Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep HKI berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi litbang para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum atas hasil invensi litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan iptek di Indonesia. Peraturan perundangan di bidang HKI yang turut memberikan perlindungan terhadap hasil litbang para peneliti salah satunya adalah Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tetapi peraturan tersebut dalam tataran implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, meskipun telah ada perlindungan atas hasil invensi khususnya Paten namun jumlah perolehan Paten hasil invensi masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif Raih HKI dan Sentra HKI untuk mendorong dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Salah satu sentra HKI adalah Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI). Pusinov LIPI diharapkan menjadi pusat pengelolaan HKI dan mendorong peneliti menghasilkan invensi yang berorientasi Paten. Namun kenyataannya Pusinov LIPI mengalami kendala dalam mendorong dihasilkanya invensi yang berorientasi Paten. Kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan yaitu belum adanya dukungan yang memadai dari lembaga induk; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana; struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan; Sentra HKI masih cenderung berkutat pada pendaftaran HKI para peneliti saja; serta peneliti kurang memahami akan pentingnya HKI. Sedangkan kendala dalam aspek regulasi meliputi regulasi terkait royalti dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001, regulasi terkait Insentif Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007, dan regulasi terkait besaran anggaran penelitian.

---

The concept of intellectual property rights (IPR) play a role to provide legal protection for the invention of research and development (R & D) to the researchers in Indonesia. Legal protection of the R & D invention from researchers is essential in order to support the development of science and technology in Indonesia. The IPR legislations to protect R & D invention are Law of The Republic of Indonesia Number 14 of 2001 on Patent and Law of The Republic of Indonesia Number 18 of 2002 on National System of Research, Development and Application of Science and Technology. But the rules in the context of developing science and technology in Indonesia precisely at the level of implementation is not as expected. Moreover, the number of patents invention still low although there are legislations about Patent and other IPR. To overcome this problem, Government provides incentives Earn IPR and IPR Center to encourage patent-oriented research. One of the IPRS center is the Center for Innovation has established Indonesian Institute of Sciences (Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences). Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences expected to be the center of the management of IPR and to encourage patentoriented research. But the fact, Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences have problems in pushing patent-oriented research. The problems are in institutional and regulation aspects. Institutional aspects are the absence of adequate support from the parent institution; the limited human resources, operating costs, and facilities / infrastructure; structure of the solid center of IPR has not been institutionally; center for innovation still tend to dwell on the registration of IPRs the researchers only; and researchers do not understand the importance of IPR. While the constraints in the regulatory aspects related to the regulation include a royalty under Article 12 of Law Number 14 of 2001, regulations related to Tax Incentives in Government Regulation No. 35 of 2007, and regulations related to the amount of research budgets."

"Perkembangan dan penggunaan teknologi dalam berbagai produk dan jasa semakin meningkat, di antaranya adalah Artificial Intelligence (AI). AI merupakan cabang ilmu komputer yang dikembangkan menjadi suatu teknologi hingga dapat melakukan penalaran dan pembelajaran mandiri. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur teknologi ini sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Terdapat berbagai penemuan hukum dan interpretasi yang dilakukan dalam upaya perlindungan AI oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan apakah AI dapat diklasifikasikan sebagai objek HKI, khususnya pada hak cipta dan paten. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis tanggung jawab pemegang HKI atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI miliknya. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi perlindungan AI sebagai objek HKI dengan menggolongkannya sebagai program komputer. Sedangkan, perihal tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI masih menimbulkan perdebatan. Sebagian besar berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum tetap dibebankan kepada pemegang hak AI karena AI belum dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab.

---

The development and use of technology in various products and services is increasing, including Artificial Intelligence (AI). AI is a branch of computer science that has been developed into a technology which has the ability to learn and solve problems through logical deduction. However, until now, there is no regulation in Indonesia that specifically regulates this technology which creates legal uncertainty. There are various legal discoveries and interpretations made in an effort to protect AI by Intellectual Property Rights (IPR). This paper attempts to explain whether AI can be classified as an object of IPR, particularly copyrights and patents. In addition, this paper will also analyze the legal liability of right holders for losses caused by their AI. The results show that there are variations in the protection of AI as an object of IPR by classifying it as a computer program. Meanwhile, the issue of liability for the losses caused by AI is still a matter of debate. Most argue that the liability remains with AI rights holders because AI has not yet been defined as a legally liable subject."

"Tesis ini membahas pola interaksi dan komunikasi berbagi pengetahuan para peneliti dalam menciptakan inovasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan faktor-faktor yang mempengaruhi berbagi pengetahuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran peneliti dan interpretasi makna berbagi pengetahuan yang dilandasi oleh nilai, keyakinan, motivasi dan norma mempengaruhi tindakan berbagi pengetahuan. Saran yang diajukan adalah: lembaga perlu membangun kedekatan dan kerja sama antar peneliti guna mengembangkan pengetahuan yang menunjang penciptaan inovasi; peran perpustakaan sebagai pusat informasi harus lebih diberdayakan dalam manajemen pengetahuan; penanaman nilai-nilai organisasi, seperti nilai kebersamaan, kepercayaan terhadap individu lainnya hendaknya diwujudkan dalam program nyata, bukan hanya berupa slogan sehingga dapat dirasakan dan diingat oleh seluruh individu dalam lembaga.

---

This thesis discusses the patterns of interaction and communication researchers to share knowledge in creating innovations at Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and the factors that influence knowledge sharing. This research is a qualitative study with phenomenology approach. The result showed that researcher‟s awareness and meaning interpretations of knowledge sharing were based on values, beliefs, motivations and norms.

The suggestions are: institution needs to construct closeness and cooperation among researchers to develop knowledge that supports the creation of innovation: the role of libraries as information centers should be more empowered in knowledge management; Constructing the organizational values, such as sharing values, trusting to others should be realized in a real program, not only as a slogan/motto butit should be felt and implemented by all individuals in the institution."

"Keuntungan Cloud Computing (CC) merupakan teknologi baru yang mempunyai karakteristik on-demand self service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan measured service, yang menjanjikan efisiensi dan efektifitas operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada organisasi. Permasalah pada CC dalam mendukung kinerja Lembaga Pemerintahan masih menjadi belum perhatian khusus. Artikel ini memaparkan hasil migrasi data center berbasis CC (Virtual Private Data Center) yang diterapkan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Model penerapan ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk instansi pemerintah lain yang memiliki karakteristik dan serumpun dengan LIPI maupun instansi pemerintah lain dalam melaksanakan pengelolaan TIK untuk bisa lebih banyak mendapatkan manfaat dari CC sehingga efektifitas dan efisiensi pengelolaan TIK dapat tercapai. "

"

Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset tak berwujud telah muncul sebagai kelas aset terkemuka. Nilai perusahaan utamanya terdiri dari aset tidak berwujud. Paten, merek, dan hak cipta, serta hak kekayaan intelektual lainnya adalah kekuatan pendorong utama sebagian besar perusahaan. Karena meningkatnya nilai hak kekayaan intelektual, ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk mendapatkan pembiayaan, aset debitur jika terjadi kepailitan dan banyak tujuan keuangan lainnya. Namun, untuk memenuhi tujuan keuangannya, hak kekayaan intelektual harus dapat dinilai secara ekonomi. Penilaian hak kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk pemerintah yang dilakukan di Singapura dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus tentang bagaimana melakukan penilaian hak kekayaan intelektual serta Lembaga khusus untuk menilai hak kekayaan intelektual . Studi ini akan membahas peraturan tentang penilaian hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan membandingkan peraturan serupa di Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan contoh kasus.

 

 

Kata kunci: Penilaian, Hak Kekayaan Intelektual, Aset Tak Berwujud, Penilai Publik

 

 

---

Intellectual property rights as the subset of intangible assets have emerged as the leading asset class. Businesses mainly derive their value from intangible assets. Varying from patents, brands, and copyrights, intellectual property rights is the main driving force of most companies. Because of the growing value of  intellectual property rights, it can be used for various purposes such as to secure financing, debtor’s assets in the event of bankruptcy, and many financial related purposes. However, in order to serve its financial purposes, intellectual property rights must be able to be valued economically. The valuation of intellectual property rights can be conducted by public appraisers or government-appointed appraisers which is conducted in Singapore and the the United States. Indonesia does not yet have a specific regulation on how to conduct the valuation of intellectual property rights. This study will discuss the regulation concerning the valuation of intellectual property rights in Indonesia by comparing the similar regulation in the United States and Singapore. In addition, this study also includes case examples.

 

 

Keywords: Valuation, Intellectual Property Rights, Intangible Assets, Public Appraiser

 

"

"Untuk dapat bersaing secara efektif, suatu kegiatan bisnis harus mendapatkan atas bisnis beserta barang atau jasanya sebagai strategi nya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui yang kuat. Trade dress merupakan salah satu cara untuk memperkuat branding dan dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai salah satu bentuk objek kekayaan intelektual Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan beberapa pokok permasalahan, antara lain apakah perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang tepat terhadap trade dress dan bagaimanakah pengaturan mengenai ruang lingkup trade dress dalam hukum merek Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah di antara berbagai jenis hak kekayaan intelektual, merek merupakan perlindungan hukum yang sesuai untuk trade dressdan belum adanya pengaturan terkait ruang lingkup trade dress dalam hukum merek Indonesia. Maka, saran yang diberikan adalah pengaturan ruang lingkup trade dress secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari persaingan usaha tidak sehat, justify;To be able to compete effectively, the business activity must obtain market recognition of the business along with the products or services as its marketing strategy. This can be done through strong branding. Trade dress is one way to strengthen branding and can obtain legal protection as an object of intellectual property. Based on this, the author proposed several main issues, namely what is the most suitable legal protection of intellectual property rights for trade dress and how is the regulation regarding the scope of trade dress in the Indonesian trademark law. The methods of this research are normative juridical and descriptive research typology. The conclusions obtained are that among the various types of intellectual property rights, trademark is the suitable legal protection for the trade dress and explicit regulation is needed regarding the scope of trade dress within the Indonesian legal framework. Therefore, the advice given is to explicitly regulate the scope of trade dress in statutory regulations by the government to create legal certainty and avoid unfair business competition"

"Tesis ini mengungkapkan proses knowledge capture yang terjadi pada penyusunan tesaurus PDII-LIPI dengan mengadopsi model konversi pengetahuan SECI yang diutarakan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan tesaurus PDII-LIPI dilihat sebagai proses terjadinya knowledge capture dari setiap anggota tim ketika mereka bertukar pengetahuan dan pengalaman di dalam diskusi rutin pertemuan penyusunan tesaurus PDII-LIPI. Saran yang diajukan adalah perlu model atau format sesuai dengan standar konstruksi tesaurus berbasis teknologi informasi sebagai pedoman kerja dalam penyusunan tesaurus PDII-LIPI. Peran masing-masing anggota tim penyusun tesaurus juga diharapkan sebagai pengolah pengetahuan dalam proses konversi pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit organisasi. Oleh karena itu kegiatan selanjutnya, sub bagian pengolahan literatur di PDII-LIPI dapat mengembangkan knowledge management system sesuai dengan tahapan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi.

---

This thesis reveals the process of knowledge capture that occurs in the creation of PDII-LIPI's thesaurus by adopting the knowledge conversion model of SECI proposed by Nonaka and Takeuchi (1995). This study is a qualitative study with a phenomenological approach. The results show that knowledge capture occured among member during the routine discussion of the PDII-LIPI's thesaurus construction.

This thesis suggests the need of a standard model or guidelines for the thesaurus construction based on information technology. In addition, each team member should play the role to convert their tacit knowledge to be the explicit knowledge of the organization. Later on, the Sub Division of Literature Processing in PDII-LIPI will be able to develop a knowledge management system in accordance with the stages of socialization, externalization, combination and internalization."

"This research aimed to explain the existence of influence of interpersonal effective communication and leadership variables; individually and together, to the dependent variable of performance. In this research, communication variable is divided into two; vertical and horizontal/lateral communication with five indicators: openness, empathy, positive, support and similarity. Leadership variable is comprised of four indicators: good communication, delegation of authority, supervising, and ability to create good work condition.Research was conducted upon 71 respondents, which served as population of patent reviewers in Directorate Patent, Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Law and Human Rights, R1. Data analysis technique in used is Linear Regression. First, the linear regression technique is used as simple linear regression between each independent variable (interpersonal communication or leadership) to patent reviewers' performance, to see the existence of influence of each independent variable to performance as dependent variable. Multiple regression technique is used to verify the influence of both independent variables (interpersonal communication and leadership) together to patent reviewers? performance.From these various analyzes, it was found that interpersonal communication individually has negative influence to patent reviewer performance, while together with leadership variable have no influence in enhancing level of performance. Based on respondents' opinion on interpersonal communication existed in Directorate of Patent Reviewer, both vertical and horizontal/lateral communications, is not a dominant factor which can influencing patent reviewers' performance because the level of satisfaction in communication has not optimally met. Meanwhile the independent variable of independent, individually or together, has a significant and positive influence to patent reviewers' performance, where good leadership will influence an enhancement on patent reviewers' performance at Directorate of Patent Reviewer."