Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat untuk mengembangkan dan memelihara fasilitas infrastruktur. Pelayanan akan infrastruktur sering disediakan dengan defisit operasi, yang hanya ditutupi melalui subsidi, sehingga akan memberatkan pada sumber daya masyarakat (publik). Di padukan dengan sebagian besar kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, hal ini mendorong untuk memobilisasi modal sektor swasta untuk ikut dalam investasi di bidang infrastruktur. Terstruktur dengan tepat Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) mungkin akan dapat mengerakan sumber daya/modal yang sebelumnya belum dimanfaatkan sektor swasta baik ditingkat lokal, regional, atau internasional yang sedang mencari peluang investasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kemitraan Pemerintah Swasta terutama dalam hal struktur dan skema pembiayaanya. Dalam studi ini mengkaji dan merangkum berbagai macam dokumen yang tersedia (buku, jurnal, tesis dan lainnya) untuk lebih fokus pada struktur dan skema pembiayaan dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Kalkulasi finansial dan manajemen resiko adalah faktor utama penentu keberhasilan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta.

---

Governments face an ever increasing need to find sufficient financing to develop and maintain infrastructure. Furthermore, infrastructure services are often provided at an operating deficit, which is covered only through subsidies, thus constituting an additional drain on public resources. Combined with most governments limited financial capacity, these pressures drive a desire to mobilize private sector capital for infrastructure investment. Structured correctly, a Public Private Partnerships (PPPs) may be able to mobilize previously untapped resources from the local, regional, or international private sector which is seeking investment opportunities. The objectives of this report is to learn more about the Public Private Partnerships especially in terms of structure and financing schemes. In this report reviewed and summarizes the available document (book, journal, thesis and other ) to focus on structure and financing schemes in public private partnership. Financial calculations and risk management is a main factor success in the public private partnerships."

"Indonesia adalah negara dengan kegiatan ekonomi besar dan dinamis tercermin oleh pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6% per tahun. Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu mega proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang akan menghabiskan biaya sekitar US$ 25 miliar. Dengan minimnya value for money yang diperoleh menjadi kendala utama JSS sehingga belum dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek. Pengadaan infrastruktur dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) konvensional tidak dapat berjalan optimal sesuai harapan, jadi diperlukan alternatif model skema pembiayaan lain seperti skema Aliansi Strategis dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (AS-KPS) untuk meningkatkan minat pihak swasta. Pendekatan model skema AS-KPS pada JSS dengan melakukan inovasi fungsi proyek dari satu fungsi menjadi multi fungsi (multi stakeholders). Konseptual desain proyek JSS pada awalnya hanya berfungsi untuk penyeberangan orang dan barang antara dua pulau utama di Indonesia, setelah dilakukan proses inovasi fungsi berbasis value engineering maka dihasilkan penambahan fungsi pariwisata, kawasan industri, telekomunikasi, instalasi pipa minyak dan gas serta pemanfaatan energi terbarukan. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan forecasting demand dengan system dynamic pada studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisa kelayakan Jembatan Selat Sunda dengan menggunakan skema SA-PPP berbasis value engineering dapat meningkatkan pendapatan proyek secara keseluruhan hingga 683,27%, meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) hingga 7,37% dengan Net Present Value (NPV) positif.

---

Indonesia is a country with a great economic activity and dynamically reflected by economic growth has reached 6% per year. Sunda Strait Bridge (SSB) is one of the mega project is being offered by the Government of Indonesia which will cost around US$ 25 billion. The lack of value for money obtained a major obstacle SSB so haven?t been able to increase investment of private parties. Procurement of infrastructure with conventional Pubic-Private Partnership (PPP) scheme can not run optimally match expectations, so it is necessary for other alternative financing scheme such Strategic Alliance in Public-Private Partnership (SA-PPP) scheme to boost interest in private parties.

Approach to the model SA-PPP scheme on SSB with innovating projects from a single function to a multi functional (multi stakeholders). The conceptual design of the SSB was originally only for people and goods crossing between the two main islands in Indonesia, after a process of innovation-based vaue engineering then produced the addition function is tourism, industrial, telecommunication, oil and gas pipeline installations as well as the utilization of renewable energy.

This research approach forecasting demand using system dynamics in the case study. This research showed that the analysis of the feasibility of the SSB project used SAPPP scheme can increase the overall revenue projects up to 683,7%, Internal Rate of Return (IRR) improved to 7,37% and get a positive Net Present Value (NPV)."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Penelitian ini membahas mengenai Desain Kebijakan Insentif Pajak atas Investasi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya adalah dalam bentuk pajak penghasilan badan dan insentif pajak lainnya berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Manfaat atas pemberian insentif dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi : investor, masyarakat, dan pemerintah. Korea Selatan dan Filipina juga memberikan insentif pajak atas investasi dalam proyek KPS sebagai dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek KPS di negaranya.

---

This research focused on Tax Incentives Policy Design for the Investment in Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project in Indonesia. This research used qualitative method. Results indicated that the form of incentives that can be given are corporate income tax and others tax incentives on Tariff and Value Added Tax for imported capital. The benefits generated from giving tax incentives can be seen from three aspects : investor, society, and government. South Korea and Philliphine are also giving tax incentives as a governement support to implement PPP in their infrastructure project."

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.

---

This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."

"Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko.

---

Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment.

This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation."

"Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang mempengaruhi KPS pada proyek infrastruktur power untuk peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan diolah dengan analisa statistik dan Monte Carlo. Hasilnya adalah pembebasan lahan, birokrasi yang berbelit-belit, terlambatnya penyelesaian konstruksi, intervensi pemerintah adalah beberapa risiko dominan yang mempengaruhi KPS infrastruktur power.

---

Implementation of Public Private Partnership (PPP) is still not optimum to attract private sector in investing power infrastructure projects. Lack of popularity in demand of PPP?s projects shows that the performance of the PPP is not optimum due to lack of risk management. This study aims to identify potential risks that may reduce the performance of PPP in power infrastructure projects in Indonesia. Data was collected by survey method and processed with statistical analysis and Monte Carlo Simulation. The research results show that land acquisition, convoluted bureaucracy, delays in completion of construction, government intervention are the dominant risks that affects the power infrastructure PPPs."