Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2010 dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu Program dengan melihat efektivitas pelaksanaan Program melalui evaluasi outcome. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif statistik. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pelaksanaan sebuah Program diperlukan suatu perencanaan yang matang terutama penyiapan data yang benar benar sesuai dengan hasil analisis kebutuhan sehingga tepat sasaran. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik dengan stakeholders yang terlibat Program mengingat perencanaan sangat erat kaitannya dengan evaluasi. Dengan demikian hasil pelaksanaan suatu Program dapat segera diketahui tingkat keberhasilannya.

---

This thesis discusses the ability of students of the Faculty of Social and Political Science in 2010 in assessing the level of program success by looking at the effectiveness of the program through outcome evaluation. The quantitative approach under study has been done by descriptive statistical analysis techniques. The results suggest that the implementation of a program requires an accurate planning, mainly the preparation of the correct data is in accordance with the results of a needs analysis so that the right target. It required a good coordination with the stakeholders involved in program planning knowing that it is related to the evaluation. Thus the results of the implementation of a program can be immediately known to the level of success."

"kajian evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui dampak program BERMUTU terhadap peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa melalui kerangka model Context, Input, Process, Output (CIPP), Populasi merupakan anggota Kelompok Kerja Guru/Musyawaran Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) penerima Dana Bantuan Langsung (DBL) sebanyak 1701 guru. sampel berjumlah 37 yang terdiri dari 14 anggota KKG/MGMP dan 23 Ketua KKG/MGMP. hasil kajian menunjukkan bahwa program BERMUTU berdampak cukup positif pada tingkat KKG/MGMP. hal ini didukung dengan tiga indikator, yaitu (a). peningkatan kinerja guru dengan indikator angka kredit kumulatif (AKK) sesudah program dibanding dengan sebelumnya. dari uji t sample berpasangan diketahui bahwa peningkatan AKK tersebut secara statistik sangat signifikan pada derajat keyakinan 0,05 dengan nilai t hitung sebesar = 10,274 > t tabel = 2,032, (b) peningkatan prestasi belajar siswa dengan indikastor rerata nilai Ujian Nasional (NUN) sesudah program yang secara statistik signifikan berdasar uji t sampel berpasangan (c) peningkatan persentase guru (sampel) yang bersertifikat dari 27% sebelum program menjadi 54% sesudah program"

"Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan guru untuk meningkatkan keberhasilan siswa. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan program Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan program BERMUTU di Kabupaten Brebes. Dalam menganalisi obyek penelitian, peneliti menggunakan kajian unsur-unsur yang berperanan dalan implementasi kebijakan publik yang digagas oleh George C. Edwards III yaitu communication, resources, disposition, serta bureaucratic structure. Pendekatan yang dipakai adalah post-positivisme. Obyek penelitian adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris di Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan kebijakan program BERMUTU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program BERMUTU di Kabupaten Brebes, keempat unsur Edwards III telah dipenuhi oleh pelaksana kebijakan di Kabupaten Brebes, meskipun tidak sempurna. Peneliti menemukan unsur-unsur lain yang mendukung implementasi kebijakan BERMUTU di Kabupaten Brebes yaitu unsur geografis dan unsur beban kerja guru. Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas implementasi program BERMUTU direkomendasikan agar pembuat kebijakan (1) memperhatikan kebutuhan riil guru, (2) mengadakan rekrutmen staf, (3) memberikan kelengkapan sarana ICT, dan (4) membentuk kelopok kerja untuk daerah terpencil serta Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar mengadakan program pemerataan guru.

---

The quality of education is determined by the quality of teachers ability in applying the teaching and learning process in class. The Indonesian government always takes some efforts to improve teachers' ability to increase students' achievements. One of the efforts is applying the Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU) program.

The objective of this study is to analyze the implementation of BERMUTU program in Brebes Regency. In analyzing the object of the study the researcher uses the four elements proposed by George C. Edwards namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The researcher uses post-positivism approach. The object of the is Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) of English Subject in Brebes Regency in implementing BERMUTU program. The result of this study shows that the implementation of BERMUTU program in Brebes Regency has fulfill the four elements of Edwards III although it is not really perfect. The researcher foud other elements or factors that support the implementation of the public policy. They are geographical element and teachers' burdens element.

Based on the result of the study, to improve the quality of BERMUTU program implementation, the researcher proposes some recommendations to the policy maker to (1) accommodate teachers needs, (2) apply staff recruitment, (3) fulfill the ICT equipments, (4) form a special group of implementers for the remote area, and to the Brebes Regency Government to take even distribution of teachers to overcome teachers burdens problem."

"Dalam rangka pengembangan SDM yang berkualitas dan pemanfaatan SDA secara efisien serta melakukan aktivitas tanpa mencemari lingkungan diperlukan pendidikan dan latihan. Lembaga Dildat yang mengelola untuk menatar guru-guru SMK adalah Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG). PPPG Lingkup Dikdasmen terdiri dari 12 PPPG yaitu ada 6 PPPG lingkup kejuruan dan 6 PPPG lingkup non-kejuruan. PPPG Lingkup kejuruan mencakup PPPG Teknologi di Malang, Bandung, Medan. PPPG Kesenian di Yogyakarta, PPPG Pertanian di Cianjur, PPPG Kejuruan di Jakarta. PPPG Lingkup Kejuruan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan khususnya dalam instalasi pada kegiatan praktek sehingga menarik untuk diteliti baik aspek limbah dan gas buang yang dihasilkan maupun aspek sosial, yakni aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan widyaiswara terhadap lingkungan.Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (ME) Dit. Dikmenjur bersama Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) lingkup kejuruan selama tahun 1997 sampai tahun 2001 terhadap implementasi PLH pada SMK menunjukkan belum optimal, artinya bahwa hasil pelatihan PLH di P PPG belum menghasilkan guru yang berkualitas sehingga perlu ditindaklanjuti melalui pengkajian ilmiah lewat suatu penelitian.Penelitian ini bertujuan :(a) Untuk mengetahui peran PPPG Teknologi Malang.(b) Untuk mengetahui pelaksanaan PLH yang dimulai dan kebijakan,perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai perbaikan tindak lanjut.(c) Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan perilaku serta penanganan limbah setelah memperoleh PLH di PPPG Asumsi Penelitian ini: (a) Peran PPPG Teknologi Malang dan Bandung belum optimal, (b) Penerapan pengelolaan dan cara/pola pelaksanaan program PLH di PPPG Teknologi belum optimal, (c) Pengetahuan, sikap dan ketrampilan widyaiswara setelah memperoleh PLH belum optimal.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut sifat dasar penelitian ini menggunakan metode survei, hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar jumlahnya. Populasi dalam penelitian ini adalah PPPG Teknologi Malang dengan jumlah widyaiswara 40 orang, pengelola PPPG (Struktural} 5 orang, pelaksana 9 orang (middle) dan PPPGT Bandung dengan jumlah widyaiswara 40 orang (low), pengelola 9 orang (top) dan pelaksana 9 orang (middle). Kedua PPPG Teknologi tersebut mempunyai karakter yang sama, terutama bidang/program keahlian dan karakter asli lingkungan widyaiswara. Sedangkan penentuan sampel orang (widyaiswara dan pengelola PPPG Teknologi) yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dilakukan secara stratified random sampling (acak bertingkat sederhana). Penerapan ISO-14001- SML digunakan sebagai standard ukuran dalam manajemen lingkungan.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :1. Peran PPPGT dalam pelaksanaan PLH: (a) Mengajarkan materi lingkungan hidup pada setiap program penataran di PPPGT Malang sebanyak 13 jenis pelatihan dengan 9 materi sedangkan di PPPGT Bandung sebanyak 12 jenis pelatihan dengan 6 materi, (b) Mengembangkan bahan ajar kejuruan yang terintegrasi dengan materi PLH di PPPGT Malang sebanyak 5 judul sedangkan di PPPGT Bandung 3 judul, (c) Membantu mengembangkan alat Bantu mengajar PLH di PPPGT Malang sebanyak 6 jenis sedangkan PPPGT Bandung 8 jenis, (d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PLH pada SMK sebesar 22,22%, dan tidak ada pelaksanan monitoring dan evaluasi sebesar 77,78% baik di PPPGT Malang maupun di PPPGT Bandung, (e) Ada kerjasama dengan institusi terkait 77,78% dan tidak ada kerjasama 22,28% di PPPGT Malang sedangkan di PPPGT Bandung ada keijasama (88,11%) dan tidak ada kerjasama (11,11%), (f) Menyusun laporan caturwulan tentang pelaksanaan PLH di PPPGT Malang seperti laporan dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 20%, dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan sebesar 60%, tidak dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 20%, sedangkan di PPPGT Bandung laporan dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 33%, dibuat dan tidak dilaporkan ke atasan sebesar 44%, tidak dibuat dan dilaporkan ke atasan sebesar 22%.2. Pengelola PPPGT dalam Pelaksanaan PLH: (a) Kebijakan PLH dalam bentuk tertulis dan dikomunikasikan PPPGT Bandung 67,35 % dan PPPGT Malang 46,66%, (b) Penyusunan Program PPPGT Malang 88,89% dan PPPGT Bandung 79,31%, (c) Pelaksanaan dan Operasional terdiri dari: (1) Struktur dan tanggung jawab untuk melaksanakan PLH di PPPGT Bandung 66,67% dan PPPGT Malang 55,56%, (2) Memperoleh DIKLAT PPPGT Malang 91,84% dan PPPGT Bandung 32,65%, (3) Komunikasi dalam pelaksanaan PLH di PPPGT Bandung 55,56% dan PPPGT Malang 44,44%, (4) Dokumentasi di PPPGT Malang 64,29% dan PPPGT Bandung 33,33%, (5) Bentuk pelaksanaan PLH di PPPGT Malang menunjukkan pada ke empat point diatas secara keseluruhan sebesar 73,33% dan PPPGT Bandung 62,07%, (d) Dampak PLH pada unit Bengkel sebesar 70% di PPPGT Bandung dan Malang sebesar 58,33%, (e) Membuat kebijakan Baru sebesar 100% di PPPGT Malang dan 71,43% di PPPGT Bandung.3. Kinerja PPPGT dalam Pelaksanaan PLH: (a) Ada perubahan dalam melaksanakan hemat energi di PPPGT Bandung diungkapkan responden sebesar 6,12% sedangkan di PPPGT Malang 0%, (b) Usaha dan Upaya Penerapan Limbah Cair 87,50% di PPPGT Malang dan 50% di PPPGT Bandung, (c) Usaha dan Upaya Penerapan Pengelolaan Sampah 40% di PPPGT Malang dan 32,50% di PPPGT Bandung, (d) Kondisi setelah melaksanakan PLH 28,57 % di PPPGT Malang dan 20,41% di PPPGT Bandung, (e) Bentuk Kegiatan yang menunjang kegiatan pasca swiss contac Fungsi Institusi (Diklat) 60% di PPPGT Malang dan 40% di PPPGT Bandung.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (a) Pelaksanaan peran PPPG Teknologi Malang dan Bandung dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup belum optimal, hal ini dibuktikan bahwa enam peran tersebut, ada 3 peran yang kurang dilaksanakan, (b) Pengelolaan PLH di kedua PPPGT dalam melaksanakan PLH belum optimal baik kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan operasional, pemeriksaan dan tindakan perbaikan, tindakan manajemen, (c) kinerja PLH belum optimal baik penerapan hemat energi, penanganan limbah cab, padat kondisi PPPGT dalam melaksanakan PLH, kondisi PPPGT Pasca swisscontac.

---

Training and education are needed to develop the quality of human resources, to utilize natural resources efficiently, and to do activities without polluting the living environment. The institution that educates and trains senior high school teachers is the Center for Development of Vocational Teachers Training. The Directorate General of Primary and Secondary Education of Ministry of Education has 12 units of PPPG, which are divided into six vocational PPPGs and other six non-vocational PPPGs. There are three vocational PPPGs, which ones are the Technology PPPGs in Malang, Bandung and Medan. The other three are Art PPPG in Yogyakarta, Agriculture PPPG in Cianjur, and Skill Training PPPG in Jakarta. Activities held at PPPGs have the potential to pollute the environment, especially when they do practices. It is interesting to study this potential and the social aspect of the school environment, such as knowledge, attitude, and skills of trainers regarding the environment.

Monitoring and evaluation done by Directorate of Secondary and Vocational Education and Education in Center for Development of Vocational Teachers Training in 1997-2001 show that environmental education for Vocational Senior Secondary School has not been optimum. This means that the trainings in PPPGs have not produced qualified teachers, so that it needs further in depth-study.

This research aims to:

(a) know the role of Technological PPPG in Malang.

(b) Know the PLH execution started from policy, planning, implementation, evaluation and action plan for improvement

(c) know knowledge, behavior and attitude and also the management of disposal after obtaining PLH in PPPG.

These research assumptions are as follow: (a) the role of Technological PPPG in Malang and Bandung is not yet optimal, (b) Applying of management and way of PLH program implementation pattern in PPPGT is not yet optimal, (c) Knowledge, attitude and skill of trainees obtaining PLH are not yet optimal.

This research uses descriptive research method with qualitative approach.. According to its nature, this research uses survey method, because it is conducted under limited data. In that can be collected in a relatively considerable amount of cases. Population in this research is Technological PPPGT in Malang which has 40 trainers (Widyaiswara), 5 PPPGT organizers, 9 executors and PPPGT Bandung which has 40 trainers, 9 PPPGT organizers, 9 executors. Both of the Technological PPPG have the same characters, especially in area/membership program and original characters of widyaiswaras determination of people sample (PPPGT organizer and widyaiswara) to be the respondents in this research is conducted by stratified random sampling (high rise random modestly). ISO-14001- SML applicantion is used as it is a standard measurement in environmental management.

The Results of the research are as the follow:

1. The role of PPPGT in PLH implementation : (a) Teaching environment items in each upgrading program in PPPGT Malang 13 training types by 9 items while in PPPGT Bandung counted 12 training types by 6 items, (b) Develop vocational teaching materials which integrated with PLH items in PPPGT Malang counted 5 titles while in PPPGT Bandung 3 titles, (c) Assist to develop tools to teach PLH in PPPGT Malang counted 6 types while PPPGT Bandung 8 types, (d) evaluation and monitoring PLH at SMK equal to 22,22%, and there are no monitoring and evaluation equal to 77,78% either in PPPGT Malang and also in PPPGT Bandung, (e) There is cooperation with related/relevant institution 77,78% and there no cooperation 22,28% in PPPGT Malang while in PPPGT Bandung there is cooperation (8 8,11%) and there no cooperation (11,11 %), (f) Compile report for four months period about PLH implemented in PPPGT Malang like report made and reported to superior equal to 20%, made but not reported to superior equal to 60%, not made and not reported to superior equal to 20%, while in PPPGT Bandung report made and reported to superior equal to 33%, made but not reported to superior equal to 44%, not made but reported to superior equal to 22%.

2. PPPGT Organizers in PLH management: (a) Policy of PLH in the form of written document and communicated by PPPGT Bandung 67,35 % and PPPGT Malang 46,66%, (b) Compilation of PPPGT Malang program 88,89% and PPPGT Bandung 79,31%, (c) Implementation and operation consist of: ( 1) Structure dan responsibility to PLH implementation in PPPGT Bandung 66,67% and PPPGT Malang 55,56%, ( 2) Obtaining PPPGT Malang training 91,84% and PPPGT Bandung 32,65%, ( 3) Communications in PLH implementation in PPPGT Bandung 55,56% and PPPGT Malang 44,44%, (4) Documentation in PPPGT Malang 64,29% and PPPGT Bandung 33,33%, (5) Form of PLH implemented in PPPGT Malang show at four points above the whole, equals to 73,33% and PPPGT Bandung 62.07%, (d) PLH impact on Workshop unit equals, 70% in PPPGT Bandung and Malang equals 58,33%, (e) Make new policy equals 100% in PPPGT Malang and 71,43% in PPPGT Bandung.

3. PPPGT performance in PLH implementation: (a) There is a change in executing to economize energy in PPPGT Bandung laid open by respondents which is equal to 6,12% while in PPPGT Malang 0%, (b) the Effort and Effort Applying of Liquid Waste 87,50% in PPPGT Malang and 50% in PPPGT Bandung, (c) the Effort and Effort Applying of Management of garbage is 40% in PPPGT Malang and 32,50% in PPPGT Bandung, (d) the Condition of after PLH implementation 28,57 % in PPPGT Malang and 20,41% in PPPGT Bandung, (e) Form of Activity which supporting activity of Function Institution post Swisscontact (training) 60% is in PPPGT Malang and 40% in PPPGT Bandung.

The conclusions, of this research are: (a) The role of PPPGT Malang and Bandung in implementing education of environment is not yet optimal, there are 3 not implemented, (b) The management of PLH of both PPPGTs regard PLH implementation not yet optimal whether in policy, planning, operation and implementation, action and evaluation, or management action, (c) PLH performance is not yet optimal whether in applying o f energy, liquid, the management of disposal, is condition of PPPGT in PLH implementation, condition of PPPGT post Swiss contact."

"Despite Indonesia?s impressive economic growth, it still lags behind other countries with a similar income level in terms of the quality of its human capital. This paper argues that one key factor explaining this low quality of human capital relates to the lack of focus and clear strategies to develop its education system. This paper attempts to assess Indonesia?s current state of human capital development with particular focus on its education sector. In order to benefit from its demographic bonus, Indonesia needs to to improve its current education and skill training system. Better education and skill training system will support the country?s effort to reduce poverty and youth unemployment. The effectiveness of public spending in education should be improved to raise the quality of education. Indonesia needs to integrate its human capital development plan with its economic master plan.Keywords: Human Capital; Poverty; Unemployment; Education; DevelopmentAbstrakMeskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan tingkat penghasilan setara. Tulisan ini berpendapat bahwa faktor kunci yang menjelaskan rendahnya kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan ketiadaan strategi yang terfokus dan jelas untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia. Tulisan ini menilai kondisi kekinian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia dengan fokus khusus pada sektor pendidikan. Agar dapat mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi, Indonesia perlu membenahi sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih baik akan menunjang upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran muda. Efektivitas pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia perlu mengintegrasikan rencana pembangunan sumber daya manusia dengan master plan perekonomian."

"Managers are crucial to the success of organizations because they make executive-level strategies happen. Not intended as a replacement for formal management development, this issue helps readers identify areas for improvement and plan for development and acts as a supplement to formal learning programs offered in organizations. The issue describes a group of competencies that are widely believed to be important for managers, including business management, people management, process management, communication, and personal effectiveness."