sehat (32,7%). Sementara kendala prioritas yang harus yang harus diminimalkan adalah belum tertatanya penangan kemiskinan lintas sektor. Para expert sepakat bahwa strategi yang diprioritaskan adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (23,4%) dengan mempertimbangkan juga strategi menjalin kerjasama lintas sektor (21,5%) dan mengupayakan mencari metodologi penentuan sasaran yang lebih akurat."

"Krisis ekonomi yang berlarut - larut telah menjadikan bangsa Indonesia berada pada kondisi yang kurang beruntung. Ketidak beruntungan lebih nyata pada kelompok rawan yaitu ibu dan balita. Dari dampak indikator program telah menujukkan bukti yang nyata yaitu menurunnya Indeks Pembangunan Manusia / IPM . angka kematian Ibu sebagai salah satu bagian dari indikator utama sektor kesehatan juga menunjukkan trend penurunan yang sama.Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan upaya akselerasi penurunan kematian ibu. Gerakan Sayang Ibu , kemudian disusul dengan Gerakan Pita Putih adalah bentuk -bentuk program yang bertujuan menggalang kepedulian lintas sektor. Dalam skala internasional gaung menyelarnatkan ibu bersalin telah sangat kuat.Program safe motherhood adalah program yang memiliki tujuan penurunan kematian ibu. Terdapat 4 pilar strategis yang mendukung program ini, yaitu Keluarga berencana , ante natal care , persalinan yang normal serta rujukan obstetri. Program ini secara ekonomi telah dianggap sebagai progrram yang cost efektif dalam menurunkan kematian ibu.Program safe motherhood di kota Sukabumi memberikan gambaran yang kurang menguntungkan terutama pada keluarga miskin. Cakupan K1 , K4 dan persalinan oleh tenaga kesehatan sangat rendah. Bahwa pelayanan untuk keluarga miskin adalah bagian dari public goods, maka diperlukan informasi biaya yang diperlukan untuk program ini . Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menghitung berapa besarnya biaya program ini untuk keluarga miskin di kota Sukabumi yang dapat dilakukan di pelayanan kesehatan dasar. Pada penelitian ini penulis hanya akan menghitung pelayanan yang dapat dilakukan di PKM adalah pelayanan ANC dan persalinan dengan sampel pada PKM Lembursitu.Penelitian menggunakan metode alokasi biaya activity based costing. Yang akan secara menyeluruh menghitung biaya satuan pelayanan persalinan dan kunjungan Kl s/d K4. Dari angka yang diperoleh kemuadian dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran pelayanan safe motherhood .Hasil analisis menunjukkan bahwa, pelayanan ibu hamil keluarga miskin dengan menggunakan anggaran JPSBK mencukupi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Biaya total yang diperlukan untuk pelayaan ANC dan persalinan Gakin di Kota Sukabumi sebesar Rp 43.156.050,﷓Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan mekanisme yang memungkinkan akses gakin ke pelayanan kesehatan tidak mengalami kendala. Informasi yang jelas tentang hak hak gakin serta diikuti dengan peningkatan jumlah maupun kualitas bidan akan diharapkan mendorong keberhasilan program. Pada konteks biaya , dimana investasi dan gaji telah disediakan pemerintah , maka peningkatan kuaantitas obat penyediaan vaksin serta sarana skrining VDRL dapat menjadi usulan alokasi anggaran disamping anggaran rutin.

---

Prolonged economic crises has placed Indonesia in deprived condition. This condition is more obvious among the risk groups, that is, mother and child Indicators on program showed real evidence about impact of the very bad condition as reflected by decreased Human Development Index and Maternal Mortality Rate.

Varied programs have been declared by government to accelerate the reduction of MMR. Mother Friendly Movement, followed by White Band Movement are amongst program aimed to improve the inepter sect oral awareness on the issue. Internationally, the initiative to save delivery mothers has been embarked quite loudly.

Safe Motherhood Program is a program aimed to reduce maternal mortality_ There are four strategic pillars to support this program, these include family planning, antenatal care, normal delivery, and obstetric referral. Economically speaking, this program has been viewed as a cost-effective program in declining the maternal mortality.

Safe Motherhood Program in Sukabumi city provided a not very good situation, particularly among poor families. Coverages of K1, K4, and delivery assisted by health personnel were very low. There is a need to reveal cost information needed by this program since service for poor families is a part of public goods_ Hence, in this study, cost for ANC and delivery in Lembursitu Community Health Center.

This study used activity based costing allocation method which comprehensively calculated the unit cost of delivery care and K1 to K4 visits. The acquired figures was then used as a basis for calculating the safe motherhood budget.

The analysis showed that pregnancy care for poor families using JPSBK budget was sufficient to provide a quality care. Total cost needed for ANC and delivery in Sukabumi City was Rp. 43 156 050,-.

In general the study showed that there is a need to have a mechanism in which the access of poor families to get health care without constraints. Clear information about poor families' rights and followed by adequate quantity and quality of midwives will improve success of the program. In the cost context, where investment and salary are provided by government, it is suggested to allocate budget to increase vaccine stock and to provide facility of VDRL screening."