Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142834 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Saragih, Sorang Afril Srihayati
"Kebijakan embargo senjata yang diterapkan Barat kepada China menjadikan Rusia sebagai satu-satunya partner China dalam kerjasama transfer persenjataan. Kondisi ini menjadikan Rusia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan kekuatan militer China. Namun demikian, transfer persenjataan China dari Rusia terus-menerus menurun pada periode 2006- 2010 sekalipun China masih tetap berusaha untuk meningkatkan kekuatan militernya. Bila nilai transfer ini diteliti lebih lanjut, ternyata hanya sistem persenjataan pesawat dan kapal yang memiliki nilai transfer yang menurun. Ini dikarenakan China kini lebih memilih untuk mengembangkan sendiri sistem persenjataannya dan hanya membeli komponen persenjataan yang belum mampu diproduksinya secara domestik.

The policy of Western states to apply arms embargo to China makes Russia as the only partner for China in the cooperation of arms transfer. This condition makes Russia has a very significant role in China?s effort in increasing its military power. Yet, the value of China?s arms transfer from Russia keeps decreasing in period 2006-2010 although China is still trying to increase its military power. If we look deeper to the explanation of the arms transfer, only aircraft and ships which have the decreasing values of arms transfer in this period. This situation happens because China now prefers developing its own weapon systems and only buys the arms components in which it is still not able to produce domestically."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fuad Yaumi
"Kebijakan perluasan perdagangan dan kerjasama energi Rusia dengan China, merupakan langkah baru bagi pemerintahan Putin yang selama ini menjadikan Barat (Uni Eropa) menjadi mitra utama. Dengan menggunakan energi sebagai alat kebijakan ekonomi luar negerinya, Putin merancang ulang langkah kepentingan dan tujuan negara yang hendak dicapai Rusia. Isu-isu dalam ekonomi, politik, hingga keamanan turut mempengaruhi terwujudnya peningkatan kemitraan Rusia dengan China dimasa kini. Sementara itu hubungan Rusia dengan UE tidak dapat disampingkan begitu saja karena hubungan interdependensi keduanya masih cukup kuat. Walaupun demikian pilihan strategis yang diambil Rusia saat ini menunjukan peningkatan hubungan dengan China dalam bidang energi.

Russia's trade expansion and energy cooperation policies with China are considered as novel steps in Putin's government which has thus far rendered the West (European Union) as key partner. By employing energy as means in its economic foreign policy, Putin renovates the state's interest and objective aimed to be attained. Economic, politic, as well as security issues also influence the realization of enhanced Russia's partnership with China. Meanwhile Russia's relation with EU cannot be disregarded as the interdependency between the two entities is still intense. Nevertheless, Russia's current strategic decision enhances its relation with China in the sphere of energy.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42488
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pohan, Mochamad Raga Saputra
"Setelah selesai Perang Dingin tepat pada awal tahun 90an, Cina melakukan peningkatan kapabilitas militer secara besar-besaran. Program peningkatan kapabilitas militer ini mendapat perhatian lebih di kawasan Asia Timur, terutama Jepang. Negara samurai itu merasa sangat terancam dengan peningkatan kapabilitas militer Cina yang lebih fokus terhadap pengembangan senjata yang bersifat ofensif. Maka dengan demikian Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militer yang bersifat ofensif untuk merespn apa yang telah dilakukan oleh Cina. Pertanyaan penelitan dalam kasus ini bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur khususnya antara Cina dan Jepang setelah melakukan strategi ofensif. Dalam penelitan ini menggunakan penelitian positivist atau yang sering disebut dengan penlitian kuantitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kapabilitas militer Cina lebih pesat dibandingkan peningkatan kapabilitas militer Jepang dan jumlah kekuatan ofensif Cina lebih besar dibandingkan kekuatan ofensif Jepang. Hal ini dapat memicu terjadinya perlombaan senjata antara Cina dan Jepang yang dapat mengakibatkan stabilitas sistem dikawasan goyah, karena dengan terjadinya perlombaan senjata konflik terbuka dapat terjadi kapan saja.

Since the end of the Cold War,China military rise has become an issue in East Asia Region. The rise of China?s military resulted a serious threat in East Asia, especially Japan. Japan perceive the rise of China?s military as a threat to its national security. The reason that the rise of military capabilities in China is more focus on offensive weapons. In order to response China offensvie strategic, Japan also develop its military capabilities and it is offensive. The research questions being proposed in this thesis are how is the system stability in the region after China and Japan develop its offensive military capabilities. The study uses quantitative research to see how arms has an effect to ystem stability in the East Asia region.
The result of this study shows that military rise of China is more superior than Japan. China has much more offensive weapon than Japan. Because of this fact, the big gap between China and Japan can trigger an arms race in East Asia region. If an arms race happen, the tendency of an open war theater is very possible and it will cause an unstable system in the region.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T28584
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kim, Ho Il
"Penjualan senjata melalui sistem offset merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh beberapa negara dalam era kontemporer. Bahkan Praktik offset dalam praktik perdagangan senjata internasional saat ini telah menjadi hal yang lumrah diantara negara untuk meningkatkan perekonomianya. Oleh karena itu nilai offset semakin berkembang dan menjadi persyaratan banyak negara dalam proses pengadaan senjata.Terlebih offset turut mempromosikan, transfer teknologi, infrastruktur pertahanan dam peluang komersial. Offset dapat menciptakan politik yang kuat dengan memberikan mengembalikan aliran transaksi ke luar negeri untuk kepentingan memajukan ekonomi domestik. Tetapi kurang transparanya offset menjadi tantangan bagi negara-negara demokratis, khususnya apabila media menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan dana publik dalam pengadaan senjata. Dengan demikian, Perdagangan senjata dunia telah memasuki era interdependensi dimana sistem internasional mulai terdesentralisasi.

Arms Trade by offset system is one of a mechanism which intensively used by several countries in the contemporary era. This is became a common practice among more advanced economies. Therefore, the value of offset agreements as a percentage of the contract value has been increasing. Offsets can make good political sense by redirecting what would otherwise belarge international outflows back into the domestic economy. In so doing, they may also promote technology transfer, supplement defenceinfrastructure or provide commercial opportunity. But intransparacy beyond offsets would became a challenge for democratic countries, especially when media focus on public spending accountability in arms trade. Thus, the increase of offsets sysytem show that world entering the era of interdependence when international system has been desentralized."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T32928
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sheng, Lijun
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001
327.16 SHE c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sitanggang, Patrick Aditya Josua Parulian, Author
"Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari instrumen ekonomi yang berisikan perlindungan akan hal-hal seperti inovasi dan hak cipta. Di saat bersamaan, hak kekayaan intelektual memiliki nilai politik karena menunjukkan relasi dan perbedaan kuasa antara negara maju dan negara berkembang. Dalam fenomena masa kini, salah satu aktor yang sedang gencar menggunakan hak kekayaan intelektual bagi kepentingan ekonomi politik mereka adalah China. Sebagai salah satu kekuatan yang sedang dalam kenaikan, timbul tarik ulur kepentingan terkait isu hak kekayaan intelektual di China yang didasari pada bagaimana China memandang hak kekayaan intelektual serta bagaimana konsep ini diatur di dalam China, dan China tetap harus menghadapi tantangan dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual secara eksternal melalui tekanan dari kekuatan aktor-aktor eksternal yang kerap mengawasi perilaku internasional China. Karya ini menunjukkan bagaimana China dalam perkembangan dan kenaikannya memaanfaatkan hak kekayaan intelektual dan dampak apa yang muncul dari pengunaan hak kekayaan intelektual ini, baik secara domestik dan secara global.

Intellectual property rights are part of economic instruments that contain protection for things such as innovation and copyright. At the same time, intellectual property rights have political value because they show relations and power differences between developed and developing countries. In today`s phenomenon, one of the actors who are intensively using intellectual property rights for their political economy interests is China. As one of the forces that is on the rise, there is a tug of war regarding the issue of intellectual property rights in China which is grounded on how China perceive intellectual property rights and how this concept is governed inside China, and China still has to face the challenges of using intellectual property rights externally through pressures from the power of external actors that monitors China`s international behavior. This work shows how China in its development and increase made use of intellectual property rights and the impact that emerged from the use of intellectual property rights, both domestically and globally."
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Murad F. Alhalayqah
"Tesis ini meneliti mengenai dinamika persenjataan Angkatan Laut China. Teori yang digunakan adalah Model Domestic Structure oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan analisa dari empat indikator dalam dinamika persenjataan Angkatan Laut China, Angkatan Laut China dikategorikan sebagai Blue-water navy. Selain itu, indikator pembangunan dalam dinamika persenjataan Angkatan Laut China selama dua dekade terakhir menunjukkan pad proses "build-up" bukan hanya modernisasi.
Berdasarkan analisa empat indikator Model Domestic Structure, penelitian ini juga menggambarkan perubahan, dan peningkatan dalam industri pertahanan China dan dampaknya terhadap proses pembangunan dan modernisasi dalam struktur kekuatan Angkatan Laut China, dan menemukan bahwa, peningkatan terakhir dalam industri pertahanan China memiliki dampak sgnifikan pada proses pembangunan modernisasi Angkatan.

This thesis researches about Arms Dynamic of Chinese Navy. Domestic Structure Model by Barry Buzan are the theory used in this research. This thesis uses a quantitative research method as means of collecting data. This research concludes that from the analyzing of the the indicators of arms dynamics of the Chinese Navy, Chinese Navy is categorized as a Blue-water navy. Besides of that, the indicator of the last two decades development in the arms dynamics of Chinese Navy refer to build-up process, not only modernization.
Based on the analyzing of the four indicators of the Domestic Structure Model, this research also illustrates the nature of the recent interactions, changes, and improvements in the Chinese defense industry and its impact on the process of modernization and development in the power structure of Chinese Navy, and found that, the last improvements of the Chinese defense industry had a decisive impact on Chinese Navy modernization and development process."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30510
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ardina Yunita Kartikasari
"Kajian ini membahas mengenai citra Indonesia di mata Tiongkok dalam isu sengketa Laut China Selatan (LCS). Dalam sengketa di LCS, Indonesia bukan negara penggugat atau non-claimant state. Namun klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau Nine-dashed Line di LCS beririsan dengan sebagian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kepulauan Natuna. Dalam periode 2010-2016, sejumlah insiden sempat terjadi dan menimbulkan ketegangan. Meski bersikeras bahwa kedua negara memiliki tumpang tindih kepentingan di perairan Natuna, Tiongkok tetap memiliki citra positif tentang Indonesia dan Tiongkok cenderung berhati-hati dalam merespon Indonesia dalam isu tersebut. Terkait hal ini, meski sudah banyak penelitian mengenai kebijakan Tiongkok terhadap Indonesia, namun hanya sedikit kajian yang menulis secara spesifik mengenai persepsi Tiongkok mengenai Indonesia dalam sengketa LCS. Melalui kerangka analisis teori citra atau image theory dan metode penelitian causal process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa citra Indonesia di mata Tiongkok adalah ally image. Dalam ally image, Indonesia dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan, kapabilitas dan dimensi kultural yang relatif sepadan. Hal ini mempengaruhi pilihan strategi yang diambil Tiongkok terhadap Indonesia terkait insiden-insiden yang terjadi di perairan Natuna, di mana Tiongkok lebih mengedepankan hubungan baik dan kemitraan kedua negara. Dalam kaitannya dengan isu sengketa LCS secara umum, Tiongkok memandang Indonesia sebagai teman yang mampu bersikap adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

This study analyses Indonesia's image from China's perspective on the South China Sea (SCS) dispute. Indonesia is a non-claimant state in SCS dispute. China's claim on Nine-dashed Line, however, overlaps with Indonesia's EEZ in Natuna islands. Tensions following some incidents occured in Natuna waters within 2010-2016. China insisted two countries have overlaping interest claim in those area, while Indonesia persisted on its position as non-claimant state. Nevertheles, China still perceives Indonesia in positive image and tend to be cautious when dealing with Indonesia on this issue. Although there are many studies on the SCS dispute and China's policy towards Indonesia, few if any of them discuss specificaly on China's perception towards Indonesia in this regard. Adopting image theory as an analytical framework and causal-process tracing on research method, this study figures that China captures Indonesia's image as an ally. In ally image, Indonesia is perceived as an actor who has positive goal compatibility with similar capability and cultural dimension as well. This perception affects the strategic options taken by China against Indonesia regarding the Natuna incidents in which China prioritize good relation and partnership between both countries. While on the SCS issue, China perceives Indonesia as a good friend capable of being fair to the parties in the dispute."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Candini Candanila
"Shanghai Cooperation Organisation (SCO) merupakan suatu kerjasama keamanan yang melibatkan Cina, Rusia, Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kerjasama keamanan regional yang terbentuk pada tahun 2001 ini merupakan transformasi dari kerjasama The Shanghai Five yang terbentuk pada tahun 1996 dan beranggotakan seluruh anggota SCO kecuali Uzbekistan. Kerjasama SCO berfokus untuk memberantas terorisme, ekstremisme, dan separatisme yang kerap mengancam keamanan Cina, Rusia, beserta negara-negara Asia Tengah. Namun di balik isu keamanan non-tradisional yang diusung, ternyata Cina dan Rusia sebagai great power dalam kerjasama SCO memiliki kepentingan energi terhadap negara- negara Asia Tengah yang juga tergabung di dalamnya. Kepentingan energi Rusia dan Cina beserta kapabilitas nasional yang besar dari kedua negara great power tersebut tentunya memainkan peranan penting dalam pembentukan SCO maupun masa depan dari kerjasama keamanan tersebut. Usaha perluasan pengaruh di Asia Tengah maupun usaha untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Asia Tengah merupakan faktor-faktor dominan yang menentukan interaksi Cina, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah dalam kerjasama SCO.

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is a security cooperation that involves China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The regional security cooperation that was established in 2001 is a transformation of The Shanghai Five, a cooperation that was established in 1996 and involved all of the current member states of SCO, except Uzbekistan. SCO focuses on eliminating terrorism, extremism, and separatism, the most prominent threats for China, Russia, and the Central Asian states. Non-traditional threats are undeniably the main focus of SCO, however the involvement of China and Russia in this institution are driven by their interests in Central Asia related to energy security. China and Russia?s energy interest, as well as their national capability, play important roles regarding the establishment of SCO and the future of this security cooperation. The attempts to spread influence and to balance US? influence in Central Asia are the dominant factors that determine the interaction between China, Russia, and Central Asian states in the SCO.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45089
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zhu, Yingming
Boca Raton: CRC Press, 2010
338.8 YIN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>