Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prilaku kebersihan lingkungan. di kalangan masyarakat Cirebon golongan Islam, nampaknya belum seauai dengan sistem gagasan yamg diajarkan Islam, berdasarkan Al- Qur1 am dan Hadiets Nabi Muhammad saw. Banyak ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadiets Nabi Muhammad sebenarnya yamg mengajarkan tentang norma dan nilai-nilai kebersihan, baik kebersihan diri menyangkut badan, pakaian dan makanan ataupun kebersition lingkungan, menyangkut pumah, halaman, pekarangan dan alam sekitar. Masalah kebersihan lingkungan pada akhir-akhir ini banyak menarik perhatian, sehingga para birokrat dan cendekiawan. membicarakannya dalam berbagai kesempatan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan upay a pelestarian sumber daya alam y/ang sangat bepmanfaat bagi kelang-sungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat bersama dalam kehidupan. Tercemarnya lingkungan hidup, sama arti-Kaya terancamnya kehidupan manusia sebagai penghuni bumi. pencemaran lingkumgan itu telah menjadi gejala yang sedang, berkembang pesat di pusat-pusat kota khususnya, searah dengan berkembangnya tehnologi dan modemisasi, Kemajuan tehnologi telah mendorong terjadimya perubahan dalam semua aspek kehidupan:, sehingga peluang manusia untuk memenuhi ke-butuhan hidupnya semakin terbuka. Dengan terpenuhinya kebutuhan, manusia dapat mempertahankan Kelangsungan hidup bahkan. meningkatkam poduktivitasnya, sehingga memperbesar jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk yang tidak terkendali serta laju urbanisasi mengejar kemajuan teknologi, berakibat menimbulkan pencemaran lingkumgan, baik karena industri maupun limbah sampah dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk di suatu kota, kemajuan tehnologi dan masalah lingkungan, pada hakikatniya merupakan siklus alami yang tidak bisa dihindari. Melalui pendekatan ideologis, sebagai salah satu kompoten kebudayaan menurut White, dapat dijelaskan bahwa si stem gag as an bagaimanapun baiknya, tidak akan terwujud tanpa dukimgan si stem soslal dalam masyarakat dan si stem tehnologi. Gagasan kebersihan lingkungan, berdasarkan norma dan ndlai ajaran Islam atau program pemerimtah yang telah ditetapkan, tidak akan terlaksana dalam tingkah laku sehiari-hari, jika sistem-sistem lain tidnk mendukungnya. Secara antropologis, berbedanya respoas maayarakat golong-an Islam dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan, dlaebab kan oleh perbedaan latar belakang siaten sosial budaya, sosial pendidikan, sosial ekonomik dan sistem tehnologi."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."