Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah keamanan pangan selalu menjadi perhatian dan kepedulian yang serius bagi seluruh umat manusia. Kontaminasi makanan merupakan penyebab sebagian besar keracunan makanan. Salah satu kejadian keracunan makanan terjadi pada bulan Agustus 2011, menurut hasil investigasi manajemen keselamatan di PT Karya Jaya Samudera kejadian keracunan yang ditemukan pada kru MV. Samudera 02 dikarenakan kru kapal mengkonsumsi makanan yang sudah tidak memenuhi standar. Sistem manajemen pangan berdasarkan HACCP digunakan untuk menganalisis risiko dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul dari proses makanan. Selain itu desain sanitasi yang buruk akan menyebabkan munculnya penilaian yang negatif dari pihak pencharter.Tujuan penelitian ini adalah diketahui gambaran pelaksanaan keamanan makanan di MV. Samudera 02 milik PT. Karya Jaya Samudera berdasarkan HACCP selama periode waktu Februari-April 2012 dengan analisis deskriptif. Berdasarkan analisa HACCP terhadap tahapan makanan yang ada di MV. Samudera 02 maka proses pembelian, penerimaan, pengolahan bahan makanan dan penyajian makanan menjadi titik kendali kritis yang memerlukan tindakan pengawasan dan perbaikan.Peneliti menyarankan perlu dilakukan sistim keamanan makanan yang terintegrasi di PT. Karya Jaya Samudera

---

The problem of food safety is always being a concern for the whole of mankind. Food contamination is the cause of most of the food poisoning. One scene food poisoning occurs in August 2011, according to the investigation results management safety in PT. Karya Jaya Samudera the incidence of poisoning that is found in the crew MV. Samudera 02 because of the crew consumes food who has un-standardized. Food management system based on HACCP is used to analyze the risk of hazard which may arise from the process of food. In addition design sanitary hygiene will lead to the emergence of a negative assessment of the third party.The aim of this research is known the outlook for the implementation of food safety in MV. Samudera 02 owned by PT. Karya Jaya Samudera based on HACCP during Februari - April 2012 with an analysis descriptive. Based on HACCP analysis for each food process in MV. Samudera 02, food purchashing, food receiving, food processing and food serving become control critical point that requires the act of supervision and corrective.Researcher suggested food safety system is integrated in PT. Karya Jaya Samudera."

"Salah satu pelanggan PT. Krakatau Bandar Samudera (PT.KBS), yakni PT. Sentra Grain Terminal (PT.SGT), berencana melakukan kerjasama proyek pembangunan fasilitas conveyor di Dermaga 2, Pelabuhan PT.KBS. Fasilitas conveyor tersebut akan terkoneksi hingga Integrated Warehouse (IWH) milik PT. SGT yang berada di kawasan PT.KBS. Kapasitas conveyor yang rencananya dibangun memiliki kapasitas bongkar 20.000 ton/hari untuk kargo food and feed. Kemudian, material kargo curah yang dibongkar dari kapal ke conveyor akan di-supply menggunakan 4 crane milik PT.KBS, yakni 2 unit Portal Harbour Crane (PHC) dan 2 unit Dual Level Luffing Crane (DLLC), dengan safety working load (SWL) 40 ton. Dalam proyek ini, PT. KBS memiliki scope pekerjaan untuk mengadakan 4 unit grab baru yang kapasitas dan spesifikasinya dapat menunjang bongkar-muat kargo milik PT.SGT dengan target 20.000 ton/hari. Untuk mengetahui nilai minimum-maksimum kapasitas volume grab yang diperlukan, maka pada laporan praktik keinsinyuran ini dilakukan kajian teknis dengan iterasi parameter-parameter, seperti waktu siklus crane, waktu bongkar, densitas kargo, SWL crane, dan kombinasi jenis crane. Kemudian, konsep desain grab akan mengadopsi spesifikasi teknis dan katalog grab yang sudah ada dengan beberapa modifikasi yang mempertimbangkan aspek profesionalisme, kode etik insinyur, dan safety dalam proses penentuannya. Kajian teknis dalam laporan Praktik Keinsinyuran ini menghasilkan konsep desain grab dengan kapasitas volume yang bervariasi dari 23 m3-34m3.

---

One of the PT Krakatau Bandar Samudera's (PT KBS) customers, PT Sentra Grain Terminal (PT SGT), plans to collaborate on a project to build the conveyor facility at Jetty 2, PT KBS Port. The conveyor facility will be connected to PT SGT's Integrated Warehouse (IWH) in the PT KBS area. The planned conveyor capacity has an unloading capacity of 20,000 tonnes/day for food and feed cargo. Then, bulk cargo material unloaded from the ship to the conveyor will be supplied using 4 cranes owned by PT KBS, namely 2 units of Portal Harbour Crane (PHC) and 2 units of Dual Level Luffing Crane (DLLC), with a safety working load (SWL) of 40 tonnes. In this project, PT KBS has a scope of work to procure 4 new grab units whose capacity and specifications can support the loading and unloading of PT SGT's cargo with a target of 20,000 tonnes/day. To determine the minimum-maximum value of grab volume capacity required, this engineering practice report will conduct a technical study by iterating parameters, such as crane cycle time, unloading time, cargo density, crane SWL, and crane type combination. Then, the grab design concept will adopt technical specifications and existing grab catalogues with some modifications that consider aspects of professionalism, engineer code of ethics, and safety in the determination process. The technical study in this engineering practice report produces grab design concepts with volume capacities varying from 23 m3-34m3."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"PT Samudera Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi barang, dengan bisnis utamanya adalah layanan pelayaran dan logistik yang terintegrasi. Perusahaan memiliki 5 lini bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan: Samudera Shipping, Samudera Logistics, Samudera Ports, Samudera Property dan Samudera Services. Dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang kompetitif, terdapat 2 langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan kinerja operasional melalui efisiensi biaya operasional dan mengembangkan bisnis transportasi non-shipping yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya adalah Samudera Logistics. Samudera Logistics terdiri dari beberapa anak usaha yang bergerak di bidang 3^rd party logistics, project logistics, transportasi darat, pergudangan dan depo peti kemas. Untuk mendukung langkah strategis tersebut, maka tujuan bisnis yang hendak dicapai oleh perusahaan antara lain adalah meningkatkan tata kelola pelanggan, meningkatkan kinerja operasional melalui efisiensi biaya operasional serta mengembangkan bisnis transportasi non-shipping melalui integrasi sistem aplikasi yang ada di unit bisnis. Agar proses pencapaian tujuan tersebut dapat berjalan dengan terarah, maka perlu dibuat rancangan enterprise architecture yang dapat menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan TI berdasarkan sasaran strategis perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF sebagai acuan pengembangan arsitektur dengan metode kualitatif dan studi kasus di PT Samudera Indonesia Tbk. Metode pengolahan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap lingkungan organisasi dan proses bisnis di unit bisnis terkait. Penelitian ini menghasilkan rancangan arsitektur yang terdiri dari 11 prinsip arsitektur serta usulan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi. Usulan ini menjadi solusi TI yang terintegrasi guna meningkatkan tata kelola pelanggan maupun vendor dan meningkatkan efisiensi biaya operasional, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis. Rancangan arsitektur juga dibuat sebagai masukan dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pengembangan TI di lingkup Samudera Logistics. PT Samudera Indonesia Tbk is a company engaged in the field of goods transportation, with its main business being integrated shipping and logistics services. The company has 5 main business lines: Samudera Shipping, Samudera Logistics, Samudera Ports, Samudera Property and Samudera Services. In order to face competitive business competition, there are 2 strategic steps that must be taken, improving operational performance through operational cost efficiency and developing the non-shipping transportation business owned by the company, one of which is Samudera Logistics. Samudera Logistics consist of several subsidiaries engaged in 3^rd party logistics, project logistics, land transportation, warehousing and container depots. To support strategic initiatives, business objectives needs to be achieved by the company include improving customer management, improving operational performance through operational cost efficiency and developing non-shipping transportation business through integration of application systems in business units. In order to make sure that the process of achieving these goals can be directed, an enterprise architecture design needs to be made that can align business needs and IT based on company’s strategic goals. This research aims to produce an architectural design using TOGAF framework as a reference for architectural development with qualitative methods and case studies at PT Samudera Indonesia Tbk. Data processing is done by conducting interviews and observations of organizational environment and business processes in related business units. This research resulted in an architectural design consisting of 11 architectural principles as well as proposed applications and integrated infrastructure. The proposal becomes an integrated IT Solutions to improve customer and vendor management and improve operational cost efficiency, thereby driving business growth. The architectural design was also made as input and became a reference in making IT development decisions within the scope of Samudera Logistics."

"Tesis ini membahas mengenai prinsip duty of assured dalam asuransi rangka kapal (marine hull insurance). Prinsip duty of assured memberikan kewajiban kepada Tertanggung untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kerugian terhadap benda miliknya yang menjadi objek pertanggungan untuk menghindari kerugian yang dijamin oleh polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan prinsip duty of assured di dalam praktik hukum asuransi di Indonesia melalui kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal yang sudah diputuskan oleh pengadilan melalui putusan No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP jo. No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA jo. No. 1056 K/Pdt/2011 jo. No. 636/PK/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan studi kasus. Dalam putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tertanggung belum melakukan upaya yang maksimal untuk mengupayakan penyelamatan tongkang miliknya. Oleh karena itu, Tertanggung dianggap belum menjalankan prinsip duty of assured dengan baik. Sebaliknya dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Tertanggung dianggap telah melakukan upaya yang cukup untuk menyelamatkan tongkang miliknya. Hal ini diputuskan walaupun diketahui bahwa masih ada upaya yang belum dilakukan oleh Tertanggung. Sehingga Tertanggung nampak belum melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan tongkang. Pertimbangan hukum dari Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  telah sesuai dengan prinsip duty of assured. Akan tetapi, pertimbangan hukum dari Hakim Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prinsip duty of assured.

---

This thesis discusses the duty of assured principle in marine hull insurance. The duty of assured principle provides the assured with the duty in averting and minimising a loss from occurring towards their insured property to avoid a loss insured by the insurance policy. The purpose of this research is to analyse the application of the duty of assured principle in the practice of insurance law in Indonesia through a court decision concerning a marine hull insurance claim dispute. The court decisions reviewed are the District Court Decision No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP, Appeal Court Decision No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA, Supreme Court Decision No. 1056 K/Pdt/2011 and Review of Court Decision No. 636/PK/Pdt/2013. The method used in this research is the normative judicial approach and analyses legislations, legal principles and case study as the basis of study. In the District Court and Appeal Court decisions, Judges ruled the assured to have not carried out their duty to minimize the loss to their vessel. However, in the decision by the Supreme Court and later their Review of Court Decision, the assured is deemed to have carried out enough effort to avert and minimise further loss to their vessel. This final court decision was made although it is known that the assured has not taken further steps to preserve their vessel from sustaining further loss. The judges of the District Court and Appeal Court in their legal reasoning have applied the duty of assured principle. However, the Supreme Court in their decision and their Review of Court decision are not in accordance with the duty of assured principle."